Welcome to our website

Selamat datang di website kami, dimana disini Anda bisa mendapatkan informasi tentang Indonesian Customs atau Bea Cukai Indonesia, terutama mengenai Impor, Ekspor, dan Cukai. Baik Tata Cara (Prosedur) berbagai proses kepabeanan dan cukai, maupun berbagai berita tentang Bea Cukai Indonesia

Blog ini dibuat hanya sebagai catatan untuk mempermudah mengingat peraturan kepabeanan cukai yang sangat dinamis, informasi yang tercantum di dalam blog ini dapat berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Loading...

Kamis, 17 Juli 2014

Registrasi Importir Untuk Mendapatkan NIK (Nomor Induk Kepabeanan)

Tentang Registrasi Importir



Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan pengguna jasa kepabeanan dan cukai (importir, eksportir, PPJK / Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, pengusaha Barang Kena Cukai / BKC, pengangkut, pengusaha Kawasan Berikat / KB, dan sejenisnya) ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC untuk mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan. Nomor Identitas Kepabeanan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang bersifat pribadi atau juga perusahaan, yang digunakan untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual.


Petunjuk Pengisian RegistrasiFrequently Asked Questions (FAQ)
Berisi SOP dan petunjuk pengisian data-data registrasi.

Download Petunjuk Pengisian
Berisi pertanyaan yang sering diajukan beserta jawabannya.

Lihat FAQ Registrasi

TUJUAN REGISTRASI KEPABEANAN



  1. Untuk mendapatkan NIK sebagai identitas pengguna jasa kepabeanan dan cukai;
  2. Agar bisa bisa memiliki akses ke sistem kepabeanan dan cukai yang disediakan untuk kegiatan operasional kepabeanan dan cukai;
  3. Sebagai data awal untuk profiling pengguna jasa.

TIM REGISTRASI KEPABEANAN

Tim registrasi Kepabeanan akan membantu Anda untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih akurat tentang Registrasi Importir untuk mendapatkan Nomor Induk Kepabeanan (NIK).

Kantor Pusat DJBC

Alamat:
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
Up. Subdirektorat Registrasi Kepabeanan
Gedung B Lantai I
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass)
Rawamangun Jakarta Timur, Jakarta 13230

Telepon : 021 - 47869435
021 - 47869503

Faximile : 021 - 4753411 / 4753412 / 47869462

Email:
  • registrasikepabeanan@customs.go.id
  • registrasikepabeanan@yahoo.com

TANPA BIAYA

Dalam rangka meningkatkan ketertiban pengurusan Registrasi Kepabeanan, dengan ini diberitahukan kepada para Pengguna Jasa hal-hal sebagai berikut :
  1. Untuk memudahkan proses pelaksanaannya, pengurusan Registrasi Kepabeanan agar dilakukan sendiri tanpa melalui perantara pihak ketiga / calo.
  2. Pada seluruh proses Registrasi Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak memungut biaya apapun.

SISTEM REGISTRASI

Akses SISTEM REGISTRASI melalui link-link berikut ini:

Registrasi LamaSudah TerdaftarBelum Terdaftar
Lihat Registrasi Lama
Sudah melakukan registrasi menggunakan aplikasi lama? Kami menyediakan browse status registrasi.

Untuk melihat status registrasi lama, klik di sini:
Registrasi Lama
Sudah punya user id?
Silahkan langsung sign in ke Portal User DJBC kemudian pilih aplikasi Registrasi Kepabeanan.

Untuk sign in, klik disini:
Sign In
Belum punya user id?
Jika Anda belum memiliki "user id" dan password, silahkan mendaftar di Portal Pengguna Jasa DJBC.

Untuk mendaftar user baru, klik disini:
Pendaftaran User Baru

PERTANYAAN UMUM

Berikut ini daftar pertanyaan yang sering diajukan pada saat proses registrasi kepabeanan. Anda dapat mengetahui hal apa saja yang pernah dialami oleh user lain beserta solusi atau jawaban atas permasalahan tersebut. Dan ini juga menjadi referensi bagi semua user untuk dapat dengan mudah melakukan proses registrasi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.


  1. Apakah untuk melakukan kegiatan ekspor impor, perusahaan wajib melakukan registrasi kepabeanan?

    Iya. Sesuai Pasal 6A ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan, orang (perorangan atau badan hukum) yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke DJBC untuk mendapat nomor identitas dalam rangka AKSES KEPABEANAN. Pelayanan Rregistrasi kepabeanan yang dilakukan DJBC saat ini meliputi pelayanan registrasi kepabeanan untuk importir, eksportir, PPJK, dan pengangkut.

  2. Benarkah bila belum punya NIK, pengguna jasa boleh melakukan transaksi impor sebanyak 1x tanpa NIK?

    • Benar, berdasarkan Perdirjen nomor P-21/BC/2011, untuk importir yang belum mendapatkan NIK, terdapat ketentuan bahwa importir tersebut dapat dilayani 1 (satu) kali Pemberitahuan Pabean Impor dengan persyaratan sebagai berikut:
      1. Telah mengajukan permohonan registrasi kepabeanan dan telah mendapatkan TTP-RK;
      2. Telah mengajukan permohonan dan telah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pabean.
    • Sementara itu, untuk eksportir dan Pengangkut yang belum memiliki NIK, pemenuhan kepabeanan dapat dilayani selama 14 hari terhitung sejak tanggal TTP- RK

  3. Jenis pengangkut yang bagaimanakah yang perlu melakukan registrasi kepabeanan?

    Pengangkut yang perlu melakukan registrasi kepabeanan adalah jenis pengangkut yang berkewajiban menyampaikan RKSP/manifest dan/atau menerbitkan Bill of Lading/Airway Bill. Untuk usaha pengangkutan yang hanya merupakan trucking/pengangkutan darat dan tidak menyampaikan manifest, maka tidak perlu mengajukan NIK

  4. Di manakah kami dapat mendapatkan contoh form isian data registrasi kepabeanan?

    Untuk mendapatkan contoh form isian data registrasi kepabeanan, pengguna jasa dapat mengunduh Lampiran I PER-21/BC/2011 pada pilihan menu dasar hukum pada menu Registrasi Kepabeanan di website DJBC.

  5. Apabila pengguna jasa melakukan registrasi untuk ekspor dan impor, apakah NIK nya akan berbeda-beda?

    Tidak, satu NIK dapat berlaku untuk semua jenis kegiatan tergantung pilihan jenis kegiatan pengguna jasa saat mengajukan permohonan NIK

  6. Mengapa kami kesulitan mengakses portal registrasi kepabeanan?

    Gunakan browser mozilla 3.6 untuk mengakses situs DJB. Jika telah menggunakan browser mozilla tetap mengalami kesulitan, coba lakukan koneksi pada jam-jam di luar jam sibuk

  7. Dokumen apakah yang dibutuhkan untuk mengajukan registrasi kepabeanan?

    Silakan download petunjuk pengisian formulir pada website DJBC, penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada petunjuk pengisian tersebut

PERMASALAHAN APLIKASI DAN USER ID

  1. Bagaimanakah prosedur untuk melakukan pendaftaran registrasi kepabeananan baru secara online?

    Silakan download petunjuk pengisian formulir pada website DJBC, penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada petunjuk pengisian tersebut

  2. Apabila sudah punya SRP apakah harus membuat user id juga?

    Ya. Pengguna jasa yang telah mendapatkan SRP tetap harus mengajukan permohonan registrasi kepabeanan dengan langkah sebagaimana perusahaan yang belum mendapatkan NIK.

  3. PIC itu harus diisikan dengan siapa?

    Isikan dengan nama orang yang ditugaskan oleh perusahaan untuk melakukan pengajuan permohonan registrasi kepabeanan.

  4. Apakah yang harus dilakukan bila pengguna jasa salah mengisikan data 9 digit awal NPWP saat melakukan pendaftaran user?

    Lakukan pendaftaran user id baru dengan menggunakan NPWP yang benar

  5. Apakah yang harus dilakukan bila pengguna jasa salah mengisikan data 6 digit terakhir NPWP saat melakukan pendaftaran user registrasi kepabeanan?

    Ajukan surat permohonan perubahan data user kepada Subdit registrasi kepabeanan secara langsung atau melalui email ke alamat email registrasikepabeanan@customs.go.id

  6. Pada saat pendaftaran user baru, mengapa proses pendaftaran gagal dan muncul respon "identitas sudah pernah didaftarkan"?

    Kirimkan email yang disertai nama perusahaan dan nomor NPWP atau hubungi no pelayanan kami pada 021 - 47869435 atau 021- 47869503 untuk dilakukan penelusuran.

  7. Pada saat pendaftaran user baru, mengapa proses pendaftaran gagal dan muncul respon "alamat email sudah pernah digunakan"?

    Gunakan alamat email perusahaan yang belum pernah didaftarkan.

  8. Setelah membuat user id, selanjutnya apa yang harus dilakukan?

    1. Lakukan aktivasi user dengan mengklik link aktivasi yang dikirim via email ke alamat email pendaftaran.
    2. Isikan Pertanyaan dan Jawaban pada kolom yang tersedia. Jangan lupa SIMPAN kombinasi pertanyaan dan jawaban yang dibuat tersebut karena akan digunakan bila pengguna jasa melakukan recovery password pada masa yang akan datang.
    3. Setelah berhasil, pengguna jasa dapat melakukan sign in dan melakukan registrasi kepabeanan secara online.
  9. Pengguna jasa tidak kunjung mendapatkan kode aktivasi

    1. Periksa apakah link kode aktivasi masuk ke folder Spam atau Junk;
    2. Coba buka filter email, tambahkan alamat email registrasi kepabeanan ke daftar kontak email, lalu lakukan request kode aktivasi;
    3. Apabila masih belum berhasil, sebaiknya ajukan surat permohonan pergantian alamat email.

  10. Bagaimanakah prosedur untuk mengganti alamat email?

    1. Untuk prosedur penggantian email, silakan ajukan surat resmi pengajuan penggantian alamat email, lengkap dengan kepala surat dan di tanda tangani Direktur perusahaan. Surat tersebut ditujukan kepada:
      • Kepala Sub Direktorat Registrasi Kepabeanan
        Gedung B Lantai I
        Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
        Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass)
        Rawamangun Jakarta Timur, Jakarta
    2. Surat tersebut harap dilengkapi dengan dokumen yang mendukung legalitas penanda tangan surat, berupa KTP ataupun API yang terdapat contoh tanda tangan direktur tersebut.
    3. Untuk pengguna jasa yang berdomisili di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, silakan datang langsung ke frontdesk pelayanan registrasi kepabeanan di Gedung B lantai 1 dengan membawa tanda pengenal perusahaan atau surat kuasa dari direktur apabila yang datang adalah perwakilan perusahaan .Untuk pengguna jasa yang domisilinya jauh dapat mengajukan permohonan melalui email dengan format surat scan atau melalui fax.

  11. Bagaimana cara melakukan update password yang expired?

    Pada tanggal habisnya masa berlaku password, saat pengguna jasa melakukan sign ini, sistem akan secara otomatis menampilkan permintaan untuk memperbarui password. Isikan password lama dan password baru kemudian klik submit.

  12. Mengapa update password susah sekali dilakukan?

    1. Kemungkinan disebabkan oleh koneksi internet perusahaan yang lambat;
    2. Pastikan pengetikan password dilakuian dengan benar, seperti kombinasi huruf besar dan kecil;
    3. Solusinya, silakan refresh dulu komputer dan coba lagi update password sampai 3-4 kali berturut -turut, seharusnya update password akan berhasil dilakukan.

  13. Bagaimana cara rescovery password bila saya lupa kombinasi pertanyaan dan jawaban yang diisikan saat melakukan aktivasi user?

    1. Silakan ajukan surat resmi pengajuan recovery password, lengkap dengan kepala surat dan di tanda tangani pimpinan perusahaan. Surat tersebut ditujukan kepada:
      • Kepala Sub Direktorat Registrasi Kepabeanan
        Gedung B Lantai I
        Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
        Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass)
        Rawamangun Jakarta Timur, Jakarta
    2. Surat tersebut harap dilengkapi dengan dokumen yang mendukung legalitas penanda tangan surat, berupa KTP ataupun API.
    3. Untuk pengguna jasa yang berdomisili di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, silakan datang langsung ke frontdesk pelayanan registrasi kepabeanan di Gedung B lantai 1 dengan membawa tanda pengenal perusahaan dan surat kuasa dari direktur bila yang datang adalah perwakilan perusahaan . Untuk pengguna jasa yang domisilinya jauh dapat mengajukan permohonan melalui email dengan format surat scan atau melalui fax.

  14. Apakah yang harus dilakukan bila pengguna jasa bila pengguna jasa lupa password atau user id?

    1. Untuk mengetahui user id dan password, lakukan request kode aktivasi secara online melalui website bea cukai www.beacukai.go.id;
    2. Pilih menu portal pengguna jasa dan selanjutnya pilih menu Request kode aktivasi, masukkan alamat email yang dulu digunakan untuk pendaftaran user id.
    3. Pengguna jasa akan mendapatkan pemberitahuan user id dan pasword yang dikirimkan ke alamat email tersebut.

  15. Sudah melakukan aktivasi user tapi mengapa tidak bisa sign in?

    Terdapat beberapa kemungkinan:
    1. Periksa kotak masuk email pendaftaran, pastikan telah terdapat email link aktivasi dari DJBC;
    2. Ulangi proses aktivasi, klik link kode aktivasi, isikan pertanyaan dan jawaban, klik tombol submit dan pastikan sudah terdapat respon: "user id anda sudah diaktivkan, silakan log in"
    3. Pastikan pengguna jasa tidak salah memasukkan keycode. Kami sarankan, sebaiknya user name dan password yang dikirim ke email dicopy paste ke kolom sign in agar penulisannya tidak salah.

Referensi

  1. http://www.beacukai.go.id/?page=apps/registrasi-kepabeanan.html
  2. http://www.beacukai.go.id/index.html?page=apps/registrasi-kepabeanan/faq-registrasi.html
  3. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu Registrasi Importir, klik disini:
    http://bcukai.blogspot.com/p/registrasi-importir.html
  4. Berhubung masih ada info Frequently Asked Questions (FAQ) yang belum ditampilkan, sedangkan artikel ini sudah terlalu panjang, maka FAQ berikutnya tentang Registrasi Importir akan dilanjutkan disini:

Minggu, 13 Juli 2014

Prosedur Penyelesaian Barang Kiriman Pos di Bea Cukai

Penanganan oleh Pejabat Bea dan Cukai

mekanisme penanganan barang kiriman pos
Mekanisme penyelesaian barang kiriman pos yang terkena bea masuk.
  1. Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang (official assessment);

  2. Pemeriksaan fisik dilakukan secara selektif dan disaksikan oleh Petugas PJT guna:
    • menetapkan klasifikasi dan nilai pabean atas barang kiriman;
    • memastikan apakah terhadap barang kiriman terkena ketentuan perijinan dari instansi teknis terkait, seperti:
      1. Produk makanan, minuman, obat-obatan harus memperoleh persetujuan dari BPOM; dalam hal kiriman adalah untuk tujuan penelitian termasuk uji klinik, pengembangan produk, sampel registrasi, bantuan/hibah/donasi, tujuan pameran dan penggunaan sendiri/pribadi, dapat melalui mekanisme jalur khusus yakni dengan mengajukan Ijin SAS (Special Access Scheme) ke BPOM;
      2. Produk Kosmetika harus memperoleh persetujuan dari BPOM berupa SKI (Surat Keterangan Impor);
      3. Impor Kiriman Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
      4. Impor Kiriman Pakaian jadi hanya diperbolehkan maksimal 10 (sepuluh) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
      5. Impor Kiriman Produk Elektronik hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
      6. Produk hewan, tumbuhan dan ikan harus memperoleh ijin pemasukan dari Badan Karantina;
      7. Produk senjata api, air softgun dan peralatan sejenis harus mendapatkan ijin dari Kepolisian;

  3. Untuk memastikan apakah barang impor terkena ketentuan larangan dan pembatasan (perijinan), dapat dilihat di http://eservice.insw.go.id/ menu “Lartas Information”, adapun untuk Pengecualian Lartas Barang Kiriman dapat dilihat “Aturan Pengecualian Lartas Barang Kiriman” di Peraturan ;

  4. Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif (pembebanan bea masuk) dan nilai pabean serta menghitung BM dan PDRI yang wajib dilunasi atas barang kiriman;

  5. Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk tertinggi jika barang lebih dari 3 jenis;

  6. Dalam rangka penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta informasi (Notifikasi) bukti pendukung transaksi jual beli yang obyektif dan terukur kepada Penerima Barang melalui PJT, sebagai data pendukung untuk penetapan nilai barang, yaitu bukti bayar;

  7. Pemberitahuan barang kiriman diajukan oleh PJT dengan dokumen PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus);

  8. Pembayaran BM dan PDRI ke Kas Negara oleh PJT dilakukan melalui Bank Devisa Persepsi dengan menggunakan SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan persetujuan pengeluaran barang (SPPB).

    Penyelesaian Barang Kiriman Pos
    • Pengeluaran barang kiriman hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan penerbitan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) setelah dipenuhi kewajiban pabean, yaitu:
      1. PJT memberitahukan secara tertulis dengan dokumen PIBK;
      2. Penerima Barang telah melengkapi Perijinan dari Instansi Teknis Terkait dan menyerahkan kepada PJT.
    • BM dan PDRI atas barang kiriman yang telah dibayar oleh PJT dianggap telah disetujui;
    • Pemeriksaan barang kiriman oleh Pejabat Bea dan Cukai bersifat final (tidak dapat diajukan keberatan).
    • Barang kiriman yang telah berstatus SPPB akan dikirimkan oleh PJT terkait ke Penerima Barang;
    • Terhadap barang kiriman yang tidak bisa diterbitkan perijinannya oleh Instansi Terkait, Penerima Barang dapat mengirim kembali ke negara pengirim (RTO/Return To Origin/Re-ekspor) dengan mengajukan permohonan ke Kepala Kantor dan berkoordinasi dengan PJT terkait;
    • Barang kiriman yang tidak diselesaikan oleh Penerima Barang lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya akan dianggap sebagai barang yang tidak dikuasai (BCF 1.5) dan dialihkan ke Gudang TPP (Gudang Pabean)
Peraturan Terkait:
Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.04/2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman.

Penyelesaian Impor Barang Kiriman Pos

Penyelesaian Impor Barang Kiriman Pos

Sebelum membaca lebih lanjut untuk memahami cara penyelesaian impor barang kiriman pos, ada baiknya membaca terlebih dahulu peraturan terkait dengan barang kiriman pos, yakni di Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.04/2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman.
  1. Apakah Barang Kiriman itu?
    Barang Kiriman adalah barang impor yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri.

  2. Apakah perusahaan jasa titipan itu?
    Perusahaan Jasa Titipan (PJT) adalah perusahaan yang memperoleh izin usaha jasa titipan dari instansi terkait serta memperoleh persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari kepala kantor pabean.

  3. Saya mendapat paket kiriman dari teman saya di luar ngeri, apakah saya wajib membayar bea masuk atas barang kiriman tersebut?
    • Barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 50,00 (lima puluh US Dollar) untuk setiap orang per kiriman, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor;
    • Dalam hal nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, maka barang kiriman dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

  4. Bagaimana tatacara pengeluaran barang kiriman melalui pos atau perusahaan jasa titipan?
    • Atas barang kiriman pos wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dikantor Pabean dan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai;
    • Impor barang kiriman dilakukan melalui pos atau PJT dan dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai;
    • Pemeriksaan fisik barang disaksikan oleh petugas pos atau petugas PJT;
    • Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos dan PJT;
    • Barang kiriman melalui pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya diserahkan kepada penerima barang kiriman melalui pos setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilunasi;

  5. Bagaimana prosedur pengiriman barang untuk perorangan?
    Prosedur pengiriman barang impor untuk perorangan dapat dilakukan melalui Pos atau Perusahaan Jasa Titipan (PJT). Ketentuan mengenai impor barang kiriman diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.04/2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman. Tata caranya dapat dilihat pada nomor 4.

  6. Bagaimana penetapan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang kiriman melalui pos?
    Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.04/2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman berlaku ketentuan:
    • Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos dan PJT;
    • Penetapan tarif didasarkan pada tarif bea masuk dari jenis barang yang bersangkutan, apabila barang impor lebih dari 3 jenis barang, pejabat bea dan cukai menetapkan hanya satu tarif bea masuk berdasarkan tarif barang tertinggi.
    • Barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 50,00 (lima puluh US Dollar) untuk setiap orang per kiriman, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor;
    • Dalam hal nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, maka barang kiriman dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

  7. Dapatkah secara rinci dipaparkan perihal barang kiriman?
    Secara rinci perihal BARANG KIRIMAN ATAU PAKET YANG DIKIRIM MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN (Courier Service) adalah sbb:

    Barang Kiriman > 100 kg dikenakan ketentuan umum di bidang impor (impor umum) dan penyelesaiannya dilakukan dengan dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang)

    Sifat Pemeriksaan: OFFICIAL ASSESTMENT (Pemeriksaan oleh Pejabat Bea dan Cukai)

    Fasilitas dan Ketentuan Perpajakan
    • Barang Kiriman yang nilainya kurang dari FOB USD 50,- (lima puluh dolar US) per orang per kiriman, dibebaskan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk (BM) dan Pungutan Dalam Rangka Impor (PDRI), sedangkan atas kelebihannya dipungut BM dan PDRI;
    • Barang kiriman sampel/hadiah/gift diperlakukan ketentuan kepabeanan, yakni ditetapkan nilai pabeannya oleh Petugas Bea dan Cukai berdasarkan data harga pembanding, jika data harga pembanding sama dengan atau lebih rendah dari FOB USD 50,- maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut tidak akan dikenakan BM dan PDRI, namun jika data harga pembanding lebih tinggi dari FOB USD 50,- maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut akan dikenakan BM dan PDRI;
    • Barang impor yang dikategorikan sebagai barang mewah (seperti tas branded, berlian dll) berdasarkan peraturan di bidang perpajakan, dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang kriteria dan besaran tarifnya telah ditentukan;
    • Tarif BM mengacu kepada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 (http://eservice.insw.go.id/ menu “HS Code Information”)
    • Tarif PPN Impor sebesar 10%
    • Tarif PPh Pasal 22 Impor :
      1. Memiliki API -> 2,5%
      2. Tidak Memiliki API -> 7,5%
      3. Tidak Memiliki NPWP -> 15%
    • Barang Kena Cukai (BKC) hanya diijinkan per alamat penerima barang, paling banyak:
      1. 40 batang sigaret; atau
      2. 10 batang cerutu; atau
      3. 40 gram hasil tembakau lainnya; dan
      4. 350 ml minuman mengandung etil alkohol;
      5. Terhadap kelebihannya akan dimusnahkan secara langsung.

    Contoh Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas Barang Kiriman Saudara A mendapat barang kiriman impor yang dikirim melalui sebuah PJT dengan harga barang sesuai invoice dan transfer payment sebesar USD 250, biaya pengangkutan udara sesuai Airwaybill (AWB) USD 100, Saudara A tidak memiliki API namun mempunyai NPWP. Kurs pajak yang berlaku pada saat pembayaran USD 1 = Rp 9.000, tarif BM = 10%, PPN 10%, PPh = 7.5%
    penyelesaian impor barang kiriman pos
    Contoh Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas Barang Kiriman.
    Klik untuk memperbesar
Lanjut ke halaman berikutnya: Penanganan Barang Kiriman Pos oleh Pejabat Bea dan Cukai

Senin, 23 Juni 2014

Penipuan Atas Nama Bea Cukai

Penipuan Bea Cukai

Akhir-akhir ini marak penipuan yang mengatasnamakan instansi Bea Cukai. Para penipu menggunakan trik membuat website palsu yang seolah-olah menjual barang Black Market (BM) yang diklaim harganya jadi lebih murah hingga jutaan rupiah karena tidak membayar pajak dan bea masuk. Kemudian setelah ada korban yang terjerat dan terlanjur mentransfer sejumlah uang ke rekening mereka, mereka akan menelfon lagi sang korbang dengan mengaku sebagai petugas bea dan cukai dan seolah-olah barang yang dipesan telah tiba dari luar negeri dan korban harus mentransfer lagi sejumlah uang agar barang tersebut bisa lolos dari bandara/pelabuhan. Sayangnya masih banyak orang yang tertipu dengan hal-hal seperti ini. Berikut ini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin bisa memperingatkan kita agar lebih berhati-hati karena banyak oknum yang selalu mengincar harta Anda dengan berbagai cara.

Berapa beda harga barang online dengan barang di toko asli?

apakah barang di toko online itu lebih murah ato lebih mahal ? tolong rincianya gan...
thanks..

Jawaban


Harga barang di toko online kemungkinan lebih murah, karena mereka tidak memerlukan sewa toko, sewa karyawan penjaga toko, biaya listrik air, uang sampah, dan sebagainya. Mereka hanya butuh koneksi internet dan sebuah komputer untuk menjalankan sebuah toko online kecil-kecilan.

Tetapi jangan tertipu, selisih harga di toko online tidak akan sampai berjuta-juta, seperti misalnya Blackberry yang harga baru yang sebenarnya 5 juta, di jual 3 juta di toko online, maka kemungkinan itu adalah penipuan (fraud). Jangan mudah tergiur dengan hal ini.
Jangan mudah percaya klaim barang Black Market (BM), karena barang Black Market hanya mengurangi harga 300rb-500rb karena mereka tidak membayar pajak dan bea masuk ketika dibawa ke Indonesia dengan cara diselundupkan, tetapi membeli barang BM juga sangat tidak disarankan karena:
  1. Dengan membeli barang Black Market, berarti Anda sudah ikut melanggar hukum.
  2. Kualitas barang BM tidak terjamin, bisa jadi adalah barang second hasil refurbish (dibuat seperti baru) dari luar negeri yang tidak bisa masuk ke Indonesia secara resmi sehingga terpaksa diselundupkan.
  3. Tidak ada garansi resmi dari barang BM karena tidak ada satupun distributor / importir pemegang merk yang berani memberikan garansi atas barang yang melanggar hukum, karena akan meresikokan perusahaan mereka dibekukan / didenda dalam jumlah besar.

Jadi tidak ada gunanya membeli barang BM.

Banyak masyarakat yang tertipu ketika terlanjur percaya dengan situs online palsu yang menjual barang-barang elektronik dimana diklaim barang tersebut adalah barang Black Market. Untuk diketahui, sebenarnya barang-barang tersebut tidak ada, dan tidak mereka miliki. Mereka hanya mengambil foto dari para penjual online di forum-forum seperti Kaskus dan TokoBagus misalnya, kemudian diposting ulang ke dalam sebuah blog gratisan dengan domain murah, dan dijual seolah-olah mereka adalah toko online yang asli.

Ketika ada orang yang terjebak tipuan mereka dan menjadi korban, maka para komplotan penipu ini akan kembali menghubungi korban melalui telepon dan mengaku sebagai petugas Bea dan Cukai di Bandara/Pelabuhan/Kantor Pos, dan mereka berusaha untuk meyakinkan korban bahwa barang yang mereka beli melalui toko online palsu itu sudah tiba di Indonesia. Namun agar barang tersebut bisa dikeluarkan dari pelabuhan/bandara/kantor pos, maka mereka meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang (lagi). Ini adalah trik/modus untuk melipatgandakan hasil penipuan mereka.

Jika korban mulai tidak percaya dan menolak untuk mentransfer lagi uang tambahan, mereka akan mengancam korban untuk didatangi oleh petugas Bea Cukai dan ditangkap dengan tuduhan menadah barang hasil selundupan.

Bagi para masyarakat, hendaknya lebih waspada lagi jika berbelanja secara online. Berikut ini adalah tips bagi Anda yang ingin berbelanja online:
  1. Jangan tergiur harga murah
    Sudah terbukti bahwa penipu menjaring korbannya melalui tawaran barang bagus tetapi berharga miring. Karena ini yang banyak dicari pembeli. Jangan mudah tertipu karena hal ini.
  2. Teliti sebelum membeli
    Bandingkan dengan toko online yang lain, apakah harga tersebut wajar? Cek di google search tentang latar belakang toko online tersebut. Jika tidak ada referensi sama sekali di situs lainnya, hindari berbelanja di toko tersebut
  3. Jangan percaya testimonial di situs mereka,
    Testimonial yang berkesan di situs mereka sendiri bisa dibuat oleh mereka sendiri dengan sangat mudah.
  4. Sebisa mungkin gunakan Rekening Bersama (RekBer)
    Walaupun terkesan ribet, tapi sejatinya inilah metode yang paling aman bertransaksi online. Jika bertransaksi dengan menggunakan RekBer, tawarkan RekBer dari situs lain, jangan RekBer yang juga ditawarkan mereka, karena itu sama saja.

Selasa, 17 Juni 2014

FAQ Bea Masuk dan Cukai

Frequently Asked Question (FAQ) Bea Cukai

Pada artikel ini akan dibahas tentang beberapa pertanyaan dari masyarakat awam yang belum memahami secara mendetail tentang Bea dan Cukai. Sebagian dari isi artikel ini diambil dari situs resmi Direktorat Bea dan Cukai yang beralamat di http://www.beacukai.go.id. Semoga bermanfaat!

Perbedaan ‘Bea’ dan ‘Cukai’

Banyak dari kita yang selama ini belum mengetahui secara mendalam tentang Bea dan Cukai. Mungkin hanya pernah mendengar beritanya di televisi atau membaca di surat kabar atau media massa online yang memberitakan tentang Bea Cukai. Namun tidak semua orang benar-benar memahami atau bisa membedakan mana barang yang terkena pungutan Bea Masuk / Bea Keluar, dan mana barang yang dikenakan pungutan Cukai. Berikut ini akan dijelaskan secara gamblang tentang perbedaan keduanya.

Seringkali orang awam kesulitan membedakan mana barang yang dikenakan Bea dan mana yang dikenakan Cukai, sehingga kita sering mendengar/membaca pertanyaan “untuk barang dari luar negeri dikenakan cukai berapa?”. Padahal cukai tidak dikenakan pada semua barang, hanya barang tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang Cukai, contoh Barang Kena Cukai yang umum diketahui adalah Minuman Beralkohol (Miras) atau Rokok. Bahkan para perokok banyak yang tidak sadar bahwa dengan membeli rokok mereka sebenarnya sedang membayar Cukai kepada negara. Pungutan cukai tersebut dibebankan langsung kepada konsumen dan pungutan cukainya sudah termasuk di dalam harga rokok. Hanya saja cukainya sudah dilunasi terlebih dahulu oleh produsen rokok (ibaratnya seperti ditalangi dulu pabrik rokok, kemudian pabrik rokok membebankan pembayaran cukai tersebut kepada konsumen dengan menambahkan pada harga jualnya, dan nanti dibayar oleh konsumen ketika konsumen rokok membeli produk tersebut). Tanda dari telah dilunasinya pungutan cukai atas rokok / minuman keras adalah dengan sebuah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan rokok / botol minuman keras tersebut. Anda yang pernah memperhatikan mungkin baru sadar, bahwa sebenarnya itu adalah bukti pelunasan pungutan cukai yang sebenarnya Anda bayarkan kepada Negara.

Kemudian untuk Bea Masuk. Bea Masuk pada dasarnya adalah pungutan untuk barang impor. Pengertian Bea Masuk sesuai dalam FAQ di situs resmi Bea Cukai adalah Bea Masuk adalah “pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor. Setiap barang dari luar negeri yang dikirim atau dibawa ke Indonesia wajib dikenakan bea masuk. Hanya saja kewajiban ini dapat diberikan pembebasan untuk nilai tertentu atau keringanan. Bahkan ada beberapa barang yang memang terhutang bea masuk, tetapi tarif bea masuknya adalah 0%, sehingga tetap tidak perlu membayar Bea. Contohnya adalah ketika Anda pulang dari luar negeri dan membawa barang-barang yang Anda dapatkan atau dibeli di luar negeri. Petugas Bea dan Cukai di Bandara atau Pelabuhan akan memeriksa barang-barang bawaan Anda dan menentukan apakah ada diantara barang Anda yang terkena pungutan Bea Masuk. Kalaupun ada, pemerintah memberikan pembebasan untuk barang-barang Anda sebesar USD 250,- untuk perorangan dan USD 1.000,- untuk satu keluarga. Itu artinya apabila Anda membeli barang dari luar negeri dan dibawa pada saat pulang melalui pelabuhan atau bandar udara, maka jika barang-barang tersebut nilainya dibawah USD 250,- jika Anda sendirian, atau dibawah USD 1.000,- jika Anda datang bersama anggota keluarga, maka Anda tidak perlu membayar Bea Masuk karena fasilitas pembebasan tersebut. Sedangkan jika nilainya di atas itu, maka Anda memiliki kewajiban untuk melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebelum membawa barang tersebut keluar dari Bandara atau Area Pelabuhan (memasuki wilayah Republik Indonesia). Sudah mempunyai gambaran sekarang?

Sedangkan untuk barang yang dikirim dari Luar Negeri ke Indonesia, juga berlaku hal yang sama (terhutang Bea Masuk dan ada fasilitas pembebasan Bea Masuknya juga). Perbedaannya hanyalah di angka pembebasannya saja. Jika untuk barang bawaan penumpang dari luar negeri diberikan pembebasan USD 250,- (perorangan) dan USD 1.000,- (keluarga), maka untuk paket kiriman dari luar negeri, yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk adalah yang nilainya tidak lebih dari USD 50,-. Apabila nilai barang kiriman tersebut diatas USD 50,-, maka sudah tentu Anda harus melunasi Bea Masuk dan Pajak sebelum menerima barang kiriman dari luar negeri itu. Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pos akan memeriksa setiap barang yang dikirim dari luar negeri, dan menentukan besaran Bea Masuk dan Pajak yang harus dibayar dengan melihat jenis barang dan dokumen transaksi yang dilampirkan.

Pungutan Bea Masuk adalah berbeda dengan Pungutan Pajak. Pajak yang terkait dengan impor barang biasanya disebut dengan PDRI yang merupakan singkatan dari Pajak Dalam Rangka Impor. Pajak-pajak ini dapat berupa PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPh (Pajak Penghasilan), dan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah).

Demikian penjelasan singkat tentang apa itu Bea Masuk dan Cukai. Semoga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang Bea Masuk dan Cukai bagi Anda.

Dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Pertanyaan: Apakah dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?
Jawaban: "Dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai."

Pengertian Impor
Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan impor?
Jawaban : "Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean."

Sabtu, 14 Juni 2014

Cara Menghitung Bea Masuk

Bea Masuk

Jika Anda mendapat kiriman dari luar negeri dan tidak tahu berapa biaya bea masuk dan pajak yang harus dibayarkan kepada negara untuk menerima paket atau barang kiriman tersebut, maka tidak perlu khawatir. Anda bisa menghitung sendiri Bea masuk dan pajaknya dengan mempelajari artikel ini.

Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor. Bea masuk dipungut oleh instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atau yang biasa disebut Bea Cukai selaku pengawas dari pemasukan barang ekspor dan impor.

Selain dari bea masuk, barang impor juga dikenakan pungutan pajak. Pungutan pajak ini lazim disebut PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor). Jenis-jenis pajak yang dikenakan dalam rangka impor antara lain:
  • PPN

    PPN adalah singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

    Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang_Undang No. 42 Tahun 2009.
  • PPh

    Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif.

    Khusus untuk PPh dalam rangka impor, maka tarif yang dikenakan adalah 7,5% untuk importir / badan yang belum memiliki izin berupa API (Angka Pengenal Importir), dan 2,5% bagi importir yang telah memiliki perizinan API. API adalah Angka Pengenal Importir yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan sebagai nomor identitas dari importir yang melakukan importasi di Indonesia.
  • PPnBM

    Adalah Pajak Pertamambahan Nilai yang dikenakan untuk barang impor yang dikatagorikan sebagai barang mewah. Contohnya adalah mobil dan perhiasan.

Cara Menghitung

Untuk Cara Menghitung Bea Masuk, maka Anda harus mengetahui terlebih dahulu, berapa persen tarif Bea Masuk untuk barang yang akan Anda impor.

Untuk mengetahui persentase tarif Bea Masuk, Anda wajib untuk mengetahui terlebih dahulu jenis barang yang Anda impor. Setelah anda mengetahui jenis barang yang akan Anda impor, maka Anda bisa mengetahui nomor HS Code dari barang tersebut.

HS Code adalah singkatan Harmonized System Code, merupakan sebuah buku tarif kodefikasi semua jenis barang yang telah disepakati oleh seluruh negara-negara di dunia yang tergabung di dalam WTO (World Trade Organization). Di Indonesia, HS Code ini diterbitkan dalam sebuah buku yang disebutkan BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia).

Berapa Tax Bea Cukai Fedex

Question: Tax dari Fedex?

Berapa tax, bea cukai yang akan saya dapatkan jika saya membeli barang online dari USA seharga US $55?
Jika barang saya di label dengan 'gift' dan 'undervalue' apa tax dan bea cukai akan lebih sedikit?
Saya sudah pernah menggunakan Fedex dulu dan mendapatkan tax yang sangat besar. Tapi memang barang yang dulu saya pesan tidak di label dengan 'gift' atau 'undervalue'.

Answer:


Tarif Bea Masuk untuk masing-masing barang berbeda-beda, ada yang 5%, 10%, 15%, tergantung dari jenis barangnya.

Tiap-tiap jenis barang memiliki kode pos tarif yang berbeda-beda, yang dinamakan dengan HS Code. HS Code adalah singkatan dari Harmonized System Code, yaitu sebuah buku tarif kodefikasi barang yang telah disepakati oleh negara-negara di seluruh dunia yang tergabung di dalam WCO (World Customs Organization). Contohnya seperti ini:
  • Nama barang: Headphone
  • Pos Tarif: 8518.30.10.00
  • Bea Masuk: 5 %
  • Pajak Pertambahan Nilai: 10 %
  • PPh: 7,5%
  • PPnBM: 0%
  • Cukai: 0%
Jadi jelaskan terlebih dahulu apa jenis barang yang Anda maksud?
Untuk mencari tahu pos tarif dan berapa persen tarif Bea Masuk dan Pajaknya Anda bisa langsung menuju situs Indonesia National Single Window (INSW) atau klik disini: http://eservice.insw.go.id/index.cgi?page=hs-code-information.html

Untuk cara atau rumus dalam menghitung jumlah Bea Masuk dan Pajak yang harus dibayar klik disini: http://bcukai.blogspot.com/2011/04/cara-perhitungan-bea-masuk-dan-pajak-di.html

Penggunaan label "Gift" ataupun "Undervalue" pada barang kiriman tidak akan membuat Bea Masuk dan Pajak menjadi lebih sedikit, karena barang berupa hibah ataupun gift / sample tetap harus diberitahukan nilainya ke dalam pemberitahuan pabean.

Dan kabar baiknya untuk Anda, jika nilai barang yang Anda beli hanya seharga US $ 55,- (dibuktikan dengan kwitansi / invoice), maka untuk nilai FOB USD 50 pertama akan dibebaskan dari pengenaan Bea Masuk dan Pajak. Untuk mengetahui tentang Barang Kiriman atau Paket dan jumlah yang dibebaskan dari Bea Masuk dan Pajak, keterangan selengkapnya tentang pembebasannya baca disini:
http://bcukai.blogspot.com/2014/06/barang-kiriman-paket-bea-cukai.html

Rabu, 11 Juni 2014

Barang Kiriman Paket Bea Cukai

Dapat Barang Kiriman dan Paket Dari Luar Negeri?

Mungkin banyak dari Anda yang mendapatkan barang kiriman atau paket dari luar negeri baik melalui jasa pengiriman Kantor Pos maupun melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT), namun masih kebingungan untuk mendapatkan informasi tentang jelas mengenai pengenaan tarif bea masuk dan pajak yang harus dibayar. Untuk itu sebaiknya Anda terlebih dahulu memahami hal sebagai berikut:

Barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak FOB (Freight On Board) USD 50,00 (lima puluh US Dollar) untuk setiap orang per kiriman, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Freight on Board ini adalah nilai dari barang kiriman tersebut yang belum termasuk nilai asuransi (insurance) dan ongkos kirim (freight). Jadi apabila nilai barang kiriman Anda harganya dibawah FOB USD 50,00 (dan belum termasuk asuransi serta ongkos kirim), maka Anda akan diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas barang kiriman / paket tersebut.

Ketentuan

Ketentuan Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor
  • Barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 50,00 (lima puluh US Dollar) untuk setiap orang per kiriman, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor;
  • Dalam hal pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, maka barang kiriman dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

Tata Cara

Tatacara Pengeluaran Barang Kiriman POS dan PJT
  • Atas barang kiriman pos wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dikantor Pabean dan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai;
  • Impor barang kiriman dilakukan melalui pos atau PJT dan dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai;
  • Pemeriksaan fisik barang disaksikan oleh petugas pos atau petugas PJT;
  • Barang kiriman melalui pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya diserahkan kepada penerima barang kiriman melalui pos setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilunas;
  • Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos dan PJT;
  • Penetapan tarif didasarkan pada tarif bea masuk dari jenis barang yang bersangkutan, apabila barang impor lebih dari 3 jenis barang, pejabat bea dan cukai menetapkan hanya satu tarif bea masuk berdasarkan tarif barang tertinggi.
Sumber: Official Website Bea DJBC > FAQ > Kiriman dan Paket

Pengumuman Perdirjen BC Nomor PER-09/BC/2014

PENGUMUMAN

(klik disini untuk melihat pengumuman di situs resmi Bea dan Cukai)

Penerbitan Perdirjen BC Nomor PER-09/BC/2014 terkait Pedoman IT Inventory TPB dan KITE serta Kerahasiaan Informasi terhadap Akses IT Inventory oleh DJBC.

Kepada:
  1. Perusahaan Penerima Fasilitas TPB
  2. Perusahaan Penerima Fasilitas KITE
Sehubungan dengan kewajiban pendayagunaan IT Inventory oleh perusahaan penerima fasilitas TPB dan KITE, telah diterbitkan Perdirjen BC Nomor PER-09/BC/2014 tentang Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer Pada Perusahaan Pengguna Fasilitas Pembebasan, Pengembalian, Dan Tempat Penimbunan Berikat, Serta Kerahasiaan Data Dan/Atau Informasi Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

PER-09/BC/2014 memuat ketentuan mengenai:
  • Pedoman IT Inventory pada perusahaan penerima fasilitas TPB dan KITE, yang memberikan petunjuk teknis bagi:
  • Pejabat dan pegawai DJBC, dalam melakukan asistensi, pengujian, dan penilaian terhadap IT Inventory, sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengawasan dengan lebih proporsional; dan
  • Perusahaan penerima fasilitas TPB dan KITE, dalam merancang atau menyesuaikan IT Inventory yang dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria yang dipersyaratkan.
  • Perahasiaan data dan/atau informasi terkait akses IT Inventory oleh DJBC

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-09/BC/2014

TENTANG

PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER PADA PERUSAHAAN PENGGUNA FASILITAS PEMBEBASAN, PENGEMBALIAN, DAN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT, SERTA KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Selengkapnya unduh disini: [PER-09/BC/2014]

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Tentang MSDS (Material Safety Data Sheet)

Apa itu MSDS?

MSDS atau Material Safety Data Sheet adalah sebuah dokumen yang berisi informasi penting tentang produk bahan kimia atau barang berbahaya. Dokumen tersebut berisi informasi tentang identitas bahan dan produsen bahan tersebut, bahaya yang ditimbulkan, kandungan atau komposisi bahannya, cara penanganan dan keselamatan, cara pengangkutan, sampai cara pembuangan limbahnya.

Beberapa barang kimia memiliki sifat yang berbahaya seperti:
  • Beracun (Toxic)
  • Mudah Terbakar (Flammable)
  • Mudah Meledak (Explosive)
  • dan sifat berbahaya lainnya.
Terlebih dengan bahaya barang kimia yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kanker, penyakit paru-paru, dan gangguan reproduksi. Untuk itu perlu adanya sebuah dokumen yang dapat menerangkan informasi detil tentang barang kimia tersebut, sehingga dapat diminamlisir dampak yang akan terjadi. Informasi penting yang sangat dibutuhkan tersebut ada dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan nama MSDS.

MSDS dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB). MSDS sangat penting dibaca oleh orang-orang yang akan berkecimpung dengan penanganan barang kimia dan barang berbahaya. Informasi yang ada di dalam MSDS tersebut wajib diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam proses pembuatan, penyimpanan, pengangkutan, pemakaian, sampai dengan pembuangan limbahnya. Untuk itu perusahaan yang memproduksi bahan kimia tersebut wajib menyediakan MSDS dalam setiap barang yang diproduksinya. MSDS juga wajib disertakan dalam setiap kemasan barang kimia tersebut.

Format MSDS sudah diatur dalam peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia, namun secara global informasi yang terdapat dalam MSDS adalah sebagai berikut:
  1. Identitas bahan dan perusahaan;
  2. Identifikasi bahaya;
  3. Komposisi bahan;
  4. Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan;
  5. Tindakan penanggulangan kebakaran;
  6. Tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran;
  7. Penyimpanan dan penanganan bahan;
  8. Pengendalian pemaparan dan perlindungan diri;
  9. Sifat-sifat fisika dan bahan kimia;
  10. Reaktifitas dan Stabilitas;
  11. Informasi toksikologi;
  12. Informasi ekologi;
  13. Pembuangan limbah;
  14. Informasi pengangkutan;
  15. Peraturan perundang-undangan;
  16. Informasi lainnya

Pentingnya MSDS Bagi Pegawai Bea Cukai

Bagi Pegawai Bea dan Cukai serta para pemilik barang kimia dan barang berbahaya (baik importir maupun eksportir), MSDS ini wajib untuk dipahami sebelum melaksanakan pemeriksaan fisik barang. Importir dan Eksportir wajib menyerahkan MSDS tersebut kepada pegawai Bea Cukai yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan fisik barang.

Setelah importir, eksportir, dan pegawai Bea Cukai yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan fisik barang mempelajari dokumen MSDS atas barang yang akan dilakukan pemeriksaan fisik, maka mereka harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik alat yang akan digunakan untuk pengambilan sample sampai dengan perlengkapan yang wajib digunakan.

Keselamatan Anda adalah hal yang paling penting dalam bertugas, untuk itu gunakan selalu Alat Pelindung Diri (APD) ketika kita sedang melakukan kontak dengan barang kimia dan barang berbahaya. Jangan lupa gunakan selalu jaket, masker, sarung tangan, kacamata, dan peralatan standar keselamatan yang lainya.

**Sebagaimana dikutip dari Warta Bea Cukai | Edisi 473 | April 2014 halaman 80.

Jumat, 30 Mei 2014

Serba-Serbi Tentang Mekanisme Impor dan Peraturan Bea Cukai

IMPOR

Sebelum Anda membaca lebih lanjut tentang Impor, ada baiknya Anda memahami terlebih dahulu Tata Laksana di Bidang Impor sebagai referensi utama dalam mempelajari tentang Impor yang terkait Bea Cukai.

Dasar Hukum atau Peraturan yang digunakan dalam mekanisme Impor di Indonesia antara lain:
  1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006;
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003;
  3. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P-42/BC/2008.


Kepabeanan

Pengertian dari Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Jadi kepabeanan adalah segala sesuatu yang mencakup ekspor-impor beserta dengan pungutan yang dilakukan terhadap ekspor maupun impor.

Impor

Pengertian dari impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean. Orang yang memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean disebut importir.

Daerah Pabean

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Dalam hal ini berarti seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga ke batas laut terluar.

Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai BARANG IMPOR dan terutang Bea Masuk. Jadi apabila Anda mengirim / membawa barang dari luar negeri ke Indonesia, maka barang tersebut sudah dapat disebut sebagai barang impor, dan atas barang tersebut terhutang Bea Masuk yang wajib dibayar melalui mekanisme yang sudah ditentukan.

Agar tidak terjadi kerancuan, barang bawaan penumpang (barang yang Anda bawa ketika bepergian dari luar negeri atau ke luar negeri) seperti pakaian Anda sehari-hari (bukan barang baru), tidak terkena Bea Masuk

Barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas.

Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor serta Pembebasan Cukai diberikan terhadap:
  • Barang pribadi penumpang yang nilai pabeannya tidak melebihi FOB USD 250.00 untuk setiap orang atau FOB USD 1.000.00 untuk setiap keluarga. FOB adalah singkatan dari Freight on Board yang artinya belum termasuk ongkos kirim (freight) dan biaya asuransi (insurance) atas barang tersebut. Jadi misalnya apabila Anda datang dari luar negeri dengan membawa sejumlah barang baru (contohnya elektronik atau oleh-oleh yang Anda beli dari luar negeri), maka untuk semua barang bawaan Anda yang bernilai dibawah FOB US 250,00 tidak dikenakan Bea Masuk. Apabila Anda datang bersama keluarga Anda, total seluruh barang bawaan Anda sekeluarga yang bernilai FOB USD 1.000,00 dibebaskan dari Bea Masuk.

  • Barang pribadi penumpang dewasa yang merupakan barang kena cukai paling banyak 200 batang sigaret, 25 batang cerutu atau 100 gram tembakau iris dan 1 liter minuman mengandung etil alkohol. Pengertian dari peraturan ini adalah bukan dibebaskan dari pengenaan Bea Masuk atasu rokok atau minuman yang Anda bawa dari luar negeri, tetapi merupakan jumlah maksimal yang diizinkan untuk dibawa masuk ke Indonesia oleh orang pribadi, apabila jumlah rokok atau minuman yang Anda bawa melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, maka wajib untuk dimusnahkan dibawah pengawasan petugas Bea dan Cukai.

  • Barang awak sarana pengangkut yang nilai pabeannya tidak melebihi FOB USD 50.00 untuk setiap kedatangan. Awak sarana pengangkut ini maksudnya kru kapal (Anak Buah Kapal / Mualim Kapal / Nahkoda) / kru pesawat (Pilot / Co-Pilot / Pramugari-Pramugara).

  • Barang awak sarana pengangkut yang merupakan barang kena cukai dengan jumlah paling banyak 40 batang sigaret, 10 batang cerutu atau 40 gram tembakau iris dan 350 mililiter minuman mengandung etil alkohol. Keterangannya sama seperti diatas, awak sarana pengangkut yang dimaksud adalah kru kapal (Anak Buah Kapal / Mualim Kapal / Nahkoda) / kru pesawat (Pilot / Co-Pilot / Pramugari-Pramugara).

Kawasan Pabean

adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di di pelabuhan laut,Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Impor untuk di pakai:
  • Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
  • Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

Syarat Pengeluaran barang Impor untuk dipakai setelah diserahkan:

  • Pemberitahuan Pabean dan dilunasi Bea Masuk dan PDRI;
  • Pemberitahuan pabean dan Jaminan; atau
  • Dokumen pelengkap pabean dan jaminan.

Penjaluran

  • JALUR MERAH, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik, dan dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
  • JALUR HIJAU, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
  • JALUR KUNING, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB;
  • JALUR MITA Non-Prioritas;
  • JALUR MITA Prioritas.

Kriteria jalur Merah:
  • Importir baru;
  • Importir yang termasuk dalam kategori risiko tinggi (high risk importir);
  • Barang impor sementara;
  • Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II;
  • Barang re-impor;
  • Terkena pemeriksaan acak;
  • Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  • Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang berisiko tinggi.

Kriteria jalur Hijau :

Importir dan importasi yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam kriteria jalur merah

Kriteria jalur Prioritas :

Importir yang ditetapkan sebagai Importir Jalur Prioritas

Pemeriksaan Pabean :
  • Jalur Merah dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang;
  • Jalur Hijau hanya dilakukan penelitian dokumen;
  • Jalur Prioritas tidak dilakukan Pemeriksaan Pabean sebagaimana yang dilakukan terhadap jalur merah atau hijau.

Pemeriksaan Fisik :

  • Pemeriksaan Biasa
  • P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor
  • Pemeriksaan dengan alat Hi-co scan X-ray
  • KEP 97/BC/2003
  • Penegasan DJBC (terlampir)
  • Pemeriksaan di lapangan/gudang importir
  • P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor

Pemeriksaan Fisik Barang

Terdapat 4 (empat) tingkatan pemeriksaan fisik :
  1. Mendalam – barang diperiksa 100%
  2. Sedang – barang diperiksa 30 %
  3. Rendah – barang diperiksa 10%
  4. Sangat rendah – barang diperiksa di gudang importir (importir jalur prioritas)
Pemeriksaan fisik dilakukan dengan memeriksa barang secara merata sesuai dengan persentase pemeriksaan yang telah ditetapkan terhadap keseluruhan barang.

Pembayaran

Pembayaran Biasa :
  • Semua pembayaran dilakukan di Bank Devisa Persepsi;
  • Pembayaran di Bea dan Cukai hanya diperbolehkan dalam hal tidak terdapat Bank Devisa Persepsi;
  • Untuk barang impor awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang penumpang.

Pemberitahuan Pabean

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB), dibuat dengan MODUL IMPORTIR/PPJK
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN :
  • Invoice,
  • Packing List,
  • Bill of Lading/ Airway bill,
  • Polis asuransi (insurance),
  • Bukti Bayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (Surat Setoran Pajak, Cukai, dan Pabean / SSPCP),
  • Surat Kuasa, Jika Pemberitahu menggunakan jasa Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan / PPJK.

Perijinan / Tata Niaga

Jenis
  • Melekat kepada subjek (importir), misalnya NPIK
  • Melekat kepada objek (barang) misalnya ijin ML (makanan luar) dari BPOM
Prinsip umum: Perijinan harus ada pada saat importir mengajukan PIB

Untuk Jalur Prioritas, karena tidak dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik didepan, maka ijin dianggap telah dipenuhi.

Pranala luar:

TAHAPAN PENERAPAN APLIKASI REGISTRASI KEPABEANAN TERKAIT PMK-59/PMK.04/2014

Pemberitahuan Kepada Seluruh Pengguna Jasa di Bidang Kepabeanan di Tempat. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor-59/PMK.04/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Registrasi Kepabeanan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI
JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA – 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA – 10002
TELEPON (021) 4890308 FAKSIMILI (021) 4753411 SITUS www.beacukai.go.id



Kepada Seluruh Pengguna Jasa di Bidang Kepabeanan

di Tempat

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Registrasi Kepabeanan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 tentang Registrasi Kepabeanan berlaku pada tanggal 01 Juni 2014.
  2. Perubahan yang mendasar pada peraturan tersebut meliputi:
    a. Perubahan jangka waktu pelayanan, dari 14 hari kerja menjadi 5 hari kerja.
    b. Perubahan format pemberitahuan NIK, dari lembar NIK menjadi SP-NIK (Surat Pemberitahuan NIK).
    c. Perubahan penyampaian dokumen, dari sebelumnya dilakukan melalui penyerahan langsung, fax, e-mail, dan jasa pengiriman menjadi sepenuhnya diunggah melalui Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
  3. Mengingat Aplikasi Registrasi Kepabeanan yang baru sepenuhnya menggunakan jaringan online, untuk menjamin kelancaran penerapan peraturan baru, maka disusun masa transisi sebagai berikut:

    a. Tahap 1 selama 3 bulan (Juni, Juli dan Agustus 2014):

    - Pengguna jasa mengajukan permohonan registrasi kepabeanan dengan menggunakan aplikasi lama.
    - Penyampaian dokumen dilakukan melalui e-mail.
    - Permohonan akan diproses setelah isian pada aplikasi dikirim dan dokumen diterima secara lengkap dan jelas.
    - Pengguna jasa yang mengajukan permohonan registrasi kepabeanan untuk Kawasan Bebas menggunakan aplikasi dan prosedur lama.

    b. Tahap 2 mulai tanggal 1 September 2014 dan seterusnya:

    - Pengguna jasa mengajukan permohonan registrasi kepabeanan dengan menggunakan aplikasi baru.
    - Penyampaian dokumen dilakukan dengan mengunggahnya pada aplikasi baru.
  4. Kepada seluruh Pengguna Jasa yang telah memiliki NIK sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 dinyatakan masih berlaku dan tidak diwajibkan untuk melakukan Registrasi Kepabeanan kembali, sepanjang tidak terdapat perubahan data yang wajib diberitahukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 tentang Registrasi Kepabeanan.
  5. Penjelasan terhadap materi Peraturan Menteri ini dan prosedur permohonan registrasi kepabeanan dapat diunduh pada laman www.beacukai.go.id menu registrasi kepabeanan atau ke Aplikasi Portal Pengguna Jasa.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Mei 2014

Direktur,

ttd.

Kukuh Sumardono Basuki
NIP . 19680705 198812 1 001

Tembusan:
1. Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Seluruh Kepala Kantor Bea dan Cukai.


Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau yang biasa disingkat dengan DJBC atau seringkali hanya disebut dengan Bea Cukai adalah nama dari sebuah Direktorat dibawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), merupakan instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Masyarakat Indonesia yang awam biasanya jarang mengenal istilah kepabeanan, namun akan lebih mengerti apabila disebutkan dengan terminologi "ekspor" dan "impor".

Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Pada masa penjajahan Belanda hingga di awal-awal masa kemerdekaan Negara Republik Indonesia (NKRI), Bea dan Cukai sering disebut dengan istilah "Douane", namun seiring dengan era globalisasi, Bea dan Cukai sering menggunakan istilah dari bahasa asing "Customs" untuk mempermudah pengenalan oleh masyarakat internasional.

Dari segi kelembagaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal atau disingkat Dirjen yang setara dengan unit eselon 1 dan berada di bawah Kementerian Keuangan Indonesia, sebagaimana juga Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat yang lainnya.

TUGAS DAN FUNGSI


Tugas dan fungsi DJBC utamanya adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk berikut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang meliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan memungut Cukai. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk didalamnya adalah Bea Masuk atau BM dan cukai yang dikelola oleh DJBC.

Baju Seragam Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai

Selain daripada itu, tugas dan fungsi DJBC adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol (disebut sebagai MMEA / Minuman Mengandung Etil Alkohol dan EA / Etil Alkohol), dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, DJBC bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.

Tugas lain DJBC adalah menjalankan peraturan terkait ekspor dan impor yang diterbitkan oleh departemen atau instansi pemerintahan yang lain, seperti dari Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Departemen Pertahanan dan peraturan lembaga lainnya.

Semua peraturan ini menjadi kewajiban bagi DJBC untuk melaksanakannya karena DJBC adalah instansi yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah Indonesia. Esensi dari pelaksanaan peraturan-peraturan terkait tersebut adalah demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan dan pelayanan, karena tidak mungkin jika setiap instansi yang berwenang tersebut melaksanakan sendiri setiap peraturan yang berkaitan dengan hal ekspor dan impor, tujuan utama dari pelaksanaan tersebut adalah untuk menghidari birokrasi panjang yang harus dilewati oleh setiap pengekspor dan pengimpor dalam beraktivitas.

Petugas Bea dan Cukai Menangkap Pelaku Penyelundupan Narkotika Dari Luar Negeri

Salah satu tugas vital lainnya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah mencegah masuknya barang-barang terlarang yang tergolong berbahaya ke Indonesia, dalam hal ini terutama narkotika dan senjata api. Seringkali masyarakat umum di Indonesia mengetahui dari berita media massa yang mengabarkan tentang keberhasilan Bea dan Cukai menangkap pelaku penyelundupan narkotika dari luar negeri dengan berbagai jenis dan modus tertentu, baik itu di Bandara maupun Pelabuhan. Itu adalah salah satu tugas Bea dan Cukai yang paling banyak diketahui oleh masyarakat umum.

CUKAI


Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati/menggunakan obyek cukai. Pengertian cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah sebagai berikut "Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini". Obyek cukai pada saat ini adalah cukai Hasil Tembakau atau biasa disingkat HT (contohnya adalah rokok, cerutu, dan sebagainya), Etil Alkohol, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau yang kita kenal dengan minuman keras (contohnya adalah Whiskey, Wine, Vodka, Brandy, Tequilla, Arak, dan lain-lain). Sebagai perbandingan, negara tetangga kita, Malaysia menerapkan cukai pada 13 jenis produk.

Contoh Pita Cukai yang Dilekatkan pada Kemasan Rokok.


Secara sederhana dapat dipahami bahwa harga sebungkus rokok yang dibeli oleh konsumen sudah mencakup besaran cukai didalamnya. Pabrik rokok telah menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada pemerintah pada saat membeli pita cukai yang terdapat pada kemasan rokok tersebut. Untuk mengembalikan besaran cukai yang sudah dibayar oleh pabrik maka pabrik rokok menambahkan besaran cukai tersebut sebagai salah satu komponen dari harga jual rokok tersebut.

Filosofi pengenaan cukai lebih rumit dari filosofi pengenaan pajak maupun pabean. Dengan cukai pemerintah berharap dapat menghalangi penggunaan obyek cukai untuk digunakan secara bebas. Hal ini berarti adanya kontrol dan pengawasan terhadap banyaknya obyek cukai yang beredar dan yang dikonsumsi. Hal yang menarik adalah pengenaan cukai semen dan gula oleh pemerintah Belanda saat menjajah Indonesia. Cukai dipergunakan untuk mengontrol kebutuhan masyarakat pada gula dan semen demi kepentingan penjajah pada saat itu.

Sisi lain dari pengenaan cukai di beberapa negara maju adalah membatasi barang-barang yang berdampak negatif secara sosial (pornografi dan lain-lain) dan juga kesehatan (rokok, minuman keras dan lain-lain). Tujuan lainnya adalah perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam (minuman kemasan, limbah dan lain-lain), serta mengurangi atau membatasi konsumsi barang-barang mewah dan sebagainya.

Contoh kasus di negara tetangga adalah penggunaan deterjen yang berlebihan, yang telah mencemari sungai yang menjadi bahan baku pembuatan air minum publik oleh perusahaan pemerintah. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan biaya ekstra untuk proses produksi air minum tersebut. Pemerintah tidak dapat menaikkan harga air minum karena adanya resistensi publik atas rencana tersebut. Sebagai jalan keluar, dikenakan cukai pada semua produk deterjen di negara tersebut. Didasari atas asas keadilan, maka pertambahan biaya proses pemurnian air tersebut tidak dibebankan kepada konsumen air minum, tetapi dibebankan kepada setiap konsumen deterjen.

Asas yang sama telah berlaku pada para perokok aktif di Indonesia. Perokok pasif harus menanggung risiko yang lebih besar, oleh sebab itu cukai rokok dibebankan setinggi-tingginya.

PABEAN


Pabean yang dalam bahasa Inggrisnya "Customs" atau dalam bahasa Perancis/Belanda "Douane" memiliki definisi yang dapat kita temukan dan hafal baik dalam kamus bahasa Indonesia ataupun Undang-Undang kepabeanan. Untuk dapat memahami kata pabean maka diperlukan pemahaman terhadap kegiatan ekspor dan impor. Pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Ada juga bea keluar untuk ekspor, khususnya untuk barang / komoditi tertentu. Pengertian Pabean menurut Wikipedia adalah "instansi (jawatan, kantor) yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut, maupun melalui udara."

Bea dan Cukai melakukan pengawasan arus barang ekspor dan impor di pelabuhan.

Di Indonesia, instansi yang menjalankan tugas-tugas ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan Republik Indonesia (kini berubah nama menjadi Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau Kemenkeu RI) di bidang kepabeanan dan cukai. Pengertian dari Kepabeanan sendiri berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK).


Pengawasan tersebut dilakukan oleh pihak Bea Cukai dengan aturan-aturan dan teknis yang telah ditetapkan. Lalu lintas barang masuk yang dimaksud adalah Impor yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Lalu lintas barang keluar yang dimaksud adalah Ekspor yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Daerah pabean yang dimaksud di sini adalah wilayah Republik indonesia yang meliputi daratan, lautan dan udara di atasnya, serta semua tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang–Undang RI No 17 tahun 2006.

Setiap proses pengeluaran barang dari daerah pabean harus memenuhi kewajiban pabean seperti harus memiliki Nomor Identitas Kepabeanan, Pemberitahuan Pabean. Pemasukan barang ke dalam daerah pabean juga harus memenuhi kewajiban pabean seperti Pemberitahuan Pabean.

Bea masuk yang dimaksud adalah pungutan Negara terhadap barang impor sesuai klasifikasi barang, benang akrilik dibandingkan dengan kain tenun dari katun pasti berbeda besaran pungutannya, sedangkan Bea keluar adalah pungutan Negara terhadap barang yang di ekspor. Kalau dilihat kuantitas, barang yang terkena bea masuk akan lebih banyak dibandingkan dengan barang yang terkena bea keluar.

Penjelasan ini dapat Anda semua dapatkan di Undang-Undang No 17 tahun 2006.

Filosofi pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam bahasa perdagangan sering disebut tariff barier yaitu besaran dalam persen yang ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh DJBC pada setiap produk atau barang impor. Sedang untuk ekspor pada umumnya pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industri dalam negeri dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa pengembalian restitusi pajak terhadap barang yang diekspor.

Produk mentah seperti beberapa jenis kayu, rotan dsb pemerintah memungut pajak ekspor dan pungutan ekspor dengan maksud agak para eksportir sedianya dapat mengekspor produk jadi dan bukanlah bahan mentah atau setengah jadi. Filosofi pemungutan pajak ekspor pada komoditi ini adalah untuk melindungi sumber daya alam Indonesia dan menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri.

Pranala luar:
  1. http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai_Kementerian_Keuangan_Indonesia
  2. http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2336425-pengertian-kepabeanan/

Minggu, 21 Agustus 2011

DitJend Bea Cukai Naikkan Target Penerimaan 2011 Sebesar 30 Triliun

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menaikkan target penerimaan negara dari Bea Cukai sekitar Rp30 triliun. Dari tiga sumber penerimaan negara, cukai rokok masih mendominasi pemasukan negara dari sektor bea dan cukai itu.

"Penerimaan bea cukai dari cukai rokok, bea masuk dan bea keluar pada semester satu telah melampui target. Karena itu, target akan ditambah sekitar Rp30 triliun," kata Dirjen Bea Cukai, Agung Kuswandono di Jakarta, Jumat 12 Agustus 2011.

Walaupun ditambah, Agus optimistis target tersebut akan kembali terlampaui. Agung mencontohkan, hingga saat ini penerimaan dari cukai rokok saja sudah mencapai Rp60-70 triliun. "Itu sudah sekitar 60 persen dari target semester I-2011," katanya.

Bea Cukai mengaku terus melakukan upaya internal untuk meningkatkan kegiatan penindakan dan intelijen. Langkah tersebut diharapkan bisa menutup kebocoran kegiatan negara. Salah satu upaya penindakan dan intelijen Bea Cukai adalah penggerebekan cukai palsu baik untuk produk rokok maupun minuman beralkohol.

Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Jakarta, GH Sutejo mengatakan, selama semester I-2011, Bea Cukai Jakarta telah melakukan dua kali operasi penindakan pemalsuan bea cukai dengan taksiran kerugian negara mencapai Rp576 miliar.

"Untuk mengetahui cukai asli atau palsu memiliki keahlian khusus, biasanya hologram susah dipalsukan. Tapi, sekarang peralatan sudah canggih, hologram pun sudah dipalsukan," katanya.

Agus menegaskan, aparatnya akan menindak tegas pabrik-pabrik rokok yang membeli cukai palsu. Menurut dia, sanksi diberikan sesuai tingkat kesalahan, dari sanksi administrasi hingga izin produksi rokok dapat dicabut.

"Sekarang ini sedang kami lakukan pengembangan, namun bagi pabrik rokok yang terlibat bisa dicabut izin produksi pabrik rokok tersebut," katanya.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger