Welcome to our website

Selamat datang di website kami, dimana disini Anda bisa mendapatkan informasi tentang Indonesian Customs atau Bea Cukai Indonesia, terutama mengenai Impor, Ekspor, dan Cukai. Baik Tata Cara (Prosedur) berbagai proses kepabeanan dan cukai, maupun berbagai berita tentang Bea Cukai Indonesia

Blog ini dibuat hanya sebagai catatan untuk mempermudah mengingat peraturan kepabeanan cukai yang sangat dinamis, informasi yang tercantum di dalam blog ini dapat berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Loading...

Minggu, 21 September 2014

Pemberlakuan SNI Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci secara Wajib

SNI


Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk peralatan elektronik berupa mesin cuci, lemari es, dan pengondisi udara (AC) telah diberlakukan secara wajib mulai tahun ini dengan diterbitkannya PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 34/M-IND/PER/7/2013 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENDINGIN RUANGAN, LEMARI PENDINGIN, DAN MESIN CUCI SECARA WAJIB yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2013 dan berdasarkan pasal 14 yang tercantum di dalam peraturan tersebut, mulai berlaku 9 bulan sejak tanggal diundangkan yang berarti secara efektif mulai diterapkan pada tanggal 10 April 2014.

Juklaknya ditetapkan dalam peraturan nomor 30/IUBTT/PER/12/2013.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) pada peraturan tersebut yang menyatakan bahwa "Memberlakukan secara wajib SNI Pendingin Ruangan, SNI Lemari Pendingin, dan SNI Mesin Cuci pada jenis produk dengan nomor Pos Tarif (HS Code) sebagai berikut:

No.Jenis ProdukNo. SNINo. HSKeterangan
1.Pendingin ruangan (Air Conditioner) merupakan produk AC split, window, atau portable dengan kapasitas pendinginan (cooling capacity) sampai dengan 3 PK (27000 BTU / h atau 7913 Watt atau tegangan listrik pengenal tidak lebih dari 250 V.SNI IEC 60355-2-40-2009 peralatan listrik rumah tangga dan peralatan serupa - keselamatan Bagian 2-40: Persyaratan Khusus untuk pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udaraex: 8415.10.10.00Tidak termasuk evaporator air cooler
2.Lemari pendingin merupakan lemari pendingin (refrigerator electric freezer) dengan volume kotor (gross volume) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih dari 250 VSNI IEC 60355-2-24-2009 Peranti listrik rumah tangga sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peranti pendingin, peranti es krim dan pembuat es.8418.10.10.10 ex 8418.10.10.90 8418.21.00.10 ex 8418.21.00.90 8418.29.00.10 ex 8418.29.00.90 8418.30.10.00 ex 8418.30.90.00 8418.40.10.00 ex 8418.40.90.00Tidak Termasuk showcase
3.Mesin Cuci merupakan Mesin Cuci baik satu tabung (single tube) maupun dua tabung (double tube) dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 VSNI IEC 60335-2-7-2009 peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk Mesin Cuci8450.11.10.00 8450.11.90.00 8450.12.00.10 8450.12.00.20 8450.19.10.10 8450.19.10.20


Pasal 2 ayat (3) menyebutkan "SNI Pendingin Ruangan, SNI Lemari Pendingin dan SNI Mesin Cuci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan umum SNI IEC 60335-1:2009 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum."

Sedangkan ayat (3) tertulis: "Klasifikasi refrigeran yang digunakan pada produk Pendingin Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dokumen teknis ANSI/ASHRAE 34-2007 dan perubahannya, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri."

Pasal 3

(1) SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak berlaku pada Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci yang memiliki nomor Pos Tarif sama dengan nomor Pos Tarif (HS Code) produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang:
  1. merupakan contoh uji dalam rangka SPPT-SNI;
  2. merupakan barang contoh dalam pameran; atau
  3. merupakan contoh uji dalam program penelitian dan pengembangan Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin dan Mesin Cuci.
(2) Impor Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Surat Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Selasa, 09 September 2014

BPO Bahan Perusak Lapisan Ozon

Lemari es (refrigerator) atau yang kita kenal sebagai kulkas, seperti misalnya yang termasuk dalam HS Code 8418.10.90.00 ("Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15. - Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah: - - Lain-lain", selain dari Importir diwajibkan untuk memiliki NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus) Elektronik, juga dilarang untuk mengimpor kulkas yang menggunakan Bahan Perusak (lapisan) Ozon atau disingkat BPO.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 0111/MPP/Kep/1/1998 Jo. 411/MPP/Kep/9/1998 Jo. 789/MPP/Kep/12/2002. Komoditi berupa mesin yang menggunakan BPO pada dasarnya dilarang untuk diimpor ke Indonesia, instansi yang menangani hal tersebut adalah Kementerian Perdagangan. Dasar Peraturannya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 03/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40/M-DAG/PER/7/2014 tentang "Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 03/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)".

Pengertian lapisan Ozon.

Apakah itu Ozon? Ozon adalah gas yang secara alami terdapat di atmosfir bumi, unsur kimia yang terkandung dalam partikel ozon adalah tiga buah oksigen (O3). Sedangkan keberadaan ozon sendiri di alam terdapat di dua wilayah atmosfer. Ozon di troposfer (sekitar 10 s/d 16 km dr permukaan bumi) sayangnya kandungan pada lapisan ini hanya 10%. Sedangkan selebihnya berada di lapisan stratosfir (50km dr puncak troposfer) disini kandungan ozon mencapai 90%. Maka seringkali disebut lapisan ozon, karena memiliki kandungan 03 (ozon) yang paling banyak.

BPO (Bahan Perusak Ozon)

BPO adalah bahan kimia yang banyak digunakan dalam proses produksi berbagai barang yang digunakan oleh masyarakat secara luas, antara lain bahan pengembang dalam pembuatan kasur busa dan sol sepatu, bahan pendingin yang digunakan pada lemari es dan AC, bahan pemadam api, bahan pendorong produk spray pengharum ruangan dan lain-lain. Terlepasnya BPO ke atmosfer berpotensi menyebabkan penipisan lapisan ozon. Tanpa lapisan ozon, kasus kanker kulit, katarak mata, menurunnya kekebalan tubuh manusia dan dampak negatif lainnya akan meningkat karena radiasi sinar ultra violet-B matahari tidak tertapis sehingga dengan mudah mencapai permukaan bumi. Menyadari permasalahan yang terjadi dengan keberadaan BPO, masyarakat dunia termasuk Indonesia sepakat untuk membatasi bahkan menghapuskan penggunaan BPO tersebut.

Banyaknya Bahan Perusak Ozon (BPO) Disekeliling Kita

Bahan Perusak Ozon masuk ke Indonesia melalui impor, karena bahan ini diperlukan oleh industri baik untuk manufaktur AC/Refrigerasi dan Industri Busa, maupun untuk kegiatan servis produk (barang) yang menggunakan BPO. Umumnya penggunaan CFC dan HCFC sebagian untuk membantu daya semprot pada peralatan kosmetik (cth. hairspray), semprot nyamuk, peralatan pemeliharaan otomotif, pembersih rumah, cat semprot dan alat kesehatan.

Selain itu CFC dan HCFC dipergunakan untuk membuat busa pelapis insulasi panas yang digunakan untuk menahan panas agar tidak masuk kedalam lemari pendingin dan mencegah dingin tidak keluar dari peralatan pendingin. Penggunaan CFC dan HCFC pada pembuatan busa sol sepatu, tempat tidur, jok kursi dan stereoform pada wadah makanan. SElain CFC dan HCFC, dikenal pula istilah halon, penggunaan halon untuk bahan pemadam kebakaran dan masih banyak seperti dibawah ini;

Penggunaan BPO CFC dan HCFC sebagai bahan pendingin pada Air Conditioner (AC), Penggunaan BPO CFC dan HCFC sebagai bahan pendingin untuk Refrigerasi.

Penggunaan CFC-11 sebagai bahan pengembang tembakau pada rokok rendah tar.

Penggunaan BPO: CFC, HCFC, CTC dan TCA untuk bahan pelarut digunakan sebagai bahan untuk membantu membersihkan peralatan. Fumigasi Hama : Metil Bromida dan Penggunaan BPO Methil Bromida untuk fumigasi hama

Permasalahan selain merusak lapisan ozon, BPO yang terlepas ke atmosfir memberikan kontribusi terhadap pemanasan global dengan adanya emisi CO2. Semakin banyaknya peralatan yang menggunakan BPO semakin besar tantangan untuk mencegah terjadinya emisi yang merusak lapisan ozon dan menyebabkan pemanasan global. Oleh sebab itu penanganan barang-barang bekas yang memiliki BPO dalam sistemnya menjadi penting diperhatikan.

Daftar Bahan Perusak Lapisan Ozon Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 33/M-IND/PER/4/2007

Pemerintah, melalui Departemen Perindustrian, telah menetapkan daftar bahan perusak lapisan ozon (BPO) atau ozon depleting substance (ODS). Daftar tersebut tercantum dalam peraturan menteri perindustrian nomor 331M-IND/PER/4/2007, yang mulai berlaku tanggal 17 April 2007.

Adapun bahan-bahan yang termasuk kategori bahan perusak lapisan ozon seperti dimaksud adalah sebagai berikut:
  1. Karbon Tetraklorida (Carbon Tetrachloride) atau CCl4
  2. 1.1.1 Trikloroetana (Trichloroethane MeNl) atau CH3CCl3
  3. Turunan Fluorinasi, Brominasi atau Iodinasi dari HC asiklik (Fluorinated, Brominated or Iodinated derivatives or Cyclic HC) atau CH3Br
  4. Trikloro Fluoro Metana (Trichloro Fluoro Methane) atau CFC-11
  5. Dikloro Difluoro Metana (Dichloro Difluoro Methane) atau CFC-12
  6. Trikloro Trifluoro Etana (Trichloro Fluoro Ethane) atau CFC-113
  7. Dikloro Tetra Fluoro Etana (Dichloro Tetra Fluoro Ethane) atau CFC-114
  8. Kloro Pentafluoro Etana (Chloro Pentafluoro Ethane) atau CFC-115
  9. Klorotrifluoro Metana (Chlorotrifluoro Methane) atau CFC-13
  10. Tetrakloro Difluoro Etana (Tetrachloro Difluoro Ethane) atau CFC-112
  11. Pentakloro Fluoro Etana (Pentachloro Fluoro Ethane) atau CFC-111
  12. Kloro Heptafluoro Propana (Chloro Heptafluoro Propane) atau CFC-217
  13. Dikloro Hexafluoro Propana (Dichloro Hexafluoro Propane) atau CFC-216
  14. Trikloro Pentafluoro Propana (Trichloro Pentafluoro Propane) atau CFC-215
  15. Tetrakloro Tetrafluoro Propana (Tetrachloro Tetrafluoro Propane) atau CFC-214
  16. Pentakloro Trifluoro Propana (Pentachloro Trifluoro Propane) atau CFC-213
  17. Heksakloro Difluoro Propana (Hexachloro Difluoro Propane) atau CFC-212
  18. Heptakloro Fluoro Propana (Heptachloro Fluoro Propane) atau CFC-211
  19. Bromo Klorodifluoro Metana (Bromo Chlorodifluoro Methane) atau Halon-1211
  20. Bromo Trifluoro Metana (Bromo Trifluoro Methane) atau Halon-1301
  21. Dibromo Tetrafluoro Etana (Dibromo Tetrafluoro Ethane) atau Halon-2402
  22. Blended antara CFC-12/HFC-152a atau R-500
  23. Campuran mengandung turunan perhalogenasi dari HC Asiklik (acylic hydrocarbons) mengandung dua atau lebih Halogen berbeda:
    • mengandung HC Asiklik Perhalogenasi (acylic hydrocarbon perhalogenated) hanya flour (fluorine) dan klor (chlorine)
    • mengandung R-115/CFC-22 (Klorodifluoro Etana)

Dampak Bagi Industri Kimia

Lalu apa hubungannya bahan perusak lapisan ozon di atas dengan pabrik kimia? Bahan-bahan tersebut di atas adalah bahan yang biasa digunakan sebagai refrigerant pada mesin-mesin pendingin atau chiller dan alat pemadam api (fire extinguisher). Setelah keputusan ini berlaku maka BPO, hanya dapat digunakan untuk pemeliharaan saja. Dilarang untuk diproduksi dan barang atau mesin baru.

Ini berarti pula chiller-chiller yang sekarang beroperasi dan masih menggunakan salah satu refrijeran (refrigerant) seperti termasuk dalam daftar BPO, harus sudah mulai direncanakan penggantinya, yang menggunakan refrijeran yang tidak termasuk dalam daftar BPO.

Sementara itu, masih menurut permen perindustrian ini, BPO dilarang diproduksi dan itu artinya untuk memenuhi kebutuhan mesin-mesin pendingin suplai BPO akan berkurang dan kemungkinan besar harga di pasaran juga sudah meningkat.

Untuk melakukan penggantian mesin pendingin (chiller) maka ada dua opsi yang bisa dipilih. Pertama, melakukan penggantian chiller dengan jenis refrijeran yang masih diperbolehkan untuk diproduksi dan digunakan dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan, dengan kapasitas yang sama.

Pilihan yang kedua adalah mengganti dengan chiller baru dengan refrijeran (refrigerant) baru di luar BPO, dengan kapasitas yang didesain ulang. Ada kemungkinan kapasitas chiller yang terpasang saat ini kurang atau bahkan terlalu besar. Maka, kita perlu melakukan re-sizing chiller.

Hal-hal Lain Yang Diatur

Selain mengatur jenis bahan perusak lapisan ozon (BPO), peraturan menteri perindustrian nomor 33/M-IND/PER/4/2007 ini juga mewajibkan penggunaan logo Non Halon dan Non CFC pada mesin dan pemadam api yang tidak lagi menggunakan bahan yang termasuk dalam BPO.

Logo Non CFC dan Logo Non Halon

Sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan menteri ini cukup berat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9. Sanksi dapat berupa pencabutan Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) atau sanki lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghapusan penggunaan HCFC dilakukan melalui pengurangan bertahap dimulai:
  • Dengan kembali ke baseline (rata-rata konsumsi tahun 2009-2010) pada tahun 2013,
  • Penurunan konsumsi HCFC sebesar 10% dari baseline pada 1 Januari 2015,
  • Penurunan konsumsi HCFC sebesar 35% dari baseline pada 1 Januari 2020,
  • Penurunan konsumsi HCFC sebesar 67.5% dari baseline pada 1 Januari 2025,
  • Penurunan konsumsi HCFC sebesar 97.5% dari baseline (sisa 2.5% untuk kegiatan servis) pada 1 Januari 2030.
Untuk mencapai target tersebut, berbagai upaya dilakukan Pemerintah bersama dengan industri pengguna HCFC, seperti penetapan kuota nasional impor HCFC sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor BPO.


Ketentuan Impor BPO

Ketentuan impor Bahan Perusak Ozon (BPO) diatur dalam peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan -- Ministry of Trade
Per.Men. Perdagangan No. 0024/M-Dag/Per/6/2006 jo. Per.Men. Perdagangan No. 0051/M-Dag/Per/12/2007

Kamis, 04 September 2014

Kewajiban SK Label Berbahasa Indonesia

Dasar Peraturan SK Label

Kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang yang ditetapkan pada tanggal 26 November 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014 tentang Perubahan atas Permendag nomor 67/M-DAG/PER/11/2013. Berikut ini adalah penjelasan singkat yang akan menerangkan tentang kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia terkait dengan impor, berdasarkan kedua peraturan tersebut.

Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia

Sebagaimana tertulis pada pasal 2 ayat (1) dalam peraturan tersebut: "Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor Barang untuk diperdagangkan di Pasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini wajib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia."

Kemudian dalam pasal 3 ayat (1) juga diatur ketentuan yang berbunyi: "Barang yang diimpor oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pada saat memasuki Daerah Pabean telah dicantumkan Label dalam Bahasa Indonesia."

Pasal 13 ayat (1) memuat ketentuan yang bunyinya: "Dalam hal Pelaku Usaha pada saat mengimpor Barang tidak melengkapi dokumen SKPLBI, Barang yang diimpor harus di re-ekspor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

SKPLBI adalah singkatan dari Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diterangkan dalam Pasal (1) angka 17 yang berbunyi: "Surat Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat SKPLBI adalah surat yang menerangkan bahwa contoh Label yang disampaikan oleh Pelaku Usaha telah memenuhi ketentuan."

Pengecualian SK Label dalam Bahasa Indonesia

Pada pasal 14 ayat (1) tertulis bahwa: "Ketentuan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia tidak berlaku untuk Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri ini, jika Barang dimaksud merupakan:

  1. Barang Curah yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan Konsumen; atau
  2. Barang yang diimpor sebagai:
    1. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang digunakan dalam proses produksi;
    2. Barang Impor Sementara;
    3. Barang Re-impor;
    4. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
    5. Barang hibah, hadiah, atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, pendidikan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
    6. Barang Contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
    7. Barang Kiriman;
    8. Barang Penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas;
    9. Barang Pindahan;
    10. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
    11. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga tersebut; dan atau
    12. Barang yang diproduksi di dalam negeri sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang akan digunakan dalam proses produksi.

Sedangkan pada pasal 14 ayat (2), ditetapkan bahwa: "Dalam hal produsen, agen pemegang merk kendaraan bermotor, importir umum atau pemasok produsen kendaraan bermotor mengimpor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 6 harus memiliki SPKPLBI".

SPKPLBI adalah singkatan dari Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pada pasal 1 angka 18 yang berbunyi sebagai berikut: "Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat SPKPLBI adalah surat yang menerangkan bahwa Barang yang bersangkutan dikecualikan dari kewajiban pencantuman label."

Selasa, 05 Agustus 2014

Ketentuan Angka Pengenal Importir (API)

Angka Pengenal Importir (API)

Artikel ini akan mengulas tentang perizinan impor yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan sebagai tanda pengenal bagi importir yang akan melaksanakan kegiatan impor di Indonesia:


Dasar hukum:


Pengertian Umum

Pengertian ini dimuat dalam pasal 1 yang tidak akan ditulis secara keseluruhan, melainkan poin-poin pentingnya saja secara umum.
  • Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
  • Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
  • Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya akan disingkat API, adalah tanda pengenal sebagai importir.
  • Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan impor.

Ketentuan

Berikut ini adalah berbagai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 Tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 59/M-DAG/PER/9/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 Tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API). Perlu dicatat bahwa tidak semua pasal akan dibahas disini, tetapi hanya sejumlah pasal yang memuat ketentuan persyaratan dalam mengurus / proses pengurusan API:

Pasal 2

Impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API.

Pasal 3

Api sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatas terdiri atas:
  1. API Umum (API-U); dan
  2. API Produsen (API-P)

Pasal 4

Ketentuan dalam pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. API-U sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a diberikan hanya kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.
  2. Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya untuk kelompok atau jenis barang yang tercakup dalam 1 (satu) bagian (section) sebagaimana tercantum dalam Sistem Klasifikasi Barang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  3. Perusahaan pemilik API-U dapat mengimpor kelompok / jenis barang lebih dari 1 (satu) bagian (section) apabila:
    1. Perusahaan pemilik API-U tersebut mengimpor barang yang berasal dari perusahaan yang berada di luar negeri dan memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-U dimaksud; atau
    2. Perusahaan pemilik API-U tersebut merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
  4. Kelompok / jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam API-U yang diberikan kepada masing-masing perusahaan.
  5. Bagian (section) dalam Sistem Klasifikasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  6. Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui:
    1. Persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi;
    2. Kepemilikan saham;
    3. Anggaran dasar;
    4. Perjanjian keagenan / distributor;
    5. Perjanjian pinjaman (loan agreement); atau
    6. Perjanjian penyediaan barang (supplier agreement).

Pasal 11

Ketentuan pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Untuk memperoleh penetapan sebagai Produsen Importir sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, perusahaan pemilik API-P harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan:
    1. Fotokopi izin usaha di bidang industri atau izin lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
    2. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    4. Fotokopi API-P;
    5. Rekomendasi dari instansi teknis pembina di tingkat pusat yang memuat antara lain jumlah, jenis, dan pos tarif/HS barang industri tertentu sesuai dengan maksud / peruntukan barang, pelabuhan muat, dan pelabuhan tujuan serta jangka waktu importasi; dan
    6. Surat pernyataan bersedia melakukan re-ekspor apabila barang industri tertentu yang diimpor tidak sesuai dengan barang yang ditetapkan dalam Produsen Importir, dengan biaya yang ditanggung oleh importir yang bersangkutan.
  2. Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri menerbitkan penetapan sebagai Produsen Importir paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
  3. Penetapan sebagai Produsen Importir berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan rekomendasi dari instansi teknis pembina di tingkat pusat.
Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan membaca secara menyeluruh dasar hukum peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir. Anda juga bisa mendownload slideshare tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) disini: http://id.slideshare.net/iaarief/skema-14736282.

API (Angka Pengenal Importir) Perijinan Kepabeanan

Angka Pengenal Importir (API)

API yang merupakan singkatan dari Angka Pengenal Importir adalah salah satu perizinan yang disyaratkan bagi importir untuk melaksanakan impor barang ke Indonesia.

Contoh form kartu API format lama. 

Angka Pengenal Importir (API) merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh setiap importir atau perusahaan yang melakukan impor. Kebijakan mewajibkan API diberlakukan untuk menghindari penyalahgunaan kegiatan impor dan berbagai pelanggaran di bidang kepabeanan lainnya. Untuk itu API sudah mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1984 berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1460/KP/XII/84. Empat tahun kemudian, keputusan tersebut mengalami penyempurnaan dengan keluarnya Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 373/KP/XI/88.

Namun,mengingat kecenderungan perkembangan importir yang terus meningkat, plus maraknya kasus kejahatan importir, tanggal 5 Oktober 1999 Menteri Perindustrian dan Perdagangan mencabut dan mengganti kedua keputusan tersebut dengan nomor: 550/MPP/Kep/10/1999. Keputusan nomor terbaru ini merupakan penyempurnaan dari keputusan sebelumnya yang dinilai kurang lengkap. Untuk itulah dikeluarkan keputusan terbaru yang berisi ketentuan-ketentuan API. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memperketat tertib administrasi serta meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen agar semakin baik, efektif serta efisien.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan peraturan terbaru tentang Angka Pengenal Importir (API) melalui PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API). Klik disini untuk membaca Permendag nomor 27 tahun 2012 tentang Angka Pengenal Importir (API).

Contoh model format kartu Angka Pengenal Importir terbaru.
Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 550/MPP/Kep/10/1999 pada point 'ketentuan umum' disebutkan, yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud Angka Pengenal Impor atau API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan impor. Selanjutnya disebutkan yang dimaksud dengan perusahaan importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan impor barang. Sehingga kegiatan perdagangan impor hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki API.

Pengimporan barang tanpa API hanya dapat dilakukan melalui instansi atau lembaga swasta, badan internasional atau yayasan dengan catatan untuk kepentingan pribadi dan tidak diperdagangkan untuk umum. Itupun baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri atau pejabat yang bersangkutan. Pemilik API bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan impor yang dilakukan sendiri atau oleh cabang perwakilannya, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan pihak lain.

Disebutkan dalam keputusan tahun 1999, API terdiri dari dua macam yaitu Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). API-U wajib dimiliki oleh semua perusahaan dagang yang melakukan impor. Sedangkan API-P wajib dimiliki setiap perusahaan industri di luar PMA/PMDN.

Syarat Memperoleh API

Seperti yang telah disebutkan tadi, Keputusan tahun 1999 merupakan penyempurnaan keputusan sebelumnya. Kalau dalam keputusan yang lama tidak disebutkan secara rinci persyaratan memperoleh API, maka dalam keputusan tahun 1999 pada bab III terdapat tata cara dan persyaratan memperoleh API.

Dalam bab III pasal 8 disebutkan sebagai berikut; API diterbitkan oleh kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) (kini telah berganti nama menjadi Kementerian Perdagangan atau disingkat Kemendag) atas nama Menteri di Kantor Pusat perusahaan berdomisili. Setiap Perusahaan Dagang hanya berhak memiliki satu API-U dan setiap Perusahaan Industri hanya berhak memiliki satu API-P; Perusahaan Dagang dan Perusahaan Industri adalah setiap bentuk perusahaan perorangan, persekutuan, koperasi atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Selanjutnya dijelaskan bahwa syarat untuk memperoleh API-U adalah sebagai berikut:
  1. Perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Deperindag dengan surat tembusan kepada Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Kandep) dengan melampirkan;
  2. Mengisi formulir yang disediakan cuma-cuma oleh Kandep / BKPM (klik disini untuk mendownload formulir API dari BKPM);
  3. Copy akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya (asli/bukan foto kopi)
  4. Nama dan susunan pengurus perusahaan (asli);
  5. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) pengurus perusahaan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) (asli);
  6. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP); Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  7. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; Surat Keterangan Domisili Kantor Pusat yang masih berlaku dari kantor kecamatan apabila kantor milik sendiri atau dari pemilik gedung apabila menyewa tempat/kontrak (surat asli);
  8. Copy perjanjian sewa/kontrak tempat usaha yang masa kontraknya minimal 2 tahun;
  9. Referensi Bank Devisa (asli);
  10. Pas foto pengurus dua lembar ukuran 2 X 3; dan Foto Copy KTP pengurus.
Sedangkan untuk memperoleh API-P, prosedur dan syaratnya sama dengan memperoleh API-U. Uraian selanjutnya, masih dalam Bab III (pasal 10) menjelaskan, Kepala Kandep setempat selambat-lambatnya 12 hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan API dan formulir isiannya, telah selesai melakukan pemeriksaan ke lapangan. Pemeriksaan di lapangan itu dimaksudkan untuk memastikan kebenaran dokumen yang diajukan oleh pemohon. Pemeriksaan ini dilakukan oleh dua orang pegawai Kandep dimana Kantor Pusat perusahaan tersebut berdomisili.

Kemudian hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Kepala Kandep atau Pelaksana Tugas Kepala Kandep dan seorang pegawai dari Kandep yang melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan. Berita Acara tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga hari kerja harus sudah disampaikan oleh Kepala Kandep atau Pelaksana Tugas Kepala Kandep kepada Kepala Kanwil (dalam hal ini Kanwil Deperindag).

Seterusnya Kepala Kanwil dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja terhitung sejak menerima BAP sudah menerbitkan API atau menolak permohonan, tergantung persyaratan pemohon. Persyaratan yang paling penting yaitu alamat yang dicantumkan dalam API harus persis sama dengan alamat sebagaimana yang tercantum pada lampiran yang disertakan (formulir isian, akte notaris, dll) kecuali copy KTP. Seandainya Kepala Kanwil menolak permohonan API, Kepala Kanwil mengeluarkan surat penolakan untuk kemudian disampaikan kepada pemohon dengan surat tembusan kepada Kepala Kandep.

Masa Berlaku API

API mempunyai ukuran panjang 29 cm, lebar 19 cm, dan dicetak di atas kertas tebal dengan logo Departemen Perindustrian dan Perdagangan. API-U berwarna biru muda dan API-P berwarna hijau muda. Nomor API terdiri dari 9 digit dengan perincian; 2 digit di depan merupakan nomor kode propinsi, 2digit berikutnya adalah nomor kode Kabupaten/Kota Madya, sedangkan 5 digit di belakangnya adalah nomor urut API yang diterbitkan.

Hal tersebut dijelaskan dalam keputusan Menteri Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 Bab III pasal 12. Ini tidak termuat dalam keputusan terdahulu. Pada bab selanjutnya yaitu Bab IV diuraikan masa berlaku API dimana disebutkan bahwa masa berlaku API adalah lima tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya API tersebut. Ketentuan tersebut sama dengan yang tercantum dalam Keputusan Nomor 1460/Kp/XII/84 Bab II Pasal 3, ayat 3, dimana disebutkan ‘Masa berlaku API adalah lima tahun dan dapat diperpanjang’. Kemudian masa berlaku ini mengalami perubahan yang diputuskan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 373/Kp/XI/1988. Keputusan ini menyatakan bahwa “Masa berlaku API adalah tak terbatas selama perusahaan yang dimilikinya masih menjalankan kegiatan usaha”.

Sejak dikeluarkan keputusan tersebut API berlaku seumur hidup. Namun,seiring dengan perkembangan perekonomian termasuk di dalamnya masalah ekspor impor dan banyaknya keluhan instansi terkait dan masyarakat tentang importir, pemerintah segera merevisi ketentuan tersebut sekaligus menyempurnakan ketentuan lainnya dalam keputusan tahun 1999 yang telah disebutkan di atas. Diharapkan masa berlaku lima tahun ini dapat menertibkan sistim administrasi dan meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen, dengan catatan pemegang API memenuhi kewajibannya sebagaimana yang termuat dalam Keputusan Menteri No. 550/MPP/Kep/10/1999, Bab V pasal 14.

Ketentuan tentang kewajiban pemegang API adalah: Perusahaan pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala Kanwil mengenai kegiatan usahanya setiap satu tahun. Setiap perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus dan alamat perusahaan juga wajib dilaporkan kepada Kepala Kanwil. Hal lain yang wajib dilaporkan adalah penutupan perusahaan atau penghentian kegiatan impor disertai dengan pengembalian API asli. Dan setiap perubahan tersebut jika telah dilaporkan, Kepala Kanwil wajib menggantinya dengan API baru.

Ketentuan kewajiban tersebut juga merupakan penyempurnaan dari ketentuan tentang kewajiban pemegang API dalam Keputusan tahun 1984. Disana disebutkan pemilik API wajib melaporkan kegiatan usaha impornya hanya jika diperlukan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang. Dalam keputusan ini tidak disebutkan kewajiban memberi laporan sehubungan perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus dan alamat perusahaan. Sedangkan tentang penutupan perusahaan atau penghentian kegiatan impor ketentuannya sama dengan keputusan tahun 1999.

Karena keputusan yang dibuat tahun 1999 merupakan keputusan yang lebih disempurnakan, maka dalam Bab VI, pasal 16 tercantum tentang Pembaharuan API. Ketentuan ini berbunyi sebagai berikut: API-U, API-P, APIS Umum dan APIS Produsen yang telah diterbitkan sebelum dan atau pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini, wajib diperbaharui dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini; APIS Umum dan APIS Produsen diperbaharui menjadi API-U dan API-P. Yang dimaksud APIS adalah Angka Pengenal Importir Sementara yang merupakan tanda pengenal sebagai importir sementara. Selanjutnya dijelaskan bahwa pembaharuan API wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya (lihat persyaratan memperoleh API). Selain itu, pada pengurusan pembaharuan API wajib mengembalikan API asli. Masih dalam bab dan pasal yang sama, disebutkan bahwa API yang tidak diperbaharui sampai batas waktu selambat-lambatnya enam bulan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sanksi Pelanggaran Terhadap Ketentuan API

Sebagaimana dalam ketentuan hukum, dalam keputusan API diuraikan mengenai sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran API. Dalam keputusan tahun 1984, terlihat ketentuan tentang sanksi lebih ringan dibanding ketentuan dalam keputusan tahun 1999. Keputusan tahun 1984, terdapat ketentuan tentang sanksi tertulis yang mengatakan, "Perusahaan pemegang API diberi peringatan tertulis apabila: Tidak melaksanakan kewajiban yang telah diputuskan oleh Lembaga Arbitrasi yang disepakati kedua belah pihak, dan atau; Membatalkan atau tidak melaksanakan impornya kecuali karena keadaan memaksa di luar kemampuan (force majeur), dan atau; Tidak melakukan kewajiban, dan atau; Tidak memenuhi kewajiban pajak kepada pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

Sedangkan dalam keputusan yang baru, tidak terdapat sanksi peringatan tertulis. Dalam Bab VII Pasal 17 Keputusan tahun 1999,sanksi langsung pada pembekuan API yang ketentuannya sebagai berikut: API dibekukan apabila perusahaan pemilik API:
  1. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi dan/atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, dan/atau
  2. Tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 (tentang kewajiban).
Kemudian, dijelaskan bahwa API yang telah dibekukan dapat dicairkan jika pemegang API dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala kekuatan hukum yang telah melampirkan amar pengadilan, dan atau telah melaksanakan kewajibannya.

Selanjutnya dalam pasal 19 dijelaskan tentang pencabutan API, yaitu API dicabut apabila:
  • Dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan/atau
  • Tidak melaksanakan kewajibannya (melaporkan perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus dan alamat perubahan).

API baru setelah lima tahun

Sedangkan dalam pasal 20 disebutkan bahwa perusahaan yang telah mengalami pencabutan API dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan API baru setelah lima tahun terhitung sejak tanggal pencabutan. Untuk itu pemohon API baru, diwajibkan memenuhi ketentuan persyaratan memperoleh API dengan mengembalikan API asli yang telah dicabut.

Ketentuan tentang permohonan API baru tersebut berbeda dengan yang tercantum dalam Keputusan tahun 1984 yang menyebutkan bahwa permohonan API baru dapat diajukan setelah satu tahun sejak tanggal pencabutan. Pada Keputusan tahun 1999 ketentuan tentang sanksi dijelaskan sampai pasal 21. Pasal ini menyatakan bahwa pembekuan, pencairan dan pencabutan dilakukan oleh Kepala Kanwil dimana API diterbitkan. Kepala Kanwil wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembekuan, pencairan dan pencabutan API kepada perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Direktur Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Deperindag.

Pada Bab VIII terdapat tentang Ketentuan Lain, menyebutkan, Instansi/Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta, Badan Internasional dan Yayasan tidak dapat diberikan API.

Kamis, 17 Juli 2014

Registrasi Importir Untuk Mendapatkan NIK (Nomor Induk Kepabeanan)

Tentang Registrasi Importir



Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan pengguna jasa kepabeanan dan cukai (importir, eksportir, PPJK / Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, pengusaha Barang Kena Cukai / BKC, pengangkut, pengusaha Kawasan Berikat / KB, dan sejenisnya) ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC untuk mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan. Nomor Identitas Kepabeanan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang bersifat pribadi atau juga perusahaan, yang digunakan untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual.


Petunjuk Pengisian RegistrasiFrequently Asked Questions (FAQ)
Berisi SOP dan petunjuk pengisian data-data registrasi.

Download Petunjuk Pengisian
Berisi pertanyaan yang sering diajukan beserta jawabannya.

Lihat FAQ Registrasi

TUJUAN REGISTRASI KEPABEANAN



  1. Untuk mendapatkan NIK sebagai identitas pengguna jasa kepabeanan dan cukai;
  2. Agar bisa bisa memiliki akses ke sistem kepabeanan dan cukai yang disediakan untuk kegiatan operasional kepabeanan dan cukai;
  3. Sebagai data awal untuk profiling pengguna jasa.

TIM REGISTRASI KEPABEANAN

Tim registrasi Kepabeanan akan membantu Anda untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih akurat tentang Registrasi Importir untuk mendapatkan Nomor Induk Kepabeanan (NIK).

Kantor Pusat DJBC

Alamat:
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
Up. Subdirektorat Registrasi Kepabeanan
Gedung B Lantai I
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass)
Rawamangun Jakarta Timur, Jakarta 13230

Telepon : 021 - 47869435
021 - 47869503

Faximile : 021 - 4753411 / 4753412 / 47869462

Email:
  • registrasikepabeanan@customs.go.id
  • registrasikepabeanan@yahoo.com

TANPA BIAYA

Dalam rangka meningkatkan ketertiban pengurusan Registrasi Kepabeanan, dengan ini diberitahukan kepada para Pengguna Jasa hal-hal sebagai berikut :
  1. Untuk memudahkan proses pelaksanaannya, pengurusan Registrasi Kepabeanan agar dilakukan sendiri tanpa melalui perantara pihak ketiga / calo.
  2. Pada seluruh proses Registrasi Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak memungut biaya apapun.

SISTEM REGISTRASI

Akses SISTEM REGISTRASI melalui link-link berikut ini:

Registrasi LamaSudah TerdaftarBelum Terdaftar
Lihat Registrasi Lama
Sudah melakukan registrasi menggunakan aplikasi lama? Kami menyediakan browse status registrasi.

Untuk melihat status registrasi lama, klik di sini:
Registrasi Lama
Sudah punya user id?
Silahkan langsung sign in ke Portal User DJBC kemudian pilih aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Untuk sign in, klik disini:
Sign In
Belum punya user id?
Jika Anda belum memiliki "user id" dan password, silahkan mendaftar di Portal Pengguna Jasa DJBC.

Untuk mendaftar user baru, klik disini:
Pendaftaran User Baru

PERTANYAAN UMUM

Berikut ini daftar pertanyaan yang sering diajukan pada saat proses registrasi kepabeanan. Anda dapat mengetahui hal apa saja yang pernah dialami oleh user lain beserta solusi atau jawaban atas permasalahan tersebut. Dan ini juga menjadi referensi bagi semua user untuk dapat dengan mudah melakukan proses registrasi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.


  1. Apakah untuk melakukan kegiatan ekspor impor, perusahaan wajib melakukan registrasi kepabeanan?

    Iya. Sesuai Pasal 6A ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan, orang (perorangan atau badan hukum) yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke DJBC untuk mendapat nomor identitas dalam rangka AKSES KEPABEANAN. Pelayanan Rregistrasi kepabeanan yang dilakukan DJBC saat ini meliputi pelayanan registrasi kepabeanan untuk importir, eksportir, PPJK, dan pengangkut.

  2. Benarkah bila belum punya NIK, pengguna jasa boleh melakukan transaksi impor sebanyak 1x tanpa NIK?

    • Benar, berdasarkan Perdirjen nomor P-21/BC/2011, untuk importir yang belum mendapatkan NIK, terdapat ketentuan bahwa importir tersebut dapat dilayani 1 (satu) kali Pemberitahuan Pabean Impor dengan persyaratan sebagai berikut:
      1. Telah mengajukan permohonan registrasi kepabeanan dan telah mendapatkan TTP-RK;
      2. Telah mengajukan permohonan dan telah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pabean.
    • Sementara itu, untuk eksportir dan Pengangkut yang belum memiliki NIK, pemenuhan kepabeanan dapat dilayani selama 14 hari terhitung sejak tanggal TTP- RK

  3. Jenis pengangkut yang bagaimanakah yang perlu melakukan registrasi kepabeanan?

    Pengangkut yang perlu melakukan registrasi kepabeanan adalah jenis pengangkut yang berkewajiban menyampaikan RKSP/manifest dan/atau menerbitkan Bill of Lading/Airway Bill. Untuk usaha pengangkutan yang hanya merupakan trucking/pengangkutan darat dan tidak menyampaikan manifest, maka tidak perlu mengajukan NIK

  4. Di manakah kami dapat mendapatkan contoh form isian data registrasi kepabeanan?

    Untuk mendapatkan contoh form isian data registrasi kepabeanan, pengguna jasa dapat mengunduh Lampiran I PER-21/BC/2011 pada pilihan menu dasar hukum pada menu Registrasi Kepabeanan di website DJBC.

  5. Apabila pengguna jasa melakukan registrasi untuk ekspor dan impor, apakah NIK nya akan berbeda-beda?

    Tidak, satu NIK dapat berlaku untuk semua jenis kegiatan tergantung pilihan jenis kegiatan pengguna jasa saat mengajukan permohonan NIK

  6. Mengapa kami kesulitan mengakses portal registrasi kepabeanan?

    Gunakan browser mozilla 3.6 untuk mengakses situs DJB. Jika telah menggunakan browser mozilla tetap mengalami kesulitan, coba lakukan koneksi pada jam-jam di luar jam sibuk

  7. Dokumen apakah yang dibutuhkan untuk mengajukan registrasi kepabeanan?

    Silakan download petunjuk pengisian formulir pada website DJBC, penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada petunjuk pengisian tersebut

PERMASALAHAN APLIKASI DAN USER ID

  1. Bagaimanakah prosedur untuk melakukan pendaftaran registrasi kepabeananan baru secara online?

    Silakan download petunjuk pengisian formulir pada website DJBC, penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada petunjuk pengisian tersebut

  2. Apabila sudah punya SRP apakah harus membuat user id juga?

    Ya. Pengguna jasa yang telah mendapatkan SRP tetap harus mengajukan permohonan registrasi kepabeanan dengan langkah sebagaimana perusahaan yang belum mendapatkan NIK.

  3. PIC itu harus diisikan dengan siapa?

    Isikan dengan nama orang yang ditugaskan oleh perusahaan untuk melakukan pengajuan permohonan registrasi kepabeanan.

  4. Apakah yang harus dilakukan bila pengguna jasa salah mengisikan data 9 digit awal NPWP saat melakukan pendaftaran user?

    Lakukan pendaftaran user id baru dengan menggunakan NPWP yang benar

  5. Apakah yang harus dilakukan bila pengguna jasa salah mengisikan data 6 digit terakhir NPWP saat melakukan pendaftaran user registrasi kepabeanan?

    Ajukan surat permohonan perubahan data user kepada Subdit registrasi kepabeanan secara langsung atau melalui email ke alamat email registrasikepabeanan@customs.go.id

  6. Pada saat pendaftaran user baru, mengapa proses pendaftaran gagal dan muncul respon "identitas sudah pernah didaftarkan"?

    Kirimkan email yang disertai nama perusahaan dan nomor NPWP atau hubungi no pelayanan kami pada 021 - 47869435 atau 021- 47869503 untuk dilakukan penelusuran.

  7. Pada saat pendaftaran user baru, mengapa proses pendaftaran gagal dan muncul respon "alamat email sudah pernah digunakan"?

    Gunakan alamat email perusahaan yang belum pernah didaftarkan.

  8. Setelah membuat user id, selanjutnya apa yang harus dilakukan?

    1. Lakukan aktivasi user dengan mengklik link aktivasi yang dikirim via email ke alamat email pendaftaran.
    2. Isikan Pertanyaan dan Jawaban pada kolom yang tersedia. Jangan lupa SIMPAN kombinasi pertanyaan dan jawaban yang dibuat tersebut karena akan digunakan bila pengguna jasa melakukan recovery password pada masa yang akan datang.
    3. Setelah berhasil, pengguna jasa dapat melakukan sign in dan melakukan registrasi kepabeanan secara online.
  9. Pengguna jasa tidak kunjung mendapatkan kode aktivasi

    1. Periksa apakah link kode aktivasi masuk ke folder Spam atau Junk;
    2. Coba buka filter email, tambahkan alamat email registrasi kepabeanan ke daftar kontak email, lalu lakukan request kode aktivasi;
    3. Apabila masih belum berhasil, sebaiknya ajukan surat permohonan pergantian alamat email.

  10. Bagaimanakah prosedur untuk mengganti alamat email?

    1. Untuk prosedur penggantian email, silakan ajukan surat resmi pengajuan penggantian alamat email, lengkap dengan kepala surat dan di tanda tangani Direktur perusahaan. Surat tersebut ditujukan kepada:
      • Kepala Sub Direktorat Registrasi Kepabeanan
        Gedung B Lantai I
        Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
        Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass)
        Rawamangun Jakarta Timur, Jakarta
    2. Surat tersebut harap dilengkapi dengan dokumen yang mendukung legalitas penanda tangan surat, berupa KTP ataupun API yang terdapat contoh tanda tangan direktur tersebut.
    3. Untuk pengguna jasa yang berdomisili di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, silakan datang langsung ke frontdesk pelayanan registrasi kepabeanan di Gedung B lantai 1 dengan membawa tanda pengenal perusahaan atau surat kuasa dari direktur apabila yang datang adalah perwakilan perusahaan .Untuk pengguna jasa yang domisilinya jauh dapat mengajukan permohonan melalui email dengan format surat scan atau melalui fax.

  11. Bagaimana cara melakukan update password yang expired?

    Pada tanggal habisnya masa berlaku password, saat pengguna jasa melakukan sign ini, sistem akan secara otomatis menampilkan permintaan untuk memperbarui password. Isikan password lama dan password baru kemudian klik submit.

  12. Mengapa update password susah sekali dilakukan?

    1. Kemungkinan disebabkan oleh koneksi internet perusahaan yang lambat;
    2. Pastikan pengetikan password dilakuian dengan benar, seperti kombinasi huruf besar dan kecil;
    3. Solusinya, silakan refresh dulu komputer dan coba lagi update password sampai 3-4 kali berturut -turut, seharusnya update password akan berhasil dilakukan.

  13. Bagaimana cara rescovery password bila saya lupa kombinasi pertanyaan dan jawaban yang diisikan saat melakukan aktivasi user?

    1. Silakan ajukan surat resmi pengajuan recovery password, lengkap dengan kepala surat dan di tanda tangani pimpinan perusahaan. Surat tersebut ditujukan kepada:
      • Kepala Sub Direktorat Registrasi Kepabeanan
        Gedung B Lantai I
        Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
        Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass)
        Rawamangun Jakarta Timur, Jakarta
    2. Surat tersebut harap dilengkapi dengan dokumen yang mendukung legalitas penanda tangan surat, berupa KTP ataupun API.
    3. Untuk pengguna jasa yang berdomisili di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, silakan datang langsung ke frontdesk pelayanan registrasi kepabeanan di Gedung B lantai 1 dengan membawa tanda pengenal perusahaan dan surat kuasa dari direktur bila yang datang adalah perwakilan perusahaan . Untuk pengguna jasa yang domisilinya jauh dapat mengajukan permohonan melalui email dengan format surat scan atau melalui fax.

  14. Apakah yang harus dilakukan bila pengguna jasa bila pengguna jasa lupa password atau user id?

    1. Untuk mengetahui user id dan password, lakukan request kode aktivasi secara online melalui website bea cukai www.beacukai.go.id;
    2. Pilih menu portal pengguna jasa dan selanjutnya pilih menu Request kode aktivasi, masukkan alamat email yang dulu digunakan untuk pendaftaran user id.
    3. Pengguna jasa akan mendapatkan pemberitahuan user id dan pasword yang dikirimkan ke alamat email tersebut.

  15. Sudah melakukan aktivasi user tapi mengapa tidak bisa sign in?

    Terdapat beberapa kemungkinan:
    1. Periksa kotak masuk email pendaftaran, pastikan telah terdapat email link aktivasi dari DJBC;
    2. Ulangi proses aktivasi, klik link kode aktivasi, isikan pertanyaan dan jawaban, klik tombol submit dan pastikan sudah terdapat respon: "user id anda sudah diaktivkan, silakan log in"
    3. Pastikan pengguna jasa tidak salah memasukkan keycode. Kami sarankan, sebaiknya user name dan password yang dikirim ke email dicopy paste ke kolom sign in agar penulisannya tidak salah.

Referensi

  1. http://www.beacukai.go.id/?page=apps/registrasi-kepabeanan.html
  2. http://www.beacukai.go.id/index.html?page=apps/registrasi-kepabeanan/faq-registrasi.html
  3. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu Registrasi Importir, klik disini:
    http://bcukai.blogspot.com/p/registrasi-importir.html
  4. Berhubung masih ada info Frequently Asked Questions (FAQ) yang belum ditampilkan, sedangkan artikel ini sudah terlalu panjang, maka FAQ berikutnya tentang Registrasi Importir akan dilanjutkan disini:

Minggu, 13 Juli 2014

Prosedur Penyelesaian Barang Kiriman Pos di Bea Cukai

Penanganan oleh Pejabat Bea dan Cukai

mekanisme penanganan barang kiriman pos
Mekanisme penyelesaian barang kiriman pos yang terkena bea masuk.
  1. Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang (official assessment);

  2. Pemeriksaan fisik dilakukan secara selektif dan disaksikan oleh Petugas PJT guna:
    • menetapkan klasifikasi dan nilai pabean atas barang kiriman;
    • memastikan apakah terhadap barang kiriman terkena ketentuan perijinan dari instansi teknis terkait, seperti:
      1. Produk makanan, minuman, obat-obatan harus memperoleh persetujuan dari BPOM; dalam hal kiriman adalah untuk tujuan penelitian termasuk uji klinik, pengembangan produk, sampel registrasi, bantuan/hibah/donasi, tujuan pameran dan penggunaan sendiri/pribadi, dapat melalui mekanisme jalur khusus yakni dengan mengajukan Ijin SAS (Special Access Scheme) ke BPOM;
      2. Produk Kosmetika harus memperoleh persetujuan dari BPOM berupa SKI (Surat Keterangan Impor);
      3. Impor Kiriman Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
      4. Impor Kiriman Pakaian jadi hanya diperbolehkan maksimal 10 (sepuluh) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
      5. Impor Kiriman Produk Elektronik hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
      6. Produk hewan, tumbuhan dan ikan harus memperoleh ijin pemasukan dari Badan Karantina;
      7. Produk senjata api, air softgun dan peralatan sejenis harus mendapatkan ijin dari Kepolisian;

  3. Untuk memastikan apakah barang impor terkena ketentuan larangan dan pembatasan (perijinan), dapat dilihat di http://eservice.insw.go.id/ menu “Lartas Information”, adapun untuk Pengecualian Lartas Barang Kiriman dapat dilihat “Aturan Pengecualian Lartas Barang Kiriman” di Peraturan ;

  4. Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif (pembebanan bea masuk) dan nilai pabean serta menghitung BM dan PDRI yang wajib dilunasi atas barang kiriman;

  5. Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk tertinggi jika barang lebih dari 3 jenis;

  6. Dalam rangka penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta informasi (Notifikasi) bukti pendukung transaksi jual beli yang obyektif dan terukur kepada Penerima Barang melalui PJT, sebagai data pendukung untuk penetapan nilai barang, yaitu bukti bayar;

  7. Pemberitahuan barang kiriman diajukan oleh PJT dengan dokumen PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus);

  8. Pembayaran BM dan PDRI ke Kas Negara oleh PJT dilakukan melalui Bank Devisa Persepsi dengan menggunakan SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan persetujuan pengeluaran barang (SPPB).

    Penyelesaian Barang Kiriman Pos
    • Pengeluaran barang kiriman hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan penerbitan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) setelah dipenuhi kewajiban pabean, yaitu:
      1. PJT memberitahukan secara tertulis dengan dokumen PIBK;
      2. Penerima Barang telah melengkapi Perijinan dari Instansi Teknis Terkait dan menyerahkan kepada PJT.
    • BM dan PDRI atas barang kiriman yang telah dibayar oleh PJT dianggap telah disetujui;
    • Pemeriksaan barang kiriman oleh Pejabat Bea dan Cukai bersifat final (tidak dapat diajukan keberatan).
    • Barang kiriman yang telah berstatus SPPB akan dikirimkan oleh PJT terkait ke Penerima Barang;
    • Terhadap barang kiriman yang tidak bisa diterbitkan perijinannya oleh Instansi Terkait, Penerima Barang dapat mengirim kembali ke negara pengirim (RTO/Return To Origin/Re-ekspor) dengan mengajukan permohonan ke Kepala Kantor dan berkoordinasi dengan PJT terkait;
    • Barang kiriman yang tidak diselesaikan oleh Penerima Barang lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya akan dianggap sebagai barang yang tidak dikuasai (BCF 1.5) dan dialihkan ke Gudang TPP (Gudang Pabean)
Peraturan Terkait:
Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.04/2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman.

Penyelesaian Impor Barang Kiriman Pos

Penyelesaian Impor Barang Kiriman Pos

Sebelum membaca lebih lanjut untuk memahami cara penyelesaian impor barang kiriman pos, ada baiknya membaca terlebih dahulu peraturan terkait dengan barang kiriman pos, yakni di Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.04/2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman.
  1. Apakah Barang Kiriman itu?
    Barang Kiriman adalah barang impor yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri.

  2. Apakah perusahaan jasa titipan itu?
    Perusahaan Jasa Titipan (PJT) adalah perusahaan yang memperoleh izin usaha jasa titipan dari instansi terkait serta memperoleh persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari kepala kantor pabean.

  3. Saya mendapat paket kiriman dari teman saya di luar ngeri, apakah saya wajib membayar bea masuk atas barang kiriman tersebut?
    • Barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 50,00 (lima puluh US Dollar) untuk setiap orang per kiriman, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor;
    • Dalam hal nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, maka barang kiriman dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

  4. Bagaimana tatacara pengeluaran barang kiriman melalui pos atau perusahaan jasa titipan?
    • Atas barang kiriman pos wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dikantor Pabean dan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai;
    • Impor barang kiriman dilakukan melalui pos atau PJT dan dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai;
    • Pemeriksaan fisik barang disaksikan oleh petugas pos atau petugas PJT;
    • Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos dan PJT;
    • Barang kiriman melalui pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya diserahkan kepada penerima barang kiriman melalui pos setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilunasi;

  5. Bagaimana prosedur pengiriman barang untuk perorangan?
    Prosedur pengiriman barang impor untuk perorangan dapat dilakukan melalui Pos atau Perusahaan Jasa Titipan (PJT). Ketentuan mengenai impor barang kiriman diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.04/2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman. Tata caranya dapat dilihat pada nomor 4.

  6. Bagaimana penetapan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang kiriman melalui pos?
    Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.04/2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman berlaku ketentuan:
    • Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos dan PJT;
    • Penetapan tarif didasarkan pada tarif bea masuk dari jenis barang yang bersangkutan, apabila barang impor lebih dari 3 jenis barang, pejabat bea dan cukai menetapkan hanya satu tarif bea masuk berdasarkan tarif barang tertinggi.
    • Barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 50,00 (lima puluh US Dollar) untuk setiap orang per kiriman, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor;
    • Dalam hal nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, maka barang kiriman dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

  7. Dapatkah secara rinci dipaparkan perihal barang kiriman?
    Secara rinci perihal BARANG KIRIMAN ATAU PAKET YANG DIKIRIM MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN (Courier Service) adalah sbb:

    Barang Kiriman > 100 kg dikenakan ketentuan umum di bidang impor (impor umum) dan penyelesaiannya dilakukan dengan dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang)

    Sifat Pemeriksaan: OFFICIAL ASSESTMENT (Pemeriksaan oleh Pejabat Bea dan Cukai)

    Fasilitas dan Ketentuan Perpajakan
    • Barang Kiriman yang nilainya kurang dari FOB USD 50,- (lima puluh dolar US) per orang per kiriman, dibebaskan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk (BM) dan Pungutan Dalam Rangka Impor (PDRI), sedangkan atas kelebihannya dipungut BM dan PDRI;
    • Barang kiriman sampel/hadiah/gift diperlakukan ketentuan kepabeanan, yakni ditetapkan nilai pabeannya oleh Petugas Bea dan Cukai berdasarkan data harga pembanding, jika data harga pembanding sama dengan atau lebih rendah dari FOB USD 50,- maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut tidak akan dikenakan BM dan PDRI, namun jika data harga pembanding lebih tinggi dari FOB USD 50,- maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut akan dikenakan BM dan PDRI;
    • Barang impor yang dikategorikan sebagai barang mewah (seperti tas branded, berlian dll) berdasarkan peraturan di bidang perpajakan, dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang kriteria dan besaran tarifnya telah ditentukan;
    • Tarif BM mengacu kepada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 (http://eservice.insw.go.id/ menu “HS Code Information”)
    • Tarif PPN Impor sebesar 10%
    • Tarif PPh Pasal 22 Impor :
      1. Memiliki API -> 2,5%
      2. Tidak Memiliki API -> 7,5%
      3. Tidak Memiliki NPWP -> 15%
    • Barang Kena Cukai (BKC) hanya diijinkan per alamat penerima barang, paling banyak:
      1. 40 batang sigaret; atau
      2. 10 batang cerutu; atau
      3. 40 gram hasil tembakau lainnya; dan
      4. 350 ml minuman mengandung etil alkohol;
      5. Terhadap kelebihannya akan dimusnahkan secara langsung.

    Contoh Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas Barang Kiriman Saudara A mendapat barang kiriman impor yang dikirim melalui sebuah PJT dengan harga barang sesuai invoice dan transfer payment sebesar USD 250, biaya pengangkutan udara sesuai Airwaybill (AWB) USD 100, Saudara A tidak memiliki API namun mempunyai NPWP. Kurs pajak yang berlaku pada saat pembayaran USD 1 = Rp 9.000, tarif BM = 10%, PPN 10%, PPh = 7.5%
    penyelesaian impor barang kiriman pos
    Contoh Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas Barang Kiriman.
    Klik untuk memperbesar
Lanjut ke halaman berikutnya: Penanganan Barang Kiriman Pos oleh Pejabat Bea dan Cukai

Senin, 23 Juni 2014

Penipuan Atas Nama Bea Cukai

Penipuan Bea Cukai

Akhir-akhir ini marak penipuan yang mengatasnamakan instansi Bea Cukai. Para penipu menggunakan trik membuat website palsu yang seolah-olah menjual barang Black Market (BM) yang diklaim harganya jadi lebih murah hingga jutaan rupiah karena tidak membayar pajak dan bea masuk. Kemudian setelah ada korban yang terjerat dan terlanjur mentransfer sejumlah uang ke rekening mereka, mereka akan menelfon lagi sang korbang dengan mengaku sebagai petugas bea dan cukai dan seolah-olah barang yang dipesan telah tiba dari luar negeri dan korban harus mentransfer lagi sejumlah uang agar barang tersebut bisa lolos dari bandara/pelabuhan. Sayangnya masih banyak orang yang tertipu dengan hal-hal seperti ini. Berikut ini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin bisa memperingatkan kita agar lebih berhati-hati karena banyak oknum yang selalu mengincar harta Anda dengan berbagai cara.

Berapa beda harga barang online dengan barang di toko asli?

apakah barang di toko online itu lebih murah ato lebih mahal ? tolong rincianya gan...
thanks..

Jawaban


Harga barang di toko online kemungkinan lebih murah, karena mereka tidak memerlukan sewa toko, sewa karyawan penjaga toko, biaya listrik air, uang sampah, dan sebagainya. Mereka hanya butuh koneksi internet dan sebuah komputer untuk menjalankan sebuah toko online kecil-kecilan.

Tetapi jangan tertipu, selisih harga di toko online tidak akan sampai berjuta-juta, seperti misalnya Blackberry yang harga baru yang sebenarnya 5 juta, di jual 3 juta di toko online, maka kemungkinan itu adalah penipuan (fraud). Jangan mudah tergiur dengan hal ini.
Jangan mudah percaya klaim barang Black Market (BM), karena barang Black Market hanya mengurangi harga 300rb-500rb karena mereka tidak membayar pajak dan bea masuk ketika dibawa ke Indonesia dengan cara diselundupkan, tetapi membeli barang BM juga sangat tidak disarankan karena:
  1. Dengan membeli barang Black Market, berarti Anda sudah ikut melanggar hukum.
  2. Kualitas barang BM tidak terjamin, bisa jadi adalah barang second hasil refurbish (dibuat seperti baru) dari luar negeri yang tidak bisa masuk ke Indonesia secara resmi sehingga terpaksa diselundupkan.
  3. Tidak ada garansi resmi dari barang BM karena tidak ada satupun distributor / importir pemegang merk yang berani memberikan garansi atas barang yang melanggar hukum, karena akan meresikokan perusahaan mereka dibekukan / didenda dalam jumlah besar.

Jadi tidak ada gunanya membeli barang BM.

Banyak masyarakat yang tertipu ketika terlanjur percaya dengan situs online palsu yang menjual barang-barang elektronik dimana diklaim barang tersebut adalah barang Black Market. Untuk diketahui, sebenarnya barang-barang tersebut tidak ada, dan tidak mereka miliki. Mereka hanya mengambil foto dari para penjual online di forum-forum seperti Kaskus dan TokoBagus misalnya, kemudian diposting ulang ke dalam sebuah blog gratisan dengan domain murah, dan dijual seolah-olah mereka adalah toko online yang asli.

Ketika ada orang yang terjebak tipuan mereka dan menjadi korban, maka para komplotan penipu ini akan kembali menghubungi korban melalui telepon dan mengaku sebagai petugas Bea dan Cukai di Bandara/Pelabuhan/Kantor Pos, dan mereka berusaha untuk meyakinkan korban bahwa barang yang mereka beli melalui toko online palsu itu sudah tiba di Indonesia. Namun agar barang tersebut bisa dikeluarkan dari pelabuhan/bandara/kantor pos, maka mereka meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang (lagi). Ini adalah trik/modus untuk melipatgandakan hasil penipuan mereka.

Jika korban mulai tidak percaya dan menolak untuk mentransfer lagi uang tambahan, mereka akan mengancam korban untuk didatangi oleh petugas Bea Cukai dan ditangkap dengan tuduhan menadah barang hasil selundupan.

Bagi para masyarakat, hendaknya lebih waspada lagi jika berbelanja secara online. Berikut ini adalah tips bagi Anda yang ingin berbelanja online:
  1. Jangan tergiur harga murah
    Sudah terbukti bahwa penipu menjaring korbannya melalui tawaran barang bagus tetapi berharga miring. Karena ini yang banyak dicari pembeli. Jangan mudah tertipu karena hal ini.
  2. Teliti sebelum membeli
    Bandingkan dengan toko online yang lain, apakah harga tersebut wajar? Cek di google search tentang latar belakang toko online tersebut. Jika tidak ada referensi sama sekali di situs lainnya, hindari berbelanja di toko tersebut
  3. Jangan percaya testimonial di situs mereka,
    Testimonial yang berkesan di situs mereka sendiri bisa dibuat oleh mereka sendiri dengan sangat mudah.
  4. Sebisa mungkin gunakan Rekening Bersama (RekBer)
    Walaupun terkesan ribet, tapi sejatinya inilah metode yang paling aman bertransaksi online. Jika bertransaksi dengan menggunakan RekBer, tawarkan RekBer dari situs lain, jangan RekBer yang juga ditawarkan mereka, karena itu sama saja.

Selasa, 17 Juni 2014

FAQ Bea Masuk dan Cukai

Frequently Asked Question (FAQ) Bea Cukai

Pada artikel ini akan dibahas tentang beberapa pertanyaan dari masyarakat awam yang belum memahami secara mendetail tentang Bea dan Cukai. Sebagian dari isi artikel ini diambil dari situs resmi Direktorat Bea dan Cukai yang beralamat di http://www.beacukai.go.id. Semoga bermanfaat!

Perbedaan ‘Bea’ dan ‘Cukai’

Banyak dari kita yang selama ini belum mengetahui secara mendalam tentang Bea dan Cukai. Mungkin hanya pernah mendengar beritanya di televisi atau membaca di surat kabar atau media massa online yang memberitakan tentang Bea Cukai. Namun tidak semua orang benar-benar memahami atau bisa membedakan mana barang yang terkena pungutan Bea Masuk / Bea Keluar, dan mana barang yang dikenakan pungutan Cukai. Berikut ini akan dijelaskan secara gamblang tentang perbedaan keduanya.

Seringkali orang awam kesulitan membedakan mana barang yang dikenakan Bea dan mana yang dikenakan Cukai, sehingga kita sering mendengar/membaca pertanyaan “untuk barang dari luar negeri dikenakan cukai berapa?”. Padahal cukai tidak dikenakan pada semua barang, hanya barang tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang Cukai, contoh Barang Kena Cukai yang umum diketahui adalah Minuman Beralkohol (Miras) atau Rokok. Bahkan para perokok banyak yang tidak sadar bahwa dengan membeli rokok mereka sebenarnya sedang membayar Cukai kepada negara. Pungutan cukai tersebut dibebankan langsung kepada konsumen dan pungutan cukainya sudah termasuk di dalam harga rokok. Hanya saja cukainya sudah dilunasi terlebih dahulu oleh produsen rokok (ibaratnya seperti ditalangi dulu pabrik rokok, kemudian pabrik rokok membebankan pembayaran cukai tersebut kepada konsumen dengan menambahkan pada harga jualnya, dan nanti dibayar oleh konsumen ketika konsumen rokok membeli produk tersebut). Tanda dari telah dilunasinya pungutan cukai atas rokok / minuman keras adalah dengan sebuah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan rokok / botol minuman keras tersebut. Anda yang pernah memperhatikan mungkin baru sadar, bahwa sebenarnya itu adalah bukti pelunasan pungutan cukai yang sebenarnya Anda bayarkan kepada Negara.

Kemudian untuk Bea Masuk. Bea Masuk pada dasarnya adalah pungutan untuk barang impor. Pengertian Bea Masuk sesuai dalam FAQ di situs resmi Bea Cukai adalah Bea Masuk adalah “pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor. Setiap barang dari luar negeri yang dikirim atau dibawa ke Indonesia wajib dikenakan bea masuk. Hanya saja kewajiban ini dapat diberikan pembebasan untuk nilai tertentu atau keringanan. Bahkan ada beberapa barang yang memang terhutang bea masuk, tetapi tarif bea masuknya adalah 0%, sehingga tetap tidak perlu membayar Bea. Contohnya adalah ketika Anda pulang dari luar negeri dan membawa barang-barang yang Anda dapatkan atau dibeli di luar negeri. Petugas Bea dan Cukai di Bandara atau Pelabuhan akan memeriksa barang-barang bawaan Anda dan menentukan apakah ada diantara barang Anda yang terkena pungutan Bea Masuk. Kalaupun ada, pemerintah memberikan pembebasan untuk barang-barang Anda sebesar USD 250,- untuk perorangan dan USD 1.000,- untuk satu keluarga. Itu artinya apabila Anda membeli barang dari luar negeri dan dibawa pada saat pulang melalui pelabuhan atau bandar udara, maka jika barang-barang tersebut nilainya dibawah USD 250,- jika Anda sendirian, atau dibawah USD 1.000,- jika Anda datang bersama anggota keluarga, maka Anda tidak perlu membayar Bea Masuk karena fasilitas pembebasan tersebut. Sedangkan jika nilainya di atas itu, maka Anda memiliki kewajiban untuk melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebelum membawa barang tersebut keluar dari Bandara atau Area Pelabuhan (memasuki wilayah Republik Indonesia). Sudah mempunyai gambaran sekarang?

Sedangkan untuk barang yang dikirim dari Luar Negeri ke Indonesia, juga berlaku hal yang sama (terhutang Bea Masuk dan ada fasilitas pembebasan Bea Masuknya juga). Perbedaannya hanyalah di angka pembebasannya saja. Jika untuk barang bawaan penumpang dari luar negeri diberikan pembebasan USD 250,- (perorangan) dan USD 1.000,- (keluarga), maka untuk paket kiriman dari luar negeri, yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk adalah yang nilainya tidak lebih dari USD 50,-. Apabila nilai barang kiriman tersebut diatas USD 50,-, maka sudah tentu Anda harus melunasi Bea Masuk dan Pajak sebelum menerima barang kiriman dari luar negeri itu. Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pos akan memeriksa setiap barang yang dikirim dari luar negeri, dan menentukan besaran Bea Masuk dan Pajak yang harus dibayar dengan melihat jenis barang dan dokumen transaksi yang dilampirkan.

Pungutan Bea Masuk adalah berbeda dengan Pungutan Pajak. Pajak yang terkait dengan impor barang biasanya disebut dengan PDRI yang merupakan singkatan dari Pajak Dalam Rangka Impor. Pajak-pajak ini dapat berupa PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPh (Pajak Penghasilan), dan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah).

Demikian penjelasan singkat tentang apa itu Bea Masuk dan Cukai. Semoga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang Bea Masuk dan Cukai bagi Anda.

Dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Pertanyaan: Apakah dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?
Jawaban: "Dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai."

Pengertian Impor
Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan impor?
Jawaban : "Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean."

Sabtu, 14 Juni 2014

Cara Menghitung Bea Masuk

Bea Masuk

Jika Anda mendapat kiriman dari luar negeri dan tidak tahu berapa biaya bea masuk dan pajak yang harus dibayarkan kepada negara untuk menerima paket atau barang kiriman tersebut, maka tidak perlu khawatir. Anda bisa menghitung sendiri Bea masuk dan pajaknya dengan mempelajari artikel ini.

Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor. Bea masuk dipungut oleh instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atau yang biasa disebut Bea Cukai selaku pengawas dari pemasukan barang ekspor dan impor.

Selain dari bea masuk, barang impor juga dikenakan pungutan pajak. Pungutan pajak ini lazim disebut PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor). Jenis-jenis pajak yang dikenakan dalam rangka impor antara lain:
  • PPN

    PPN adalah singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

    Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang_Undang No. 42 Tahun 2009.
  • PPh

    Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif.

    Khusus untuk PPh dalam rangka impor, maka tarif yang dikenakan adalah 7,5% untuk importir / badan yang belum memiliki izin berupa API (Angka Pengenal Importir), dan 2,5% bagi importir yang telah memiliki perizinan API. API adalah Angka Pengenal Importir yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan sebagai nomor identitas dari importir yang melakukan importasi di Indonesia.
  • PPnBM

    Adalah Pajak Pertamambahan Nilai yang dikenakan untuk barang impor yang dikatagorikan sebagai barang mewah. Contohnya adalah mobil dan perhiasan.

Cara Menghitung

Untuk Cara Menghitung Bea Masuk, maka Anda harus mengetahui terlebih dahulu, berapa persen tarif Bea Masuk untuk barang yang akan Anda impor.

Untuk mengetahui persentase tarif Bea Masuk, Anda wajib untuk mengetahui terlebih dahulu jenis barang yang Anda impor. Setelah anda mengetahui jenis barang yang akan Anda impor, maka Anda bisa mengetahui nomor HS Code dari barang tersebut.

HS Code adalah singkatan Harmonized System Code, merupakan sebuah buku tarif kodefikasi semua jenis barang yang telah disepakati oleh seluruh negara-negara di dunia yang tergabung di dalam WTO (World Trade Organization). Di Indonesia, HS Code ini diterbitkan dalam sebuah buku yang disebutkan BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia).

Berapa Tax Bea Cukai Fedex

Question: Tax dari Fedex?

Berapa tax, bea cukai yang akan saya dapatkan jika saya membeli barang online dari USA seharga US $55?
Jika barang saya di label dengan 'gift' dan 'undervalue' apa tax dan bea cukai akan lebih sedikit?
Saya sudah pernah menggunakan Fedex dulu dan mendapatkan tax yang sangat besar. Tapi memang barang yang dulu saya pesan tidak di label dengan 'gift' atau 'undervalue'.

Answer:


Tarif Bea Masuk untuk masing-masing barang berbeda-beda, ada yang 5%, 10%, 15%, tergantung dari jenis barangnya.

Tiap-tiap jenis barang memiliki kode pos tarif yang berbeda-beda, yang dinamakan dengan HS Code. HS Code adalah singkatan dari Harmonized System Code, yaitu sebuah buku tarif kodefikasi barang yang telah disepakati oleh negara-negara di seluruh dunia yang tergabung di dalam WCO (World Customs Organization). Contohnya seperti ini:
  • Nama barang: Headphone
  • Pos Tarif: 8518.30.10.00
  • Bea Masuk: 5 %
  • Pajak Pertambahan Nilai: 10 %
  • PPh: 7,5%
  • PPnBM: 0%
  • Cukai: 0%
Jadi jelaskan terlebih dahulu apa jenis barang yang Anda maksud?
Untuk mencari tahu pos tarif dan berapa persen tarif Bea Masuk dan Pajaknya Anda bisa langsung menuju situs Indonesia National Single Window (INSW) atau klik disini: http://eservice.insw.go.id/index.cgi?page=hs-code-information.html

Untuk cara atau rumus dalam menghitung jumlah Bea Masuk dan Pajak yang harus dibayar klik disini: http://bcukai.blogspot.com/2011/04/cara-perhitungan-bea-masuk-dan-pajak-di.html

Penggunaan label "Gift" ataupun "Undervalue" pada barang kiriman tidak akan membuat Bea Masuk dan Pajak menjadi lebih sedikit, karena barang berupa hibah ataupun gift / sample tetap harus diberitahukan nilainya ke dalam pemberitahuan pabean.

Dan kabar baiknya untuk Anda, jika nilai barang yang Anda beli hanya seharga US $ 55,- (dibuktikan dengan kwitansi / invoice), maka untuk nilai FOB USD 50 pertama akan dibebaskan dari pengenaan Bea Masuk dan Pajak. Untuk mengetahui tentang Barang Kiriman atau Paket dan jumlah yang dibebaskan dari Bea Masuk dan Pajak, keterangan selengkapnya tentang pembebasannya baca disini:
http://bcukai.blogspot.com/2014/06/barang-kiriman-paket-bea-cukai.html

Rabu, 11 Juni 2014

Barang Kiriman Paket Bea Cukai

Dapat Barang Kiriman dan Paket Dari Luar Negeri?

Mungkin banyak dari Anda yang mendapatkan barang kiriman atau paket dari luar negeri baik melalui jasa pengiriman Kantor Pos maupun melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT), namun masih kebingungan untuk mendapatkan informasi tentang jelas mengenai pengenaan tarif bea masuk dan pajak yang harus dibayar. Untuk itu sebaiknya Anda terlebih dahulu memahami hal sebagai berikut:

Barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak FOB (Freight On Board) USD 50,00 (lima puluh US Dollar) untuk setiap orang per kiriman, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Freight on Board ini adalah nilai dari barang kiriman tersebut yang belum termasuk nilai asuransi (insurance) dan ongkos kirim (freight). Jadi apabila nilai barang kiriman Anda harganya dibawah FOB USD 50,00 (dan belum termasuk asuransi serta ongkos kirim), maka Anda akan diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas barang kiriman / paket tersebut.

Ketentuan

Ketentuan Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor
  • Barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 50,00 (lima puluh US Dollar) untuk setiap orang per kiriman, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor;
  • Dalam hal pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, maka barang kiriman dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

Tata Cara

Tatacara Pengeluaran Barang Kiriman POS dan PJT
  • Atas barang kiriman pos wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dikantor Pabean dan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai;
  • Impor barang kiriman dilakukan melalui pos atau PJT dan dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai;
  • Pemeriksaan fisik barang disaksikan oleh petugas pos atau petugas PJT;
  • Barang kiriman melalui pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya diserahkan kepada penerima barang kiriman melalui pos setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilunas;
  • Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos dan PJT;
  • Penetapan tarif didasarkan pada tarif bea masuk dari jenis barang yang bersangkutan, apabila barang impor lebih dari 3 jenis barang, pejabat bea dan cukai menetapkan hanya satu tarif bea masuk berdasarkan tarif barang tertinggi.
Sumber: Official Website Bea DJBC > FAQ > Kiriman dan Paket

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger