Jakarta - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandara Soekarno-Hatta kembali menggagalkan penyelundupan narkoba. Dari 5 kasus, mereka mengamankan 8.943 kilogram shabu.

"Total barang bukti dari 5 kasus yang terjadi ada sebanyak 8.943 kilogram Methamphetamine yang diamankan," kata Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandara Soekarno-Hatta Okto Irianto.

Pernyataan itu disampaikan Okto dalam jumpa pers di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Kamis (25/9/2014). Jumpa pers itu juga dihadiri oleh Humas BNN Kombes Pol Sumirat Dwiyanto. Para tersangka pelaku penyelundupan juga dihadirkan di lokasi.

"Estimasi nilai dari penangkapan 5 kasus di atas adalah Rp. 12.071.000.000," imbuh Okto.

Dijelaskan Okto pengungkapan 5 kasus itu dimulai sejak 5 September hingga Sabtu 13 September 2014. Semuanya terjadi di wilayah Bandara Soekarno-Hatta. Ada dari hasil kerjasama dengan kepolisian dan BNN, ada 14 orang yang diamankan dari 5 kasus tersebut.

Kasus pertama hingga ketiga, tersangka dan barang buktinya diserahkan ke Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Kasus keempat ke Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Dan kasus kelima ke Penyidik Badan Narkotika Nasional.

Penyelundupan narkotika golongan I ke Indonesia adalah pelanggaran pidana sesuai pasal 113 ayat 1 dan 2 Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ancaman pidananya paling lama 15 tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp. 10 miliar.

Jika barang bukti beratnya melebihi 5 gram, pelaku terancam hukuman mati, pidana seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimum Rp 10 miliar.

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Patroli Bea dan Cukai yang dilaksanakan oleh Bea dan Cukai Bitung berhasil menangkap KLM Cakra yang memuat bahan peledak di perairan Tagulandang, Selasa (23/9/2014). Saat digeledah, ditemukan sejumlah barang lainnya selain karung-karung yang berisi bahan peledak berjenis high explosive.

Tampak juga ada puluhan botol minuman keras (miras) yang berada dikemas dalam dus berwarna coklat. Kapal berbendera Malaysia ini memuat ABK sebanyak 6 orang.

"Ammonium Nitrate sebanyak 229 sak, 25 Kg sama dengan 5.725 Kgs dengan nilai barang sekitar Rp 120,000,000.00," tutur Agus Amiwijaya, Kasi Penindakan Kanwil Dirjen Bea dan Cukai.

KLM Cakra yang kedepatan membawa tumpukan karung berisi bahan peledak Ammonium Nitrate, ternyata sebelum mengangkut bahan-bahan peledak tersebut sempay membawa material kayu.

"Sebelum ke Tawau Malaysia kapal ini dari Sulawesi Tenggara mengangkut 14 kubik kayu," kata Kapolda Sulut Brigjen Pol Jimmy Palmer Sinaga,

Adapun para tersangka yang merupakan anak buah kapal serta perwiranya masing-masing SM, MA, LO, GF, AN dan BD. "Alamatnya tunggu dulu, insial dulu kami tetap transparan," tandas Kapolda.

Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk peralatan elektronik berupa mesin cuci, lemari es, dan pengondisi udara (AC) telah diberlakukan secara wajib mulai tahun ini dengan diterbitkannya PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 34/M-IND/PER/7/2013 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENDINGIN RUANGAN, LEMARI PENDINGIN, DAN MESIN CUCI SECARA WAJIB yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2013 dan berdasarkan pasal 14 yang tercantum di dalam peraturan tersebut, mulai berlaku 9 bulan sejak tanggal diundangkan yang berarti secara efektif mulai diterapkan pada tanggal 10 April 2014.

Juklaknya ditetapkan dalam peraturan nomor 30/IUBTT/PER/12/2013.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) pada peraturan tersebut yang menyatakan bahwa "Memberlakukan secara wajib SNI Pendingin Ruangan, SNI Lemari Pendingin, dan SNI Mesin Cuci pada jenis produk dengan nomor Pos Tarif (HS Code) sebagai berikut:

No.	Jenis Produk	No. SNI	No. HS	Keterangan
1.	Pendingin ruangan (Air Conditioner) merupakan produk AC split, window, atau portable dengan kapasitas pendinginan (cooling capacity) sampai dengan 3 PK (27000 BTU / h atau 7913 Watt atau tegangan listrik pengenal tidak lebih dari 250 V.	SNI IEC 60355-2-40-2009 peralatan listrik rumah tangga dan peralatan serupa - keselamatan Bagian 2-40: Persyaratan Khusus untuk pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udara	ex: 8415.10.10.00	Tidak termasuk evaporator air cooler
2.	Lemari pendingin merupakan lemari pendingin (refrigerator electric freezer) dengan volume kotor (gross volume) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V	SNI IEC 60355-2-24-2009 Peranti listrik rumah tangga sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peranti pendingin, peranti es krim dan pembuat es.	8418.10.10.10 ex 8418.10.10.90 8418.21.00.10 ex 8418.21.00.90 8418.29.00.10 ex 8418.29.00.90 8418.30.10.00 ex 8418.30.90.00 8418.40.10.00 ex 8418.40.90.00	Tidak Termasuk showcase
3.	Mesin Cuci merupakan Mesin Cuci baik satu tabung (single tube) maupun dua tabung (double tube) dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V	SNI IEC 60335-2-7-2009 peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk Mesin Cuci	8450.11.10.00 8450.11.90.00 8450.12.00.10 8450.12.00.20 8450.19.10.10 8450.19.10.20

Pasal 2 ayat (3) menyebutkan "SNI Pendingin Ruangan, SNI Lemari Pendingin dan SNI Mesin Cuci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan umum SNI IEC 60335-1:2009 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum."

Sedangkan ayat (3) tertulis: "Klasifikasi refrigeran yang digunakan pada produk Pendingin Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dokumen teknis ANSI/ASHRAE 34-2007 dan perubahannya, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri."

(1) SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak berlaku pada Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci yang memiliki nomor Pos Tarif sama dengan nomor Pos Tarif (HS Code) produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang:

1. merupakan contoh uji dalam rangka SPPT-SNI;
2. merupakan barang contoh dalam pameran; atau
3. merupakan contoh uji dalam program penelitian dan pengembangan Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin dan Mesin Cuci.

(2) Impor Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Surat Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Lemari es (refrigerator) atau yang kita kenal sebagai kulkas, seperti misalnya yang termasuk dalam HS Code 8418.10.90.00 ("Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15. - Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah: - - Lain-lain", selain dari Importir diwajibkan untuk memiliki NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus) Elektronik, juga dilarang untuk mengimpor kulkas yang menggunakan Bahan Perusak (lapisan) Ozon atau disingkat BPO.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 0111/MPP/Kep/1/1998 Jo. 411/MPP/Kep/9/1998 Jo. 789/MPP/Kep/12/2002. Komoditi berupa mesin yang menggunakan BPO pada dasarnya dilarang untuk diimpor ke Indonesia, instansi yang menangani hal tersebut adalah Kementerian Perdagangan. Dasar Peraturannya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 03/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40/M-DAG/PER/7/2014 tentang "Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 03/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)".

Pengertian lapisan Ozon.

Apakah itu Ozon? Ozon adalah gas yang secara alami terdapat di atmosfir bumi, unsur kimia yang terkandung dalam partikel ozon adalah tiga buah oksigen (O3). Sedangkan keberadaan ozon sendiri di alam terdapat di dua wilayah atmosfer. Ozon di troposfer (sekitar 10 s/d 16 km dr permukaan bumi) sayangnya kandungan pada lapisan ini hanya 10%. Sedangkan selebihnya berada di lapisan stratosfir (50km dr puncak troposfer) disini kandungan ozon mencapai 90%. Maka seringkali disebut lapisan ozon, karena memiliki kandungan 03 (ozon) yang paling banyak.

BPO (Bahan Perusak Ozon)

BPO adalah bahan kimia yang banyak digunakan dalam proses produksi berbagai barang yang digunakan oleh masyarakat secara luas, antara lain bahan pengembang dalam pembuatan kasur busa dan sol sepatu, bahan pendingin yang digunakan pada lemari es dan AC, bahan pemadam api, bahan pendorong produk spray pengharum ruangan dan lain-lain. Terlepasnya BPO ke atmosfer berpotensi menyebabkan penipisan lapisan ozon. Tanpa lapisan ozon, kasus kanker kulit, katarak mata, menurunnya kekebalan tubuh manusia dan dampak negatif lainnya akan meningkat karena radiasi sinar ultra violet-B matahari tidak tertapis sehingga dengan mudah mencapai permukaan bumi. Menyadari permasalahan yang terjadi dengan keberadaan BPO, masyarakat dunia termasuk Indonesia sepakat untuk membatasi bahkan menghapuskan penggunaan BPO tersebut.

Banyaknya Bahan Perusak Ozon (BPO) Disekeliling Kita

Bahan Perusak Ozon masuk ke Indonesia melalui impor, karena bahan ini diperlukan oleh industri baik untuk manufaktur AC/Refrigerasi dan Industri Busa, maupun untuk kegiatan servis produk (barang) yang menggunakan BPO. Umumnya penggunaan CFC dan HCFC sebagian untuk membantu daya semprot pada peralatan kosmetik (cth. hairspray), semprot nyamuk, peralatan pemeliharaan otomotif, pembersih rumah, cat semprot dan alat kesehatan.

Selain itu CFC dan HCFC dipergunakan untuk membuat busa pelapis insulasi panas yang digunakan untuk menahan panas agar tidak masuk kedalam lemari pendingin dan mencegah dingin tidak keluar dari peralatan pendingin. Penggunaan CFC dan HCFC pada pembuatan busa sol sepatu, tempat tidur, jok kursi dan stereoform pada wadah makanan. SElain CFC dan HCFC, dikenal pula istilah halon, penggunaan halon untuk bahan pemadam kebakaran dan masih banyak seperti dibawah ini;

Penggunaan BPO CFC dan HCFC sebagai bahan pendingin pada Air Conditioner (AC), Penggunaan BPO CFC dan HCFC sebagai bahan pendingin untuk Refrigerasi.

Penggunaan CFC-11 sebagai bahan pengembang tembakau pada rokok rendah tar.

Penggunaan BPO: CFC, HCFC, CTC dan TCA untuk bahan pelarut digunakan sebagai bahan untuk membantu membersihkan peralatan. Fumigasi Hama : Metil Bromida dan Penggunaan BPO Methil Bromida untuk fumigasi hama

Permasalahan selain merusak lapisan ozon, BPO yang terlepas ke atmosfir memberikan kontribusi terhadap pemanasan global dengan adanya emisi CO2. Semakin banyaknya peralatan yang menggunakan BPO semakin besar tantangan untuk mencegah terjadinya emisi yang merusak lapisan ozon dan menyebabkan pemanasan global. Oleh sebab itu penanganan barang-barang bekas yang memiliki BPO dalam sistemnya menjadi penting diperhatikan.

Daftar Bahan Perusak Lapisan Ozon Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 33/M-IND/PER/4/2007

Pemerintah, melalui Departemen Perindustrian, telah menetapkan daftar bahan perusak lapisan ozon (BPO) atau ozon depleting substance (ODS). Daftar tersebut tercantum dalam peraturan menteri perindustrian nomor 331M-IND/PER/4/2007, yang mulai berlaku tanggal 17 April 2007.

Adapun bahan-bahan yang termasuk kategori bahan perusak lapisan ozon seperti dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Karbon Tetraklorida (Carbon Tetrachloride) atau CCl4
2. 1.1.1 Trikloroetana (Trichloroethane MeNl) atau CH3CCl3
3. Turunan Fluorinasi, Brominasi atau Iodinasi dari HC asiklik (Fluorinated, Brominated or Iodinated derivatives or Cyclic HC) atau CH3Br
4. Trikloro Fluoro Metana (Trichloro Fluoro Methane) atau CFC-11
5. Dikloro Difluoro Metana (Dichloro Difluoro Methane) atau CFC-12
6. Trikloro Trifluoro Etana (Trichloro Fluoro Ethane) atau CFC-113
7. Dikloro Tetra Fluoro Etana (Dichloro Tetra Fluoro Ethane) atau CFC-114
8. Kloro Pentafluoro Etana (Chloro Pentafluoro Ethane) atau CFC-115
9. Klorotrifluoro Metana (Chlorotrifluoro Methane) atau CFC-13
10. Tetrakloro Difluoro Etana (Tetrachloro Difluoro Ethane) atau CFC-112
11. Pentakloro Fluoro Etana (Pentachloro Fluoro Ethane) atau CFC-111
12. Kloro Heptafluoro Propana (Chloro Heptafluoro Propane) atau CFC-217
13. Dikloro Hexafluoro Propana (Dichloro Hexafluoro Propane) atau CFC-216
14. Trikloro Pentafluoro Propana (Trichloro Pentafluoro Propane) atau CFC-215
15. Tetrakloro Tetrafluoro Propana (Tetrachloro Tetrafluoro Propane) atau CFC-214
16. Pentakloro Trifluoro Propana (Pentachloro Trifluoro Propane) atau CFC-213
17. Heksakloro Difluoro Propana (Hexachloro Difluoro Propane) atau CFC-212
18. Heptakloro Fluoro Propana (Heptachloro Fluoro Propane) atau CFC-211
19. Bromo Klorodifluoro Metana (Bromo Chlorodifluoro Methane) atau Halon-1211
20. Bromo Trifluoro Metana (Bromo Trifluoro Methane) atau Halon-1301
21. Dibromo Tetrafluoro Etana (Dibromo Tetrafluoro Ethane) atau Halon-2402
22. Blended antara CFC-12/HFC-152a atau R-500
23. Campuran mengandung turunan perhalogenasi dari HC Asiklik (acylic hydrocarbons) mengandung dua atau lebih Halogen berbeda:
    • mengandung HC Asiklik Perhalogenasi (acylic hydrocarbon perhalogenated) hanya flour (fluorine) dan klor (chlorine)
    • mengandung R-115/CFC-22 (Klorodifluoro Etana)

Dampak Bagi Industri Kimia

Lalu apa hubungannya bahan perusak lapisan ozon di atas dengan pabrik kimia? Bahan-bahan tersebut di atas adalah bahan yang biasa digunakan sebagai refrigerant pada mesin-mesin pendingin atau chiller dan alat pemadam api (fire extinguisher). Setelah keputusan ini berlaku maka BPO, hanya dapat digunakan untuk pemeliharaan saja. Dilarang untuk diproduksi dan barang atau mesin baru.

Ini berarti pula chiller-chiller yang sekarang beroperasi dan masih menggunakan salah satu refrijeran (refrigerant) seperti termasuk dalam daftar BPO, harus sudah mulai direncanakan penggantinya, yang menggunakan refrijeran yang tidak termasuk dalam daftar BPO.

Sementara itu, masih menurut permen perindustrian ini, BPO dilarang diproduksi dan itu artinya untuk memenuhi kebutuhan mesin-mesin pendingin suplai BPO akan berkurang dan kemungkinan besar harga di pasaran juga sudah meningkat.

Untuk melakukan penggantian mesin pendingin (chiller) maka ada dua opsi yang bisa dipilih. Pertama, melakukan penggantian chiller dengan jenis refrijeran yang masih diperbolehkan untuk diproduksi dan digunakan dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan, dengan kapasitas yang sama.

Pilihan yang kedua adalah mengganti dengan chiller baru dengan refrijeran (refrigerant) baru di luar BPO, dengan kapasitas yang didesain ulang. Ada kemungkinan kapasitas chiller yang terpasang saat ini kurang atau bahkan terlalu besar. Maka, kita perlu melakukan re-sizing chiller.

Hal-hal Lain Yang Diatur

Selain mengatur jenis bahan perusak lapisan ozon (BPO), peraturan menteri perindustrian nomor 33/M-IND/PER/4/2007 ini juga mewajibkan penggunaan logo Non Halon dan Non CFC pada mesin dan pemadam api yang tidak lagi menggunakan bahan yang termasuk dalam BPO.

Ketentuan Impor BPO

Ketentuan impor Bahan Perusak Ozon (BPO) diatur dalam peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan -- Ministry of Trade
Per.Men. Perdagangan No. 0024/M-Dag/Per/6/2006 jo. Per.Men. Perdagangan No. 0051/M-Dag/Per/12/2007

Dasar Peraturan SK Label

Kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang yang ditetapkan pada tanggal 26 November 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014 tentang Perubahan atas Permendag nomor 67/M-DAG/PER/11/2013. Berikut ini adalah penjelasan singkat yang akan menerangkan tentang kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia terkait dengan impor, berdasarkan kedua peraturan tersebut.

Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia

Sebagaimana tertulis pada pasal 2 ayat (1) dalam peraturan tersebut: "Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor Barang untuk diperdagangkan di Pasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini wajib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia."

Kemudian dalam pasal 3 ayat (1) juga diatur ketentuan yang berbunyi: "Barang yang diimpor oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pada saat memasuki Daerah Pabean telah dicantumkan Label dalam Bahasa Indonesia."

Pasal 13 ayat (1) memuat ketentuan yang bunyinya: "Dalam hal Pelaku Usaha pada saat mengimpor Barang tidak melengkapi dokumen SKPLBI, Barang yang diimpor harus di re-ekspor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

SKPLBI adalah singkatan dari Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diterangkan dalam Pasal (1) angka 17 yang berbunyi: "Surat Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat SKPLBI adalah surat yang menerangkan bahwa contoh Label yang disampaikan oleh Pelaku Usaha telah memenuhi ketentuan."

Pengecualian SK Label dalam Bahasa Indonesia

Pada pasal 14 ayat (1) tertulis bahwa: "Ketentuan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia tidak berlaku untuk Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri ini, jika Barang dimaksud merupakan:

1. Barang Curah yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan Konsumen; atau
2. Barang yang diimpor sebagai:
   1. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang digunakan dalam proses produksi;
   2. Barang Impor Sementara;
   3. Barang Re-impor;
   4. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
   5. Barang hibah, hadiah, atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, pendidikan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
   6. Barang Contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
   7. Barang Kiriman;
   8. Barang Penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas;
   9. Barang Pindahan;
   10. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
   11. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga tersebut; dan atau
   12. Barang yang diproduksi di dalam negeri sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang akan digunakan dalam proses produksi.

Sedangkan pada pasal 14 ayat (2), ditetapkan bahwa: "Dalam hal produsen, agen pemegang merk kendaraan bermotor, importir umum atau pemasok produsen kendaraan bermotor mengimpor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 6 harus memiliki SPKPLBI".

SPKPLBI adalah singkatan dari Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pada pasal 1 angka 18 yang berbunyi sebagai berikut: "Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat SPKPLBI adalah surat yang menerangkan bahwa Barang yang bersangkutan dikecualikan dari kewajiban pencantuman label."