Welcome to our website

Selamat datang di website kami, dimana disini Anda bisa mendapatkan informasi tentang Indonesian Customs atau Bea Cukai Indonesia, terutama mengenai Impor, Ekspor, dan Cukai. Baik Tata Cara (Prosedur) berbagai proses kepabeanan dan cukai, maupun berbagai berita tentang Bea Cukai Indonesia

Blog ini dibuat hanya sebagai catatan untuk mempermudah mengingat peraturan kepabeanan cukai yang sangat dinamis, informasi yang tercantum di dalam blog ini dapat berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Loading...

Kamis, 14 April 2011

Bea Cukai Larang Impor Miras Ke Sumatera Utara

Bea Cukai Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara menjamin adanya larangan tentang impor minuman keras (miras) ke wilayahnya dan dijamin tidak ada yang lolos masuk. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Utara, Maimun Sulaiman saat rapat dengar pendapat dengan komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, kemarin.

“Kita bisa jamin tidak ada yang lolos melalui pelabuhan,” kata Maimun. "Hanya saja, panjang pantai yang ada menjadi kendala. Tidak menutup kemungkinan masuknya melalui jalur lain." Demikian lanjutnya lagi.

Beberapa tempat di Sumatera Utara tidak dipungkiri bisa ditemui adanya beredar miras. Miras tersebut bisa berasal dari DKI Jakarta atau kepulauan lainnya. Termasuk miras produk dalam negeri. “Itupun seharusnya sudah memiliki segel bea cukai, dan telah dilekati pita cukai” katanya.
Namun secara tegas dikatakannya bahwa impor miras ke Sumatera Utara dilarang. Dalam waktu terakhir, Bea Cukai Sumatera Utara telah melakukan penyitaan terhadap 4 truk miras yang masuk dari provinsi tetangga dan saat ini sedang diproses di pengadilan.

Hal lain yang dibahas dalam rapat adalah seperti pertanyaan yang diajukan anggota komisi A, Irwansyah Damanik tentang keberadaan truk second hand yang masuk ke Sumatera Utara dari negara-negara tetangga.

Kenyataannya di Sumatera Utara sudah ada beredar truk second hand merupakan hasil impor. “Kenapa hal ini bisa terjadi, apa memang sudah ada peraturannya, atau hanya kelalaian yang membiarkan masuk sedemikian rupa?” kata Irwansyah.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sumatera Utara, Cerah Bangun mengatakan bahwa hal itu memang benar, menurutnya itu secara keseluruhan diatur oleh dirjen perdagangan kementerian luar negeri. “Pemasukan truk bisa dilakukan jika produsen di dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka hal itu disahkan,” katanya. Namun peraturan seperti ini bisa satu saat dicabut jika sudah tidak dibutuhkan.

Cerah juga menjelaskan bahwa bea dan cukai mendapat banyak ribuan peraturan titipan tentang ekspor impor khususnya kementerian perindustrian dan perdagangan. Dan hal itu bisa secara continue dan bisa berubah-ubah.

Menanggapi adanya pertanyaan dari komisi A yang menanyakan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh bea dan cukai. Apakah dilakukan seratus persen atau hanya sample? Maimun menjelaskan bahwa dalam proses pengecekan dilakukan dengan pembagian jalur. Ada jenis barang yang masuk harus diperiksa dan ada prosedurnya tidak mesti keseluruhan diperiksa. Prosesnya sangat teknis di lapangan. “Tentu harus mengikuti prosedural pemeriksaan,” katanya.

Kendala yang dihadapi di lapangan adalah, kurangnya personil yang bertugas. Dengan sekian banyaknya pelabuhan/bandara yang menjadi sentra masuknya barang-barang impor sampai saat ini jumlah pegawai di Bea Cukai hanya sekitar 10 ribu pegawai di seluruh Indonesia.
Misalnya di Tanjung Priok, barang yang masuk sekaligus dalam satu hari bisa mencapai 2000 kontainer sedangkan petugas hanya sekitar 1000 orang saja. “Berdasarkan azas pengawasan dan pelayanan serta manajemen resiko, maka digunakan sistem penjaluran berdasarkan profil importir dan pemeriksaannya ditetapkan sesuai resiko yang dikandung dari masing-masing importasi,” kata Maimun menjelaskan.

Pengadilan Perpajakan Buka Kesempatan Bagi Masyarakat Umum Untuk Menjadi Hakim Pajak

Pengadilan Perpajakan membuka kesempatan untuk menjadi hakim, meskipun saat ini bukan berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, ataupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Perlu diketahui, kami ini telah membuka kesempatan untuk di luar teman-teman DJP dan DJBC, namun demikian kan semuanya tergantung tes," ungkap Sekretaris Pengadilan Pajak Juni Hastoto, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (13/4/2011).

Namun demikian dia meyakini tidaklah mudah untuk menjadi seorang hakim di pengadilan pajak. Untuk menjadi seorang hakim, para calon akan melalui dua tahapan kompetisi yang harus dikuasai oleh hakim pajak. "Pertama kompetensi akuntansi, masalah-masalah yang berkaitan dengan akuntansi ini sangat penting," tambahnya,

Kedua, pemahaman akan ranah hukum baik perdata maupun pidana. Akan tetapi sistem yang diterapkan di Indonesia, kata dia, berbeda dengan yang diterapkan di luar negeri. "Jadi dua hal itu. Itu lain dengan di luar. Kalau di luar banyak yang dipersiapkan dari bawah," jelas dia.

Dengan demikian, lanjutnya, ada yang disebut hakim karier. Adapun hakim di Indonesia merupakan hakim yang masa jabatannya mempunyai durasi waktu "Kalau kita ini kan bukan hakim karir, hakim kita ini kan dibatasi lima tahun, setelah itu bisa diperpanjang," ungkapnya.

Selain itu, jika seseorang ingin menjadi hakim pada Pengadilan Perpajakan, maka orang tersebut tidak boleh terikat pada suatu organisasi ataupun perusahaan. "Kalau pun misalnya belum pensiun, maka dia harus melepaskan jabatannya," pungkasnya.

Bea Cukai Rusia Dipusingkan Impor Mobil Tercemar Radioaktif Dari Jepang

Petugas bea cukai Rusia timur jauh mengatakan Jumat besok mereka menghentikan pengiriman hampir 50 mobil bekas dari Jepang setelah tingkat radiasi akibat bocornya pembangkit nuklir Fukushima Daiichi di Jepang meningkat tajam.

Menurut ketua departemen monitoring radiasi bea cukai regional Roman Famin, mereka menghentikan pengiriman 49 mobil bekas untuk dijual itu karena tingkat radiasinya mencapai enam kali lebih tinggi dari batas normal. Beberapa kendaraan terpapar radioaktif isotop caesium 127 dan uranium 238.

Mobil tercemar radioaktif mulai tiba di pelabuhan Vladivostok 10 hari lalu, tapi pengawas konsumen pemerintah tidak membuat keputusan apa yang akan dilakukan dengan mobil terkontaminasi tersebut. "Jika keputusan tidak dibuat, pelabuhan akan dipenuhi kendaraan tercemar radioaktif," ujar Famin.

Pelabuhan Vladivostok kedatangan sekitar 300 mobil dari luar negeri setiap hari. manajemennya, dalam pernyataan yang dikeluarkan hari ini, Kamis (14/04), mengeluh tidak memiliki tempat yang cukup untuk menampung kendaraan terkontaminasi itu.

Rabu, 13 April 2011

Tarif Cukai MMEA Alami Kenaikan Hingga 40% Sejak April 2010, PPnBM Dihapuskan

Kenaikan tarif cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), Etil Alkohol (EA) dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol (KMEA) telah efektif dilaksanakan per-1 April 2010. Keputusan tersebut merupakan pengejewantahan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/PMK.011/2010. Dalam PMK tersebut pemerintah antara lain menaikkan tarif cukai hingga 40 persen, menyederhanakan golongan kadar alkohol dari golongan A1, A2,B1,B2 dan C menjadi golongan A,B dan C, termasuk menghapus pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mulai 1 April 2010.

Penyesuaian tarif baru ini oleh sebagian pihak yang berkecimpung dibidang industri Minuman Mengandung Ethil Alkohol (MMEA) sangat disesalkan, karena dengan adanya kenaikan cukai hingga tiga kali lipat mulai April 2010, diprediksi harga jual minuman beralkohol seperti bir akan naik 20 hingga 40 persen.

Dan sudah menjadi aturan main, setiap akan diluncurkan peraturan baru, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam hal ini Direktorat Cukai melakukan sosialisasi terlebih dulu kepada masyarakat usaha khususnya yang terkait dengan industri MMEA, EA dan KMEA. Sosialisasi diawali kepada para pegawai di Kanwil DJBC Jawa Timur I, KPPBC Manado, Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT, Kanwil DJBC Sumatera Utara, KPPBC Surakarta dan di Kantor Pusat Jakarta pada 29 Maret 2010. Sedangkan sosialisasi kepada para pengguna jasa yang dilakukan pada waktu sama (29/3) dihadiri oleh perwakilan dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), PT Sarinah dan distributor MMEA impor di seluruh Indonesia, Asosiasi Produsen dan Pedagang Minuman MMEA (ASPROMIA), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dan asosiasi Pedagang Bebas Bea Indonesia (ATBBI).

Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Thomas Sugijata, kebijakan yang telah dituangkan dalam PMK 62/PMK.011/2010 dan PMK 82/PMK.011/ 2010 (tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Produk-Produk MMEA Tertentu) didasarkan pada upaya optimalisasi penerimaan negara khususnya di bidang cukai dengan penyederhanaan golongan tarif cukai ( dahulu terdiri dari golongan A1, A2, B1, B2, dan C yang saat ini disederhanakan menjadi golongan A, B, dan C) serta mempermudah pengawasan dan administrasi serta mengurangi dispute nilai pabean pada saat importasinya. Mengingat tujuan kebijakan salah satunya adalah pembatasan, lanjut Thomas, maka secara umum beban tarif cukai memang meningkat untuk masing-masing golongan sekaligus kompensasi atas penghapusan PPnBM atas Barang Kena Cukai berupa MMEA. Pengambilan kebijakan tersebut dikoordinasikan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), sementara Bea dan Cukai lebih kepada pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Kenaikan harga sepertinya tidak bisa dihindarkan khususnya bagi minuman beralkohol, pasalnya, pemerintah akan segera mengenakan tarif cukai baru terhadap berbagai jenis minuman yang mengandung alkohol melalui Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol (EA), Minuman Mengandung Ethil Alkohol (MMEA), dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol (KMEA)."

MENINGKATKAN KEPATUHAN IMPORTIR UNTUK IMPORTASI MMEA LEGAL

Kenaikan tarif cukai khususnya untuk minuman beralkohol memang dimaksudkan untuk mengurangi tingkat konsumsi dalam rangka pengawasan. Karena memang salah satu karakteristik cukai adalah segala sesuatu yang berdampak pada kesehatan harus dikenakan pajak tinggi supaya mengurangi konsumsi.

“Apapun, jika mempunyai dampak kesehatan, itu harus dikenakan pajak yang tinggi supaya mengurangi konsumsi dalam rangka pengawasan,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu.

Jadi kalau diuraikan lebih lanjut, tambah Anggito, beberapa hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya keputusan ini adalah:

Pertama, penyesuaian atas tarif cukai lama yang berlaku sejak tahun 2006 pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2006 tentang Penetapan Tarif Cukai Etil, Alkohol Atau Etanol dan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.04/2006 tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol, yang dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK, 011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai bahwa cukai dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karekteristik sebagai berikut:
  1. Konsumsinya perlu dikendalikan;
  2. Peredarannya perlu diawasi;
  3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau
  4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
Kedua, alasan karena pertimbangan asumsi makro di antaranya kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, mengabsorbsi PPnBM yang tidak dipungut lagi terhadap minuman berakohol sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada penjelasan Pasal 5 ayat 1.

Keempat, untuk MMEA jenis wine dan spirit impor, sekalipun terdapat kenaikan cukai namun beban perpajakan secara keseluruhan menurun, dengan melihat benchmark negara-negara yang berkarakteristik mirip yakni negara tujuan pariwisata dan negara yang membatasi peredaran MMEA.

Penurunan beban perpajakan ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan importir sehingga akan mengurangi angka penyelundupan dan meningkatkan penerimaan negara.

Mengenai pengawasan terhadap pemasukan dan peredaran minuman beralkohol, menurut Anggito, pemerintah telah melakukan secara ketat antara lain oleh Kementerian Perindustrian terkait dengan perijinan pendirian pabrik yang termasuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI), Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur kuota dan distribusinya, dan Kementerian Keuangan terkait dengan kebijakan fiskal dan pengawasan fisik maupun administrasi terkait cukai, bea masuk, dan PPN yang dilakukan oleh DJBC .

Pengawasan terhadap pemasukan dan peredaran minuman beralkohol antara lain dilakukan dengan melakukan operasi pencegahan, operasi minuman yang beredar di pasaran dan sebagainya sesuai tugas pokok dan fungsi dari DJBC. Dengan terbitnya PMK Nomor 62/PMK.011/ 2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat mengandung Etil Alkohol ini, Anggito berharap ;
  • Tarif cukai diterapkan secara spesifik dengan maksud agar memudahkan administrasi pemungutan dan kepastian pendapatan negara.
  • Menyederhanakan penggolongan tarif cukai bir menjadi satu golongan, menyamakan tarif cukai MMEA Dalam Negeri dengan MMEA Impor secara bertahap.
  • Menyesuaikan beban perpajakan MMEA Indonesia dengan negaranegara yang berkarakteristik mirip yakni, tujuan pariwisata dan negara yang membatasi peredaran MMEA.
  • Kebijakan penyesuaian tarif cukai juga dimaksudkan untuk menutup potensi penurunan penerimaan negara dengan adanya penghapusan PPnBM
Mengenai sistem penghitungan cukai, menurut Anggito, tidak ada perubahan sistem tarif cukai karena penghitungan cukai dengan mendasarkan pada volumetrik atau spesifik sudah diterapkan pada tarif cukai yang berlaku sebelumnya. Selama ini MMEA dikenakan PPnBM yang dihitung dengan tarif advalorem (%), sedangkan cukai dihitung dengan sistem tarif spesifik (volumetrik). Dengan tarif spesifik, selain berpengaruh terhadap kemudahan administrasi cukai juga sesuai dengan filosofi cukai yang diterapkan atas barang, bukan karena faktor harganya.

Bea Cukai Awasi Minuman Keras Tradisional

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Thomas Sugijata, menerbitkan Surat Edaran bernomor SE-4/BC/2011 yang meminta jajarannya melakukan pengawasan terhadap minuman keras atau beralkohol yang dibuat secara tradisional.

Salinan Surat Edaran yang diperoleh di Jakarta, Senin, menyebutkan, Surat Edaran tentang Pengawasan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Tradisional Sebagai Barang Kena Cukai yang Tidak Dipungut Cukai itu, ditujukan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam pengawasan minuman tradisional.

Ruang lingkup surat edaran itu meliputi penegasan bahwa MMEA atau minuman keras tradisional merupakan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai.

Surat Edaran itu juga menetapkan bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap MMEA tradisional sebagai barang kena cukai yang tidak dipungut cukai. Selain itu mekanisme pelaporan hasil pengawasan terhadap MMEA tradisional.

MMEA tradisional dimaksud harus memenuhi sejumlah kriteria yaitu MMEA merupakan hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana semata-mata untuk mata pencaharian, produksi tidak melebihi 25 liter per hari, dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.

Orang yang membuat MMEA tradisional sebagai barang kena cukai yang tidak dipungut cukai dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC).

MMEA tradisional sebagai barang kena cukai yang tidak dipungut cukai dikecualikan dari kewajiban untuk dilindungi dokumen cukai.

Sementara bentuk pengawasan berdasar surat edaran yang ditetapkan 24 Maret 2011 meliputi (1) Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPU/KPPBC) menyusun database orang yang membuat MMEA tradisional sesuai dengan format yang ditetapkan, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

KPU/KPPBC bersama dengan pemerintah daerah melakukan pemantauan atas pemutakhiran database orang yang membuat MMEA tradisional setiap tiga bulan.

KPPBC melakukan pemantauan atas pembuatan dan penjualan MMEA tradisional sesuai dengan format yang telah ditetapkan, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

Pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan MMEA tradisional agar ditindak dan diberikan sanksi secara tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Sementara itu mekanisme pelaporan ditetapkan bahwa database orang yang membuat MMEA tradisional beserta perubahannya (update) dikirimkan setiap tiga bulan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC dengan tembusan kepada Direktur Cukai.

Data pembuatan dan penjualan MMEA tradisional dikirimkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC dengan tembusan kepada Direktur Cukai.

Selasa, 12 April 2011

Bea Cukai Bandara Ngurah Rai Bali Tangkap WN Malaysia

Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, Bali, menangkap Ching Eng Oo, 38 tahun, warga Malaysia yang membawa narkoba jenis ketamine seberat 2,49 gram.

"Tersangka ditangkap saat petugas bandara memeriksa badannya, yang kemudian ditemukan satu bungkus plastik klip berisi bubuk ketamine di dalam saku celananya," ujar Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai Bandara Ngurah Rai Made Wijaya, Selasa (12/4).

Tersangka, yang memiliki nomor paspor A16291243 itu, ditangkap pada Senin (11/4) pukul 16.00 Wita sesaat setelah turun dari pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH 851 rute Kuala Lumpur - Denpasar.

Ia datang ke Bali bersama istri beserta rombongan untuk berlibur. Setelah tertangkap tangan, istri tersangka sempat menangis histeris karena kaget, ternyata selama ini suaminya mengonsumsi barang haram tersebut.

"Dari keterangan tersangka, barang tersebut didapatnya dari Penang Malaysia, dan rencananya akan dikonsumsi sendiri saat berlibur di Bali," ujarnya.

Wijaya menerangkan, harga jual ketamine di pasaran mencapai Rp1 juta per gram, sehingga dari barang bukti yang ditemukan pada saku celana tersangka diperkirakan mencapai Rp2,4 juta.

Menurut dia, ketamin atau "kettle mine" merupakan obat bius yang berefek halusinogen dan dapat melumpuhkan semua indera pada manusia.

"Ketamine itu ditemukan pada tahun 1962, diciptakan untuk dunia kedokteran, namun perkembangannya justru disalahgunakan, atau digunakan sebagai pengganti narkotika karena efek yang ditimbulkan ketamine menyerupai efek ganja, hasis dan lainnya," kata Wijaya.

Ia menjelaskan, ketamine memiliki dua macam bentuk, yakni berupa cairan bening dan serbuk putih kristal. Cara pemakaiannya pun beragam, ada yang dicampur ke dalam minuman, dihirup dengan hidung, disuntikan, dioleskan pada bahan tambahan seperti rokok dan cerutu.

Jika di beberapa negara seperti Amerika Serikat, ketamine masuk ke dalam obat keras golongan III, dan Australia, Singapura, Hongkong, India dan beberapa negara Asia masuk dalam obat keras golongan I, dan di Kanada termasuk golongan I narkotika, namun di Indonesia, ketamine hanya masuk daftar farmasi yang diawasi dan dibatasi peredarannya oleh Departemen Kesehatan.

"Atas kepemilikan barang tersebut, tersangka dikenakan pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar," katanya.

Untuk menindaklanjuti, akhirnya tersangka langsung dilimpahkan ke Polda Bali untuk menjalani proses hukum.

Bea Cukai Sumatera Utara Tegah Enam Ribu Botol Miras

Sebanyak 6.825 botol minuman keras berbagai merk dan jenis yang masuk secara ilegal, diamankan Bea Cukai Sumatera Utara (Sumut). Dalam kasus ini turut diamankan satu orang tersangka.

Merk-merk minuman yang disita tersebut, yakni Absolute Vodka, Bacardi, Jacob's Creek, Jim Bearn, Barton & Gusetier, Cointreau, Early Times, Gordon's Regin, Martell, Myers's Rum, Red Label, dan Smirnoff. Kini barang-barang tersebut diamankan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumut, Jl Anggada II, Belawan, Medan.

Keterangan yang diberikan Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Umum, Budiman Karo Karo didampingi Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Cerah Bangun menyebutkan, minuman tersebut disita dalam penyergapan yang dilakukan aparat bea cukai di Medan.

"Kita sudah mengintai lama, seterusnya dilakukan penangkapan dan berhasil diamankan 6.825 botol minuman," kata Cerah Bangun kepada wartawan di Belawan, Medan, Selasa (12/4/2011).

Penangkapan itu sendiri terjadi pada akhir Januari 2011 lalu. Penyergapan dilakukan pada saat minuman keras itu diangkut dengan menggunakan tiga unit kendaraan, yakni satu unit truk BK 8278 XT, dan dua unit mobil box, BK 9835 BK dan BK 8319 CE. Botol-botol minuman keras itu dikemas dalam goni plastik dan diganjal dengan kardus.

"Semula dikatakan itu kecap isinya, setelah diperiksa ternyata minuman keras," kata Bangun.

Miras tersebut berasal dari Singapura via Port Klang, Malaysia, kemudian masuk melalui Dumai, Riau. Seterusnya diangkut dengan truk menuju Medan. Seorang tersangka SH alias Agus alias Syamsul diamankan dalam kasus ini, sementara dua lainnya B dan JM dinyatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Senin, 11 April 2011

Perdagangan China Defisit Kuartal Pertama Tahun 2011

China mengalami defisit perdagangan pada Januari-Maret, meskipun berhasil kembali surplus untuk Maret, menurut data pemerintah yang dirilis Minggu (10/4).

Pada kuartal pertama 2011, perdagangan China mencapai defisit US$ 1,02 miliar, kejatuhan kuartalan pertama sejak 2004, menurut Administrasi Umum Bea Cukai.

Pada Maret kemarin, China mencatat surplus US$ 140 juta dibandingkan dengan defisit US$ 7,3 miliar pada Februari, karena ekspor naik 35,8% dari tahun sebelumnya, sedangkan impor naik 27,3%.

Surplus ini dibandingkan dengan perkiraan defisit sebesar US$ 4,2 miliar, menurut survei ekonom Reuters. Sedangkan survei Dow Jones Newswires memproyeksikan defisit US$ 4,0 miliar.

Triwulan pertama ini perdagangan Cina mengalami defisit. Hal ini merupakan defisit pertama dalam tujuh tahun terakhir. Cina berhasil mengurangi tekanan yang memungkinkan semakin cepatnya apresiasi yuan.

Negara dengan ekonomi terbesar di Asia ini mengalami defisit sebesar US$ 1,02 miliar dalam tiga bulan pertama tahun ini dibanding surplus US$ 13,9 miliar. Selain itu angka impor melonjak hingga 32,6 persen mencapai rekor kuartalan US$ 400,7 miliar. Peningkatan ini didukung meningkatnya permintaan domestik dan tingginya harga komoditas global.

Beberapa mitra dagang China seperti Amerika Serikat mengatakan percepatan apresiasi yuan sangat diperlukan untuk membantu mengatasi ketidakseimbangan global yang mempengaruhi krisis keuangan global. Perdana Menteri Cina Wen Jiabao menyebut reformasi nilai tukar yuan harus dilakukan bertahap untuk menjaga stabilitas sosial. "Peningkatan permintaan domestik adalah cara terbaik untuk berkontribusi," katanya.

Ekonom dari Mizuho Securities Asia Ltd Shen Jianguang menyebut defisit perdagangan yang terjadi adalah tanda bahwa upaya rebalancing China yang maju terjadi lebih cepat dibanding yang dipikirkan banyak orang. Shen berharap surplus perdagangan terus turun menjadi di bawah US$ 150 miliar tahun ini dari US$ 183 miliar tahun lalu.

Data bea cukai China menunjukkan surplus perdagangan tahun 2009 US$ 196 miliar turun dari rekor US$ 295 miliar pada tahun 2008. Defisit perdagangan Cina pertama kali terjadi pada triwulan pertama tahun 2004. Ketika itu Cina mengalami defisit perdagangan hingga US$ 8 miliar.

Meski begitu lonjakan harga komoditas yang memberi kontribusi pada defisit perdagangan kuartal pertama justru dikhawatirkan akan memberi tekanan inflasi. Menurut data Bea Cukai pengiriman minyak mentah pada kuartal pertama naik 12 persen menjadi US$ 43,7 miliar. Biaya impor bijih besi melonjak 82,5 persen menjadi $ 27,7 miliar sementara jumlah logam naik 14,4 persen.

Ekonom Australia & Selandia Baru Banking Group yang sebelumnya bekerja untuk Bank Dunia Liu Li-Gang menyebut China masih akan menghadapi tekanan kuat dari inflasi impor. "Sementara itu pemerintah dapat menggunakan subsidi fiskal untuk mengimbanginya dan menahan inflasi akibat impor," ujar Liu.Liu memperkirakan tahun ini yuan akan meningkat 6 persen terhadap dolar.

Surplus perdagangan dan kontrol mata uang telah meningkatkan devisa Cina. Hal ini di sisi lain dikhawatirkan menjadi penyebab ketidakseimbangan ekonomi global. Atas kondisi ini pemerintah Amerika Serikat menyebut Yuan sebagai penyebab ketidakseimbangan dalam perdagangan bilateral. Di sisi lain Cina menyoroti kebijakan pembatasan ekspor AS pada produk teknologi tinggi.

Dalam waktu dekat Bank sentral China akan mengumumkan kepemilikan valuta asing negara. Menurut data bloomberg jumlah cadangan valuta asing Cina sudah mencapai US$ 2,98 triliun pada kuartal pertama.

Bea Cukai Sumatera Utara Sulit Awasi Penyelundupan

Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Sumatra Utara mengaku tidak maksimal dalam mengawasi barang-barang selundupan melalui perairan karena minimnya aparat instansi yang mengawasi kawasan pantai timur dan barat Sumut yang luas.

Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) Sumut Maimun Sulaiman mengatakan untuk menjaga banyak pelabuhan di Indonesia, aparat Ditjen Bea dan Cukai hanya memiliki 10.000 personel.

“Di Tanjung Priok yang setiap hari setidaknya melayani kendaraan 4.000-5.000 hanya ada 1.000 aparat yang menangani," ujarnya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Sumut, hari ini.

Maimun membandingkan dengan personel negara tetangga, seperti Malaysia setidaknya ada 4.000 personel bea dan cukai, Hongkong ada 5.000 personel. Indonesia setidaknya lebih dari 10.000 personel dalam mengawasi aksi penyelundupan barang yang kian marak terjadi.

Namun, dia memastikan barang ilegal tidak akan masuk melewati terminal pelabuhan Belawan atau bandara Polonia karena aparatnya menjaga ketat setiap barang yang keluar dan masuk. Begitu juga dari pelabuhan Teluk Nibung, dia memastikan aktivitas masuknya barang ilegal bisa diminalisir.

"Minggu lalu kami sudah melakukan kunjungan kerja ke pelabuhan Teluk Nibung, beberapa tangkahan yang selama ini menjadi tempat bongkar muat sudah ditertibkan sehingga semua muatan harus dibongkar di tempat penimbunan sementara yang sudah ditetapkan," kata Maimun.

Ketika ditanya soal adanya 200 truk bekas ilegal yang ditegah di pelabuhan Belawan beberapa waktu lalu, Kabid Penindakan dan Penyelidikan Dirjen Bea Cukai Wilayah sumut Cerah Bangun mengatakan pihaknya telah melepas sejumlah truk yang ditegah (DJBC) Belawan tersebut.

Namun, setelah diperiksa ternyata mereka memiliki dokumen yang lengkap yang mana ijinnya dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri.

Bea Cukai Soekarno Hatta Tangkap Tiga Pengangguran Asal Iran Penelan Shabu

Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), kembali menangkap tiga orang kurir sabu asal Iran.

Ketiga tersangka itu, yakni MDK, AAE dan MMA masing-masing membawa sabu sebanyak 238 gram, 652 gram dan 852 gram shabu senilai Rp2,6 miliar dengan menggunakan pesawat yang sama, yakni Qatar Airways, pada 9 April 2011.

Ketiganya, membawa sabu dengan cara ditelan dalam kapsul. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soetta Iyan Rubianto mengatakan, ketiga tersangka asal Iran itu merupakan jaringan pengedar sabu internasional.

"Modus yang dipakai ketiganya yaitu sabu dibuat seperti kapsul dan ditelan," ujarnya, Senin (11/4/2011).

Kepada petugas, ketiga tersangka mengaku masing-masing mendapat upah 5.000 USD atau sekitar Rp5 juta jika berhasil membawa sabu ke Indonesia. Karena tidak memiliki pekerjaan, mereka pun bersedia membawa barang haram tersebut.

"Di negaranya, mereka adalah pengangguran. Tersangka diancam hukuman penjara maksimal seumur hidup serta denda maksimal sepuluh milayar rupiah," terangnya lagi. Ini tak pelak menambah panjang daftar keberhasilan Bea Cukai Soekarno Hatta dalam menangkap warga negara Iran yang membawa Shabu dengan berbagai modus. Jaringan pengedar narkotika internasional asal Iran tampaknya menjadikan Indonesia sebagai destinasi favorite mereka untuk menjual barang haramnya.

Permudah Pengawasan Cukai, Kawasan Berikat Rokok Dibentuk

Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Tembakau (LIK IHT) di Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kudus, yang diresmikan Jumat (25/2) menjadi kawasan berikat rokok yang dapat menciptakan nafas baru bagi perusahaan rokok kecil.

MELEMPAR wacana pembentukan kawasan berikat rokok di Kabupaten Kudus, tentu bukan mengada-ada. Pasalnya, Kota Keretek memang mempunyai pencitraan dan modal yang sedemikian kuat untuk dapat menyandang predikat itu. Dari sisi jumlah pabrikan rokok, kawasan di lereng Gunung Muria itu saat ini memiliki 209 pabrik rokok, baik golongan besar, menengah maupun kecil dengan perkiraan jumlah pekerja mencapai 84.988 orang. Sedangkan untuk pemasukan baik cukai maupun pajak ke kas negara dari industri hasil tembakau (IHT) setiap bulannya lebih dari satu triliun rupiah.

Selain itu, barang hisapan itu sudah merupakan napas kehidupan masyarakat di lereng Gunung Muria ini. Tanpa mengecilkan sektor usaha lain, sulit rasanya membayangkan Kudus tanpa bau tembakau dan aktivitas buruh giling dan bathil di brak-brak.

”Pada masa mendatang, kami akan merintis kawasan berikat rokok,” kata Bupati Kudus, H Musthofa, kepada Suara Merdeka usai peresmian Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Tembakau (LIK IHT) di Desa Megawon, Kecamatan Jati, akhir Februari lalu.

Ditambahkan, tekat dapat mewujudkan ide besar itu, salah satunya juga ”dimodali” sarana pergudangan dan lokasi produksi rokok sebanyak 11 unit beserta sarana penunjang senilai Rp 22,38 miliar tersebut. Tidak hanya itu, di ”perut” LIK juga tersimpan laboratorium tar dan nikotin senilai Rp 6,9 miliar. Penyediaan sarana dan prasarana itu bersumber dari alokasi dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) mulai tahun 2010.

Ide besar itu, diakui Musthofa juga berawal dari kegelisahan pelaku usaha industri rokok, terutama golongan menengah dan kecil yang mengalami kendala dalam proses produksinya. Termasuk yang menyemangati dukungan terhadap wacana itu, yakni setelah ketidakpercayaan sejumlah pelaku usaha rokok pada dukungan pemkab untuk mendorong pengembangan bisnis itu.

Beberapa di antaranya dibuat kerepotan dengan sejumlah ketentuan mengenai cukai. Salah satunya, batasan luasan brak yang paling tidak harus seluas 200 meter persegi. Bagi pengusaha rokok golongan besar, ketentuan itu bukan perkara besar. Hanya saja, bagi mereka yang bermodal ”cupet”, aturan itu dan ketentuan lain jelas merupakan ganjalan tersendiri.

”Kami siapkan brak berikut peralatan yang ada di dalamnya untuk dapat disewa. Semua itu dibuat dengan mendasarkan ketentuan cukai,” tandasnya. Keunggulan lain dari LIK itu, yakni laboratorium tar dan nikotin. Peralatan yang ada di dalamnya konon baru kali pertama disiapkan di satu wadah seperti LIK. Jadi, bila peralatan itu dapat dimaksimalkan, dipastikan akan menjadi salah satu unggulan produksi rokok di level tersebut. ”Tentunya, peralatan yang disiapkan harus diikuti tenaga ahli yang memadai untuk dapat mengoperasionalkan,” jelasnya.

Gengsi pabrikan kecil atau yang berproduksi di bawah 400 juta batang rokok per tahun tentunya juga dapat didongkrak dengan sarana tersebut. Persoalannya, selama ini alat-alat tersebut biasanya hanya dimiliki pabrikan besar. Jadi, pengembangan varian jenis rokok dapat dilakukan di tempat tersebut. "Sebelumnya, ada usulan dari pelaku usaha yang meminta untuk dibuatkan satu ruangan di LIK. Jangankan hanya satu ruangan, pada akhirnya kami membuat LIK beserta kelengkapannya untuk dapat digunakan dalam upaya mengoptimalkan produksi rokok di Kudus," tandasnya.

Bila segala sesuatunya sudah siap, tentunya LIK IHT tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai lokasi produksi saja. Pasalnya, melalui koperasi Tobacco Kudus Sejahtera (TKS), juga dapat melebarkan usaha, misalnya penyediaan bahan baku dan bahkan juga dapat mengurusi pemasarannya. Bupati Kudus tersebut juga mengisyaratkan LIK IHT bukan merupakan program terakhir pemkab untuk mendukung usaha rokok, khususnya golongan menengah dan kecil. ”Masih mungkin dikembangkan pada masa mendatang,” ungkapnya.

Penguatan Usaha

Mempertegas pembentukan koperasi dengan anggota para pengguna sarana di LIK IHT, menurut Kepala Dinperikop dan UMKM, Abdul Hamid, dimaksudkan sebagai upaya penguatan usaha untuk pelaku usaha rokok golongan kecil. Format koperasi dianggap paling tepat untuk dapat mewadahi semua kepentingan produsen rokok di dalamnya. "Banyak usaha yang dapat dijalankan, karena jenis koperasinya serba usaha," jelasnya.

Dia meyakini, bila pada pembentukan awal anggota koperasi rokok berjumlah puluhan pabrikan saja, pada masa mendatang diperkirakan dapat bertambah. Kondisi itu dipicu keinginan perusahaan rokok kecil untuk dapat bergabung dan memperkuat usaha. Sedikit melihat kondisi beberapa tahun terakhir, produsen rokok golongan III memang selalu berkurang.

Penurunan jumlah industri rokok kecil disebabkan sejumlah faktor, seperti menurunnya daya saing industri rokok kecil. Untuk itu berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan pemkab untuk dapat mempertahankan ikon Kota Keretek tersebut.

”Pembentukan koperasi TKS tersebut merupakan salah satu upaya penguatan usaha,” tandasnya.
Sedangkan menurut Ketua Forum masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) Jawa Tengah, HA Guntur pembentukan koperasi merupakan langkah yang tepat. Apalagi bila kegiatan yang dilakukan di dalamnya multi usaha. "Mulai dari penyediaan bahan baku hingga pemasaran," tandasnya.

Berdasarkan pengamatan, setidaknya dibutuhkan modal awal sekitar Rp 2 miliar untuk dapat merealisasikannya. Dana sebesar itu dimaksudkan sebagai dana bergulir atau modal kegiatan awal. Pada masa mendatang, dana itu diharapkan didapat dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Menurut dia, pemanfaatan dana cukai melalui program itu dianggap paling tepat. Persoalannya, bila industri rokok dapat didongkrak performanya, tentu akan mempengaruhi besaran DBHCHT yang diterima pemerintah. ”Kami sangat mendukung upaya tersebut,” imbuhnya.


KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA CUKAI KEDIRI
Jl. Diponegoro 23 Kediri - 0354-689023, Fax 0354-681651
website: http://www.beacukai-kediri.com/

*Sebagaimana dikutip dari: http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/03/08/139107/Menggagas-Kawasan-Berikat-Rokok

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Bea Cukai

Profil Pusdiklat Bea dan Cukai:

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pusdiklat Bea dan Cukai terdiri dari :
  1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
  2. Bidang Penyelenggaraan;
  3. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
  4. Subbagian Tata Usaha;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional (WIDYAISWARA).
Bidang Rencana dan Program

Bidang Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, penyiapan tenaga pengajar dan pengembangan materi pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang kepabeanan dan cukai.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1958, Bidang Rencana dan Program menyelenggarakan fungsi:

Pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan penyusunan program pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
Penyiapan bahan penyusunan kurikulum, strategi pengajaran dan materi pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang kepabeanan dan cukai;
Penyiapan tenaga pengajar dan penetapan kualifikasi peserta pendidikan, pelatihan dan penataran serta melakukan administrasi pembinaan widyaiswara.

Bidang Rencana dan Program terdiri dari :
  1. Subbidang Program dan Teknologi Informasi
  2. Subbidang Kurikulum Metodologi Pembelajaran
  3. Subbidang Tenaga Pengajar
Bidang Penyelenggaraan
Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang kepabeanan dan cukai.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1962, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:
  1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis substantif dan teknis umum di bidang kepabeanan dan cukai;
  2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional keterampilan dan fungsional keahlian di bidang kepabeanan dan cukai;
  3. Penyelenggaraan penataran keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai serta pengkoordinasian pendidikan, pelatihan dan penataran yang diselenggarakan bekerjasama dengan pihak lain.
Bidang Penyelenggaraan terdiri dari :
  1. Subbidang Diklat Teknis fungsional dan Penataran
  2. Subbidang Diklat Spesialisasi
Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, penelaahan, penilaian serta penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang kepabeanan dan cukai.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1966, Bidang Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
  1. Evaluasi peserta dan pemantauan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran;
  2. Pengumpulan dan pengolahan data, serta pengadministrasian ijazah dan Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan (SKPP);
  3. Penyusunan statistik laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran.
Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari :
  1. Subbidang Evaluasi Diklat;
  2. Subbidang Pengolahan Hasil Diklat;
  3. Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja.
Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, kepegawaian, keuangan, perpustakaan dan rumah tangga Pusdiklat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan

Pusdiklat Bea Cukai

Jalan Bojana Tirta III
Pisangan Lama Rawamangun
Jakarta Timur
13230
Indonesi

pusdiklatbc@depkeu.go.id
Telepon: 021) 489 7123
Faks: (021) 489 7123
http://www.bppk.depkeu.go.id/webbc

Anda dapat menghubungi Pusdiklat Bea Cukai melalui alamat, telepon dan e-mail di atas untuk memberikan informasi ataupun ingin mengetahui lebih jelas / informasi tentang program diklat, informasi diklat yang diselenggarakan atau yang berkaitan dengan Pusdiklat Bea dan Cukai.

Pelindung                : Endang Tata
Penanggung jawab : Agus Hermawan
Pemantau               : Muh Nurkhamid, Surono
Editor                      : Riyadush Solikhin
Administrator          : Erna Oktafiani, Dede Hendrawan
Fotografer               : Ahmad Fuad Syakir
Teknisi                    : M. Ramdhani
E-mail                     : pusdiklatbc@gmail.com

Bea Cukai Re-Ekspor 51 Kontainer Ikan Impor Ilegal, 194 Lainnya Menyusul

Dalam upaya melindungi tingkat kesejahteraan nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memutuskan untuk melakukan re-ekspor terhadap produk hasil perikanan yang melakukan impor secara ilegal ke wilayah RI dari negara asalnya. Sebanyak 51 kontainer telah dikembalikan (re-ekspor) dan 194 kontainer lainnya akan segera menyusul untuk dikembalikan ke negara asalnya. Langkah ini hendaknya menjadi shock therapy bagi para pengusaha yang melakukan impor produk hasil perikanan secara illegal masuk ke wilayah Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad beserta Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Thomas Sugijata saat melepas re-ekspor produk hasil perikanan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta (6/4).

Kebijakan re-ekspor diambil KKP sebagai tindak lanjut pelaksanaan Permen No. 17/2010 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang diimpor ke dalam wilayah RI. Setidaknya hingga 5 April 2011, KKP mencatat sebanyak 354 kontainer, 433 box, dan 1 curah atau sebanyak 11,866 ribu ton produk perikanan masuk ke wilayah Indonesia. Sebanyak 245 kontainer dan 423 box diantaranya diputuskan ditolak dan dikembalikan ke Negara asal, serta 1 kontainer lainnya masih dalam proses penahanan untuk segera menyusul untuk dikembalikan. Sementara itu, sebanyak 108 kontainer dan 10 box serta 1 curah dapat diimpor karena telah dilengkapi izin dari Dirjen P2HP, KKP untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan dalan negeri.

Pada kesempatan ini, Fadel Muhammad menyampaikan terimakasih secara khusus kepada Dirjen Bea dan Cukai Thomas Sugijata yang telah merespon secara cepat dan membantu proses re-ekspor dengan segera. Dirjen Bea dan Cukai merespon kembali dengan memberi garansi bahwa kontainer-kontainer tersebut akan tiba di negara tujuan sesuai rencana dan tidak akan masuk kembali ke Indonesia. Acara yang dihadiri oleh beberapa anggota DPR-RI dari komisi IV, seluruh jajaran eselon 1 di-KKP, Karantina, Polisi Air, JICT, Adpel dan Kepala Kantor KPU Tanjung Priok diakhiri dengan pelepasan kontainer secara simbolik dengan pemuatan ke atas kapal Uni Probity.

Source: http://www.kpubeacukaipriok.net/

Kerja Sama Berantas Pungli, KPU BC Tanjung Priok Gandeng ALFI

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok kembali menggagas program komitmen bersama “Pelabuhan Tanjung Priok Bebas dari Pungli”, dimana kali ini menggandeng ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia). Acara tersebut diselenggarakan di Kelapa Gading Club dengan dihadiri lebih dari 150 peserta dan dilakukan penandatanganan spanduk bersama Ketua ALFI Jakarta, Sofyan Pane. Kepala Kantor KPU Tanjung Priok Rahmat Subagio mengatakan “ini sudah kali ketiga kami menyelenggarakan acara seperti ini”. Pertama pernah dilakukan dengan pengusaha di Lini 1 pelabuhan dan selanjutnya dengan pengusaha di Lini 2 PelabuhanTanjung Priok.

Sofyan Pane menyambut baik acara tersebut dan mengatakan supaya didukung oleh semua pihak agar tidak menjadi slogan saja. Rahmat Subagio menyambut dengan optimis karena telah terjadi perkembangan yang signifikan terhadap program serupa sebelumnya, dengan indikator turunnya pengaduan masyarakat usaha di KPU Tanjung Priok. Hal yang sama diharapkan terjadi untuk program kali ini. Untuk menjaga Komitmen tersebut berjalan sesuai rencana, Beliau akan melakukan evaluasi setiap 2 bulan sekali. Untuk kedepan Kepala KPU Tanjung Priok akan segera mencanangkan Program serupa dengan Para Importir.

Penandatangan kesepakatan anti pungli kali ini merupakan kelanjutan dari Program Pelabuhan Bebas Pungli yang dicanangkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, yang sebelumnya telah dilaksanakan 2 kali pada tanggal 17 Maret 2010 dan 9 Agustus 2010.

Sumber : http://www.kpubeacukaipriok.net/

KPUBC Tanjung Priok
Jl. Pabean No. 1 Pelabuhan Tanjung Priok - Jakarta Utara
Telp. 021-4356789/4390175
Fax. 021-4301249

Cara Perhitungan Bea Masuk dan Pajak di Bea Cukai

Cara Perhitungan Bea Masuk dan Pajak di Bea Cukai:

Pengertian:

Bea Masuk: adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor.
Harga barang: adalah nilai dari barang tersebut, disebut "cost" (C)
Asuransi: adalah nilai asuransi yang dikenakan terhadap barang impor "insurance" (I)
Ongkos kirim: adalah biaya yang dikenakan oleh pihak jasa pengiriman dan selanjutnya disebut "freight" (F)

NDPBM

Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk yang selanjutnya disingkat NDPBM adalah nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan bea masuk. Dalam menghitung bea masuk, maka persentase tarif Bea Masuk, PPN, dan PPh akan dikalikan dengan NDPBM yang sudah ditetapkan sebelumnya. Rumus penetapan NDPBM dan cara menghitung Bea Masuk beserta PPN dan PPh adalah sebagai berikut:

Nilai Dasar Pengenaan Bea Masuk (NDPBM)  = Cost + Insurance + Freight = CIF

1. Untuk barang impor yang tidak melalui Perusahaan Jasa Titipan:
  • Bea Masuk = CIF * Tarif Bea Masuk (bisa 0%, 5%, 10% dst lihat di BTBMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia) yang sekarang dinamakan BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia). Jika Anda tidak memiliki BTKI, maka Anda bisa mengetahui tarif Bea Masuk dari barang impor melalui portal INSW (Indonesia National Single Window), atau langsung klik disini:
  • PPN (Pajak Pertambahan Nilai) = (CIF + bea masuk) * 10%
  • PPh (Pajak Penghasilan) = (CIF + bea masuk) * 7.5% (bisa kena 2,5% bila punya API, atau 15% bila tidak punya NPWP)
2. Untuk barang impor melalui PJT atau kantor pos, tata cara perhitungan sama dengan formula diatas, hanya sebelumnya harga barang dikurangi dengan nilai yang diberikan pembebasan terlebih dahulu, yakni sebesar FOB (Freight On Board) USD 50,00:
untuk barang dgn harga dibawah 50 dolar gratis / free tidak bayar bea masuk dan pajak
  • Bea Masuk = (CIF) * tarif bea masuknya
  • PPN = (CIF + bea masuk) * 10%
  • PPh = (CIF + bea masuk) * 7.5%

contoh :
harga barang $500 dikurangi hak untuk barang kiriman $50 = 500-50 = $450,
ongkir $50 --> CIF = 450 + 50 = 500, jenis barang = handphone (tarif bea masuk dlm BTBMI = 0%) - Bea masuk = ( 500 ) * 0% = 0
- PPN = (500 + 0) * 10% = 50 dolar
- PPh = (500 + 0) * 7,5% = 37.5 dolar
total tagihan = 50 + 37.5 = 87.5 dolar * 10.232,75 = Rp. 896.000,- (pembulatan). NDPBM (kurs 1 usd = 10.232,75 berlaku tgl 13 s.d. 19 juli 2009.


Info kurs yang berlaku hari ini dapat dilihat di website resmi Bea dan Cukai: http://www.beacukai.go.id/ )

3. Untuk mengetahui tentang aturan mengenai pembawaan barang melalui pesawat udara bisa dilihat disini http://www.beacukai.go.id/library/data/28PMK04_08.pdf .

4. Untuk yang ada masalah dengan kantor pos pasar baru telepon ke nomor 021-3813438,
kalo punya tracking-no, bisa dipantau sendiri di website pos-indonesia http://www.posindonesia.co.id/
.

5. Untuk mengetahui persentasi pembeaan itu (kecuali PPh pasal.22) bisa di lihat
"e-Service NSW BTBMI" di: http://www.insw.go.id/inswsite/index.php. Anda juga bisa mengetahui tarif Bea Masuk, PPN, PPh, dan PPnBM dengan memasukkan kata kunci berdasarkan HS Code atau Nama Barang dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia disini: HS Code Information

6. Untuk mengetahui tentang aturan mengenai sertifikat postel terutama untuk pasal 6 nya (perkecualian sertifikat) bisa download disini http://www.postel.go.id/content/ID/r..._no-29-grd.pdf

7. Tatacara pengeluaran barang di PJT:
a. barang datang dari luar negeri
b. dokumen diperiksa oleh customs
c. bila barang tsb :
   (i). harga diragukan, maka akan ditetapkan ulang
   (ii). barang diragukan maka diperiksa bersama petugas dari PJT, dan hasilnya dituangkan dalam laporan pemeriksaan
d. dokumen disetujui oleh customs dan ditetapkan pembayarannya
e. barang dikeluarkan dari gudang PJT
f. PJT diberi kesempatan 3 hari setelah barang keluar untuk melunasi pembayaran pajak dan bea masuk

8. Tata cara pengeluaran barang yg PPKPnya ditetapkan di Kantor Pos Soetta
a. barang datang dari luar negeri
b. barang ditetapkan oleh pihak pos sbg barang 'held by customs'
c. barang diperiksa oleh customs didampingi oleh petugas pos
d. barang dibungkus ulang oleh petugas pos dan diseal by pos
e. petugas customs menetapkan nilai pabean dan pengenaan bea masuk dan pajaknya untuk barang dengan nilai diatas 50 dolar
f. customs menuangkan hasil perhitungannya ke dalam PPKP
g. Barang beserta PPKP dikirim oleh petugas pos bandara ke tempat pos terdekat dgn penerima
h. Bila barang bebas bea langsung dikirim ke alamat penerima
i.  untuk barang yg terkena bea, petugas pos memberitahukan ke penerima untuk melunasi pungutan yang tercantum dalam PPKP

9. Bila merasa keberatan dengan penetapan harga oleh petugas customs, bisa mengajukan keberatan dengan dilampiri dokumen pembelian seperti bukti transfer, invoice dari seler, kuitansi pembelian yang dikeluarkan oleh seller yang didalamnya dirinci daftar uraian barang yang dikirim.

10. untuk tahu juklak tentang barang kiriman melalui jasa titipan bisa link ke http://www.beacukai.go.id/library/data/P-05_BC_2006.pdf

11. Tata cara pengeluaran barang penumpang di terminal kedatangan:
a. Penumpang mengisi customs declaration berisi jumlah, jenis dan nilai pabean barang impor yang dibawa dan menyerahkannya kepada petugas customs dan dapat memilih jalur hijau atau jalur merah.
(i) jalur hijau: memberikan persetujuan pengeluaran barang impor pada CD apabila nilai pabean tidak melebihi FOB US$ 250 untuk satu orang atau FOB US$1.000 untuk satu keluarga dan membawa barang kena cukai dalam jumlah tidak melebihi ketentuan pembebasan cukai.
(ii) jalur merah: melakukan pemeriksaan fisik barang, mencatat hasil pemeriksaan fisik berupa jumlah, jenis, merek, klasifikasi, pembebanan (tarif), nilai pabean dan menghitung bea masuk dan pajak impor pada CD, serta memberikan persetujuan pengeluaran setelah pungutan negara dilunasi.
b. Petugas yang menerima pembayaran menerbitkan kuitansi pembayaran dan membukukan data CD yang dikenakan pembayaran kedalam buku catatan pabean untuk CD.
c. Apabila penumpang membawa Barang Kena Cukai berupa rokok atau minuman beralkohol, maka diwajibkan untuk melaporkan barang tersebut kepada petugas Bea dan Cukai yang mengawasi di terminal kedatangan penumpang luar negeri. Jika BKC yang dibawa penumpang melebihi ketentuan pembebasan, kelebihannya ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara dan dijadikan milik negara untuk selanjutnya dimusnahkan. Batasan BKC yang boleh dibawa penumpang yang datang dari luar negeri adalah sebanyak 200 (dua ratus batang) rokok dan 1 (satu) liter minuman beralkohol per penumpang.
d. Barang penumpang yang tiba tidak bersama dengan penumpang, harus dapat dibuktikan dengan paspor, bagage claim tag, dan tiket yang bersangkutan.
e. Barang penumpang pada butir (d) di atas yang:
(i) terdaftar dalam manifest diselesaikan dengan dokumen PIBK
(ii) terdaftar sebagai barang lost and found diselesaikan dengan CD.
f. dalam hal terdapat kecurigaan, petugas dapat memeriksa barang bawaan penumpang yang lewat jalur hijau.
g. terhadap barang yang dilarang atau dibatasi impornya, petugas melakukan pencegahan dan penyerahan bukti pencegahan kepada pemilik barang.
h. Penumpang yang memenuhi pembayaran penyetoran negara atas barang bawaannya diberi bukti kuitansi pembayaran bea dan cukai.

12. Tata cara pengeluaran barang pindahan:
a. Pemilik barang mengajukan pemberitahuan impor barang khusus kepada kepala kantor pabean dengan melampirkan:
(i) rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan bea masuk beserta nilai pabeannya.
(ii) surat keterangan yang diperlukan berkaitan dengan kepindahan pemilik barang
(iii) fotokopi paspor.
b. persyaratan lain; barang tersebut tiba bersama pemiliknya, atau paling lama 6 (enam) bulan sesudah atau sebelum pemilik barang tiba di indonesia.


Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi
Kontak:
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Soekarno Hatta
Cargo Area Bandara Soekarno-Hatta
Kotak Pos 1023, cengkareng 19111
Tlp. (021) 5502072, 5502056, 5507056
Fax. (021) 5502105
atau kunjungi website: http://www.bcsoetta.net/

Bea Cukai Soekarno Hatta Gagalkan Penyelundupan 1.742 Gram Narkotika Golongan I Jenis Metamphetamine (Shabu)

Pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2011 sekitar pukul 22.30 WIB, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta berhasil menggagalkan 3 (tiga) upaya penyelundupan barang larangan berupa narkotika, sebagai berikut:
  1. Methamphetamine (shabu) sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir dengan berat kotor ± 238 (dua ratus tiga puluh delapan) gram yang dibawa oleh seorang penumpang laki-laki, WN Iran berinisial MDK (30 thn) dengan pesawat Qatar Airways ( QR 670 ), rute Doha – Jakarta;
  2. Methamphetamine (shabu) sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir dengan berat kotor ± 652 (enam ratus lima puluh dua) gram yang dibawa oleh seorang penumpang laki-laki, WN Iran berinisial AAE (22 thn) dengan pesawat Qatar Airways ( QR 670 ), rute Doha – Jakarta;
  3. Methamphetamine (shabu) sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat kotor ± 852 (delapan ratus lima puluh dua) gram yang dibawa oleh seorang penumpang laki-laki, WN Iran berinisial MMA (24 thn) dengan pesawat Qatar Airways (QR 670 ), rute Doha – Jakarta;
  4. Dari ketiga kasus tersebut, total Methamphetamine (shabu) yang berhasil diamankan sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir dengan berat total sebanyak 1742 (seribu tujuh ratus empat puluh dua) gram dengan estimasi nilai barang sebanyak Rp 2.600.000.000,- (Dua milyar enam ratus juta rupiah).
Kronologis Penindakan Sebagai Berikut:
  1. Berdasarkan hasil dari analisa intelijendan profilling terhadap penumpang, Tim Customs Tactical Unit (CTU) KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta mencurigai 3 (tiga) orang Warga Negara Iran yang berinisial MDK, AAE dan MMA berjenis kelamin laki-laki penumpang pesawat Qatar Airways (QR 670 ), rute Doha – Jakarta yang mendarat di terminal 2D Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari Sabtu tanggal 9 April 2011 pukul 21.45 WIB yang diduga membawa barang larangan berupa narkotika;
  2. Atas kecurigaan tersebut dilakukan pemeriksaan atas barang bawaan pribadi namun tidak ditemukan adanya barang larangan berupa narkotika. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih mendalam dengan melakukan rontgen dan dari hasilnya menunjukkan adanya benda yang mencurigakan didalam perut ketiga penumpang tersebut.
  3. Setelah diberi obat pencahar akhirnya benda yang mencurigakan di dalam perut ketiga penumpang tersebut berhasil dikeluarkan yaitu berupa benda berbentuk kapsul yang berisi kristal bening;
  4. Bedasarkan hasil pemeriksaan awal menggunakan narkotest, kristal bening tersebut menunjukkan positif mengandung metamphetamine (shabu). Proses pengeluaran kapsul dari ketiga penumpang tersebut tidak sekaligus, namun membutuhkan waktu selama dua hari dua malam. Setelah diperkirakan tidak ada lagi kapsul di dalam perut ketiga orang tersebut maka untuk memastikannya dilakukan rontgen kembali.
  5. Dari penumpang berinisial MDK ditemukan 28 (dua puluh delapan) butir dengan berat kotor ± 238 (dua ratus tiga puluh delapan) gram, dari penumpang berinisial AAE sejumlah 69 (enam puluh sembilan) butir dengan berat kotor ± 652 (enam ratus lima puluh dua) gram dan dari penumpang berinisial MMA ditemukan 100 (seratus) butir dengan berat kotor ± 852 (delapan ratus lima puluh dua) gram barang berbentuk kristal. Jumlah total yang berhasil ditemukan adalah 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir dengan berat total sebanyak 1742 (seribu tujuh ratus empat puluh dua) gram dengan estimasi nilai barang sebanyak Rp 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah);
  6. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium (Balai Pengujian dan Identifikasi Barang, DJBC) Cempaka Putih, diketahui cairan tersebut positif Methamphetamine (shabu);
Ancaman Hukuman
Methamphetamine (shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009 merupakan kategori Narkotika Golongan I. Penyelundupan Narkotika Golongan I ke Indonesia adalah pelanggaran pidana sesuai pasal 113 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp. 10 milyar. Dalam hal barang bukti beratnya melebihi 5 gram pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10 Milyar ditambah 1/3.

Tindak lanjut
Tersangka dan Barang bukti diserahkan kepada Penyidik kepada Badan Narkotika Nasional untuk pengembangan lebih lanjut.

CATATAN TAMBAHAN
  1. Pendidikan terakhir pelaku berinisial MDK adalah pendidikan setingkat kelas 5 sekolah dasar di Iran dan saat ini bekerja sebagai penjahit tas sekolah anak-anak;
  2. Pendidikan terakhir pelaku berinisial AAE adalah pendidikan setingkat kelas 1 SMA di Iran dan saat ini tidak memiliki perkerjaan;
  3. Pendidikan terakhir pelaku berinisial MAA adalah pendidikan setingkat kelas 1 SMA di Iran dan saat ini tidak memiliki perkerjaan;
  4. Ketiga pelaku membawa narkotika dengan cara menelan atas perintah seorang WN Iran berinisial AA;
  5. Motivasi ketiga pelaku bersedia membawa barang tersebut karena kesulitan di bidang ekonomi, dimana kepada ketiga pelaku dijanjikan uang sebesar USD 2.000 oleh AA sekembalinya ke Iran.
  6. Dengan penggagalan penyelundupan 1742 (seribu tujuh ratus empat puluh dua) gram metamphetamine (shabu) tersebut, maka sekitar 12.480 orang dapat diselamatkan dari bahaya narkotika.
  7. Selama periode Januari s/d April 2011 penyelundupan narkotika dengan cara ditelan (swallower) yang berhasil digagalkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta sebanyak 7 kali dan terjadi peningkatan sebanyak 700% dari periode yang sama pada tahun 2010.

Minggu, 10 April 2011

Penyelundupan Heroin Di Bandara Adisumarmo Surakarta (Boyolali)

Penyelundupan Heroin

Pada hari Minggu tanggal 3 April 2011 pukul 12.30 WIB bertempat di terminal kedatangan Internasional Bandara Adi Sumarmo, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Surakarta berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang larangan berupa narkotika, sebagai berikut:

Barang Bukti : 1.193 gram (seribu seratus sembilan puluh tiga) Narkotika Golongan I jenis Heroin
Pelaku : Seorang Wanita Warga Negara Philipina Inisial CA, usia 26 tahun
Modus : Heroin disimpan koper yang disembunyikan dalam dinding palsu (false concealment)
Perkiraan Nilai Barang : Rp 2.386.000.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah)

Kronologis penindakan sebagai berikut:



Berdasarkan hasil analisa intelijen dari kantor pusat, Customs Narcotic Team (CNT) KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta menindaklanjuti dengan pemantauan dilapangan terhadap seorang wanita yang menumpang pesawat dari Malaysia yakni Air Asia (AK-540) Kuala Lumpur - Surakarta yang terbang pada hari Minggu tanggal 3 April 2011 yang diduga merupakan seorang kurir narkotika.
Pada pemeriksaan passenger manifest yang diterima, dapat diketahui bahwa seorang wanita tersebut sudah on board di pesawat, sehingga dilakukan pemantauan saat kedatangan di bandara internasional.
Pemeriksaan diperketat hingga wanita yang diduga sebagai kurir dapat di ketahui keberadaannya dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap barang bawaan (Bagasi dan Hand Carry) dengan pemeriksaan X-ray,
Pada pemeriksaan oleh Customs Narcotic Team (CNT) KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta dengan mesin X-ray tidak ditemukan yang mencurigakan.
Kemudian untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam, maka barang-barang yang ada didalamnya dikeluarkan dan setelah dilakukan X-ray ulang kedapatan image yang mencurigakan yang diduga merupakan barang larangan berupa narkotika gol I.
Berdasarkan hasil image dari X-ray dilakukan pembongkaran terhadap dinding palsu (false concealment) dari barang bagasinya dan kedapatan sebuah paket yang diduga berisi narkotika.
Setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Narcotest, menunjukkan jenis narkotika golongan I jenis heroin.
Tersangka dan Barang bukti diserahkan kepada Kepolisian Resort Boyolali untuk pengembangan lebih lanjut.

Ancaman Hukuman:



Sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009 merupakan kategori Narkotika Golongan I. Penyelundupan Narkotika Golongan I ke Indonesia adalah pelanggaran pidana sesuai pasal 113 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp. 10 milyar.
Dalam hal barang bukti beratnya melebihi 5 gram pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10 Milyar ditambah 1/3.

Catatan tambahan:



Pelaku membawa narkotika tersebut dari Malaysia atas perintah seorang WN Philipina berinisial R.
Pelaku bersedia membawa barang tersebut karena dijanjikan akan diberi uang sebesar USD 800,- (Rp. 8.000.000,-).
Dengan penggagalan penyelundupan 1.193 gram heroin tersebut, maka dapat diselamatkan masyarakat Indonesia dari bahaya narkotika.

Sumber: www.beacukai.go.id

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger