Welcome to our website

Selamat datang di website kami, dimana disini Anda bisa mendapatkan informasi tentang Indonesian Customs atau Bea Cukai Indonesia, terutama mengenai Impor, Ekspor, dan Cukai. Baik Tata Cara (Prosedur) berbagai proses kepabeanan dan cukai, maupun berbagai berita tentang Bea Cukai Indonesia

Blog ini dibuat hanya sebagai catatan untuk mempermudah mengingat peraturan kepabeanan cukai yang sangat dinamis, informasi yang tercantum di dalam blog ini dapat berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Loading...

Selasa, 18 November 2014

Penanganan Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Bencana Alam

Impor Barang Hibah

Penanganan_Impor_Barang_Bantuan_Hibah_Untuk_Bencana_Alam
Penanganan Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Bencana Alam. | gambar: BCSoetta
Sesuai dengan presentasi mengenai tata cara / prosedur importasi barang-barang yang merupakan bantuan / hibah (donasi kemanusiaan) dari luar negeri, melalui sebuah slide show yang berkop slide Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Teknis Kepabeanan.

Secara umum berdasarkan Visi dan Misi DJBC, yaitu Visinya adalah untuk bisa sejajar dengan institusi Kepabeanan dan Cukai di dunia di bidang kinerja dan citra, dan misinya untuk memberikan Pelayanan yang terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat. Serta mengacu kepada Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (atau disingkat DJBC), yakni:
  1. Pelayanan & Pengawasan atas Lalu lintas Barang yang Masuk dan Keluar Daerah Pabean Indonesia,
  2. Pemungutan Bea Masuk & Cukai serta Pungutan Negara lainnya.
(KEPPRES Nomor 66/ 2006 danKep.Menkeu 466/KMK.01/2006)

Fungsi DJBC

  • Memberi fasilitas perdagangan (antara lain peningkatan kelancaran arus barang dan perdagangan) sehingga dapat menekan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif.
  • Memberi dukungan kepada industri dalam negeri sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar internasional.
  • Mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, PDRI dan Cukai.
  • Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi yang dapat mengganggu kesehatan dan keamanan serta moralitas.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006;
  2. Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Tatalaksana Impor

  • Keputusan Menteri Keuangan atau KepMenKeu No.: 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah diubah terakhir dengan KepMenKeu No.548/KMK.04/2002;
  • Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No.: KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.:P-19/BC/2005.

Tatalaksana Ekspor

  • KepMenkeu No.: 557/KMK.04/2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;
  • Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.: KEP-151/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;
  • Kep. DJBC nomor KEP-152/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di bidang Ekspor untuk Barang Ekspor yang mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

Kebijakan DJBC Dalam Penanganan Impor Barang Bantuan / Hibah Untuk Bencana Alam

Atas impor Barang Bantuan / Hibah yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam di Indonesia dapat diberikan pembebasan atas pungutan Bea Masuk dan Cukai, Tidak Dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor.

Dasar Hukum:

  1. Pasal 25 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan pembebasan Bea Masuk diberikan atas impor “barang kiriman hadiah / hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.04/2006 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2006, Pasal 1 huruf h menyatakan: "diberikan pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas impor barang bantuan / hibah yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam";
  3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 254/KMK.03/2001 menyatakan dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau PPN atas barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;
  4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 231/KMK.03/2001 menyatakan atas impor sebagian barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut PPN dan PPnBM;

Prosedur Memperoleh Pembebasan

Mengajukan permohonan pembebasan Bea Masuk dan PDRI kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Bea dan Cukai disertai lampiran:
  1. Rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan Bea Masuk beserta nilai pabeannya (Invoice, Packing list, B/L dsb);
  2. Surat keterangan dari pemberi hadiah di luar negeri (gift certificate) yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah kiriman hadiah dan dalam pengadaannya tidak menggunakan devisa Indonesia;
  3. Rekomendasi dari departemen (kementerian) teknis terkait (Depkes / Depsos) -kini bernama Kemenkes / Kementerian Kesehatan; dan
  4. Rekomendasi dari badan atau lembaga yang menangani bencana alam. (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 jo. Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.04/2006 jo nomor 67/PMK.04/2006)

Kebijakan Impor Barang Bantuan Bencana Alam

  1. Dapat memperoleh Fasilitas Pengeluaran Barang Impor terlebih dahulu dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI dengan mempertaruhkan jaminan sebesar BM, Cukai dan pajak dalam rangka impor yang terutang, jika pemohon adalah Instansi Pemerintah, jaminan tersebut cukup Jaminan Tertulis dari Pejabat setingkat Eselon I;

  2. Memenuhi persyaratan impor terhadap barang yang diatur tataniaga dan barang larangan (rekomendasi dari Departemen atau Kementerian Terkait), Misalnya:
    • Obat-obatan diperlukan ijin dari BPOM dan/atau Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan);
    • Peralatan Kedokteran diperlukan ijin dari Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan);
    • Pakaian atau barang bekas pakai diperlukan ijin dari Departemen Perdagangan (Kementerian Kesehatan);

Informasi Lebih Lanjut:

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT ANDA DAPAT MENGHUBUNGI:
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN
KANTOR PUSAT DITJEN BEA DAN CUKAI
Telp. 4890308 ext 207
fax. 4701734
Semua peraturan terkait dapat didownload di:
http://www.beacukai.go.id/libraryInfo


Sumber

  • http://www.scribd.com/doc/4992666/penanganan-impor-barang-bantuan-dan-hibah

Kamis, 13 November 2014

Impor Barang Tujuan Hibah / Hadiah dengan Pembebasan BM dan PDRI

Barang Hibah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi modern mempersempit jarak dan waktu sehingga bukan lagi menjadi hambatan bagi masyarakat dunia untuk segera mengetahui informasi yang sedang terjadi di belahan dunia lainnya. Sebagai contoh, bencana alam Tsunami yang menewaskan ratusan ribu jiwa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada tahun 2004 segera diketahui dan disaksikan oleh hampir seluruh manusia dunia dalam waktu yang sangat singkat.

PROSEDUR_IMPOR_BARANG_KIRIMAN_HADIAH_HIBAH
PROSEDUR IMPOR BARANG KIRIMAN HIBAH ATAU HADIAH.

PEMBEBASAN BEA MASUK (BM) DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (PDRI) ATAS IMPOR BARANG TUJUAN HIBAH / HADIAH

Atas impor barang tujuan hibah atau hadiah, dapat diberikan pembebasan atas pungutan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Berikut penjelasannya:
  1. Latar Belakang

    Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, jarak dan waktu bukan lagi menjadi hambatan bagi manusia untuk mengetahui informasi apa yang terjadi di belahan dunia lain. Sebagai contoh, bencana alam Tsunami yang menewaskan ratusan ribu jiwa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada tahun 2004 segera diketahui oleh masyarakat dunia dalam waktu singkat. Dengan informasi tersebut, masyarakat dunia yang ingin membantu meringankan beban penderitaan sesama kemudian mengirimkan bantuan berupa barang kiriman hibah / hadiah untuk kepentingan penganggulangan bencana alam.

    Di samping itu, pengiriman barang hibah / hadiah meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan kerja sama badan / lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, sosial kemanusiaan, kebudayaan, atau konservasi alam di Indonesia dengan badan / lembaga partner di luar negeri.

    Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Pemda (baik Pemkab maupun Pemprov) di Indonesia juga sering menerima barang kiriman hibah / hadiah yang ditujukan untuk kepentingan umum dari badan / lembaga atau pemerintah partner di luar negeri.

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan sebagai garda terdepan dalam pelayanan dan pengawasan masuknya barang-barang impor sangat mendukung proses importasi barang tujuan hibah / hadiah. Dengan menerapkan risk management dalam menjalankan empat perannya, yaitu sebagai:
    • revenue collector,
    • trade facilitator,
    • community protector, dan
    • industrial assistance,
    DJBC akan berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholders dalam proses pembebasan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas impor barang tujuan hibah / hadiah.

    Selain menjalankan amanat Pasal 25 dan Pasal 26 UU Kepabeanan, DJBC meyakini bahwa barang kiriman hibah / hadiah, baik antar badan / lembaga sosial ataupun antar-pemerintah, akan mampu meringankan beban penderitaan orang-orang yang membutuhkan serta meningkatkan kualitas hubungan manusia antar-negara yang pada akhirnya akan mampu menjadi katalisator pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

    Namun demikian, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembebasan BM dan PDRI belum sepenuhnya dipahami oleh stakeholders. Sebagai contoh, pemberi dan penerima hibah belum memahami bahwa untuk mendapatkan fasilitas pembebasan BM dan PDRI mereka harus melampirkan dokumen pendukung berupa rekomendasi dari instansi teknis terkait.

    Untuk mendapatkan surat rekomendasi ini, pemberi dan penerima hibah harus mengikuti prosedur dan memenuhi ketentuan dari masing-masing kementerian / lembaga teknis terkait. Dalam rangka meningkatkan pemahaman serta tercapainya efektivitas dan efisiensi proses pembebasan BM dan PDRI atas importasi barang tujuan hibah / hadiah yang bersifat non-profit, DJBC memandang perlu untuk menerbitkan Pedoman Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Tujuan Hibah / Hadiah sebagaimana telah diamanahkan dalam Undang Undang Kepabeanan.

  2. Maksud / Tujuan

    Maksud dan tujuan dari penjelasan dalam artikel ini adalah antara lain:
    1. Meningkatkan pemahaman stakeholders tentang ketentuan pembebasan BM dan PDRI atas importasi barang hibah/hadiah;
    2. Mewujudkan proses pembebasan BM dan PDRI atas importasi barang hibah / hadiah yang efektif dan efisien;
    3. Memberikan kepastian hokum dalam proses pembebasan BM dan PDRI atas importasi barang hadiah / hibah;
    4. Mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

  3. Dasar Hukum

    Fasilitas fiskal berupa pembebasan atau keringanan Bea Masuk diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Adapun ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), sebagai berikut:
    1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam (PMK-69).
    2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, atau Kebudayaan (PMK-70).
    3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/pmk.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011 (PMK-163 jo. PMK-28).
    4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam itu yang Terbuka untuk Umum, serta Barang untuk Konservasi Alam (PMK-90).

    Sedangkan perlakuan perpajakan atas impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk berdasarkan PMK-69, PMK-70, PMK-163 jo. PMK-28, PMK-90, dilakukan sesuai ketentuan:
    1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang DIbebaskan dari Pungutan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2012, yaitu tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.
    2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010, yaitu dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22.

  4. Prosedur

    Untuk mendapatkan pembebasan BM dan PDRI atas impor barang kiriman hibah / hadiah, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan dan dilampiri dokumen pendukung yang dipersyaratkan sesuai skema pembebasan masing-masing PMK.

    Lampiran dokumen pendukung untuk masing-masing skema pembebasan adalah berbeda-beda. Dokumen pendukung yang dilampirkan pada permohonan pembebasan BM dan PDRI barang hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam dalam PMK-69 adalah berbeda dengan impor barang kiriman hadiah / hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial atau kebudayaan dalam PMK-70.

    Namun demikian, secara umum, lampiran permohonan pembebasan BM dan PDRI atas impor barang hibah/hadiah dalam PMK-69, PMK-70-, PMK-90, PMK-163 jo. PMK-28 terdiri dari:
    1. Surat keterangan dari pemberi hibah/bantuan di luar negeri (gift certificate atau memorandum of understanding);
    2. Rincian, jumlah, jenis dan perkiraan nilai pabean barang yang akan diimpor serta pelabuhan tempat pembongkarannya;
    3. Rekomendasi dari instansi teknis terkait.

    Dalam hal permohonan pembebasan BM diajukan berdasarkan PMK-70, maka perlu memperhatikan batasan barang-barang yang dapat diberikan pembebasan BM, karena tidak semua barang hibah dapat diberikan pembebasan BM. Sesuai Pasal 3 PMK-70, diatur bahwa barang-barang yang dapat diberikan pembebasan BM, meliputi:
    1. Barang yang diperlukan untuk mendirikan atau memperbaiki bangunan ibadah, rumah sakit, poliklinik, dan/atau sekolah, serta barang yang akan merupakan inventaris tetapnya;
    2. Mobil klinik, sarana pengangkut orang sakit, sarana pengangkut untuk perpustakaan keliling atau sejenisnya, atau sarana pengangkut petugas kesehatan;
    3. Barang yang diperlukan untuk pemakaian tetap oleh perkumpulan dan/atau badan-badan untuk tujuan kebudayaan;
    4. Barang yang diperlukan untuk keperluan ibadah untuk umum seperti tikar sembahyang, permadani, atau piala-piala untuk perjamuan suci serta barang hadiah dalam rangka perayaan hari besar keagamaan;
    5. Peralatan operasi atau perkakas pengobatan yang digunakan untuk badan-badan sosial;
    6. Makanan, obat-obatan, dan/atau pakaian untuk diberikan kepada masyarakat yang memerlukan; dan/atau;
    7. Barang peralatan belajar mengajar untuk lembaga pengajaran dengan maksud untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

    Dalam hal barang kiriman hibah / hadiah merupakan barang yang terkena ketentuan larangan dan / atau pembatasan barang impor, permohonan harus dilampiri dengan rekomendasi dari instansi teknis terkait yang berwenang menetapkan peraturan mengenai larangan dan/atau pembatasan barang impor. Sebagai contoh, apabila barang kiriman hibah / hadiah merupakan alat-alat kesehatan, maka permohonan wajib dilampirkan dengan surat rekomendasi dari instansi teknis terkait yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembebasan BM dan PDRI. Jika permohonan disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan mengenai pembebasan BM dan PDRI. Apabila permohonan ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan akan menyampaikan surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan.

    Ketika permohonan fasilitas pembebasan BM dan PDRI atas importasi barang kiriman hibah / hadiah sedang diproses di Direktorat Fasilitas Kepabeanan dan atas permohonan dimaksud belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian fasilitas, importasi dapat mengajukan permohonan vooruitslag (pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 (PMK-160). Sesuai PMK-160, importir harus mengajukan surat permohonan vooruitslag kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang dengan menyebutkan alasannya serta menyerahkan jaminan sebesar BM dan PDRI yang terutang.

  5. Frequently Asked Questions

    1. Apa Perbedaan Proses Pembebasan BM & PDRI dengan Clearance di Pelabuhan Bongkar?

      Proses permohonan pembebasan BM dan PDRI merupakan proses bisnis yang berbeda dengan proses clearance / pengeluaran barang dari pelabuhan bongkar. Permohonan pembebasan BM dan PDRI merupakan permohonan untuk mendapatkan fasilitas fiskal untuk dibebaskan dari pembayaran pungutan negara berupa BM dan PDRI. Sedangkan proses clearance adalah proses yang harus dilakukan oleh importir agar barang impornya memenuhi seluruh ketentuan importasi sehingga dapat dikeluarkan dari pelabuhan bongkar.

      Sesuai pembagian tugas pokok dan fungsi serta wewenang di lingkungan internal DJBC, proses pengajuan permohonan pembebasan BM dan PDRI dilakukan di Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Kantor Pusat DJBC. Sementara itu, proses pengurusan pengeluaran barang dilakukan di Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai (KPUBC) atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC).

      Salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan pembebasan BM dan PDRI adalah rekomendasi dari instansi teknis terkait. Dikarenakan PMK yang mengatur lampiran permohonan pembebasan BM dan PDRI mengenai rekomendasi dari instansi teknis terkait mempunyai redaksional yang berbeda-beda, terdapat dua hubungan antara surat rekomendasi yang dilampirkan dalam proses pembebasan BM dan PDRI dengan proses clearance di pelabuhan bongkar:
      1. Beririsan: dokumen yang digunakan dalam pengajuan pembebasan BM dan PDRI dapat juga digunakan untuk proses clearance di pelabuhan bongkar (misal skema pembebasan BM dan PDRI berdasarkan PMK-163);
      2. Terpisah: dokumen yang digunakan dalam pengajuan pembebasan BM dan PDRI tidak dapat digunakan untuk proses clearance di pelabuhan bongkar (misal skema pembebasan BM dan PDRI berdasarkan PMK-90).

      Untuk efektifitas pelayanan kepabeanan secara keseluruhan di internal DJBC, Direktorat Fasilitas Kepabeanan biasanya meminta agar pemohon melampirkan ijin impor barang hibah tanpa API dari Kementerian Perdagangan, mengingat dokumen ini nantinya juga akan diminta pada saat proses clearance di pelabuhan pemasukan.

    2. Adakah Peran Kementerian / Lembaga Teknis dalm Pembebasan BM dan PDRI atas Impor Barang Hibah / Hadiah?

      Keputusan final pembebasan BM dan PDRI merupakan kewenangan DJBC, namun proses permohonan pembebasan BM dan PDRI juga melibatkan Kementerian / Lembaga teknis lain. DJBC berwenang dalam bidang fiskal, yaitu pembebasan BM dan PDRI. Sedangkan Kementerian / Lembaga Teknis yang menaungi bidang kerja badan / lembaga yang mengajukan permohonan pembebasan BM dan PDRI berwenang menerbitkan surat rekomendasi pembebasan BM dan PDRI.

      Jadi, pemohon pembebasan BM dan PDRI selain harus memenuhi ketentuan pembebasan BM dan PDRI dalam Peraturan Menteri Keuangan juga harus memenuhi ketentuan peraturan dari Kementerian / Lembaga yang berwenang menerbitkan rekomendasi pembebasan BM dan PDRI.

      Pemberi hibah / hadiah di luar negeri seharusnya senantiasa bekerjasama dan bersinergi dengan penerima hadiah di dalam negeri untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam PMK dan peraturan Kementerian / Lembaga teknis penerbit surat rekomendasi.

      Sebagai contoh, pemberi hibah / hadiah di luar negeri seharusnya menyertakan gift certificate atau memorandum of understanding ketika memberikan barang hibah / hadiah. Banyak barang kiriman hibah / hadiah yang terhambat proses permohonan pembebasan BM dan PDRI-nya dikarenakan tidak memenuhi ketentuan dalam PMK, yaitu melampirkan dokumen pendukung berupa gift certificate atau memorandum of understanding.

      Sementara itu, meskipun seluruh PMK yang mengatur pembebasan BM dan PDRI tidak ada yang mensyaratkan Surat Keterangan Barang Hibah dari Kedutaan Besar RI (KBRI) di luar negeri, tetapi Direktorat Impor Kementerian Perdagangan mensyaratkan agar permohonan Ijin Impor Barang Dalam Rangka Hibah tanpa API melampirkan Surat Keterangan Barang Hibah dari Kedutaan Besar RI di luar negeri.

      Surat Ijin / Surat Persetujuan Impor Barang Dalam Rangka Hibah tanpa API yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan ini nantinya akan digunakan sebagai dokumen pendukung serta dilampirkan dalam surat permohonan pembebasan BM dan PDRI ke DJBC. Oleh karena itu, agar proses pembebasan BM dan PDRI atas importasi barang hibah / hadiah berjalan lancar diperlukan kerjasama dan sinergi antara pemberi dan penerima hibah.

  6. Kesimpulan

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan sangat mendukung proses hibah / hadiah bersifat non-profit yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup sesama manusia. Secara umum, lampiran permohonan pembebasan Bm dan PDRI atas impor barang hibah / hadiah terdiri dari:
    1. Surat keterangan dari pemberi hibah / bantuan di luar negeri (gift certificate atau memorandum of understanding);
    2. Rincian, jumlah, jenis dan perkiraan nilai pabean barang yang akan diimpor serta pelabuhan tempat pembongkarannya;
    3. Rekomendasi dari instansi terkait.
    Untuk mendapatkan pembebasan BM dan PDRI, pemohon harus memenuhi ketentuan pembebasan BM dan PDRI yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan dari Kementerian / Lembaga teknis yang berhak menerbitkan rekomendasi pembebasan BM dan PDRI atas impor barang tujuan hibah / hadiah. Sedangkan untuk proses clearance di pelabuhan bongkar, pemohon harus memenuhi seluruh ketentuan impor yang mengatur importasi barang ke dalam daerah pabean Indonesia, karena proses permohonan pembebasan BM dan PDRI merupakan proses bisnis yang berbeda dengan proses clearance dari pelabuhan bongkar.

untuk melihat slide show powerpoint, Anda bisa membacanya disini: http://www.bcsoetta.net/v2/page/barang-kiriman-hadiah-hibah-untuk-keperluan-ibadah-umum-amal-sosial-atau-kebudayaan

Sumber

www.beacukai.go.id ~ Pedoman pembebasan BM dan PDRI atas Impor Barang tujuan Hibah / Hadiah

Minggu, 09 November 2014

Persyaratan Dokumen Impor Barang Hibah

Barang Hibah

Impor barang sebagai bantuan kemanusiaan dan bersifat amal sosial (hibah) yang akan diberikan secara cuma-cuma (for donations dan no commercial value), dapat diberikan pembebasan pungutan Bea Masuk (BM) berdasarkan pasal 25 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, dan Keputusan Menteri Keuangan No.144/KMK.05/1997 tanggal 31 Maret 1997 serta tidak dipungut Pph pasal 22keputusan Menteri Keuangan RI No.450/KMK; 04/1997 tanggal 26 Agustus 1997.

Penyaluran bantuan dapat dilakukan melalui badan atau lembaga penerima hibah yang dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis lembaga yaitu:
  1. Badan atau Lembaga yang telah terdaftar sebagai Badan atau Lembaga yang mendapat pembebasan berdasarkan keputusan Presiden RI No. 133 tahun 1953.
  2. Badan atau Lembaga yang belum terdaftar sebagai Badan atau Lembaga yang mendapat pembebasan berdasarkan keputusan Presiden RI No.133 tahun 1953.
Persyaratan_Impor_Barang_Hibah_Alat_Kesehatan
Dokumen Persyaratan Impor Barang Hibah berupa Alat Kesehatan:
Surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan selaku Instansi teknis terkait.

Dokumen Persyaratan

Untuk Badan atau Lembaga yang SUDAH terdaftar, maka pembebasan Bea Masuk dan Pph pasal 22 tidak dipungut, dapat langsung diberikan keputusan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan. Untuk itu, Badan atau Lembaga penerima, dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan melampirkan dokumen-dokumen berupa:
  1. Rincian nama, jumlah dan jenis barang beserta harga barang hibah yang diimpor (dapat berupa Invoice dan Packing List / PL).
  2. Gift Certificate / Letter of Donations dari pihak pemberi hibah yang menyatakan bahwa:
    • Barang tersebut merupakan kiriman hadiah secara cuma-cuma dan dalam pengadaan dan pengirimannya tidak menggunakan devisa Indonesia.
    • Keadaan mutu barang yang akan disumbangkan.
    • Batas kadaluarsa untuk obat-obatan dan bahan makanan (minimal 1 tahun).
  3. Rekomendasi dari Departemen teknis terkait, dalam hal ini Departeman Kesehatan (kini bernama Kementerian Kesehatan) atau Departemen Sosial.

Untuk Badan atau Lembaga yang BELUM terdaftar, keputusan pembebasan bea masuk dan Pph pasal 22 tidak dipungut, akan diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Untuk itu, Badan atau Lembaga penerima mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri dokumen-dokumen berupa:
  1. Rincian nama, jumlah, dan jenis barang beserta harga barang hibah yang akan diimpor.
  2. Gift Certificate / Letter of Donation dari pihak pemberi hibah yang menyatakan bahwa:
    • Barang tersebut, merupakan kiriman hadiah dan dalam pengadaan dan pengirimannya tidak menggunakan devisa Indonesia.
    • Keadaan mutu barang yang akan disumbangkan.
    • Batas kadaluarsa untuk obat-obatan dan bahan makanan (minimal 1 tahun)
  3. Rekomendasi dari Departemen atau Kementerian instansi teknis terkait, dalam hal ini Departemen Kesehatan (kini bernama Kementerian Kesehatan) atau Departemen Sosial.

Catatan:

  • Untuk mempercepat proses pengeluaran barang-barang setibanya di Indonesia dan sambil menunggu keputusan pembebasan bea masuk dan pajak impor dari Menteri Keuangan,maka Badan atau Lembaga penerima hibah dapat mengajukan permohonan ijin pengeluaran terlebih dahulu (utamanya digunakan untuk impor barang bantuan kemanusiaan terkait bencana alam) kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dengan menyerahkan jaminan tertulis.
  • Untuk mempercepat proses pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pph pasal 22, disarankan agar hibah barang-barang tersebut disalurkan melalui badan atau lembaga yangterdaftar.
  • Untuk mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang-barang hibah,maka Badan atau Lembaga penerima hibah harus mengajukan Permohonan kepada DirekturJenderal Pajak.

SURAT KETERANGAN PENGIRIMAN BARANG KBRI

Untuk dapat diberikannya Surat Keterangan KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) dan dilegalisirnya rincian nama, jumlah, dan jenis barang yang akan disumbangkan, maka Yayasan, Badan atau Lembaga pemberi sumbangan / hibah harus membuat surat permohonan kepada Duta Besar RI di negara asal, Untuk Perhatian / U.P. Kepala Bidang Konsuler yang isinya mencakup antara lain:
  1. Pengenalan diri dari Yayasan, Badan atau lembaga pemberi sumbangan.
  2. Asal sumbangan.
  3. Nama Yayasan, Badan atau Lembaga penerima sumbangan beserta alamat jelasnya di Indonesia.
  4. Tanggal rencana pengiriman sumbangan.
  5. Nama Badan, Yayasan atau Lembaga yang akan menanggung biaya pengiriman, mulai dari tempat asal barang sampai ke tempat tujuan (penerima sumbangan).

Surat permohonan kepada Duta Besar RI tersebut, harus disertai lampiran sbb:
  1. Rincian nama, jumlah dan jenis barang beserta harga barang donasi yang akan diimpor ke Indonesia.
  2. Gift Certificate / Letter of Donation dari pihak pemberi hibah yang menyatakan bahwa:
    • Barang tersebut, merupakan kiriman hadiah dan dalampengadaan dan pengirimannya tidak menggunakan devisa Indonesia.
    • Mutu atau keadaan dari barang yang akan disumbangkan.
    • Batas kadaluarsa untuk obat-obatan dan bahan makanan (minimal 1 tahun) apabila barang tersebut berupa obat-obatan atau bahan makanan.
  3. Copy Rekomendasi Departemen teknis terkait, dalam halini Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan) atau Departemen Sosial.
  4. Surat pernyataan dari Yayasan, Badan atau Lembaga penerima barang kepada Dubes RI di Den Haag yang menyatakan kesediaannya untuk menerima barang sumbangan dari Yayasan, Badan atau Lembaga pemberi sumbangan.

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

  • KBRI tidak akan menerbitkan surat keterangan atas barang sumbangan atau hibah yang telah dikirimkan sebelum surat keterangan KBRI dikeluarkan.
  • KBRI tidak akan menerbitkan surat keterangan pengiriman barang sumbangan/hibah, bila barang yang disumbangkan atau dihibahkan dalam bentuk pakaian dan sepatu bekas.
  • Surat Keterangan KBRI bukan merupakan surat keterangan PEMBEBASAN PAJAK atau PEMBEBASAN BEA MASUK IMPORT.

sumber: http://ina.indonesia.nl/index.php/pelayanan-wni/pengiriman-barang-sumbangan-atau-hibah

Referensi Lainnya

  1. http://www.beacukai.go.id/index.html?page=fasilitas/pedoman-pembebasan-bm-dan-pdri-atas-impor-barang-tujuan-hibah-hadiah.html
  2. http://repository.beacukai.go.id/peraturan/2012/06/b4624ed21943f1476dc6256fb7a60b77-pmk-70_pmk-04_2012.pdf
  3. http://inatrade.kemendag.go.id/index.php/perijinan/get_perijinan_detail/018006
  4. http://peraturan.bcperak.net/peraturan-menteri-keuangan?page=3
  5. http://www.bcsoetta.net/v2/page/impor-fasilitas-pembebasan-bea-masuk
  6. http://www.scribd.com/doc/4992666/penanganan-impor-barang-bantuan-dan-hibah

Info_Informasi_Impor_Barang_Hibah
Untuk Informasi terkait Impor Barang Hibah, silakan hubungi Direktorat Teknis Kepabeanan.

Kamis, 06 November 2014

KPU Bea Cukai Priok Gagalkan Ekspor Produk Hasil Tambang

KPU BC Tanjung Priok

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC dalam hal ini Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok, Jakarta, menegah 37 container produk hasil pertambangan yang akan diekspor ke Tiongkok dan Malaysia. Penegahan terpaksa dilakukan karena perusahaan tersebut memberitahukan data yang tidak sesuai dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan menggunakan nama perusahaan samaran di lapangan petikemas Koja pada hari Rabu (5/11) sore.

Kepala_Kantor_Bea_Cukai_Tanjung_Priok_Bahaduri_Wijayanta
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Bahaduri Wijayanta (kiri)

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta, mengatakan bahwa ada empat perusahaan yang memalsukan data kepabeanan terkait dengan isi kontainer yang akan diekspor selama periode akhir tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2014. "Ke empat perusahaan tersebut berusaha menghindari bea keluar sebesar 20 persen dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 161 juta," ujar Wijayanta, Rabu sore.

Menurut Wijayanta, nilai kerugian tersebut sebenarnya bisa lebih tinggi apabila barang tambang mentah tersebut sudah diolah dalam bentuk produk jadi ataupun setengah jadi.

"Untuk produk bijih tembaga (ore) dan Zeolit alam (aluminosilicate) berdasarkan Permendag merupakan barang larangan sejak tahun ini sehingga potensi kerugian negara tak terhingga," tambah Wijayanta.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI), Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Susila Brata, mengungkapkan bahwa ke-empat perusahaan yang memalsukan data kepabeanannya adalah:
  1. PT KTS yang memberitahukan 18 kontainer ukuran 20 feet berisikan Zinc Dust, namun saat diperiksa ternyata berisi Biji Chromit dengan total berat 486.000 Kg dengan negara tujuan Tiongkok;
  2. CV JGL yang memberitahukan 14 kontainer ukuran 20 feet berisikan batu split namun saat diperiksa ternyata berisi biji Nikel dengan total berat 286.170 Kg dengan negara tujuan Tiongkok;
  3. PT SJG yang memberitahukan 2 kontainer ukuran 20 feet berisikan Dispresant Triest dan Lyoprit BA namun saat diperiksa ternyata berisi pasir minerah biji Tembaga dengan total berat 31.400 Kg dengan negara tujuan Tiongkok;
  4. PT SMG yang memberitahukan 3 kontainer ukuran 20 feet berisikan Feed Suplement namun saat diperiksa ternyata berisi batu Zeolit alam (aluminosilicate) dengan total berat 73.500 Kg dengan negara tujuan Malaysia.

Brata kembali menjelaskan bahwa ke-empat perusahaan tersebut melanggar beberapa peraturan terkait dengan ekspor, yaitu:
  1. Peraturan Menteri Perdagangan RI No 52 dan 29 tahun 2012 tentang ketentuan eksport produk pertambangan
  2. Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan RI No. 75 tahun 2012 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar.
  3. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04 tahun 2014 tentang ketentuan eksport produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian
  4. Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, pasal 103 huruf a tentang pemberitahuan dokumen kepabeanan palsu diancam pidana penjara maksimal 8 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5 miliar; serta pasal 82 ayat 6 tentang orang yang salah memberitahukan jenis atau jumlah barang dalam data kepabeanan sehingga tidak terpenuhinya pungutan negara maka dikenai sanksi administrasi paling banyak 1.000 persen dari nilai bea keluar yang kurang dibayarkan

Proses Pidana

Brata mengatakan barang-barang eksport tersebut bisa terdeteksi melalui mesin Gammaray dan X-ray milik Bea Cukai yang berasal dari Jerman dan hasil analisa intelijen.

"Untuk barang yang dilarang atau dibatasi untuk di eksport dan import yang diberitahukan tidak sesuai data kepabeanan, maka barang akan dikuasi negara," tandas Brata.

Sedangkan proses pidana yang dapat dikenakan terhadap ke empat perusahaan eksportir, Kasatbinmas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP Sukardi mengatakan bahwa pihak kepolisian masih dalam proses penyidikan dan pengejaran kepada pelaku-pelaku perusahaan fiktif yang memalsukan data dan merugikan negara.

"Masih akan kita kembangkan kasusnya dan para pelaku masih dalam tahap penyelidikan," ujar Sukardi.

Menurut data penggagalan penyelundupan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, selama periode tahun 2012 hingga 2014 terhadap ekspor produk pertambangan, Bea Cukai Tanjung Priok menyita sebanyak 234 kontainer dengan akumulasi nilai barang sebesar Rp 26,2 miliar.


Sebagaimana dikutip dari laman online Suara Pembaruan.

Senin, 06 Oktober 2014

Re-Impor, Barang Ekspor Yang Diimpor Kembali

Re-Impor

Pemasukan barang eks. ekspor yang diimpor kembali (re-impor) dapat diberikan persetujuan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dengan mengajukan Surat Permohonan re-impor barang ekspor yang diterima dengan lengkap dan benar.

Alur Proses Permohonan Persetujuan Reimpor

Permohonan fasilitas kepabeanan atas pemasukan barang eks. ekspor tanpa fasilitas yang diimpor kembali (re-impor) tersebut wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk diberikan fasilitas re-impor, dimana persetujuan atas pemasukan barang re-impor tersebut akan ditetapkan di dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Bea dan Cukai.

Dasar Hukum

Berikut ini adalah dasar hukum pemasukan barang eks ekspor yang diimpor kembali (re-impor):
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2007 tanggal 05 September 2007 tentang PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR;
  2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI, sebagaimana telah diubah dengan P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009.
Atas pemasukan barang eks ekspor yang diimpor kembali dapat diberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan bea masuk dan/atau cukai, apabila memenuhi ketentuan-ketentuan diantaranya:
  1. Pemasukan kembali dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean berupa PIB (BC 2.0) sesuai dengan tata laksana kepabeanan di bidang impor.
  2. Dilakukan pemeriksaan fisik barang dengan hasil jenis dan jumlah barang yang di re-impor harus sama dengan jenis dan jumlah barang yang diekspor.
  3. Barang ekspor yang diimpor kembali tersebut dalam kualitas yang sama seperti pada saat ekspor dilakukan.
sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2007 tanggal 05 September 2007 tentang PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
  1. Impor kembali barang yang telah diekspor adalah pemasukan kembali ke dalam daerah pabean atas barang yang sebelumnya diekspor:
    1. dalam kualitas yang sama;
    2. untuk keperluan perbaikan;
    3. untuk keperluan pengerjaan; atau
    4. untuk keperluan pengujian.
  2. Dalam kualitas yang sama adalah barang yang tidak mengalami proses pengerjaan atau penyempurnaan apapun, seperti barang yang dibawa oleh penumpang ke luar negeri, barang Keperluan pameran, pertunjukan, perlombaan, pengerjaan proyek di luar negeri, barang ekspor yang ditolak di luar negeri atau yang karena sesuatu hal diimpor kembali.
  3. Keperluan perbaikan adalah penanganan barang yang rusak, usang, atau tua dengan mengembalikannya pada keadaan semula tanpa mengubah sifat hakikinya.
  4. Keperluan pengerjaan adalah penanganan barang yang selain mengalami perbaikan, juga mengakibatkan peningkatan harga barang dari segi ekonomis tanpa mengubah sifat hakikinya.
  5. Keperluan pengujian adalah penanganan barang untuk dilakukan pemeriksaan dari segi teknik dan menyangkut mutu serta kapasitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
  6. Kepala kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai.

Untuk persyaratan dan prosedur selengkapnya, Anda bisa mendownload penjelasannya disini: LEAFLET RE-IMPOR.

Minggu, 21 September 2014

Pemberlakuan SNI Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci secara Wajib

SNI


Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk peralatan elektronik berupa mesin cuci, lemari es, dan pengondisi udara (AC) telah diberlakukan secara wajib mulai tahun ini dengan diterbitkannya PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 34/M-IND/PER/7/2013 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENDINGIN RUANGAN, LEMARI PENDINGIN, DAN MESIN CUCI SECARA WAJIB yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2013 dan berdasarkan pasal 14 yang tercantum di dalam peraturan tersebut, mulai berlaku 9 bulan sejak tanggal diundangkan yang berarti secara efektif mulai diterapkan pada tanggal 10 April 2014.

Juklaknya ditetapkan dalam peraturan nomor 30/IUBTT/PER/12/2013.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) pada peraturan tersebut yang menyatakan bahwa "Memberlakukan secara wajib SNI Pendingin Ruangan, SNI Lemari Pendingin, dan SNI Mesin Cuci pada jenis produk dengan nomor Pos Tarif (HS Code) sebagai berikut:

No.Jenis ProdukNo. SNINo. HSKeterangan
1.Pendingin ruangan (Air Conditioner) merupakan produk AC split, window, atau portable dengan kapasitas pendinginan (cooling capacity) sampai dengan 3 PK (27000 BTU / h atau 7913 Watt atau tegangan listrik pengenal tidak lebih dari 250 V.SNI IEC 60355-2-40-2009 peralatan listrik rumah tangga dan peralatan serupa - keselamatan Bagian 2-40: Persyaratan Khusus untuk pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udaraex: 8415.10.10.00Tidak termasuk evaporator air cooler
2.Lemari pendingin merupakan lemari pendingin (refrigerator electric freezer) dengan volume kotor (gross volume) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih dari 250 VSNI IEC 60355-2-24-2009 Peranti listrik rumah tangga sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peranti pendingin, peranti es krim dan pembuat es.8418.10.10.10 ex 8418.10.10.90 8418.21.00.10 ex 8418.21.00.90 8418.29.00.10 ex 8418.29.00.90 8418.30.10.00 ex 8418.30.90.00 8418.40.10.00 ex 8418.40.90.00Tidak Termasuk showcase
3.Mesin Cuci merupakan Mesin Cuci baik satu tabung (single tube) maupun dua tabung (double tube) dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 VSNI IEC 60335-2-7-2009 peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk Mesin Cuci8450.11.10.00 8450.11.90.00 8450.12.00.10 8450.12.00.20 8450.19.10.10 8450.19.10.20


Pasal 2 ayat (3) menyebutkan "SNI Pendingin Ruangan, SNI Lemari Pendingin dan SNI Mesin Cuci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan umum SNI IEC 60335-1:2009 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum."

Sedangkan ayat (3) tertulis: "Klasifikasi refrigeran yang digunakan pada produk Pendingin Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dokumen teknis ANSI/ASHRAE 34-2007 dan perubahannya, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri."

Pasal 3

(1) SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak berlaku pada Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci yang memiliki nomor Pos Tarif sama dengan nomor Pos Tarif (HS Code) produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang:
  1. merupakan contoh uji dalam rangka SPPT-SNI;
  2. merupakan barang contoh dalam pameran; atau
  3. merupakan contoh uji dalam program penelitian dan pengembangan Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin dan Mesin Cuci.
(2) Impor Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Surat Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Selasa, 09 September 2014

BPO Bahan Perusak Lapisan Ozon

Lemari es (refrigerator) atau yang kita kenal sebagai kulkas, seperti misalnya yang termasuk dalam HS Code 8418.10.90.00 ("Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15. - Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah: - - Lain-lain", selain dari Importir diwajibkan untuk memiliki NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus) Elektronik, juga dilarang untuk mengimpor kulkas yang menggunakan Bahan Perusak (lapisan) Ozon atau disingkat BPO.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 0111/MPP/Kep/1/1998 Jo. 411/MPP/Kep/9/1998 Jo. 789/MPP/Kep/12/2002. Komoditi berupa mesin yang menggunakan BPO pada dasarnya dilarang untuk diimpor ke Indonesia, instansi yang menangani hal tersebut adalah Kementerian Perdagangan. Dasar Peraturannya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 03/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40/M-DAG/PER/7/2014 tentang "Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 03/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)".

Pengertian lapisan Ozon.

Apakah itu Ozon? Ozon adalah gas yang secara alami terdapat di atmosfir bumi, unsur kimia yang terkandung dalam partikel ozon adalah tiga buah oksigen (O3). Sedangkan keberadaan ozon sendiri di alam terdapat di dua wilayah atmosfer. Ozon di troposfer (sekitar 10 s/d 16 km dr permukaan bumi) sayangnya kandungan pada lapisan ini hanya 10%. Sedangkan selebihnya berada di lapisan stratosfir (50km dr puncak troposfer) disini kandungan ozon mencapai 90%. Maka seringkali disebut lapisan ozon, karena memiliki kandungan 03 (ozon) yang paling banyak.

BPO (Bahan Perusak Ozon)

BPO adalah bahan kimia yang banyak digunakan dalam proses produksi berbagai barang yang digunakan oleh masyarakat secara luas, antara lain bahan pengembang dalam pembuatan kasur busa dan sol sepatu, bahan pendingin yang digunakan pada lemari es dan AC, bahan pemadam api, bahan pendorong produk spray pengharum ruangan dan lain-lain. Terlepasnya BPO ke atmosfer berpotensi menyebabkan penipisan lapisan ozon. Tanpa lapisan ozon, kasus kanker kulit, katarak mata, menurunnya kekebalan tubuh manusia dan dampak negatif lainnya akan meningkat karena radiasi sinar ultra violet-B matahari tidak tertapis sehingga dengan mudah mencapai permukaan bumi. Menyadari permasalahan yang terjadi dengan keberadaan BPO, masyarakat dunia termasuk Indonesia sepakat untuk membatasi bahkan menghapuskan penggunaan BPO tersebut.

Banyaknya Bahan Perusak Ozon (BPO) Disekeliling Kita

Bahan Perusak Ozon masuk ke Indonesia melalui impor, karena bahan ini diperlukan oleh industri baik untuk manufaktur AC/Refrigerasi dan Industri Busa, maupun untuk kegiatan servis produk (barang) yang menggunakan BPO. Umumnya penggunaan CFC dan HCFC sebagian untuk membantu daya semprot pada peralatan kosmetik (cth. hairspray), semprot nyamuk, peralatan pemeliharaan otomotif, pembersih rumah, cat semprot dan alat kesehatan.

Selain itu CFC dan HCFC dipergunakan untuk membuat busa pelapis insulasi panas yang digunakan untuk menahan panas agar tidak masuk kedalam lemari pendingin dan mencegah dingin tidak keluar dari peralatan pendingin. Penggunaan CFC dan HCFC pada pembuatan busa sol sepatu, tempat tidur, jok kursi dan stereoform pada wadah makanan. SElain CFC dan HCFC, dikenal pula istilah halon, penggunaan halon untuk bahan pemadam kebakaran dan masih banyak seperti dibawah ini;

Penggunaan BPO CFC dan HCFC sebagai bahan pendingin pada Air Conditioner (AC), Penggunaan BPO CFC dan HCFC sebagai bahan pendingin untuk Refrigerasi.

Penggunaan CFC-11 sebagai bahan pengembang tembakau pada rokok rendah tar.

Penggunaan BPO: CFC, HCFC, CTC dan TCA untuk bahan pelarut digunakan sebagai bahan untuk membantu membersihkan peralatan. Fumigasi Hama : Metil Bromida dan Penggunaan BPO Methil Bromida untuk fumigasi hama

Permasalahan selain merusak lapisan ozon, BPO yang terlepas ke atmosfir memberikan kontribusi terhadap pemanasan global dengan adanya emisi CO2. Semakin banyaknya peralatan yang menggunakan BPO semakin besar tantangan untuk mencegah terjadinya emisi yang merusak lapisan ozon dan menyebabkan pemanasan global. Oleh sebab itu penanganan barang-barang bekas yang memiliki BPO dalam sistemnya menjadi penting diperhatikan.

Daftar Bahan Perusak Lapisan Ozon Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 33/M-IND/PER/4/2007

Pemerintah, melalui Departemen Perindustrian, telah menetapkan daftar bahan perusak lapisan ozon (BPO) atau ozon depleting substance (ODS). Daftar tersebut tercantum dalam peraturan menteri perindustrian nomor 331M-IND/PER/4/2007, yang mulai berlaku tanggal 17 April 2007.

Adapun bahan-bahan yang termasuk kategori bahan perusak lapisan ozon seperti dimaksud adalah sebagai berikut:
  1. Karbon Tetraklorida (Carbon Tetrachloride) atau CCl4
  2. 1.1.1 Trikloroetana (Trichloroethane MeNl) atau CH3CCl3
  3. Turunan Fluorinasi, Brominasi atau Iodinasi dari HC asiklik (Fluorinated, Brominated or Iodinated derivatives or Cyclic HC) atau CH3Br
  4. Trikloro Fluoro Metana (Trichloro Fluoro Methane) atau CFC-11
  5. Dikloro Difluoro Metana (Dichloro Difluoro Methane) atau CFC-12
  6. Trikloro Trifluoro Etana (Trichloro Fluoro Ethane) atau CFC-113
  7. Dikloro Tetra Fluoro Etana (Dichloro Tetra Fluoro Ethane) atau CFC-114
  8. Kloro Pentafluoro Etana (Chloro Pentafluoro Ethane) atau CFC-115
  9. Klorotrifluoro Metana (Chlorotrifluoro Methane) atau CFC-13
  10. Tetrakloro Difluoro Etana (Tetrachloro Difluoro Ethane) atau CFC-112
  11. Pentakloro Fluoro Etana (Pentachloro Fluoro Ethane) atau CFC-111
  12. Kloro Heptafluoro Propana (Chloro Heptafluoro Propane) atau CFC-217
  13. Dikloro Hexafluoro Propana (Dichloro Hexafluoro Propane) atau CFC-216
  14. Trikloro Pentafluoro Propana (Trichloro Pentafluoro Propane) atau CFC-215
  15. Tetrakloro Tetrafluoro Propana (Tetrachloro Tetrafluoro Propane) atau CFC-214
  16. Pentakloro Trifluoro Propana (Pentachloro Trifluoro Propane) atau CFC-213
  17. Heksakloro Difluoro Propana (Hexachloro Difluoro Propane) atau CFC-212
  18. Heptakloro Fluoro Propana (Heptachloro Fluoro Propane) atau CFC-211
  19. Bromo Klorodifluoro Metana (Bromo Chlorodifluoro Methane) atau Halon-1211
  20. Bromo Trifluoro Metana (Bromo Trifluoro Methane) atau Halon-1301
  21. Dibromo Tetrafluoro Etana (Dibromo Tetrafluoro Ethane) atau Halon-2402
  22. Blended antara CFC-12/HFC-152a atau R-500
  23. Campuran mengandung turunan perhalogenasi dari HC Asiklik (acylic hydrocarbons) mengandung dua atau lebih Halogen berbeda:
    • mengandung HC Asiklik Perhalogenasi (acylic hydrocarbon perhalogenated) hanya flour (fluorine) dan klor (chlorine)
    • mengandung R-115/CFC-22 (Klorodifluoro Etana)

Dampak Bagi Industri Kimia

Lalu apa hubungannya bahan perusak lapisan ozon di atas dengan pabrik kimia? Bahan-bahan tersebut di atas adalah bahan yang biasa digunakan sebagai refrigerant pada mesin-mesin pendingin atau chiller dan alat pemadam api (fire extinguisher). Setelah keputusan ini berlaku maka BPO, hanya dapat digunakan untuk pemeliharaan saja. Dilarang untuk diproduksi dan barang atau mesin baru.

Ini berarti pula chiller-chiller yang sekarang beroperasi dan masih menggunakan salah satu refrijeran (refrigerant) seperti termasuk dalam daftar BPO, harus sudah mulai direncanakan penggantinya, yang menggunakan refrijeran yang tidak termasuk dalam daftar BPO.

Sementara itu, masih menurut permen perindustrian ini, BPO dilarang diproduksi dan itu artinya untuk memenuhi kebutuhan mesin-mesin pendingin suplai BPO akan berkurang dan kemungkinan besar harga di pasaran juga sudah meningkat.

Untuk melakukan penggantian mesin pendingin (chiller) maka ada dua opsi yang bisa dipilih. Pertama, melakukan penggantian chiller dengan jenis refrijeran yang masih diperbolehkan untuk diproduksi dan digunakan dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan, dengan kapasitas yang sama.

Pilihan yang kedua adalah mengganti dengan chiller baru dengan refrijeran (refrigerant) baru di luar BPO, dengan kapasitas yang didesain ulang. Ada kemungkinan kapasitas chiller yang terpasang saat ini kurang atau bahkan terlalu besar. Maka, kita perlu melakukan re-sizing chiller.

Hal-hal Lain Yang Diatur

Selain mengatur jenis bahan perusak lapisan ozon (BPO), peraturan menteri perindustrian nomor 33/M-IND/PER/4/2007 ini juga mewajibkan penggunaan logo Non Halon dan Non CFC pada mesin dan pemadam api yang tidak lagi menggunakan bahan yang termasuk dalam BPO.

Logo Non CFC dan Logo Non Halon

Sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan menteri ini cukup berat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9. Sanksi dapat berupa pencabutan Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) atau sanki lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghapusan penggunaan HCFC dilakukan melalui pengurangan bertahap dimulai:
  • Dengan kembali ke baseline (rata-rata konsumsi tahun 2009-2010) pada tahun 2013,
  • Penurunan konsumsi HCFC sebesar 10% dari baseline pada 1 Januari 2015,
  • Penurunan konsumsi HCFC sebesar 35% dari baseline pada 1 Januari 2020,
  • Penurunan konsumsi HCFC sebesar 67.5% dari baseline pada 1 Januari 2025,
  • Penurunan konsumsi HCFC sebesar 97.5% dari baseline (sisa 2.5% untuk kegiatan servis) pada 1 Januari 2030.
Untuk mencapai target tersebut, berbagai upaya dilakukan Pemerintah bersama dengan industri pengguna HCFC, seperti penetapan kuota nasional impor HCFC sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor BPO.


Ketentuan Impor BPO

Ketentuan impor Bahan Perusak Ozon (BPO) diatur dalam peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan -- Ministry of Trade
Per.Men. Perdagangan No. 0024/M-Dag/Per/6/2006 jo. Per.Men. Perdagangan No. 0051/M-Dag/Per/12/2007

Kamis, 04 September 2014

Kewajiban SK Label Berbahasa Indonesia

Dasar Peraturan SK Label

Kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang yang ditetapkan pada tanggal 26 November 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014 tentang Perubahan atas Permendag nomor 67/M-DAG/PER/11/2013. Berikut ini adalah penjelasan singkat yang akan menerangkan tentang kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia terkait dengan impor, berdasarkan kedua peraturan tersebut.

Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia

Sebagaimana tertulis pada pasal 2 ayat (1) dalam peraturan tersebut: "Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor Barang untuk diperdagangkan di Pasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini wajib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia."

Kemudian dalam pasal 3 ayat (1) juga diatur ketentuan yang berbunyi: "Barang yang diimpor oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pada saat memasuki Daerah Pabean telah dicantumkan Label dalam Bahasa Indonesia."

Pasal 13 ayat (1) memuat ketentuan yang bunyinya: "Dalam hal Pelaku Usaha pada saat mengimpor Barang tidak melengkapi dokumen SKPLBI, Barang yang diimpor harus di re-ekspor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

SKPLBI adalah singkatan dari Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diterangkan dalam Pasal (1) angka 17 yang berbunyi: "Surat Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat SKPLBI adalah surat yang menerangkan bahwa contoh Label yang disampaikan oleh Pelaku Usaha telah memenuhi ketentuan."

Pengecualian SK Label dalam Bahasa Indonesia

Pada pasal 14 ayat (1) tertulis bahwa: "Ketentuan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia tidak berlaku untuk Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri ini, jika Barang dimaksud merupakan:

  1. Barang Curah yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan Konsumen; atau
  2. Barang yang diimpor sebagai:
    1. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang digunakan dalam proses produksi;
    2. Barang Impor Sementara;
    3. Barang Re-impor;
    4. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
    5. Barang hibah, hadiah, atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, pendidikan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
    6. Barang Contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
    7. Barang Kiriman;
    8. Barang Penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas;
    9. Barang Pindahan;
    10. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
    11. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga tersebut; dan atau
    12. Barang yang diproduksi di dalam negeri sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang akan digunakan dalam proses produksi.

Sedangkan pada pasal 14 ayat (2), ditetapkan bahwa: "Dalam hal produsen, agen pemegang merk kendaraan bermotor, importir umum atau pemasok produsen kendaraan bermotor mengimpor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 6 harus memiliki SPKPLBI".

SPKPLBI adalah singkatan dari Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pada pasal 1 angka 18 yang berbunyi sebagai berikut: "Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat SPKPLBI adalah surat yang menerangkan bahwa Barang yang bersangkutan dikecualikan dari kewajiban pencantuman label."

Selasa, 05 Agustus 2014

Ketentuan Angka Pengenal Importir (API)

Angka Pengenal Importir (API)

Artikel ini akan mengulas tentang perizinan impor yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan sebagai tanda pengenal bagi importir yang akan melaksanakan kegiatan impor di Indonesia:


Dasar hukum:


Pengertian Umum

Pengertian ini dimuat dalam pasal 1 yang tidak akan ditulis secara keseluruhan, melainkan poin-poin pentingnya saja secara umum.
  • Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
  • Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
  • Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya akan disingkat API, adalah tanda pengenal sebagai importir.
  • Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan impor.

Ketentuan

Berikut ini adalah berbagai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 Tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 59/M-DAG/PER/9/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 Tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API). Perlu dicatat bahwa tidak semua pasal akan dibahas disini, tetapi hanya sejumlah pasal yang memuat ketentuan persyaratan dalam mengurus / proses pengurusan API:

Pasal 2

Impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API.

Pasal 3

Api sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatas terdiri atas:
  1. API Umum (API-U); dan
  2. API Produsen (API-P)

Pasal 4

Ketentuan dalam pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. API-U sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a diberikan hanya kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.
  2. Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya untuk kelompok atau jenis barang yang tercakup dalam 1 (satu) bagian (section) sebagaimana tercantum dalam Sistem Klasifikasi Barang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  3. Perusahaan pemilik API-U dapat mengimpor kelompok / jenis barang lebih dari 1 (satu) bagian (section) apabila:
    1. Perusahaan pemilik API-U tersebut mengimpor barang yang berasal dari perusahaan yang berada di luar negeri dan memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-U dimaksud; atau
    2. Perusahaan pemilik API-U tersebut merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
  4. Kelompok / jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam API-U yang diberikan kepada masing-masing perusahaan.
  5. Bagian (section) dalam Sistem Klasifikasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  6. Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui:
    1. Persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi;
    2. Kepemilikan saham;
    3. Anggaran dasar;
    4. Perjanjian keagenan / distributor;
    5. Perjanjian pinjaman (loan agreement); atau
    6. Perjanjian penyediaan barang (supplier agreement).

Pasal 11

Ketentuan pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Untuk memperoleh penetapan sebagai Produsen Importir sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, perusahaan pemilik API-P harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan:
    1. Fotokopi izin usaha di bidang industri atau izin lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
    2. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    4. Fotokopi API-P;
    5. Rekomendasi dari instansi teknis pembina di tingkat pusat yang memuat antara lain jumlah, jenis, dan pos tarif/HS barang industri tertentu sesuai dengan maksud / peruntukan barang, pelabuhan muat, dan pelabuhan tujuan serta jangka waktu importasi; dan
    6. Surat pernyataan bersedia melakukan re-ekspor apabila barang industri tertentu yang diimpor tidak sesuai dengan barang yang ditetapkan dalam Produsen Importir, dengan biaya yang ditanggung oleh importir yang bersangkutan.
  2. Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri menerbitkan penetapan sebagai Produsen Importir paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
  3. Penetapan sebagai Produsen Importir berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan rekomendasi dari instansi teknis pembina di tingkat pusat.
Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan membaca secara menyeluruh dasar hukum peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir. Anda juga bisa mendownload slideshare tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) disini: http://id.slideshare.net/iaarief/skema-14736282.

API (Angka Pengenal Importir) Perijinan Kepabeanan

Angka Pengenal Importir (API)

API yang merupakan singkatan dari Angka Pengenal Importir adalah salah satu perizinan yang disyaratkan bagi importir untuk melaksanakan impor barang ke Indonesia.

Contoh form kartu API format lama. 

Angka Pengenal Importir (API) merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh setiap importir atau perusahaan yang melakukan impor. Kebijakan mewajibkan API diberlakukan untuk menghindari penyalahgunaan kegiatan impor dan berbagai pelanggaran di bidang kepabeanan lainnya. Untuk itu API sudah mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1984 berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1460/KP/XII/84. Empat tahun kemudian, keputusan tersebut mengalami penyempurnaan dengan keluarnya Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 373/KP/XI/88.

Namun,mengingat kecenderungan perkembangan importir yang terus meningkat, plus maraknya kasus kejahatan importir, tanggal 5 Oktober 1999 Menteri Perindustrian dan Perdagangan mencabut dan mengganti kedua keputusan tersebut dengan nomor: 550/MPP/Kep/10/1999. Keputusan nomor terbaru ini merupakan penyempurnaan dari keputusan sebelumnya yang dinilai kurang lengkap. Untuk itulah dikeluarkan keputusan terbaru yang berisi ketentuan-ketentuan API. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memperketat tertib administrasi serta meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen agar semakin baik, efektif serta efisien.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan peraturan terbaru tentang Angka Pengenal Importir (API) melalui PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API). Klik disini untuk membaca Permendag nomor 27 tahun 2012 tentang Angka Pengenal Importir (API).

Contoh model format kartu Angka Pengenal Importir terbaru.
Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 550/MPP/Kep/10/1999 pada point 'ketentuan umum' disebutkan, yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud Angka Pengenal Impor atau API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan impor. Selanjutnya disebutkan yang dimaksud dengan perusahaan importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan impor barang. Sehingga kegiatan perdagangan impor hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki API.

Pengimporan barang tanpa API hanya dapat dilakukan melalui instansi atau lembaga swasta, badan internasional atau yayasan dengan catatan untuk kepentingan pribadi dan tidak diperdagangkan untuk umum. Itupun baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri atau pejabat yang bersangkutan. Pemilik API bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan impor yang dilakukan sendiri atau oleh cabang perwakilannya, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan pihak lain.

Disebutkan dalam keputusan tahun 1999, API terdiri dari dua macam yaitu Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). API-U wajib dimiliki oleh semua perusahaan dagang yang melakukan impor. Sedangkan API-P wajib dimiliki setiap perusahaan industri di luar PMA/PMDN.

Syarat Memperoleh API

Seperti yang telah disebutkan tadi, Keputusan tahun 1999 merupakan penyempurnaan keputusan sebelumnya. Kalau dalam keputusan yang lama tidak disebutkan secara rinci persyaratan memperoleh API, maka dalam keputusan tahun 1999 pada bab III terdapat tata cara dan persyaratan memperoleh API.

Dalam bab III pasal 8 disebutkan sebagai berikut; API diterbitkan oleh kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) (kini telah berganti nama menjadi Kementerian Perdagangan atau disingkat Kemendag) atas nama Menteri di Kantor Pusat perusahaan berdomisili. Setiap Perusahaan Dagang hanya berhak memiliki satu API-U dan setiap Perusahaan Industri hanya berhak memiliki satu API-P; Perusahaan Dagang dan Perusahaan Industri adalah setiap bentuk perusahaan perorangan, persekutuan, koperasi atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Selanjutnya dijelaskan bahwa syarat untuk memperoleh API-U adalah sebagai berikut:
  1. Perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Deperindag dengan surat tembusan kepada Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Kandep) dengan melampirkan;
  2. Mengisi formulir yang disediakan cuma-cuma oleh Kandep / BKPM (klik disini untuk mendownload formulir API dari BKPM);
  3. Copy akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya (asli/bukan foto kopi)
  4. Nama dan susunan pengurus perusahaan (asli);
  5. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) pengurus perusahaan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) (asli);
  6. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP); Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  7. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; Surat Keterangan Domisili Kantor Pusat yang masih berlaku dari kantor kecamatan apabila kantor milik sendiri atau dari pemilik gedung apabila menyewa tempat/kontrak (surat asli);
  8. Copy perjanjian sewa/kontrak tempat usaha yang masa kontraknya minimal 2 tahun;
  9. Referensi Bank Devisa (asli);
  10. Pas foto pengurus dua lembar ukuran 2 X 3; dan Foto Copy KTP pengurus.
Sedangkan untuk memperoleh API-P, prosedur dan syaratnya sama dengan memperoleh API-U. Uraian selanjutnya, masih dalam Bab III (pasal 10) menjelaskan, Kepala Kandep setempat selambat-lambatnya 12 hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan API dan formulir isiannya, telah selesai melakukan pemeriksaan ke lapangan. Pemeriksaan di lapangan itu dimaksudkan untuk memastikan kebenaran dokumen yang diajukan oleh pemohon. Pemeriksaan ini dilakukan oleh dua orang pegawai Kandep dimana Kantor Pusat perusahaan tersebut berdomisili.

Kemudian hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Kepala Kandep atau Pelaksana Tugas Kepala Kandep dan seorang pegawai dari Kandep yang melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan. Berita Acara tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga hari kerja harus sudah disampaikan oleh Kepala Kandep atau Pelaksana Tugas Kepala Kandep kepada Kepala Kanwil (dalam hal ini Kanwil Deperindag).

Seterusnya Kepala Kanwil dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja terhitung sejak menerima BAP sudah menerbitkan API atau menolak permohonan, tergantung persyaratan pemohon. Persyaratan yang paling penting yaitu alamat yang dicantumkan dalam API harus persis sama dengan alamat sebagaimana yang tercantum pada lampiran yang disertakan (formulir isian, akte notaris, dll) kecuali copy KTP. Seandainya Kepala Kanwil menolak permohonan API, Kepala Kanwil mengeluarkan surat penolakan untuk kemudian disampaikan kepada pemohon dengan surat tembusan kepada Kepala Kandep.

Masa Berlaku API

API mempunyai ukuran panjang 29 cm, lebar 19 cm, dan dicetak di atas kertas tebal dengan logo Departemen Perindustrian dan Perdagangan. API-U berwarna biru muda dan API-P berwarna hijau muda. Nomor API terdiri dari 9 digit dengan perincian; 2 digit di depan merupakan nomor kode propinsi, 2digit berikutnya adalah nomor kode Kabupaten/Kota Madya, sedangkan 5 digit di belakangnya adalah nomor urut API yang diterbitkan.

Hal tersebut dijelaskan dalam keputusan Menteri Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 Bab III pasal 12. Ini tidak termuat dalam keputusan terdahulu. Pada bab selanjutnya yaitu Bab IV diuraikan masa berlaku API dimana disebutkan bahwa masa berlaku API adalah lima tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya API tersebut. Ketentuan tersebut sama dengan yang tercantum dalam Keputusan Nomor 1460/Kp/XII/84 Bab II Pasal 3, ayat 3, dimana disebutkan ‘Masa berlaku API adalah lima tahun dan dapat diperpanjang’. Kemudian masa berlaku ini mengalami perubahan yang diputuskan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 373/Kp/XI/1988. Keputusan ini menyatakan bahwa “Masa berlaku API adalah tak terbatas selama perusahaan yang dimilikinya masih menjalankan kegiatan usaha”.

Sejak dikeluarkan keputusan tersebut API berlaku seumur hidup. Namun,seiring dengan perkembangan perekonomian termasuk di dalamnya masalah ekspor impor dan banyaknya keluhan instansi terkait dan masyarakat tentang importir, pemerintah segera merevisi ketentuan tersebut sekaligus menyempurnakan ketentuan lainnya dalam keputusan tahun 1999 yang telah disebutkan di atas. Diharapkan masa berlaku lima tahun ini dapat menertibkan sistim administrasi dan meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen, dengan catatan pemegang API memenuhi kewajibannya sebagaimana yang termuat dalam Keputusan Menteri No. 550/MPP/Kep/10/1999, Bab V pasal 14.

Ketentuan tentang kewajiban pemegang API adalah: Perusahaan pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala Kanwil mengenai kegiatan usahanya setiap satu tahun. Setiap perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus dan alamat perusahaan juga wajib dilaporkan kepada Kepala Kanwil. Hal lain yang wajib dilaporkan adalah penutupan perusahaan atau penghentian kegiatan impor disertai dengan pengembalian API asli. Dan setiap perubahan tersebut jika telah dilaporkan, Kepala Kanwil wajib menggantinya dengan API baru.

Ketentuan kewajiban tersebut juga merupakan penyempurnaan dari ketentuan tentang kewajiban pemegang API dalam Keputusan tahun 1984. Disana disebutkan pemilik API wajib melaporkan kegiatan usaha impornya hanya jika diperlukan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang. Dalam keputusan ini tidak disebutkan kewajiban memberi laporan sehubungan perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus dan alamat perusahaan. Sedangkan tentang penutupan perusahaan atau penghentian kegiatan impor ketentuannya sama dengan keputusan tahun 1999.

Karena keputusan yang dibuat tahun 1999 merupakan keputusan yang lebih disempurnakan, maka dalam Bab VI, pasal 16 tercantum tentang Pembaharuan API. Ketentuan ini berbunyi sebagai berikut: API-U, API-P, APIS Umum dan APIS Produsen yang telah diterbitkan sebelum dan atau pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini, wajib diperbaharui dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini; APIS Umum dan APIS Produsen diperbaharui menjadi API-U dan API-P. Yang dimaksud APIS adalah Angka Pengenal Importir Sementara yang merupakan tanda pengenal sebagai importir sementara. Selanjutnya dijelaskan bahwa pembaharuan API wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya (lihat persyaratan memperoleh API). Selain itu, pada pengurusan pembaharuan API wajib mengembalikan API asli. Masih dalam bab dan pasal yang sama, disebutkan bahwa API yang tidak diperbaharui sampai batas waktu selambat-lambatnya enam bulan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sanksi Pelanggaran Terhadap Ketentuan API

Sebagaimana dalam ketentuan hukum, dalam keputusan API diuraikan mengenai sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran API. Dalam keputusan tahun 1984, terlihat ketentuan tentang sanksi lebih ringan dibanding ketentuan dalam keputusan tahun 1999. Keputusan tahun 1984, terdapat ketentuan tentang sanksi tertulis yang mengatakan, "Perusahaan pemegang API diberi peringatan tertulis apabila: Tidak melaksanakan kewajiban yang telah diputuskan oleh Lembaga Arbitrasi yang disepakati kedua belah pihak, dan atau; Membatalkan atau tidak melaksanakan impornya kecuali karena keadaan memaksa di luar kemampuan (force majeur), dan atau; Tidak melakukan kewajiban, dan atau; Tidak memenuhi kewajiban pajak kepada pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

Sedangkan dalam keputusan yang baru, tidak terdapat sanksi peringatan tertulis. Dalam Bab VII Pasal 17 Keputusan tahun 1999,sanksi langsung pada pembekuan API yang ketentuannya sebagai berikut: API dibekukan apabila perusahaan pemilik API:
  1. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi dan/atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, dan/atau
  2. Tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 (tentang kewajiban).
Kemudian, dijelaskan bahwa API yang telah dibekukan dapat dicairkan jika pemegang API dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala kekuatan hukum yang telah melampirkan amar pengadilan, dan atau telah melaksanakan kewajibannya.

Selanjutnya dalam pasal 19 dijelaskan tentang pencabutan API, yaitu API dicabut apabila:
  • Dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan/atau
  • Tidak melaksanakan kewajibannya (melaporkan perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus dan alamat perubahan).

API baru setelah lima tahun

Sedangkan dalam pasal 20 disebutkan bahwa perusahaan yang telah mengalami pencabutan API dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan API baru setelah lima tahun terhitung sejak tanggal pencabutan. Untuk itu pemohon API baru, diwajibkan memenuhi ketentuan persyaratan memperoleh API dengan mengembalikan API asli yang telah dicabut.

Ketentuan tentang permohonan API baru tersebut berbeda dengan yang tercantum dalam Keputusan tahun 1984 yang menyebutkan bahwa permohonan API baru dapat diajukan setelah satu tahun sejak tanggal pencabutan. Pada Keputusan tahun 1999 ketentuan tentang sanksi dijelaskan sampai pasal 21. Pasal ini menyatakan bahwa pembekuan, pencairan dan pencabutan dilakukan oleh Kepala Kanwil dimana API diterbitkan. Kepala Kanwil wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembekuan, pencairan dan pencabutan API kepada perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Direktur Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Deperindag.

Pada Bab VIII terdapat tentang Ketentuan Lain, menyebutkan, Instansi/Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta, Badan Internasional dan Yayasan tidak dapat diberikan API.

Kamis, 17 Juli 2014

Registrasi Importir Untuk Mendapatkan NIK (Nomor Induk Kepabeanan)

Tentang Registrasi Importir



Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan pengguna jasa kepabeanan dan cukai (importir, eksportir, PPJK / Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, pengusaha Barang Kena Cukai / BKC, pengangkut, pengusaha Kawasan Berikat / KB, dan sejenisnya) ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC untuk mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan. Nomor Identitas Kepabeanan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang bersifat pribadi atau juga perusahaan, yang digunakan untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual.


Petunjuk Pengisian RegistrasiFrequently Asked Questions (FAQ)
Berisi SOP dan petunjuk pengisian data-data registrasi.

Download Petunjuk Pengisian
Berisi pertanyaan yang sering diajukan beserta jawabannya.

Lihat FAQ Registrasi

TUJUAN REGISTRASI KEPABEANAN



  1. Untuk mendapatkan NIK sebagai identitas pengguna jasa kepabeanan dan cukai;
  2. Agar bisa bisa memiliki akses ke sistem kepabeanan dan cukai yang disediakan untuk kegiatan operasional kepabeanan dan cukai;
  3. Sebagai data awal untuk profiling pengguna jasa.

TIM REGISTRASI KEPABEANAN

Tim registrasi Kepabeanan akan membantu Anda untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih akurat tentang Registrasi Importir untuk mendapatkan Nomor Induk Kepabeanan (NIK).

Kantor Pusat DJBC

Alamat:
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
Up. Subdirektorat Registrasi Kepabeanan
Gedung B Lantai I
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass)
Rawamangun Jakarta Timur, Jakarta 13230

Telepon : 021 - 47869435
021 - 47869503

Faximile : 021 - 4753411 / 4753412 / 47869462

Email:
  • registrasikepabeanan@customs.go.id
  • registrasikepabeanan@yahoo.com

TANPA BIAYA

Dalam rangka meningkatkan ketertiban pengurusan Registrasi Kepabeanan, dengan ini diberitahukan kepada para Pengguna Jasa hal-hal sebagai berikut :
  1. Untuk memudahkan proses pelaksanaannya, pengurusan Registrasi Kepabeanan agar dilakukan sendiri tanpa melalui perantara pihak ketiga / calo.
  2. Pada seluruh proses Registrasi Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak memungut biaya apapun.

SISTEM REGISTRASI

Akses SISTEM REGISTRASI melalui link-link berikut ini:

Registrasi LamaSudah TerdaftarBelum Terdaftar
Lihat Registrasi Lama
Sudah melakukan registrasi menggunakan aplikasi lama? Kami menyediakan browse status registrasi.

Untuk melihat status registrasi lama, klik di sini:
Registrasi Lama
Sudah punya user id?
Silahkan langsung sign in ke Portal User DJBC kemudian pilih aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Untuk sign in, klik disini:
Sign In
Belum punya user id?
Jika Anda belum memiliki "user id" dan password, silahkan mendaftar di Portal Pengguna Jasa DJBC.

Untuk mendaftar user baru, klik disini:
Pendaftaran User Baru

PERTANYAAN UMUM

Berikut ini daftar pertanyaan yang sering diajukan pada saat proses registrasi kepabeanan. Anda dapat mengetahui hal apa saja yang pernah dialami oleh user lain beserta solusi atau jawaban atas permasalahan tersebut. Dan ini juga menjadi referensi bagi semua user untuk dapat dengan mudah melakukan proses registrasi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.


  1. Apakah untuk melakukan kegiatan ekspor impor, perusahaan wajib melakukan registrasi kepabeanan?

    Iya. Sesuai Pasal 6A ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan, orang (perorangan atau badan hukum) yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke DJBC untuk mendapat nomor identitas dalam rangka AKSES KEPABEANAN. Pelayanan Rregistrasi kepabeanan yang dilakukan DJBC saat ini meliputi pelayanan registrasi kepabeanan untuk importir, eksportir, PPJK, dan pengangkut.

  2. Benarkah bila belum punya NIK, pengguna jasa boleh melakukan transaksi impor sebanyak 1x tanpa NIK?

    • Benar, berdasarkan Perdirjen nomor P-21/BC/2011, untuk importir yang belum mendapatkan NIK, terdapat ketentuan bahwa importir tersebut dapat dilayani 1 (satu) kali Pemberitahuan Pabean Impor dengan persyaratan sebagai berikut:
      1. Telah mengajukan permohonan registrasi kepabeanan dan telah mendapatkan TTP-RK;
      2. Telah mengajukan permohonan dan telah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pabean.
    • Sementara itu, untuk eksportir dan Pengangkut yang belum memiliki NIK, pemenuhan kepabeanan dapat dilayani selama 14 hari terhitung sejak tanggal TTP- RK

  3. Jenis pengangkut yang bagaimanakah yang perlu melakukan registrasi kepabeanan?

    Pengangkut yang perlu melakukan registrasi kepabeanan adalah jenis pengangkut yang berkewajiban menyampaikan RKSP/manifest dan/atau menerbitkan Bill of Lading/Airway Bill. Untuk usaha pengangkutan yang hanya merupakan trucking/pengangkutan darat dan tidak menyampaikan manifest, maka tidak perlu mengajukan NIK

  4. Di manakah kami dapat mendapatkan contoh form isian data registrasi kepabeanan?

    Untuk mendapatkan contoh form isian data registrasi kepabeanan, pengguna jasa dapat mengunduh Lampiran I PER-21/BC/2011 pada pilihan menu dasar hukum pada menu Registrasi Kepabeanan di website DJBC.

  5. Apabila pengguna jasa melakukan registrasi untuk ekspor dan impor, apakah NIK nya akan berbeda-beda?

    Tidak, satu NIK dapat berlaku untuk semua jenis kegiatan tergantung pilihan jenis kegiatan pengguna jasa saat mengajukan permohonan NIK

  6. Mengapa kami kesulitan mengakses portal registrasi kepabeanan?

    Gunakan browser mozilla 3.6 untuk mengakses situs DJB. Jika telah menggunakan browser mozilla tetap mengalami kesulitan, coba lakukan koneksi pada jam-jam di luar jam sibuk

  7. Dokumen apakah yang dibutuhkan untuk mengajukan registrasi kepabeanan?

    Silakan download petunjuk pengisian formulir pada website DJBC, penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada petunjuk pengisian tersebut

PERMASALAHAN APLIKASI DAN USER ID

  1. Bagaimanakah prosedur untuk melakukan pendaftaran registrasi kepabeananan baru secara online?

    Silakan download petunjuk pengisian formulir pada website DJBC, penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada petunjuk pengisian tersebut

  2. Apabila sudah punya SRP apakah harus membuat user id juga?

    Ya. Pengguna jasa yang telah mendapatkan SRP tetap harus mengajukan permohonan registrasi kepabeanan dengan langkah sebagaimana perusahaan yang belum mendapatkan NIK.

  3. PIC itu harus diisikan dengan siapa?

    Isikan dengan nama orang yang ditugaskan oleh perusahaan untuk melakukan pengajuan permohonan registrasi kepabeanan.

  4. Apakah yang harus dilakukan bila pengguna jasa salah mengisikan data 9 digit awal NPWP saat melakukan pendaftaran user?

    Lakukan pendaftaran user id baru dengan menggunakan NPWP yang benar

  5. Apakah yang harus dilakukan bila pengguna jasa salah mengisikan data 6 digit terakhir NPWP saat melakukan pendaftaran user registrasi kepabeanan?

    Ajukan surat permohonan perubahan data user kepada Subdit registrasi kepabeanan secara langsung atau melalui email ke alamat email registrasikepabeanan@customs.go.id

  6. Pada saat pendaftaran user baru, mengapa proses pendaftaran gagal dan muncul respon "identitas sudah pernah didaftarkan"?

    Kirimkan email yang disertai nama perusahaan dan nomor NPWP atau hubungi no pelayanan kami pada 021 - 47869435 atau 021- 47869503 untuk dilakukan penelusuran.

  7. Pada saat pendaftaran user baru, mengapa proses pendaftaran gagal dan muncul respon "alamat email sudah pernah digunakan"?

    Gunakan alamat email perusahaan yang belum pernah didaftarkan.

  8. Setelah membuat user id, selanjutnya apa yang harus dilakukan?

    1. Lakukan aktivasi user dengan mengklik link aktivasi yang dikirim via email ke alamat email pendaftaran.
    2. Isikan Pertanyaan dan Jawaban pada kolom yang tersedia. Jangan lupa SIMPAN kombinasi pertanyaan dan jawaban yang dibuat tersebut karena akan digunakan bila pengguna jasa melakukan recovery password pada masa yang akan datang.
    3. Setelah berhasil, pengguna jasa dapat melakukan sign in dan melakukan registrasi kepabeanan secara online.
  9. Pengguna jasa tidak kunjung mendapatkan kode aktivasi

    1. Periksa apakah link kode aktivasi masuk ke folder Spam atau Junk;
    2. Coba buka filter email, tambahkan alamat email registrasi kepabeanan ke daftar kontak email, lalu lakukan request kode aktivasi;
    3. Apabila masih belum berhasil, sebaiknya ajukan surat permohonan pergantian alamat email.

  10. Bagaimanakah prosedur untuk mengganti alamat email?

    1. Untuk prosedur penggantian email, silakan ajukan surat resmi pengajuan penggantian alamat email, lengkap dengan kepala surat dan di tanda tangani Direktur perusahaan. Surat tersebut ditujukan kepada:
      • Kepala Sub Direktorat Registrasi Kepabeanan
        Gedung B Lantai I
        Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
        Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass)
        Rawamangun Jakarta Timur, Jakarta
    2. Surat tersebut harap dilengkapi dengan dokumen yang mendukung legalitas penanda tangan surat, berupa KTP ataupun API yang terdapat contoh tanda tangan direktur tersebut.
    3. Untuk pengguna jasa yang berdomisili di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, silakan datang langsung ke frontdesk pelayanan registrasi kepabeanan di Gedung B lantai 1 dengan membawa tanda pengenal perusahaan atau surat kuasa dari direktur apabila yang datang adalah perwakilan perusahaan .Untuk pengguna jasa yang domisilinya jauh dapat mengajukan permohonan melalui email dengan format surat scan atau melalui fax.

  11. Bagaimana cara melakukan update password yang expired?

    Pada tanggal habisnya masa berlaku password, saat pengguna jasa melakukan sign ini, sistem akan secara otomatis menampilkan permintaan untuk memperbarui password. Isikan password lama dan password baru kemudian klik submit.

  12. Mengapa update password susah sekali dilakukan?

    1. Kemungkinan disebabkan oleh koneksi internet perusahaan yang lambat;
    2. Pastikan pengetikan password dilakuian dengan benar, seperti kombinasi huruf besar dan kecil;
    3. Solusinya, silakan refresh dulu komputer dan coba lagi update password sampai 3-4 kali berturut -turut, seharusnya update password akan berhasil dilakukan.

  13. Bagaimana cara rescovery password bila saya lupa kombinasi pertanyaan dan jawaban yang diisikan saat melakukan aktivasi user?

    1. Silakan ajukan surat resmi pengajuan recovery password, lengkap dengan kepala surat dan di tanda tangani pimpinan perusahaan. Surat tersebut ditujukan kepada:
      • Kepala Sub Direktorat Registrasi Kepabeanan
        Gedung B Lantai I
        Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
        Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass)
        Rawamangun Jakarta Timur, Jakarta
    2. Surat tersebut harap dilengkapi dengan dokumen yang mendukung legalitas penanda tangan surat, berupa KTP ataupun API.
    3. Untuk pengguna jasa yang berdomisili di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, silakan datang langsung ke frontdesk pelayanan registrasi kepabeanan di Gedung B lantai 1 dengan membawa tanda pengenal perusahaan dan surat kuasa dari direktur bila yang datang adalah perwakilan perusahaan . Untuk pengguna jasa yang domisilinya jauh dapat mengajukan permohonan melalui email dengan format surat scan atau melalui fax.

  14. Apakah yang harus dilakukan bila pengguna jasa bila pengguna jasa lupa password atau user id?

    1. Untuk mengetahui user id dan password, lakukan request kode aktivasi secara online melalui website bea cukai www.beacukai.go.id;
    2. Pilih menu portal pengguna jasa dan selanjutnya pilih menu Request kode aktivasi, masukkan alamat email yang dulu digunakan untuk pendaftaran user id.
    3. Pengguna jasa akan mendapatkan pemberitahuan user id dan pasword yang dikirimkan ke alamat email tersebut.

  15. Sudah melakukan aktivasi user tapi mengapa tidak bisa sign in?

    Terdapat beberapa kemungkinan:
    1. Periksa kotak masuk email pendaftaran, pastikan telah terdapat email link aktivasi dari DJBC;
    2. Ulangi proses aktivasi, klik link kode aktivasi, isikan pertanyaan dan jawaban, klik tombol submit dan pastikan sudah terdapat respon: "user id anda sudah diaktivkan, silakan log in"
    3. Pastikan pengguna jasa tidak salah memasukkan keycode. Kami sarankan, sebaiknya user name dan password yang dikirim ke email dicopy paste ke kolom sign in agar penulisannya tidak salah.

Referensi

  1. http://www.beacukai.go.id/?page=apps/registrasi-kepabeanan.html
  2. http://www.beacukai.go.id/index.html?page=apps/registrasi-kepabeanan/faq-registrasi.html
  3. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu Registrasi Importir, klik disini:
    http://bcukai.blogspot.com/p/registrasi-importir.html
  4. Berhubung masih ada info Frequently Asked Questions (FAQ) yang belum ditampilkan, sedangkan artikel ini sudah terlalu panjang, maka FAQ berikutnya tentang Registrasi Importir akan dilanjutkan disini:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger