Welcome to our website

Selamat datang di website kami, dimana disini Anda bisa mendapatkan informasi tentang Indonesian Customs atau Bea Cukai Indonesia, terutama mengenai Impor, Ekspor, dan Cukai. Baik Tata Cara (Prosedur) berbagai proses kepabeanan dan cukai, maupun berbagai berita tentang Bea Cukai Indonesia

Blog ini dibuat hanya sebagai catatan untuk mempermudah mengingat peraturan kepabeanan cukai yang sangat dinamis, informasi yang tercantum di dalam blog ini dapat berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Loading...

Jumat, 24 Juli 2015

Bea Masuk Barang Pindahan Luar Negeri

Saya seorang pegawai BUMN yang mendapatkan tugas belajar dari perusahaan ke Australia selama tiga tahun. Selama masa study, saya membawa serta suami dan dua orang anak saya. Tahun ini, kami berencana kembali tinggal di Indonesia. Barang pindahan kami berupa pakaian, buku-buku, dan CD, alat-alat elektronik, dan beberapa perabotan rumah tangga, tanpa kendaraan bermotor. Bagaimana pengurusan kepabeanan atas barang-barang pindahan saya? Apakah barang-barang tersebut dikenai Bea Masuk?

Barang pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga miliki orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri. Atas impor barang pindahan diberikan pembebasan bea masuk. Namun, ketentuan pembebasan bea masuk tersebut tidak berlaku terhadap barang pindahan yang dikategorikan sebagai barang dagangan atau kendaraan bermotor.

Pembebasan bea masuk atas barang pindahan hanya diberikan kepada:
Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau Polisi Negara Republik Indonesia dengan kriteria: 1. Menjalankan tugas ke luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan ke luar negeri dan surat keputusan penarikan kembali ke Indonesia dari instansi yang bersangkutan. 2. Menjalankan tugas belajar di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga

Selasa, 16 Juni 2015

Ketentuan Impor Besi atau Baja

Impor Besi atau Baja

Pengertian dari Besi atau Baja menurut peraturan Menteri Perdagangan adalah "produk dari peleburan paduan besi karbon dengan sejumlah unsur paduan dan unsur pengotor lebih lanjut, dan/atau barang yang dihasilkan dari produk tersebut."

Pemerintah Republik Indonesia beranggapan bahwa perdagangan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif dalam hal produksi, distribusi, serta perdagangan yang terkait besi baja belum tercipta secara maksimal, sehingga perlu dilakukan peningkatan dalam hal tertib administrasi di bidang impor besi atau baja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah merasa perlu untuk mengambil langkah kebijakan di bidang impor besi atau baja dan perlu ditetapkan sebuah Peraturan Menteri Perdagangan untuk mengatur hal tersebut, dengan demikian disusunlah sebuah PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA dengan diterbitkannya PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 54/M-DAG/PER/12/2010 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA.

Ketentuan_Impor_Besi_atau_Baja
Ketentuan Impor Besi atau Baja.

Dengan diterbitkannya peraturan ini, maka sebagaimana diatur dalam pasal 2, Besi atau Baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peraturan tersebut diatas hanya dapat diimpor oleh:
  1. IP-Besi atau Baja; atau
  2. IT-Besi atau Baja.

Selengkapnya klik disini untuk mendownload: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 54/M-DAG/PER/12/2010 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA

Pasal 3

  1. Untuk memperoleh pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai IT-Besi atau Baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen:
    1. fotokopi Angka Pengenal Importir (API):
      1. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) untuk perusahaan sebagai IP-Besi atau Baja; atau
      2. Angka Pengenal Importir Umum (API-U) untuk perusahaan sebagai IT-Besi atau Baja;
    2. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kecuali untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi;
    3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    4. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan
    5. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal pembina teknis yang membidangi industri atau energi dan sumber daya mineral.

  2. Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai IT-Besi atau Baja paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

  3. Pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai IT-Besi atau Baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

  1. Setiap impor Besi atau Baja oleh IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor terlebih dahulu oleh Surveyor di pelabuhan muat sebelum dikapalkan.

  2. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jenis dan jumlah barang, klasifikasi barang sesuai Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, dan pelabuhan tujuan.

  3. Hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.

  4. Seluruh beban biaya Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja yang bersangkutan.

Pasal 7

  1. Besi atau Baja asal impor yang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta dari Tempat Penimbunan Berikat yang akan dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.

  2. Besi atau Baja asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor terlebih dahulu oleh Surveyor di kawasan tempat barang dimaksud.

Pasal 8

Ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku terhadap Besi atau Baja yang dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Tempat Penimbunan Berikat atau Besi atau Baja yang diimpor oleh:
  1. IP-Besi atau Baja di bidang industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya serta industri alat besar dan komponennya;

  2. IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja yang telah mendapatkan penetapan sebagai Importir Jalur Prioritas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;

  3. Industri Pengguna (user) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas User Specific Duty Free Scheme (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perjanjian Internasional (bilateral/regional/multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja;

  4. Perusahaan yang telah memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) yang masih berlaku melalui fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP);

  5. Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 12

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap:
  1. Besi atau Baja yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; dan

  2. Besi atau Baja yang dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Tempat Penimbunan Berikat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

Untuk memperjelas penafsiran dari Pasal 12 ayat 1, maka berikut ini adalah bunyi dari Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006:

Pasal 25

  1. Pembebasan bea masuk diberikan atas impor:
    1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
    2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
    3. buku ilmu pengetahuan;
    4. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
    5. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
    6. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
    7. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
    8. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
    9. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
    10. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
    11. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
    12. barang pindahan;
    13. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;
    14. obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
    15. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
    16. barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor;
    17. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.

  2. Dihapus. (yang dimaksud dengan "dihapus" disini adalah ayat (2) pasal 25 di Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dihapuskan.)

  3. Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

  4. Orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan bea masuk yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Pasal 26

  1. Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor:
    1. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
    2. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
    3. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;
    4. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
    5. bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;
    6. hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;
    7. barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;
    8. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
    9. barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional;
    10. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;
    11. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

  2. Dihapus.

  3. Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

  4. Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
Dengan demikian, importir yang akan mengimpor barang-barang yang tercantum di dalam lampiran PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA dengan diterbitkannya PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 54/M-DAG/PER/12/2010 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA wajib untuk mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Kamis, 28 Mei 2015

Apa itu CAS Number? (Chemical Abstract Service)

Chemical Abstracts Service

Bagi Anda yang tidak terlalu sering bersentuhan dengan bahan kimia, nama CAS Number mungkin menjadi misteri untuk dipecahkan. Mereka yang sering membaca MSDS mungkin akan sering menemui keterangan CAS Number yang mencantumkan nomor tertentu untuk setiap bahan kimia yang diuraikan dalam Material Safety Data Sheet (MSDS) tersebut.

Untuk membaca tentang Material Safety Data Sheet atau MSDS, klik disini: Apa itu MSDS?

CAS_Registry_Number_Chemical_Abstract_Service
Chemical Abstracts Service (disingkat dengan CAS) adalah sebuah divisi dari American Chemical Society yang merupakan sumber informasi kimia. CAS bermarkas di Columbus, Ohio, Amerika Serikat.

Registry CAS - merupakan standar emas (golden standard) untuk informasi zat kimia. CAS REGISTRYSM berisi lebih dari 97 juta zat unik organik dan anorganik kimia, seperti paduan, senyawa koordinasi, mineral, campuran, polimer dan garam, dan lebih dari 66 juta urutan-lebih dari database lain dari jenisnya.

Kimia Abstrak

Abstracts Chemical atau Kimia Abstrak merupakan indeks berkala yang menyediakan ringkasan dan pengungkapan indeks dalam dokumen ilmiah yang baru-baru ini diterbitkan. Sekitar 8.000 jurnal, laporan teknis, disertasi, konferensi, dan buku-buku baru, dalam 50 bahasa, yang dipantau setiap tahunnya, seperti spesifikasi paten dari 27 negara dan dua organisasi internasional. Kimia Abstrak dihentikan penerbitan secara cetak pada tanggal 1 Januari 2010.

Dua database utama yang mendukung produk-produk yang berbeda CAplus dan Registry.
  1. CAplus

    CAplus terdiri dari informasi bibliografi dan abstrak untuk semua artikel dalam jurnal kimia di seluruh dunia, dan artikel-kimia terkait dari semua jurnal ilmiah, paten, dan publikasi ilmiah lainnya.

  2. Registry

    Registry berisi informasi tentang lebih dari 71 juta zat organik dan anorganik, dan lebih dari 64 juta protein dan urutan DNA urutan. Informasi urut berasal dari CAS dan GenBank, diproduksi oleh National Institutes of Health. Informasi kimia yang dihasilkan oleh CAS, dan disiapkan oleh Registry Sistem CAS, yang mengidentifikasi masing-masing senyawa dengan spesifik nomor CAS registri, nama indeks, dan representasi grafis dari struktur kimianya. Penugasan nama kimia dilakukan sesuai dengan aturan tata nama kimia untuk nama-nama indeks CA, yang sedikit berbeda dari standar internasional nama IUPAC, menurut aturan IUPAC.

Products

Database CAS tersedia melalui dua sistem database utama: STN dan SciFinder, serta satu sistem database lainnya, yakni CASSI.
  1. STN

    Kimia Abstrak Layanan Gedung B pada bulan Agustus 2009. Columbus, Ohio

    STN (Scientific & Technical Information Network) International dioperasikan bersama-sama oleh CAS dan FIZ Karlsruhe, dan ditujukan terutama untuk informasi profesional, menggunakan bahasa perintah antarmuka. Selain database CAS, STN juga menyediakan akses ke banyak database lainnya, dengan mekanisme mirip dengan Dialog.

  2. SciFinder

    SciFinder adalah database informasi kimia dan bibliografi. Awalnya aplikasi client, versi web dirilis pada tahun 2008. Ia memiliki antarmuka grafis, dan dapat mencari struktur kimia dan reaksi.

    Versi klien untuk ahli kimia di organisasi komersial. Versi untuk kedua Windows dan Macintosh ada. SciFinder Cendekia untuk universitas dan lembaga akademis lainnya dan tidak memiliki beberapa fitur tambahan untuk multi-database yang memerlukan pencarian komprehensif.

  3. Cassi

    Cassi adalah singkatan dari Chemical Abstracts Service Source Index (Kimia Abstrak Layanan Sumber Indeks). Database sebelumnya yang harus di cetak (print) membuat satu-satunya layanan ini sekarang menjadi sumber daya online gratis untuk mencari dan mengkonfirmasi informasi publikasi bahan kimia. Cassi memberikan judul dan singkatan, Coden, ISSN, penerbit, dan tanggal penerbitan pertama (sejarah) untuk jurnal yang dipilih. Juga termasuk adalah bahasa yang teks dan bahasa yang ringkas.

    Rentang ini dari 1907 sampai sekarang, termasuk publikasi ilmiah dan teknis baik serial dan non-serial. Database diperbarui setiap tahun setiap Desember.

Selasa, 28 April 2015

IP (Importir Produsen) B2 (Bahan Berbahaya) / SPI (Surat Persetujuan Impor) B2 (Bahan Berbahaya)

IP / SPI B2

Besi_Oksida_III_atau_Iron_Oxide_Red
Perijinan yang harus dilengkapi saat Anda berencana untuk mengimpor Bahan Berbahaya (B2) seperti misalnya merkuri, besi oksida (seperti misalnya Red Iron Oxide) ataupun besi hidroksida, salah satunya adalah IP Bahan Berbahaya (B2) atau Importir Produsen Bahan Berbahaya (IP-B2) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya (link download skep ada di bawah).

Dengan diterbitkannya peraturan Menteri Perdagangan tersebut di atas, maka secara otomatis dalam setiap importasi barang yang tergolong sebagai katagori bahan berbahaya wajib untuk memiliki dan melampirkan izin berupa IP B2 (Importir Produsen Bahan Berbahaya) / SPI B2 (Surat Persetujuan Impor Bahan Berbahaya) di setiap importasinya dengan disertai Laporan Suveyor (LS) yg telah dilaksanakan di negara pemuatan barang oleh lembaga surveyor yg ditunjuk oleh pemerintah.

Dasar hukum

Berikut ini adalah dasar hukum yang memayungi aturan kewajiban memiliki IP B2 / SPI B2 bagi importir yang mengimpor bahan berbahaya ke Indonesia:

NoAturanNomorKeteranganDownload
1Peraturan Menteri Perdagangan44/M-DAG/PER/9/2009Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya
icon_tombol_download_button
2Peraturan Menteri Perdagangan23/M-DAG/PER/9/2011Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya
icon_tombol_download_button
3Peraturan Menteri Perdagangan75/M-DAG/PER/10/2014Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya
icon_tombol_download_button

Persyaratan

Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk mengurus ijin IP B2 / SPI B2 dari Kementerian Perdagangan:

NoDokumenLayananKeteranganSyarat
1NPWPNPWPNomor Pokok Wajib PajakWajib
2APIAPI-PAngka Pengenal Importir ProdusenWajib
3Rek. Dinas Perindustrian & PerdaganganTDPTanda Daftar PerusahaanWajib
4DJBCNIKNomor Identitas Kepabeanan (NIK)Wajib
5Rekomendasi DirJen IAKRekomendasi IAK - Barang Berbahaya Tertentu (B2)Rekomendasi Dirjen IAK - Barang Berbahaya Tertentu (B2)Pilihan #1
6Rekomendasi Badan Pengawasan Obat & MakananRekomendasi Badan POM - Barang Berbahaya Tertentu (B2)Rekomendasi Badan Pengawasan Obat & Makanan - Barang Berbahaya Tertentu (B2)Pilihan #1
7Rekomendasi Dirjen BIM, Kementerian PerindustrianRekomendasi BIM - B2rekomendasi Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur - Bahan BerbahayaPilihan #1
8Rek. Dinas Perindustrian & PerdaganganSIUPSurat Izin Usaha PerdaganganPilihan #3
9Rek. Dinas Perindustrian & PerdaganganIUIIzin Usaha IndustriPilihan #3
10Rek. Dinas Perindustrian & PerdaganganTDITanda Daftar IndustriPilihan #3
11Perijinan BKPMIUI - PMAIzin Usaha Industri Penanaman Modal AsingPilihan #3
12Perijinan BKPMIzin PerluasanIzin PerluasanPilihan #3
13Perijinan BKPMIUT - BKPMIzin Usaha TetapPilihan #3
14Lain-lainKontrak Kerjasama Kontraktor dengan Pemerintah/Badan PelaksanaKontrak Kerjasama Kontraktor dengan Pemerintah/Badan PelaksanaPilihan #3

Sumber: http://inatrade.kemendag.go.id/index.php/perijinan/get_perijinan_detail/010010

Barang yang tidak diatur

Apabila barang impor yang rencananya akan diimpor tidak termasuk yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut diatas, maka Anda dapat mengajukan Permohonan Rekomendasi Impor Bahan Kimia ke Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, untuk mendapatkan Surat Keterangan Impor Bahan Kimia yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, dan mencakup keterangan bahan kimia yang akan diimpor, serta dinyatakan status tata niaga impor nya tidak diatur oleh Permendag terkait.

Dengan demikian, secara jelas bahwa bahan kimia yang akan diimpor itu tidak tergolong sebagai bahan yang diatur melalui importir produsen serta tidak diatur tata niaga impor dan peredarannya oleh instansi penerbit peraturan.

Selasa, 31 Maret 2015

Cara Menghitung Tarif Bea Masuk Dari HS

Pengertian Bea Masuk

Menurut Wikipedia, pengertian Bea Masuk adalah "pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean". Sedangkan menurut situs resmi Bea dan Cukai di www.beacukai.go.id, pengertian Bea Masuk adalah "pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor".

CUSTOMS_Cara_Menghitung_Bea_Masuk_HS
Cara Menghitung Tarif Bea Masuk Dari HS (image: CUSTOMS)

Harmonized System (HS)

Masih menurut Wikipedia, pengertian Harmonized System (HS) adalah "standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasi produk perdagangan dan turunannya". Sistem ini dikelola oleh World Customs Organization (WCO) dan telah memiliki anggota lebih dari 170 negara serta bermarkas di Brussels, Belgia.

Sedangkan berdasarkan situs Kementerian Perdagangan (Kemendag), Definisi Harmonized System (HS) adalah "suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya". Saat ini pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan kepada Harmonized System dan dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang disebut Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).

Tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas barang Impor, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012, pengguna jasa diwajibkan menggunakan sistem klasifikasi barang yang baru, yaitu BTKI 2012 sebagai pengganti Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2007 (BTBMI 2007).

BTKI 2012 merupakan referensi praktis sistem klasifikasi barang nasional yang disusun berdasarkan sistem klasifikasi barang internasional, HS (Harmonized System) versi 2012 yang didasari nomenklatur kelompok barang yang disusun oleh World Customs Organization (WCO), antara lain untuk keperluan perdagangan internasional.

Sistem nomenklatur HS ini terdiri dari kode penomoran berupa 4 digit (disebut pos), 6 digit (disebut subpos) dan uraian data kelompok barang, serta dilengkapi dengan Catatan Bagian, Catatan Bab dan Catatan Subpos.

Struktur_Klasifikasi_Pada_BTKI_2012
Struktur Klasifikasi Pada BTKI 2012.

HS ini juga dilengkapi dengan Ketentuan Umum Menginterpretasi HS dan Explanatory Notes (EN) yang merupakan interpretasi resmi dari WCO untuk membantu proses klasifikasi sampai tingkat 6 digit.

Rencana Pemberlakuan BTKI 2012 mulai tanggal 1 Januari 2012

Dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 (BTKI 2012) telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
  1. Terhadap importasi yang menggunakan skema FTA (Free Trade Area) diinformasikan bahwa pembebanan tarif preferensinya masih menggunakan peraturan menteri keuangan yang sudah ada dan peraturan menteri keuangan tersebut masih menggunakan HS 2007.
  2. Apa bila pengguna jasa masih menggunakan HS 2007 dan kemudian di reject oleh sistem aplikasi pelayanan DJBC, maka pengguna jasa harus menyesuaikan pos tarif/klasifikasi barangnya dengan sistem yang baru.
  3. Penetapan tarif yang menggunakan skema FTA harus menyesuaikan klasifikasi barang dengan HS 2012 ke HS 2007 dengan menggunakan tabel korelasi BTKI 2012 - BTBMI 2007.
  4. Tabel korelasi tersebut dapat didownload disini: TABEL KORELASI BTKI 2012 dengan BTBMI 2007.

Sistem klasifikasi barang yang baru terdapat pada:
  • Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.011/2011
  • Website Pusat Kebijakan Pendapatan Negara - Badan Kebijakan Fiskal yang beralamat di http://www.tarif.depkeu.go.id
  • Official Website DJBC : http://www.beacukai.go.id
  • Official Website INSW : http://www.insw.go.id

Cara Menghitung Tarif Bea Masuk Dari HS

Untuk dapat mengetahui berapa bea masuk barang yang akan Anda impor, maka Anda terlebih dahulu harus mengetahui pos tarif barang impor tersebut melalui sistem klasifikasi barang yang sudah dituangkan di BTKI. Anda dapat melihat tarif Bea Masuk di Buku Tarif Kepabeanan Indonesia tahun 2012atau yang disingkat dengan BTKI 2012. Jika Anda tidak memiliki buku tarif tersebut, maka Anda dapat mencari tahu tarif Bea Masuk termasuk dengan perizinan yang wajib untuk dilengkapi dengan mengakses portal INTR (Indonesia National Trade Repository), atau langsung klik disini:

HS Code Information - INTR.

Senin, 23 Februari 2015

Bea Cukai Soekarno-Hatta Akan Awasi Barang Mewah Penumpang

Soekarno Hatta

Kantor_Bea_dan_Cukai_Bandara_Soekarno_Hatta
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai bandara Soekarno Hatta. | Foto: Kompas
REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Bea dan Cukai Soekarno-Hatta akan mengawasi barang bawaan penumpang dari luar negeri yang tergolong mewah dan berharga mahal seperti tas, jam tangan dan lainnya.

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Okto Irianto di Tangerang, Sabtu (14/2), mengatakan, penumpang dari luar negeri kerap kali menutup-nutupi barang bawaan mewah yang dibeli dari luar negeri agar terhindar dari kewajiban membayar bea masuk dan pajak di Indonesia. "Penumpang kerap kali menutupi barang mewah yang dibelinya dari luar negeri agar terhindar dari pajak. Maka daripada itu, kita akan awasi dengan lebih teliti," ujarnya.

tas_mewah_terkena_bea_masuk
Tidak terdatanya barang mewah sebagai pajak, sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara karena hal itu menjadi penerimaan Bea Masuk (BM) dengan nilai yang cukup besar. Meskipun, Bea Cukai Soekarno - Hatta pernah menemukan adanya barang bawaan penumpang yang termasuk dalam kategori mewah. Barang itu ditutupi penumpang dan petugas hanya menemukan kardusnya saja tanpa isi. Apakah memakai tas branded yang berharga mahal terkena / dikenakan Bea Masuk? Jawabannya apabila barang tersebut adalah barang yang baru dibeli dari luar negeri dan merupakan barang bawaan penumpang yang nilainya melebihi batas yang telah ditetapkan untuk mendapatkan pembebasan Bea Masuk, maka barang tersebut diwajibkan untuk membayar pungutan impornya.

"Kita periksa dan menemukan kardus jam tangan dengan merk terkenal. Barang itu ditutupi atau disembunyikan oleh penumpang agar tidak kena pajak," paparnya.

Okto juga menambahkan bila sebenarnya warga Indonesia yang membeli barang mewah ke luar negeri hanya karena ingin ikut trend saja. Padahal, banyak toko dan butik di Indonesia yang menjual barang dan sama seperti di luar negeri. "Sebenarnya, warga bisa membeli barang diluar negeri di Indonesia. Karena, bila diluar akan kena pajak juga," paparnya.

Bea Cukai Bandara Soekarno - Hatta menargetkan pendapatan sebesar Rp 3,5 triliun pada tahun 2015 atau meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya yakni yang hanya sebesar Rp 3,294 Triliun dan terealisasi sebesar Rp 3,3 triliun.

Bila dilihat sejak tahun 2011 hingga 2014, penerimaan Bea Masuk mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pada 2011, target bea masuk sebesar RP1,4 triliun dan terealisasi sebesar Rp 1,8 triliun. Lalu tahun 2012 ditarget sebesar Rp 1,9 Triliun dan terealisasi Rp 2,2 triliun. Bea Masuk termasuk dalam daftar sumber penerimaan keuangan negara yang ditargetkan naik di rencana anggaran tahun ini. Keputusan tersebut tentunya harus dibayar dengan harga mahal, yakni pemerintah berusaha untuk memberikan insentif tambahan terhadap pegawai Pajak dan Bea Cukai agar lebih termotivasi untuk mengejar target penerimaan negara yang telah dibebankan kepada mereka. Kargo bandara (Cengkareng) adalah salah satu andalan Bea dan Cukai Soekarno Hatta dalam mewujudkan hal tersebut.

Pada 2013, bea masuk ditarget Rp 2,735 triliun dan terealisasi Rp 2,819 triliun serta pada 2014 target Rp 3,294 triliun dan terealisasi Rp3.305 triliun. "Untuk PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) kita tidak memiliki target namun pada tahun 2014 memiliki pemasukan sebesar Rp 15,694 triliun," paparnya.


Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/16/njuwp0-bea-cukai-soekarnohatta-akan-awasi-barang-mewah-penumpang
Redaktur : Satya Festiani
Sumber : Antara

Senin, 09 Februari 2015

Berita Terbaru Tentang Pakaian Bekas Impor Selundupan

Pakaian Bekas

Akhir-akhir ini topik mengenai maraknya pakaian bekas ilegal yang diimpor dengan cara diselundupkan dan beredar di tengah-tengah masyarakat sering dibahas di berbagai media massa. Berikut ini adalah kumpulan sejumlah artikel yang membahas berita tersebut:

Gara-gara Pakaian Impor Bekas, Petugas Bea Cukai Tewas dan Polsek Dibakar

Impor_pakaian_bekas_selundupan_kompas
Sejumlah 2.042 bal pakaian bekas asal Malaysia siap dimusnahkan
dengan cara dibakar pada Rabu (26/6/2013) siang.
foto: KOMPAS.COM/DANI ZEBUA
JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan bahwa ada petugas bea cukai yang tewas saat berusaha menghentikan masuknya pakaian impor bekas. Bahkan, Polres Tembilahan di Riau dibakar oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab karena berusaha mencegah peredaran barang ilegal itu.

"Kita juga ikut berduka atas petugas bea cukai yang ikut tewas di pelabuhan dalam tugas. Bea cukai bekerja luar biasa hingga mempertaruhkan nyawa," ujar Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo, di Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Lebih lanjut dia menjelaskan, barang bekas impor dilarang masuk ke Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perdagangan. Oleh karena itu, Widodo dengan tegas mengatakan bahwa pakaian impor bekas merupakan barang ilegal.

Ia sangat yakin, pakaian impor bekas itu masuk dari pelabuhan-pelabuhan kecil di Indonesia. Salah satu pintu masuk barang itu, kata Kemendag, yaitu di daerah Tembilahan, Riau.

"Di Riau, Tembilahan, di sana pintu masuk. Bahkan karena aparat kepolisian ikut mencegah, yang terjadi, Polres Tembilahan itu dibakar," kata dia.

"Angka impor (pakaian bekas), kita tidak punya barang itu. Masuknya pasti ilegal. Sampai kiamat pun Mendag tak akan memberikan persetujuan baju bekas ini," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemukan 216.000 koloni bakteri per gram dalam celana impor bekas. Temuan itu berdasarkan uji laboratorium terhadap celana impor yang diduga terkena cairan menstruasi. Kemendag telah melakukan uji sampel 25 baju dan celana bekas impor yang diambil dari Pasar Senen, Jakarta. Hasilnya, semua pakaian impor itu mengandung berbagai bakteri yang berbahaya bagi kesehatan.

Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Fidel Ali Permana
sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/02/04/205728626/Gara-gara.Pakaian.Impor.Bekas.Petugas.Bea.Cukai.Tewas.dan.Polsek.Dibakar.

Cegah Pakaian Bekas Impor, Pakde Karwo Gandeng Bea Cukai

harianterbit_Gubernur_Jatim_Soekarwo
Gubernur Jawa Timur Soekarwo
Surabaya, HanTer - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyurati Kantor Wilayah Bea Cukai setempat untuk mencegah barang bekas impor, khususnya pakaian bekas di sejumlah pasar di berbagai daerah.

"Saya akan berkoordinasi dengan Bea Cukai untuk mencegahnya, sebab setiap barang impor yang masuk harus melalui seleksi ketat," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, seperti dikutip Antara, Jumat (6/2).

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut juga menyampaikan untuk mencegah serbuan barang bekas impor ini pihaknya tidak akan melakukan razia di semua tempat karena menjadi hak pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, pihaknya juga akan memberikan keringanan pada penjual baju bekas bersakala kecil, meskipun ada larangan menjual baju bekas impor karena berdalih sebagai sumber penghasilan pedagang.

"Harus ada solusi. Kalau pedagang kaki lima diberi kelonggaran dulu menunggu barangnya habis, kemudian diimbau agar tidak berjualan lagi," katanya.

Gubernur juga tidak akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait larangan pakaian bekas impor ke Jatim karena sudah ada peraturan menteri maupun undang-undang yang mengaturnya.

Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur juga telah mengingatkan bahwa pengimpor barang bekas, khususnya pakaian akan dipidana paling lama lima tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

"Sudah tertuang dalam undang-undang bahwa pengimpor barang tidak baru bisa dipidana penjara," ujar Kepala Disperindag Jatim Warno Harisasono.

Sesuai Pasal 47 UU 7/2014 ayat (1) tertulis bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.

Kemudian pada Pasal 111 dalam undang-undang yang sama ditulis bahwa setiap importir yang mengimpor barang dala keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

(ruli)
sumber: http://www.harianterbit.com/2015/read/2015/02/06/18813/20/20/Cegah-Pakaian-Bekas-Impor-Pakde-Karwo-Gandeng-Bea-Cukai

Sabtu, 29 November 2014

Surat Persetujuan Impor Tanpa API terkait Barang Hibah yang diterbitkan Kementerian Perdagangan RI

Hibah

Impor Barang Hibah
Impor Barang Hibah
Berikut ini adalah sejumlah informasi mengenai persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus perijinan Impor Tanpa API terkait Barang Hibah / Bantuan / Donasi yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, sebagaimana diambil dari halaman situs PROFILE PERIJINAN INATRADE - LAYANAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK milik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Ministry of Trade, the Republic of Indonesia).

Informasi terkait dengan regulasi dan prosedur untuk menyelesaikan perizinan pengeluaran barang impor Hibah wajib untuk diketahui dan dipelajari secara seksama, sehingga donatur dan penerima donasi dapat segera mengurus perizinan yang diperlukan agar barang tidak tertahan di pelabuhan negara tujuan akibat tidak lengkapnya surat-surat perijinan yang diperlukan, sehingga dapat menghindari lamanya penumpukan dan biaya tinggi yang dapat ditimbulkan.

PERIJINAN


Nama Perijinan:Impor Tanpa API - Barang Hibah
Keterangan:Impor - Barang kiriman, hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau penanggulangan bencana alam
Jenis:Baru

DASAR HUKUM


NoAturanNomorKeteranganDownload
1Peraturan Menteri Perdagangan27/M-DAG/PER/5/2012Ketentuan Angka Pengenal Importir (API)download

Dokumen Persyaratan


NoDokumenLayananKeteranganSyarat
1NPWPNPWPNomor Pokok Wajib PajakWajib
2Surat PernyataanSurat Pernyataan - Barang baru dan tidak diperjualbelikanSurat Pernyataan bahwa barang tersebut dalam keadaan baru dan tidak untuk diperjualbelikan maupun dipindahtangankan (Bermaterai)Wajib
3Lain-lainSurat Keterangan Dari Atase Perdagangan / KBRISurat Keterangan Dari Atase Perdagangan / KBRIWajib
4Rek. Dinas Perindustrian & PerdaganganSIUPSurat Izin Usaha PerdaganganTambahan
5Rek. Dinas Perindustrian & PerdaganganIUIIzin Usaha IndustriTambahan
6Rek. Dinas Perindustrian & PerdaganganTDITanda Daftar IndustriTambahan
7Rek. Dinas Perindustrian & PerdaganganTDPTanda Daftar PerusahaanTambahan
8Perijinan BKPMIUI - PMAIzin Usaha Industri Penanaman Modal AsingTambahan
9Perijinan BKPMIzin PerluasanIzin PerluasanTambahan
10Perijinan BKPMIUT - BKPMIzin Usaha TetapTambahan
11Lain-lainB/LBill of LadingTambahan
12Lain-lainAWBAirwy BillTambahan
13Lain-lainSea Way BillSea Way BillTambahan

Keterangan

Dokumen Persyaratan Impor Barang Hibah
Dokumen Persyaratan Impor Barang Hibah
Seringkali para donatur di luar negeri ataupun penerima donasi di Indonesia tidak mempersiapkan kedatangan barang hibah mereka sebelumnya, sehingga barang hibah yang terlanjur dikirim tertahan di pelabuhan dan tidak dapat dikeluarkan dari pelabuhan oleh karena tidak memiliki dokumen yang disyaratkan untuk penyelesaian kepabeanan di pelabuhan bongkar.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari pengirim barang hibah (donatur) maupun penerima untuk memahami regulasi dan prosedur penyelesaian impor barang hibah secara mendetail agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman yang mengakibatkan tertahannya barang bantuan tersebut di pelabuhan tujuan.

Sebagai informasi, terdapat sejumlah persyaratan penting yang wajib dimiliki oleh penerima barang impor hibah / bantuan untuk melaksanakan pengeluaran barang tersebut dari pelabuhan setelah melakukan proses penyelesaian kewajiban pabean (customs clearance), yaitu:

  1. Surat Keterangan Dari Atase Perdagangan / KBRI,
  2. Surat Rekomendasi dari Instansi Teknis yang terkait,
  3. Surat persetujuan Impor Tanpa API dari Kementerian Perdagangan (bagi penerima yang tidak memiliki API / Angka Pengenal Importir),
  4. Surat Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas Barang Hibah / Bantuan untuk Bencana Alam / sosial,
  5. Surat persetujuan Impor Tanpa NIK yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan setempat.

Selasa, 18 November 2014

Penanganan Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Bencana Alam

Impor Barang Hibah

Penanganan_Impor_Barang_Bantuan_Hibah_Untuk_Bencana_Alam
Penanganan Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Bencana Alam. | gambar: BCSoetta
Sesuai dengan presentasi mengenai tata cara / prosedur importasi barang-barang yang merupakan bantuan / hibah (donasi kemanusiaan) dari luar negeri, melalui sebuah slide show yang berkop slide Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Teknis Kepabeanan.

Secara umum berdasarkan Visi dan Misi DJBC, yaitu Visinya adalah untuk bisa sejajar dengan institusi Kepabeanan dan Cukai di dunia di bidang kinerja dan citra, dan misinya untuk memberikan Pelayanan yang terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat. Serta mengacu kepada Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (atau disingkat DJBC), yakni:
  1. Pelayanan & Pengawasan atas Lalu lintas Barang yang Masuk dan Keluar Daerah Pabean Indonesia,
  2. Pemungutan Bea Masuk & Cukai serta Pungutan Negara lainnya.
(KEPPRES Nomor 66/ 2006 danKep.Menkeu 466/KMK.01/2006)

Fungsi DJBC

  • Memberi fasilitas perdagangan (antara lain peningkatan kelancaran arus barang dan perdagangan) sehingga dapat menekan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif.
  • Memberi dukungan kepada industri dalam negeri sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar internasional.
  • Mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, PDRI dan Cukai.
  • Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi yang dapat mengganggu kesehatan dan keamanan serta moralitas.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006;
  2. Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Tatalaksana Impor

  • Keputusan Menteri Keuangan atau KepMenKeu No.: 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah diubah terakhir dengan KepMenKeu No.548/KMK.04/2002;
  • Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No.: KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.:P-19/BC/2005.

Tatalaksana Ekspor

  • KepMenkeu No.: 557/KMK.04/2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;
  • Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.: KEP-151/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;
  • Kep. DJBC nomor KEP-152/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di bidang Ekspor untuk Barang Ekspor yang mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

Kebijakan DJBC Dalam Penanganan Impor Barang Bantuan / Hibah Untuk Bencana Alam

Atas impor Barang Bantuan / Hibah yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam di Indonesia dapat diberikan pembebasan atas pungutan Bea Masuk dan Cukai, Tidak Dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor.

Dasar Hukum:

  1. Pasal 25 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan pembebasan Bea Masuk diberikan atas impor “barang kiriman hadiah / hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.04/2006 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2006, Pasal 1 huruf h menyatakan: "diberikan pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas impor barang bantuan / hibah yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam";
  3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 254/KMK.03/2001 menyatakan dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau PPN atas barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;
  4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 231/KMK.03/2001 menyatakan atas impor sebagian barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut PPN dan PPnBM;

Prosedur Memperoleh Pembebasan

Mengajukan permohonan pembebasan Bea Masuk dan PDRI kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Bea dan Cukai disertai lampiran:
  1. Rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan Bea Masuk beserta nilai pabeannya (Invoice, Packing list, B/L dsb);
  2. Surat keterangan dari pemberi hadiah di luar negeri (gift certificate) yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah kiriman hadiah dan dalam pengadaannya tidak menggunakan devisa Indonesia;
  3. Rekomendasi dari departemen (kementerian) teknis terkait (Depkes / Depsos) -kini bernama Kemenkes / Kementerian Kesehatan; dan
  4. Rekomendasi dari badan atau lembaga yang menangani bencana alam. (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 jo. Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.04/2006 jo nomor 67/PMK.04/2006)

Kebijakan Impor Barang Bantuan Bencana Alam

  1. Dapat memperoleh Fasilitas Pengeluaran Barang Impor terlebih dahulu dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI dengan mempertaruhkan jaminan sebesar BM, Cukai dan pajak dalam rangka impor yang terutang, jika pemohon adalah Instansi Pemerintah, jaminan tersebut cukup Jaminan Tertulis dari Pejabat setingkat Eselon I;

  2. Memenuhi persyaratan impor terhadap barang yang diatur tataniaga dan barang larangan (rekomendasi dari Departemen atau Kementerian Terkait), Misalnya:
    • Obat-obatan diperlukan ijin dari BPOM dan/atau Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan);
    • Peralatan Kedokteran diperlukan ijin dari Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan);
    • Pakaian atau barang bekas pakai diperlukan ijin dari Departemen Perdagangan (Kementerian Kesehatan);

Informasi Lebih Lanjut:

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT ANDA DAPAT MENGHUBUNGI:
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN
KANTOR PUSAT DITJEN BEA DAN CUKAI
Telp. 4890308 ext 207
fax. 4701734
Semua peraturan terkait dapat didownload di:
http://www.beacukai.go.id/libraryInfo


Sumber

  • http://www.scribd.com/doc/4992666/penanganan-impor-barang-bantuan-dan-hibah

Kamis, 13 November 2014

Impor Barang Tujuan Hibah / Hadiah dengan Pembebasan BM dan PDRI

Barang Hibah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi modern mempersempit jarak dan waktu sehingga bukan lagi menjadi hambatan bagi masyarakat dunia untuk segera mengetahui informasi yang sedang terjadi di belahan dunia lainnya. Sebagai contoh, bencana alam Tsunami yang menewaskan ratusan ribu jiwa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada tahun 2004 segera diketahui dan disaksikan oleh hampir seluruh manusia dunia dalam waktu yang sangat singkat.

Informasi terkait regulasi dan prosedur penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) atas barang hibah yang diimpor ke Indonesia sangat penting untuk diketahui dan dipahami agar pengeluaran barang dari pelabuhan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dalam waktu yang singkat.

PEMBEBASAN BEA MASUK (BM) DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (PDRI) ATAS IMPOR BARANG TUJUAN HIBAH / HADIAH

Atas impor barang tujuan hibah atau hadiah, dapat diberikan pembebasan atas pungutan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Berikut penjelasannya:

PROSEDUR_IMPOR_BARANG_KIRIMAN_HADIAH_HIBAH
PROSEDUR IMPOR BARANG KIRIMAN HIBAH ATAU HADIAH.

  1. Latar Belakang

    Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, jarak dan waktu bukan lagi menjadi hambatan bagi manusia untuk mengetahui informasi apa yang terjadi di belahan dunia lain. Sebagai contoh, bencana alam Tsunami yang menewaskan ratusan ribu jiwa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada tahun 2004 segera diketahui oleh masyarakat dunia dalam waktu singkat. Dengan informasi tersebut, masyarakat dunia yang ingin membantu meringankan beban penderitaan sesama kemudian mengirimkan bantuan berupa barang kiriman hibah / hadiah untuk kepentingan penganggulangan bencana alam.

    Di samping itu, pengiriman barang hibah / hadiah meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan kerja sama badan / lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, sosial kemanusiaan, kebudayaan, atau konservasi alam di Indonesia dengan badan / lembaga partner di luar negeri.

    Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Pemda (baik Pemkab maupun Pemprov) di Indonesia juga sering menerima barang kiriman hibah / hadiah yang ditujukan untuk kepentingan umum dari badan / lembaga atau pemerintah partner di luar negeri.

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan sebagai garda terdepan dalam pelayanan dan pengawasan masuknya barang-barang impor sangat mendukung proses importasi barang tujuan hibah / hadiah. Dengan menerapkan risk management dalam menjalankan empat perannya, yaitu sebagai:
    • revenue collector,
    • trade facilitator,
    • community protector, dan
    • industrial assistance,
    DJBC akan berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholders dalam proses pembebasan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas impor barang tujuan hibah / hadiah.

    Selain menjalankan amanat Pasal 25 dan Pasal 26 UU Kepabeanan, DJBC meyakini bahwa barang kiriman hibah / hadiah, baik antar badan / lembaga sosial ataupun antar-pemerintah, akan mampu meringankan beban penderitaan orang-orang yang membutuhkan serta meningkatkan kualitas hubungan manusia antar-negara yang pada akhirnya akan mampu menjadi katalisator pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

    Namun demikian, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembebasan BM dan PDRI belum sepenuhnya dipahami oleh stakeholders. Sebagai contoh, pemberi dan penerima hibah belum memahami bahwa untuk mendapatkan fasilitas pembebasan BM dan PDRI mereka harus melampirkan dokumen pendukung berupa rekomendasi dari instansi teknis terkait.

    Untuk mendapatkan surat rekomendasi ini, pemberi dan penerima hibah harus mengikuti prosedur dan memenuhi ketentuan dari masing-masing kementerian / lembaga teknis terkait. Dalam rangka meningkatkan pemahaman serta tercapainya efektivitas dan efisiensi proses pembebasan BM dan PDRI atas importasi barang tujuan hibah / hadiah yang bersifat non-profit, DJBC memandang perlu untuk menerbitkan Pedoman Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Tujuan Hibah / Hadiah sebagaimana telah diamanahkan dalam Undang Undang Kepabeanan.

  2. Maksud / Tujuan

    Maksud dan tujuan dari penjelasan dalam artikel ini adalah antara lain:
    1. Meningkatkan pemahaman stakeholders tentang ketentuan pembebasan BM dan PDRI atas importasi barang hibah/hadiah;
    2. Mewujudkan proses pembebasan BM dan PDRI atas importasi barang hibah / hadiah yang efektif dan efisien;
    3. Memberikan kepastian hokum dalam proses pembebasan BM dan PDRI atas importasi barang hadiah / hibah;
    4. Mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

  3. Dasar Hukum

    Fasilitas fiskal berupa pembebasan atau keringanan Bea Masuk diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Adapun ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), sebagai berikut:
    1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam (PMK-69).
    2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, atau Kebudayaan (PMK-70).
    3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/pmk.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011 (PMK-163 jo. PMK-28).
    4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam itu yang Terbuka untuk Umum, serta Barang untuk Konservasi Alam (PMK-90).

    Sedangkan perlakuan perpajakan atas impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk berdasarkan PMK-69, PMK-70, PMK-163 jo. PMK-28, PMK-90, dilakukan sesuai ketentuan:
    1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang DIbebaskan dari Pungutan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2012, yaitu tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.
    2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010, yaitu dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22.

  4. Prosedur

    Untuk mendapatkan pembebasan BM dan PDRI atas impor barang kiriman hibah / hadiah, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan dan dilampiri dokumen pendukung yang dipersyaratkan sesuai skema pembebasan masing-masing PMK.

    Lampiran dokumen pendukung untuk masing-masing skema pembebasan adalah berbeda-beda. Dokumen pendukung yang dilampirkan pada permohonan pembebasan BM dan PDRI barang hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam dalam PMK-69 adalah berbeda dengan impor barang kiriman hadiah / hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial atau kebudayaan dalam PMK-70.

    Namun demikian, secara umum, lampiran permohonan pembebasan BM dan PDRI atas impor barang hibah/hadiah dalam PMK-69, PMK-70-, PMK-90, PMK-163 jo. PMK-28 terdiri dari:
    1. Surat keterangan dari pemberi hibah/bantuan di luar negeri (gift certificate atau memorandum of understanding);
    2. Rincian, jumlah, jenis dan perkiraan nilai pabean barang yang akan diimpor serta pelabuhan tempat pembongkarannya;
    3. Rekomendasi dari instansi teknis terkait.

    Dalam hal permohonan pembebasan BM diajukan berdasarkan PMK-70, maka perlu memperhatikan batasan barang-barang yang dapat diberikan pembebasan BM, karena tidak semua barang hibah dapat diberikan pembebasan BM. Sesuai Pasal 3 PMK-70, diatur bahwa barang-barang yang dapat diberikan pembebasan BM, meliputi:
    1. Barang yang diperlukan untuk mendirikan atau memperbaiki bangunan ibadah, rumah sakit, poliklinik, dan/atau sekolah, serta barang yang akan merupakan inventaris tetapnya;
    2. Mobil klinik, sarana pengangkut orang sakit, sarana pengangkut untuk perpustakaan keliling atau sejenisnya, atau sarana pengangkut petugas kesehatan;
    3. Barang yang diperlukan untuk pemakaian tetap oleh perkumpulan dan/atau badan-badan untuk tujuan kebudayaan;
    4. Barang yang diperlukan untuk keperluan ibadah untuk umum seperti tikar sembahyang, permadani, atau piala-piala untuk perjamuan suci serta barang hadiah dalam rangka perayaan hari besar keagamaan;
    5. Peralatan operasi atau perkakas pengobatan yang digunakan untuk badan-badan sosial;
    6. Makanan, obat-obatan, dan/atau pakaian untuk diberikan kepada masyarakat yang memerlukan; dan/atau;
    7. Barang peralatan belajar mengajar untuk lembaga pengajaran dengan maksud untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

    Dalam hal barang kiriman hibah / hadiah merupakan barang yang terkena ketentuan larangan dan / atau pembatasan barang impor, permohonan harus dilampiri dengan rekomendasi dari instansi teknis terkait yang berwenang menetapkan peraturan mengenai larangan dan/atau pembatasan barang impor. Sebagai contoh, apabila barang kiriman hibah / hadiah merupakan alat-alat kesehatan, maka permohonan wajib dilampirkan dengan surat rekomendasi dari instansi teknis terkait yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembebasan BM dan PDRI. Jika permohonan disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan mengenai pembebasan BM dan PDRI. Apabila permohonan ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan akan menyampaikan surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan.

    Ketika permohonan fasilitas pembebasan BM dan PDRI atas importasi barang kiriman hibah / hadiah sedang diproses di Direktorat Fasilitas Kepabeanan dan atas permohonan dimaksud belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian fasilitas, importasi dapat mengajukan permohonan vooruitslag (pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 (PMK-160). Sesuai PMK-160, importir harus mengajukan surat permohonan vooruitslag kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang dengan menyebutkan alasannya serta menyerahkan jaminan sebesar BM dan PDRI yang terutang.

  5. Frequently Asked Questions

    1. Apa Perbedaan Proses Pembebasan BM & PDRI dengan Clearance di Pelabuhan Bongkar?

      Proses permohonan pembebasan BM dan PDRI merupakan proses bisnis yang berbeda dengan proses clearance / pengeluaran barang dari pelabuhan bongkar. Permohonan pembebasan BM dan PDRI merupakan permohonan untuk mendapatkan fasilitas fiskal untuk dibebaskan dari pembayaran pungutan negara berupa BM dan PDRI. Sedangkan proses clearance adalah proses yang harus dilakukan oleh importir agar barang impornya memenuhi seluruh ketentuan importasi sehingga dapat dikeluarkan dari pelabuhan bongkar.

      Sesuai pembagian tugas pokok dan fungsi serta wewenang di lingkungan internal DJBC, proses pengajuan permohonan pembebasan BM dan PDRI dilakukan di Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Kantor Pusat DJBC. Sementara itu, proses pengurusan pengeluaran barang dilakukan di Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai (KPUBC) atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC).

      Salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan pembebasan BM dan PDRI adalah rekomendasi dari instansi teknis terkait. Dikarenakan PMK yang mengatur lampiran permohonan pembebasan BM dan PDRI mengenai rekomendasi dari instansi teknis terkait mempunyai redaksional yang berbeda-beda, terdapat dua hubungan antara surat rekomendasi yang dilampirkan dalam proses pembebasan BM dan PDRI dengan proses clearance di pelabuhan bongkar:
      1. Beririsan: dokumen yang digunakan dalam pengajuan pembebasan BM dan PDRI dapat juga digunakan untuk proses clearance di pelabuhan bongkar (misal skema pembebasan BM dan PDRI berdasarkan PMK-163);
      2. Terpisah: dokumen yang digunakan dalam pengajuan pembebasan BM dan PDRI tidak dapat digunakan untuk proses clearance di pelabuhan bongkar (misal skema pembebasan BM dan PDRI berdasarkan PMK-90).

      Untuk efektifitas pelayanan kepabeanan secara keseluruhan di internal DJBC, Direktorat Fasilitas Kepabeanan biasanya meminta agar pemohon melampirkan ijin impor barang hibah tanpa API dari Kementerian Perdagangan, mengingat dokumen ini nantinya juga akan diminta pada saat proses clearance di pelabuhan pemasukan.

    2. Adakah Peran Kementerian / Lembaga Teknis dalm Pembebasan BM dan PDRI atas Impor Barang Hibah / Hadiah?

      Keputusan final pembebasan BM dan PDRI merupakan kewenangan DJBC, namun proses permohonan pembebasan BM dan PDRI juga melibatkan Kementerian / Lembaga teknis lain. DJBC berwenang dalam bidang fiskal, yaitu pembebasan BM dan PDRI. Sedangkan Kementerian / Lembaga Teknis yang menaungi bidang kerja badan / lembaga yang mengajukan permohonan pembebasan BM dan PDRI berwenang menerbitkan surat rekomendasi pembebasan BM dan PDRI.

      Jadi, pemohon pembebasan BM dan PDRI selain harus memenuhi ketentuan pembebasan BM dan PDRI dalam Peraturan Menteri Keuangan juga harus memenuhi ketentuan peraturan dari Kementerian / Lembaga yang berwenang menerbitkan rekomendasi pembebasan BM dan PDRI.

      Pemberi hibah / hadiah di luar negeri seharusnya senantiasa bekerjasama dan bersinergi dengan penerima hadiah di dalam negeri untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam PMK dan peraturan Kementerian / Lembaga teknis penerbit surat rekomendasi.

      Sebagai contoh, pemberi hibah / hadiah di luar negeri seharusnya menyertakan gift certificate atau memorandum of understanding ketika memberikan barang hibah / hadiah. Banyak barang kiriman hibah / hadiah yang terhambat proses permohonan pembebasan BM dan PDRI-nya dikarenakan tidak memenuhi ketentuan dalam PMK, yaitu melampirkan dokumen pendukung berupa gift certificate atau memorandum of understanding.

      Sementara itu, meskipun seluruh PMK yang mengatur pembebasan BM dan PDRI tidak ada yang mensyaratkan Surat Keterangan Barang Hibah dari Kedutaan Besar RI (KBRI) di luar negeri, tetapi Direktorat Impor Kementerian Perdagangan mensyaratkan agar permohonan Ijin Impor Barang Dalam Rangka Hibah tanpa API melampirkan Surat Keterangan Barang Hibah dari Kedutaan Besar RI di luar negeri.

      Surat Ijin / Surat Persetujuan Impor Barang Dalam Rangka Hibah tanpa API yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan ini nantinya akan digunakan sebagai dokumen pendukung serta dilampirkan dalam surat permohonan pembebasan BM dan PDRI ke DJBC. Oleh karena itu, agar proses pembebasan BM dan PDRI atas importasi barang hibah / hadiah berjalan lancar diperlukan kerjasama dan sinergi antara pemberi dan penerima hibah.

  6. Kesimpulan

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan sangat mendukung proses hibah / hadiah bersifat non-profit yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup sesama manusia. Secara umum, lampiran permohonan pembebasan Bm dan PDRI atas impor barang hibah / hadiah terdiri dari:
    1. Surat keterangan dari pemberi hibah / bantuan di luar negeri (gift certificate atau memorandum of understanding);
    2. Rincian, jumlah, jenis dan perkiraan nilai pabean barang yang akan diimpor serta pelabuhan tempat pembongkarannya;
    3. Rekomendasi dari instansi terkait.
    Untuk mendapatkan pembebasan BM dan PDRI, pemohon harus memenuhi ketentuan pembebasan BM dan PDRI yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan dari Kementerian / Lembaga teknis yang berhak menerbitkan rekomendasi pembebasan BM dan PDRI atas impor barang tujuan hibah / hadiah. Sedangkan untuk proses clearance di pelabuhan bongkar, pemohon harus memenuhi seluruh ketentuan impor yang mengatur importasi barang ke dalam daerah pabean Indonesia, karena proses permohonan pembebasan BM dan PDRI merupakan proses bisnis yang berbeda dengan proses clearance dari pelabuhan bongkar.

untuk melihat slide show powerpoint, Anda bisa membacanya disini: http://www.bcsoetta.net/v2/page/barang-kiriman-hadiah-hibah-untuk-keperluan-ibadah-umum-amal-sosial-atau-kebudayaan

Sumber

www.beacukai.go.id ~ Pedoman pembebasan BM dan PDRI atas Impor Barang tujuan Hibah / Hadiah

Minggu, 09 November 2014

Persyaratan Dokumen Impor Barang Hibah

Barang Hibah

Impor barang sebagai bantuan kemanusiaan dan bersifat amal sosial (hibah) yang akan diberikan secara cuma-cuma (for donations dan no commercial value), dapat diberikan pembebasan pungutan Bea Masuk (BM) berdasarkan pasal 25 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, dan Keputusan Menteri Keuangan No.144/KMK.05/1997 tanggal 31 Maret 1997 serta tidak dipungut Pph pasal 22keputusan Menteri Keuangan RI No.450/KMK; 04/1997 tanggal 26 Agustus 1997.

Penyaluran bantuan dapat dilakukan melalui badan atau lembaga penerima hibah yang dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis lembaga yaitu:
  1. Badan atau Lembaga yang telah terdaftar sebagai Badan atau Lembaga yang mendapat pembebasan berdasarkan keputusan Presiden RI No. 133 tahun 1953.
  2. Badan atau Lembaga yang belum terdaftar sebagai Badan atau Lembaga yang mendapat pembebasan berdasarkan keputusan Presiden RI No.133 tahun 1953.
Persyaratan_Impor_Barang_Hibah_Alat_Kesehatan
Dokumen Persyaratan Impor Barang Hibah berupa Alat Kesehatan:
Surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan selaku Instansi teknis terkait.

Dokumen Persyaratan

Untuk Badan atau Lembaga yang SUDAH terdaftar, maka pembebasan Bea Masuk dan Pph pasal 22 tidak dipungut, dapat langsung diberikan keputusan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan. Untuk itu, Badan atau Lembaga penerima, dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan melampirkan dokumen-dokumen berupa:
  1. Rincian nama, jumlah dan jenis barang beserta harga barang hibah yang diimpor (dapat berupa Invoice dan Packing List / PL).
  2. Gift Certificate / Letter of Donations dari pihak pemberi hibah yang menyatakan bahwa:
    • Barang tersebut merupakan kiriman hadiah secara cuma-cuma dan dalam pengadaan dan pengirimannya tidak menggunakan devisa Indonesia.
    • Keadaan mutu barang yang akan disumbangkan.
    • Batas kadaluarsa untuk obat-obatan dan bahan makanan (minimal 1 tahun).
  3. Rekomendasi dari Departemen teknis terkait, dalam hal ini Departeman Kesehatan (kini bernama Kementerian Kesehatan) atau Departemen Sosial.

Untuk Badan atau Lembaga yang BELUM terdaftar, keputusan pembebasan bea masuk dan Pph pasal 22 tidak dipungut, akan diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Untuk itu, Badan atau Lembaga penerima mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri dokumen-dokumen berupa:
  1. Rincian nama, jumlah, dan jenis barang beserta harga barang hibah yang akan diimpor.
  2. Gift Certificate / Letter of Donation dari pihak pemberi hibah yang menyatakan bahwa:
    • Barang tersebut, merupakan kiriman hadiah dan dalam pengadaan dan pengirimannya tidak menggunakan devisa Indonesia.
    • Keadaan mutu barang yang akan disumbangkan.
    • Batas kadaluarsa untuk obat-obatan dan bahan makanan (minimal 1 tahun)
  3. Rekomendasi dari Departemen atau Kementerian instansi teknis terkait, dalam hal ini Departemen Kesehatan (kini bernama Kementerian Kesehatan) atau Departemen Sosial.

Catatan:

  • Untuk mempercepat proses pengeluaran barang-barang setibanya di Indonesia dan sambil menunggu keputusan pembebasan bea masuk dan pajak impor dari Menteri Keuangan,maka Badan atau Lembaga penerima hibah dapat mengajukan permohonan ijin pengeluaran terlebih dahulu (utamanya digunakan untuk impor barang bantuan kemanusiaan terkait bencana alam) kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dengan menyerahkan jaminan tertulis.
  • Untuk mempercepat proses pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pph pasal 22, disarankan agar hibah barang-barang tersebut disalurkan melalui badan atau lembaga yangterdaftar.
  • Untuk mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang-barang hibah,maka Badan atau Lembaga penerima hibah harus mengajukan Permohonan kepada DirekturJenderal Pajak.

SURAT KETERANGAN PENGIRIMAN BARANG KBRI

Untuk dapat diberikannya Surat Keterangan KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) dan dilegalisirnya rincian nama, jumlah, dan jenis barang yang akan disumbangkan, maka Yayasan, Badan atau Lembaga pemberi sumbangan / hibah harus membuat surat permohonan kepada Duta Besar RI di negara asal, Untuk Perhatian / U.P. Kepala Bidang Konsuler yang isinya mencakup antara lain:
  1. Pengenalan diri dari Yayasan, Badan atau lembaga pemberi sumbangan.
  2. Asal sumbangan.
  3. Nama Yayasan, Badan atau Lembaga penerima sumbangan beserta alamat jelasnya di Indonesia.
  4. Tanggal rencana pengiriman sumbangan.
  5. Nama Badan, Yayasan atau Lembaga yang akan menanggung biaya pengiriman, mulai dari tempat asal barang sampai ke tempat tujuan (penerima sumbangan).

Surat permohonan kepada Duta Besar RI tersebut, harus disertai lampiran sbb:
  1. Rincian nama, jumlah dan jenis barang beserta harga barang donasi yang akan diimpor ke Indonesia.
  2. Gift Certificate / Letter of Donation dari pihak pemberi hibah yang menyatakan bahwa:
    • Barang tersebut, merupakan kiriman hadiah dan dalampengadaan dan pengirimannya tidak menggunakan devisa Indonesia.
    • Mutu atau keadaan dari barang yang akan disumbangkan.
    • Batas kadaluarsa untuk obat-obatan dan bahan makanan (minimal 1 tahun) apabila barang tersebut berupa obat-obatan atau bahan makanan.
  3. Copy Rekomendasi Departemen teknis terkait, dalam halini Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan) atau Departemen Sosial.
  4. Surat pernyataan dari Yayasan, Badan atau Lembaga penerima barang kepada Dubes RI di Den Haag yang menyatakan kesediaannya untuk menerima barang sumbangan dari Yayasan, Badan atau Lembaga pemberi sumbangan.

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

  • KBRI tidak akan menerbitkan surat keterangan atas barang sumbangan atau hibah yang telah dikirimkan sebelum surat keterangan KBRI dikeluarkan.
  • KBRI tidak akan menerbitkan surat keterangan pengiriman barang sumbangan/hibah, bila barang yang disumbangkan atau dihibahkan dalam bentuk pakaian dan sepatu bekas.
  • Surat Keterangan KBRI bukan merupakan surat keterangan PEMBEBASAN PAJAK atau PEMBEBASAN BEA MASUK IMPORT.

sumber: http://ina.indonesia.nl/index.php/pelayanan-wni/pengiriman-barang-sumbangan-atau-hibah

Referensi Lainnya

  1. http://www.beacukai.go.id/index.html?page=fasilitas/pedoman-pembebasan-bm-dan-pdri-atas-impor-barang-tujuan-hibah-hadiah.html
  2. http://repository.beacukai.go.id/peraturan/2012/06/b4624ed21943f1476dc6256fb7a60b77-pmk-70_pmk-04_2012.pdf
  3. http://inatrade.kemendag.go.id/index.php/perijinan/get_perijinan_detail/018006
  4. http://peraturan.bcperak.net/peraturan-menteri-keuangan?page=3
  5. http://www.bcsoetta.net/v2/page/impor-fasilitas-pembebasan-bea-masuk
  6. http://www.scribd.com/doc/4992666/penanganan-impor-barang-bantuan-dan-hibah

Info_Informasi_Impor_Barang_Hibah
Untuk Informasi terkait Impor Barang Hibah, silakan hubungi Direktorat Teknis Kepabeanan.

Kamis, 06 November 2014

KPU Bea Cukai Priok Gagalkan Ekspor Produk Hasil Tambang

KPU BC Tanjung Priok

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC dalam hal ini Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok, Jakarta, menegah 37 container produk hasil pertambangan yang akan diekspor ke Tiongkok dan Malaysia. Penegahan terpaksa dilakukan karena perusahaan tersebut memberitahukan data yang tidak sesuai dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan menggunakan nama perusahaan samaran di lapangan petikemas Koja pada hari Rabu (5/11) sore.

Kepala_Kantor_Bea_Cukai_Tanjung_Priok_Bahaduri_Wijayanta
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Bahaduri Wijayanta (kiri)

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta, mengatakan bahwa ada empat perusahaan yang memalsukan data kepabeanan terkait dengan isi kontainer yang akan diekspor selama periode akhir tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2014. "Ke empat perusahaan tersebut berusaha menghindari bea keluar sebesar 20 persen dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 161 juta," ujar Wijayanta, Rabu sore.

Menurut Wijayanta, nilai kerugian tersebut sebenarnya bisa lebih tinggi apabila barang tambang mentah tersebut sudah diolah dalam bentuk produk jadi ataupun setengah jadi.

"Untuk produk bijih tembaga (ore) dan Zeolit alam (aluminosilicate) berdasarkan Permendag merupakan barang larangan sejak tahun ini sehingga potensi kerugian negara tak terhingga," tambah Wijayanta.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI), Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Susila Brata, mengungkapkan bahwa ke-empat perusahaan yang memalsukan data kepabeanannya adalah:
  1. PT KTS yang memberitahukan 18 kontainer ukuran 20 feet berisikan Zinc Dust, namun saat diperiksa ternyata berisi Biji Chromit dengan total berat 486.000 Kg dengan negara tujuan Tiongkok;
  2. CV JGL yang memberitahukan 14 kontainer ukuran 20 feet berisikan batu split namun saat diperiksa ternyata berisi biji Nikel dengan total berat 286.170 Kg dengan negara tujuan Tiongkok;
  3. PT SJG yang memberitahukan 2 kontainer ukuran 20 feet berisikan Dispresant Triest dan Lyoprit BA namun saat diperiksa ternyata berisi pasir minerah biji Tembaga dengan total berat 31.400 Kg dengan negara tujuan Tiongkok;
  4. PT SMG yang memberitahukan 3 kontainer ukuran 20 feet berisikan Feed Suplement namun saat diperiksa ternyata berisi batu Zeolit alam (aluminosilicate) dengan total berat 73.500 Kg dengan negara tujuan Malaysia.

Brata kembali menjelaskan bahwa ke-empat perusahaan tersebut melanggar beberapa peraturan terkait dengan ekspor, yaitu:
  1. Peraturan Menteri Perdagangan RI No 52 dan 29 tahun 2012 tentang ketentuan eksport produk pertambangan
  2. Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan RI No. 75 tahun 2012 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar.
  3. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04 tahun 2014 tentang ketentuan eksport produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian
  4. Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, pasal 103 huruf a tentang pemberitahuan dokumen kepabeanan palsu diancam pidana penjara maksimal 8 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5 miliar; serta pasal 82 ayat 6 tentang orang yang salah memberitahukan jenis atau jumlah barang dalam data kepabeanan sehingga tidak terpenuhinya pungutan negara maka dikenai sanksi administrasi paling banyak 1.000 persen dari nilai bea keluar yang kurang dibayarkan

Proses Pidana

Brata mengatakan barang-barang eksport tersebut bisa terdeteksi melalui mesin Gammaray dan X-ray milik Bea Cukai yang berasal dari Jerman dan hasil analisa intelijen.

"Untuk barang yang dilarang atau dibatasi untuk di eksport dan import yang diberitahukan tidak sesuai data kepabeanan, maka barang akan dikuasi negara," tandas Brata.

Sedangkan proses pidana yang dapat dikenakan terhadap ke empat perusahaan eksportir, Kasatbinmas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP Sukardi mengatakan bahwa pihak kepolisian masih dalam proses penyidikan dan pengejaran kepada pelaku-pelaku perusahaan fiktif yang memalsukan data dan merugikan negara.

"Masih akan kita kembangkan kasusnya dan para pelaku masih dalam tahap penyelidikan," ujar Sukardi.

Menurut data penggagalan penyelundupan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, selama periode tahun 2012 hingga 2014 terhadap ekspor produk pertambangan, Bea Cukai Tanjung Priok menyita sebanyak 234 kontainer dengan akumulasi nilai barang sebesar Rp 26,2 miliar.


Sebagaimana dikutip dari laman online Suara Pembaruan.

Senin, 06 Oktober 2014

Re-Impor, Barang Ekspor Yang Diimpor Kembali

Re-Impor

Pemasukan barang eks. ekspor yang diimpor kembali (re-impor) dapat diberikan persetujuan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dengan mengajukan Surat Permohonan re-impor barang ekspor yang diterima dengan lengkap dan benar.

Alur Proses Permohonan Persetujuan Reimpor

Permohonan fasilitas kepabeanan atas pemasukan barang eks. ekspor tanpa fasilitas yang diimpor kembali (re-impor) tersebut wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk diberikan fasilitas re-impor, dimana persetujuan atas pemasukan barang re-impor tersebut akan ditetapkan di dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Bea dan Cukai.

Dasar Hukum

Berikut ini adalah dasar hukum pemasukan barang eks ekspor yang diimpor kembali (re-impor):
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2007 tanggal 05 September 2007 tentang PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR;
  2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI, sebagaimana telah diubah dengan P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009.
Atas pemasukan barang eks ekspor yang diimpor kembali dapat diberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan bea masuk dan/atau cukai, apabila memenuhi ketentuan-ketentuan diantaranya:
  1. Pemasukan kembali dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean berupa PIB (BC 2.0) sesuai dengan tata laksana kepabeanan di bidang impor.
  2. Dilakukan pemeriksaan fisik barang dengan hasil jenis dan jumlah barang yang di re-impor harus sama dengan jenis dan jumlah barang yang diekspor.
  3. Barang ekspor yang diimpor kembali tersebut dalam kualitas yang sama seperti pada saat ekspor dilakukan.
sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2007 tanggal 05 September 2007 tentang PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
  1. Impor kembali barang yang telah diekspor adalah pemasukan kembali ke dalam daerah pabean atas barang yang sebelumnya diekspor:
    1. dalam kualitas yang sama;
    2. untuk keperluan perbaikan;
    3. untuk keperluan pengerjaan; atau
    4. untuk keperluan pengujian.
  2. Dalam kualitas yang sama adalah barang yang tidak mengalami proses pengerjaan atau penyempurnaan apapun, seperti barang yang dibawa oleh penumpang ke luar negeri, barang Keperluan pameran, pertunjukan, perlombaan, pengerjaan proyek di luar negeri, barang ekspor yang ditolak di luar negeri atau yang karena sesuatu hal diimpor kembali.
  3. Keperluan perbaikan adalah penanganan barang yang rusak, usang, atau tua dengan mengembalikannya pada keadaan semula tanpa mengubah sifat hakikinya.
  4. Keperluan pengerjaan adalah penanganan barang yang selain mengalami perbaikan, juga mengakibatkan peningkatan harga barang dari segi ekonomis tanpa mengubah sifat hakikinya.
  5. Keperluan pengujian adalah penanganan barang untuk dilakukan pemeriksaan dari segi teknik dan menyangkut mutu serta kapasitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
  6. Kepala kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai.

Untuk persyaratan dan prosedur selengkapnya, Anda bisa mendownload penjelasannya disini: LEAFLET RE-IMPOR.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger