Berikut ini adalah sejumlah informasi mengenai persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus perijinan Impor Tanpa API terkait Barang Hibah / Bantuan / Donasi yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, sebagaimana diambil dari halaman situs PROFILE PERIJINAN INATRADE - LAYANAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK milik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Ministry of Trade, the Republic of Indonesia).

Informasi terkait dengan regulasi dan prosedur untuk menyelesaikan perizinan pengeluaran barang impor Hibah wajib untuk diketahui dan dipelajari secara seksama, sehingga donatur dan penerima donasi dapat segera mengurus perizinan yang diperlukan agar barang tidak tertahan di pelabuhan negara tujuan akibat tidak lengkapnya surat-surat perijinan yang diperlukan, sehingga dapat menghindari lamanya penumpukan dan biaya tinggi yang dapat ditimbulkan.

PERIJINAN

Nama Perijinan	:	Impor Tanpa API - Barang Hibah
Keterangan	:	Impor - Barang kiriman, hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau penanggulangan bencana alam
Jenis	:	Baru

DASAR HUKUM

No	Aturan	Nomor	Keterangan	Download
1	Peraturan Menteri Perdagangan	27/M-DAG/PER/5/2012	Ketentuan Angka Pengenal Importir (API)	download

Dokumen Persyaratan

No	Dokumen	Layanan	Keterangan	Syarat
1	NPWP	NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak	Wajib
2	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan - Barang baru dan tidak diperjualbelikan	Surat Pernyataan bahwa barang tersebut dalam keadaan baru dan tidak untuk diperjualbelikan maupun dipindahtangankan (Bermaterai)	Wajib
3	Lain-lain	Surat Keterangan Dari Atase Perdagangan / KBRI	Surat Keterangan Dari Atase Perdagangan / KBRI	Wajib
4	Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan	SIUP	Surat Izin Usaha Perdagangan	Tambahan
5	Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan	IUI	Izin Usaha Industri	Tambahan
6	Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan	TDI	Tanda Daftar Industri	Tambahan
7	Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan	TDP	Tanda Daftar Perusahaan	Tambahan
8	Perijinan BKPM	IUI - PMA	Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing	Tambahan
9	Perijinan BKPM	Izin Perluasan	Izin Perluasan	Tambahan
10	Perijinan BKPM	IUT - BKPM	Izin Usaha Tetap	Tambahan
11	Lain-lain	B/L	Bill of Lading	Tambahan
12	Lain-lain	AWB	Airwy Bill	Tambahan
13	Lain-lain	Sea Way Bill	Sea Way Bill	Tambahan

Keterangan

Dokumen Persyaratan Impor Barang Hibah

Seringkali para donatur di luar negeri ataupun penerima donasi di Indonesia tidak mempersiapkan kedatangan barang hibah mereka sebelumnya, sehingga barang hibah yang terlanjur dikirim tertahan di pelabuhan dan tidak dapat dikeluarkan dari pelabuhan oleh karena tidak memiliki dokumen yang disyaratkan untuk penyelesaian kepabeanan di pelabuhan bongkar.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari pengirim barang hibah (donatur) maupun penerima untuk memahami regulasi dan prosedur penyelesaian impor barang hibah secara mendetail agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman yang mengakibatkan tertahannya barang bantuan tersebut di pelabuhan tujuan.

Sebagai informasi, terdapat sejumlah persyaratan penting yang wajib dimiliki oleh penerima barang impor hibah / bantuan untuk melaksanakan pengeluaran barang tersebut dari pelabuhan setelah melakukan proses penyelesaian kewajiban pabean (customs clearance), yaitu:

1. Surat Keterangan Dari Atase Perdagangan / KBRI,
2. Surat Rekomendasi dari Instansi Teknis yang terkait,
3. Surat persetujuan Impor Tanpa API dari Kementerian Perdagangan (bagi penerima yang tidak memiliki API / Angka Pengenal Importir),
4. Surat Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas Barang Hibah / Bantuan untuk Bencana Alam / sosial,
5. Surat persetujuan Impor Tanpa NIK yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan setempat.

Stempel / Segel US Customs Service | 1789 | wikipedia

Pelayanan Bea Cukai Amerika Serikat atau United States Customs Service adalah lembaga pemerintah federal AS yang menentukan tarif impor dan melakukan tugas-tugas keamanan di perbatasan yang telah ditentukan.

Pada Maret 2003, sebagai hasil dari reorganisasi keamanan dalam negeri, sebagian besar fungsi Bea Cukai AS digabung dengan elemen perbatasan Imigrasi dan Naturalisasi, termasuk seluruh Patroli Perbatasan dan mantan inspektur INS, bersama dengan inspektur pertanian di perbatasan, untuk membentuk US Customs dan Perlindungan Perbatasan (US Customs and Border Protection / US CBP), yang merupakan lembaga perbatasan terpadu tunggal untuk kantor investigasi AS.

US Customs telah memisahkan diri dan bergabung dengan kantor INS investigasi dan pertahanan INS dalam negeri dan penghapusan untuk membentuk Imigrasi dan Bea Cukai yang tergabung dan bertanggung jawab untuk penegakan imigrasi dalam negeri.

Pelayanan Bea Cukai Amerika Serikat (US Customs Service) memiliki tiga misi utama:

1. Mengumpulkan pendapatan dari pungutan tarif Bea Masuk,
2. Melindungi ekonomi AS dari penyelundupan dan barang ilegal, dan
3. Pelayanan dan pengawasan terhadap orang dan barang di pelabuhan masuk.

Sejarah

Menanggapi kebutuhan mendesak untuk pendapatan setelah Perang Revolusi Amerika, Pertama Amerika Serikat Kongres meloloskan dan Presiden George Washington menandatangani Undang-Undang Tarif tanggal 4 Juli 1789, yang berwenang koleksi bea atas barang impor. Empat minggu kemudian, pada tanggal 31 Juli, tindakan kelima Kongres mendirikan United States Customs Service dan menentukan pelabuhan (port) masuk-nya.

Sebagai bagian dari ini badan pemerintah baru, peran baru diciptakan untuk pejabat pemerintah yang dikenal sebagai "Revenue Collector" dari Bea Masuk. Dalam perannya ini, satu orang akan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengumpulan bea masuk di kota atau wilayah tertentu.

Selama lebih dari 100 tahun setelah kelahirannya, Bea Cukai AS adalah sumber utama dana untuk seluruh pemerintah, dan dibayar untuk pertumbuhan dan infrastruktur awal bangsa. Pembelian termasuk Louisiana dan Oregon wilayah; Florida dan Alaska; pendanaan Jalan Nasional dan Transcontinental Railroad; membangun banyak mercusuar bangsa; Militer AS dan Akademi Angkatan Laut, dan Washington, DC

Logo Bea Cukai Amerika Serikat

Bendera Pelayanan Bea Cukai dirancang pada tahun 1799 oleh Menteri Keuangan Oliver Wolcott, Jr dan terdiri dari 16 vertikal garis-garis merah dan putih dengan lambang digambarkan dengan warna biru pada kanton putih. Desain asli memiliki segel Pelayanan Bea Cukai itu elang dengan tiga anak panah di cakar kirinya, cabang zaitun di kanan dan dikelilingi oleh busur 13. Pada tahun 1951, ini diubah menjadi elang digambarkan pada Seal Besar Amerika Serikat.

Nama sebenarnya adalah Revenue Ensign, seperti yang diterbangkan oleh kapal-kapal dari Pendapatan Cutter Service, kemudian Coast Guard, dan rumah-rumah adat.

Pada tahun 1910, Presiden William Howard Taft mengeluarkan perintah untuk menambahkan lambang bendera diterbangkan oleh kapal-kapal dari yang diterbangkan di darat di rumah adat. Versi dengan lencana terus diterbangkan oleh Coast Guard Kapal. Sampai dengan tahun 2003, versi tanah diterbangkan sekali Amerika Serikat pelabuhan masuk.

United States Customs Service

Pada abad ke-20, sebagai perdagangan internasional dan perjalanan meningkat secara dramatis, Dinas Bea Cukai dialihkan dari biro administrasi badan penegak hukum federal. Inspektur masih diperiksa barang dan mengambil pabean dari wisatawan di pelabuhan masuk, tapi kebiasaan agen menggunakan metode-sering polisi modern di konser dengan lembaga-lembaga sekutu, seperti Biro Investigasi Federal, US Postal Inspection Service, US Imigrasi dan Naturalisasi dan AS Patroli Perbatasan-untuk menyelidiki kasus-kasus yang sering jauh dari bandara internasional, jembatan dan penyeberangan tanah.

Dengan berlakunya Homeland Security Act, Bea Cukai AS dipindahkan dari bawah kewenangan Departemen Keuangan menjadi di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Pada tanggal 1 Maret 2003, US Customs Service digabungkan dengan Inspeksi Program Imigrasi dan Naturalisasi, Proteksi Tanaman dan Karantina dari USDA, dan Patroli Perbatasan Imigrasi dan Naturalisasi untuk membentuk US Customs and Border Protection. Layanan Perlindungan Federal, bersama dengan lengan investigasi AS Bea Cukai dan Imigrasi dan Naturalisasi, digabungkan untuk membentuk US Immigration and Customs Enforcement.

Penanganan Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Bencana Alam. | gambar: BCSoetta

Sesuai dengan presentasi mengenai tata cara / prosedur importasi barang-barang yang merupakan bantuan / hibah (donasi kemanusiaan) dari luar negeri, melalui sebuah slide show yang berkop slide Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Teknis Kepabeanan.

Secara umum berdasarkan Visi dan Misi DJBC, yaitu Visinya adalah untuk bisa sejajar dengan institusi Kepabeanan dan Cukai di dunia di bidang kinerja dan citra, dan misinya untuk memberikan Pelayanan yang terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat. Serta mengacu kepada Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (atau disingkat DJBC), yakni:

1. Pelayanan & Pengawasan atas Lalu lintas Barang yang Masuk dan Keluar Daerah Pabean Indonesia,
2. Pemungutan Bea Masuk & Cukai serta Pungutan Negara lainnya.

(KEPPRES Nomor 66/ 2006 danKep.Menkeu 466/KMK.01/2006)

Fungsi DJBC

• Memberi fasilitas perdagangan (antara lain peningkatan kelancaran arus barang dan perdagangan) sehingga dapat menekan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif.
• Memberi dukungan kepada industri dalam negeri sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar internasional.
• Mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, PDRI dan Cukai.
• Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi yang dapat mengganggu kesehatan dan keamanan serta moralitas.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006;
2. Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Tatalaksana Impor

• Keputusan Menteri Keuangan atau KepMenKeu No.: 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah diubah terakhir dengan KepMenKeu No.548/KMK.04/2002;
• Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No.: KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.:P-19/BC/2005.

Tatalaksana Ekspor

• KepMenkeu No.: 557/KMK.04/2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;
• Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.: KEP-151/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;
• Kep. DJBC nomor KEP-152/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di bidang Ekspor untuk Barang Ekspor yang mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

Kebijakan DJBC Dalam Penanganan Impor Barang Bantuan / Hibah Untuk Bencana Alam

Atas impor Barang Bantuan / Hibah yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam di Indonesia dapat diberikan pembebasan atas pungutan Bea Masuk dan Cukai, Tidak Dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor.

Dasar Hukum:

1. Pasal 25 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan pembebasan Bea Masuk diberikan atas impor “barang kiriman hadiah / hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam”
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.04/2006 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2006, Pasal 1 huruf h menyatakan: "diberikan pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas impor barang bantuan / hibah yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam";
3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 254/KMK.03/2001 menyatakan dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau PPN atas barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;
4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 231/KMK.03/2001 menyatakan atas impor sebagian barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut PPN dan PPnBM;

Prosedur Memperoleh Pembebasan

Mengajukan permohonan pembebasan Bea Masuk dan PDRI kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Bea dan Cukai disertai lampiran:

1. Rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan Bea Masuk beserta nilai pabeannya (Invoice, Packing list, B/L dsb);
2. Surat keterangan dari pemberi hadiah di luar negeri (gift certificate) yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah kiriman hadiah dan dalam pengadaannya tidak menggunakan devisa Indonesia;
3. Rekomendasi dari departemen (kementerian) teknis terkait (Depkes / Depsos) -kini bernama Kemenkes / Kementerian Kesehatan; dan
4. Rekomendasi dari badan atau lembaga yang menangani bencana alam. (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 jo. Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.04/2006 jo nomor 67/PMK.04/2006)

Kebijakan Impor Barang Bantuan Bencana Alam

1. Dapat memperoleh Fasilitas Pengeluaran Barang Impor terlebih dahulu dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI dengan mempertaruhkan jaminan sebesar BM, Cukai dan pajak dalam rangka impor yang terutang, jika pemohon adalah Instansi Pemerintah, jaminan tersebut cukup Jaminan Tertulis dari Pejabat setingkat Eselon I;


2. Memenuhi persyaratan impor terhadap barang yang diatur tataniaga dan barang larangan (rekomendasi dari Departemen atau Kementerian Terkait), Misalnya:
   • Obat-obatan diperlukan ijin dari BPOM dan/atau Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan);
   • Peralatan Kedokteran diperlukan ijin dari Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan);
   • Pakaian atau barang bekas pakai diperlukan ijin dari Departemen Perdagangan (Kementerian Kesehatan);

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT ANDA DAPAT MENGHUBUNGI:

DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN

KANTOR PUSAT DITJEN BEA DAN CUKAI

Telp. 4890308 ext 207

fax. 4701734

Semua peraturan terkait dapat didownload di:

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi modern mempersempit jarak dan waktu sehingga bukan lagi menjadi hambatan bagi masyarakat dunia untuk segera mengetahui informasi yang sedang terjadi di belahan dunia lainnya. Sebagai contoh, bencana alam Tsunami yang menewaskan ratusan ribu jiwa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada tahun 2004 segera diketahui dan disaksikan oleh hampir seluruh manusia dunia dalam waktu yang sangat singkat.

Informasi terkait regulasi dan prosedur penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) atas barang hibah yang diimpor ke Indonesia sangat penting untuk diketahui dan dipahami agar pengeluaran barang dari pelabuhan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dalam waktu yang singkat.

PEMBEBASAN BEA MASUK (BM) DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (PDRI) ATAS IMPOR BARANG TUJUAN HIBAH / HADIAH

Atas impor barang tujuan hibah atau hadiah, dapat diberikan pembebasan atas pungutan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Berikut penjelasannya:

PROSEDUR IMPOR BARANG KIRIMAN HIBAH ATAU HADIAH.

1. Latar Belakang

   Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, jarak dan waktu bukan lagi menjadi hambatan bagi manusia untuk mengetahui informasi apa yang terjadi di belahan dunia lain. Sebagai contoh, bencana alam Tsunami yang menewaskan ratusan ribu jiwa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada tahun 2004 segera diketahui oleh masyarakat dunia dalam waktu singkat. Dengan informasi tersebut, masyarakat dunia yang ingin membantu meringankan beban penderitaan sesama kemudian mengirimkan bantuan berupa barang kiriman hibah / hadiah untuk kepentingan penganggulangan bencana alam.
   
   Di samping itu, pengiriman barang hibah / hadiah meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan kerja sama badan / lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, sosial kemanusiaan, kebudayaan, atau konservasi alam di Indonesia dengan badan / lembaga partner di luar negeri.
   
   Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Pemda (baik Pemkab maupun Pemprov) di Indonesia juga sering menerima barang kiriman hibah / hadiah yang ditujukan untuk kepentingan umum dari badan / lembaga atau pemerintah partner di luar negeri.
   
   Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan sebagai garda terdepan dalam pelayanan dan pengawasan masuknya barang-barang impor sangat mendukung proses importasi barang tujuan hibah / hadiah. Dengan menerapkan risk management dalam menjalankan empat perannya, yaitu sebagai:
   • revenue collector,
   • trade facilitator,
   • community protector, dan
   • industrial assistance,
   DJBC akan berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholders dalam proses pembebasan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas impor barang tujuan hibah / hadiah.
   
   Selain menjalankan amanat Pasal 25 dan Pasal 26 UU Kepabeanan, DJBC meyakini bahwa barang kiriman hibah / hadiah, baik antar badan / lembaga sosial ataupun antar-pemerintah, akan mampu meringankan beban penderitaan orang-orang yang membutuhkan serta meningkatkan kualitas hubungan manusia antar-negara yang pada akhirnya akan mampu menjadi katalisator pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
   
   Namun demikian, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembebasan BM dan PDRI belum sepenuhnya dipahami oleh stakeholders. Sebagai contoh, pemberi dan penerima hibah belum memahami bahwa untuk mendapatkan fasilitas pembebasan BM dan PDRI mereka harus melampirkan dokumen pendukung berupa rekomendasi dari instansi teknis terkait.
   
   Untuk mendapatkan surat rekomendasi ini, pemberi dan penerima hibah harus mengikuti prosedur dan memenuhi ketentuan dari masing-masing kementerian / lembaga teknis terkait. Dalam rangka meningkatkan pemahaman serta tercapainya efektivitas dan efisiensi proses pembebasan BM dan PDRI atas importasi barang tujuan hibah / hadiah yang bersifat non-profit, DJBC memandang perlu untuk menerbitkan Pedoman Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Tujuan Hibah / Hadiah sebagaimana telah diamanahkan dalam Undang Undang Kepabeanan.



2. Maksud / Tujuan

   Maksud dan tujuan dari penjelasan dalam artikel ini adalah antara lain:
   1. Meningkatkan pemahaman stakeholders tentang ketentuan pembebasan BM dan PDRI atas importasi barang hibah/hadiah;
   2. Mewujudkan proses pembebasan BM dan PDRI atas importasi barang hibah / hadiah yang efektif dan efisien;
   3. Memberikan kepastian hokum dalam proses pembebasan BM dan PDRI atas importasi barang hadiah / hibah;
   4. Mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.



3. Dasar Hukum

   Fasilitas fiskal berupa pembebasan atau keringanan Bea Masuk diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Adapun ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), sebagai berikut:
   1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam (PMK-69).
   2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, atau Kebudayaan (PMK-70).
   3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/pmk.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011 (PMK-163 jo. PMK-28).
   4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam itu yang Terbuka untuk Umum, serta Barang untuk Konservasi Alam (PMK-90).
   
   Sedangkan perlakuan perpajakan atas impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk berdasarkan PMK-69, PMK-70, PMK-163 jo. PMK-28, PMK-90, dilakukan sesuai ketentuan:
   1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang DIbebaskan dari Pungutan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2012, yaitu tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.
   2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010, yaitu dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22.



4. Prosedur

   Untuk mendapatkan pembebasan BM dan PDRI atas impor barang kiriman hibah / hadiah, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan dan dilampiri dokumen pendukung yang dipersyaratkan sesuai skema pembebasan masing-masing PMK.
   
   Lampiran dokumen pendukung untuk masing-masing skema pembebasan adalah berbeda-beda. Dokumen pendukung yang dilampirkan pada permohonan pembebasan BM dan PDRI barang hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam dalam PMK-69 adalah berbeda dengan impor barang kiriman hadiah / hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial atau kebudayaan dalam PMK-70.
   
   Namun demikian, secara umum, lampiran permohonan pembebasan BM dan PDRI atas impor barang hibah/hadiah dalam PMK-69, PMK-70-, PMK-90, PMK-163 jo. PMK-28 terdiri dari:
   1. Surat keterangan dari pemberi hibah/bantuan di luar negeri (gift certificate atau memorandum of understanding);
   2. Rincian, jumlah, jenis dan perkiraan nilai pabean barang yang akan diimpor serta pelabuhan tempat pembongkarannya;
   3. Rekomendasi dari instansi teknis terkait.
   
   Dalam hal permohonan pembebasan BM diajukan berdasarkan PMK-70, maka perlu memperhatikan batasan barang-barang yang dapat diberikan pembebasan BM, karena tidak semua barang hibah dapat diberikan pembebasan BM. Sesuai Pasal 3 PMK-70, diatur bahwa barang-barang yang dapat diberikan pembebasan BM, meliputi:
   1. Barang yang diperlukan untuk mendirikan atau memperbaiki bangunan ibadah, rumah sakit, poliklinik, dan/atau sekolah, serta barang yang akan merupakan inventaris tetapnya;
   2. Mobil klinik, sarana pengangkut orang sakit, sarana pengangkut untuk perpustakaan keliling atau sejenisnya, atau sarana pengangkut petugas kesehatan;
   3. Barang yang diperlukan untuk pemakaian tetap oleh perkumpulan dan/atau badan-badan untuk tujuan kebudayaan;
   4. Barang yang diperlukan untuk keperluan ibadah untuk umum seperti tikar sembahyang, permadani, atau piala-piala untuk perjamuan suci serta barang hadiah dalam rangka perayaan hari besar keagamaan;
   5. Peralatan operasi atau perkakas pengobatan yang digunakan untuk badan-badan sosial;
   6. Makanan, obat-obatan, dan/atau pakaian untuk diberikan kepada masyarakat yang memerlukan; dan/atau;
   7. Barang peralatan belajar mengajar untuk lembaga pengajaran dengan maksud untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.
   
   Dalam hal barang kiriman hibah / hadiah merupakan barang yang terkena ketentuan larangan dan / atau pembatasan barang impor, permohonan harus dilampiri dengan rekomendasi dari instansi teknis terkait yang berwenang menetapkan peraturan mengenai larangan dan/atau pembatasan barang impor. Sebagai contoh, apabila barang kiriman hibah / hadiah merupakan alat-alat kesehatan, maka permohonan wajib dilampirkan dengan surat rekomendasi dari instansi teknis terkait yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
   
   Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembebasan BM dan PDRI. Jika permohonan disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan mengenai pembebasan BM dan PDRI. Apabila permohonan ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan akan menyampaikan surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan.
   
   Ketika permohonan fasilitas pembebasan BM dan PDRI atas importasi barang kiriman hibah / hadiah sedang diproses di Direktorat Fasilitas Kepabeanan dan atas permohonan dimaksud belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian fasilitas, importasi dapat mengajukan permohonan vooruitslag (pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 (PMK-160). Sesuai PMK-160, importir harus mengajukan surat permohonan vooruitslag kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang dengan menyebutkan alasannya serta menyerahkan jaminan sebesar BM dan PDRI yang terutang.



5. Frequently Asked Questions

   1. Apa Perbedaan Proses Pembebasan BM & PDRI dengan Clearance di Pelabuhan Bongkar?

      Proses permohonan pembebasan BM dan PDRI merupakan proses bisnis yang berbeda dengan proses clearance / pengeluaran barang dari pelabuhan bongkar. Permohonan pembebasan BM dan PDRI merupakan permohonan untuk mendapatkan fasilitas fiskal untuk dibebaskan dari pembayaran pungutan negara berupa BM dan PDRI. Sedangkan proses clearance adalah proses yang harus dilakukan oleh importir agar barang impornya memenuhi seluruh ketentuan importasi sehingga dapat dikeluarkan dari pelabuhan bongkar.
      
      Sesuai pembagian tugas pokok dan fungsi serta wewenang di lingkungan internal DJBC, proses pengajuan permohonan pembebasan BM dan PDRI dilakukan di Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Kantor Pusat DJBC. Sementara itu, proses pengurusan pengeluaran barang dilakukan di Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai (KPUBC) atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC).
      
      Salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan pembebasan BM dan PDRI adalah rekomendasi dari instansi teknis terkait. Dikarenakan PMK yang mengatur lampiran permohonan pembebasan BM dan PDRI mengenai rekomendasi dari instansi teknis terkait mempunyai redaksional yang berbeda-beda, terdapat dua hubungan antara surat rekomendasi yang dilampirkan dalam proses pembebasan BM dan PDRI dengan proses clearance di pelabuhan bongkar:
      1. Beririsan: dokumen yang digunakan dalam pengajuan pembebasan BM dan PDRI dapat juga digunakan untuk proses clearance di pelabuhan bongkar (misal skema pembebasan BM dan PDRI berdasarkan PMK-163);
      2. Terpisah: dokumen yang digunakan dalam pengajuan pembebasan BM dan PDRI tidak dapat digunakan untuk proses clearance di pelabuhan bongkar (misal skema pembebasan BM dan PDRI berdasarkan PMK-90).
      
      Untuk efektifitas pelayanan kepabeanan secara keseluruhan di internal DJBC, Direktorat Fasilitas Kepabeanan biasanya meminta agar pemohon melampirkan ijin impor barang hibah tanpa API dari Kementerian Perdagangan, mengingat dokumen ini nantinya juga akan diminta pada saat proses clearance di pelabuhan pemasukan.
   
   

   2. Adakah Peran Kementerian / Lembaga Teknis dalm Pembebasan BM dan PDRI atas Impor Barang Hibah / Hadiah?

      Keputusan final pembebasan BM dan PDRI merupakan kewenangan DJBC, namun proses permohonan pembebasan BM dan PDRI juga melibatkan Kementerian / Lembaga teknis lain. DJBC berwenang dalam bidang fiskal, yaitu pembebasan BM dan PDRI. Sedangkan Kementerian / Lembaga Teknis yang menaungi bidang kerja badan / lembaga yang mengajukan permohonan pembebasan BM dan PDRI berwenang menerbitkan surat rekomendasi pembebasan BM dan PDRI.
      
      Jadi, pemohon pembebasan BM dan PDRI selain harus memenuhi ketentuan pembebasan BM dan PDRI dalam Peraturan Menteri Keuangan juga harus memenuhi ketentuan peraturan dari Kementerian / Lembaga yang berwenang menerbitkan rekomendasi pembebasan BM dan PDRI.
      
      Pemberi hibah / hadiah di luar negeri seharusnya senantiasa bekerjasama dan bersinergi dengan penerima hadiah di dalam negeri untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam PMK dan peraturan Kementerian / Lembaga teknis penerbit surat rekomendasi.
      
      Sebagai contoh, pemberi hibah / hadiah di luar negeri seharusnya menyertakan gift certificate atau memorandum of understanding ketika memberikan barang hibah / hadiah. Banyak barang kiriman hibah / hadiah yang terhambat proses permohonan pembebasan BM dan PDRI-nya dikarenakan tidak memenuhi ketentuan dalam PMK, yaitu melampirkan dokumen pendukung berupa gift certificate atau memorandum of understanding.
      
      Sementara itu, meskipun seluruh PMK yang mengatur pembebasan BM dan PDRI tidak ada yang mensyaratkan Surat Keterangan Barang Hibah dari Kedutaan Besar RI (KBRI) di luar negeri, tetapi Direktorat Impor Kementerian Perdagangan mensyaratkan agar permohonan Ijin Impor Barang Dalam Rangka Hibah tanpa API melampirkan Surat Keterangan Barang Hibah dari Kedutaan Besar RI di luar negeri.
      
      Surat Ijin / Surat Persetujuan Impor Barang Dalam Rangka Hibah tanpa API yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan ini nantinya akan digunakan sebagai dokumen pendukung serta dilampirkan dalam surat permohonan pembebasan BM dan PDRI ke DJBC. Oleh karena itu, agar proses pembebasan BM dan PDRI atas importasi barang hibah / hadiah berjalan lancar diperlukan kerjasama dan sinergi antara pemberi dan penerima hibah.



6. Kesimpulan

   Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan sangat mendukung proses hibah / hadiah bersifat non-profit yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup sesama manusia. Secara umum, lampiran permohonan pembebasan Bm dan PDRI atas impor barang hibah / hadiah terdiri dari:
   1. Surat keterangan dari pemberi hibah / bantuan di luar negeri (gift certificate atau memorandum of understanding);
   2. Rincian, jumlah, jenis dan perkiraan nilai pabean barang yang akan diimpor serta pelabuhan tempat pembongkarannya;
   3. Rekomendasi dari instansi terkait.
   Untuk mendapatkan pembebasan BM dan PDRI, pemohon harus memenuhi ketentuan pembebasan BM dan PDRI yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan dari Kementerian / Lembaga teknis yang berhak menerbitkan rekomendasi pembebasan BM dan PDRI atas impor barang tujuan hibah / hadiah. Sedangkan untuk proses clearance di pelabuhan bongkar, pemohon harus memenuhi seluruh ketentuan impor yang mengatur importasi barang ke dalam daerah pabean Indonesia, karena proses permohonan pembebasan BM dan PDRI merupakan proses bisnis yang berbeda dengan proses clearance dari pelabuhan bongkar.

untuk melihat slide show powerpoint, Anda bisa membacanya disini: http://www.bcsoetta.net/v2/page/barang-kiriman-hadiah-hibah-untuk-keperluan-ibadah-umum-amal-sosial-atau-kebudayaan

Sumber

www.beacukai.go.id ~ Pedoman pembebasan BM dan PDRI atas Impor Barang tujuan Hibah / Hadiah

Impor barang sebagai bantuan kemanusiaan dan bersifat amal sosial (hibah) yang akan diberikan secara cuma-cuma (for donations dan no commercial value), dapat diberikan pembebasan pungutan Bea Masuk (BM) berdasarkan pasal 25 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, dan Keputusan Menteri Keuangan No.144/KMK.05/1997 tanggal 31 Maret 1997 serta tidak dipungut Pph pasal 22keputusan Menteri Keuangan RI No.450/KMK; 04/1997 tanggal 26 Agustus 1997.

Penyaluran bantuan dapat dilakukan melalui badan atau lembaga penerima hibah yang dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis lembaga yaitu:

1. Badan atau Lembaga yang telah terdaftar sebagai Badan atau Lembaga yang mendapat pembebasan berdasarkan keputusan Presiden RI No. 133 tahun 1953.
2. Badan atau Lembaga yang belum terdaftar sebagai Badan atau Lembaga yang mendapat pembebasan berdasarkan keputusan Presiden RI No.133 tahun 1953.

Dokumen Persyaratan Impor Barang Hibah berupa Alat Kesehatan: Surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan selaku Instansi teknis terkait.

Dokumen Persyaratan

Untuk Badan atau Lembaga yang SUDAH terdaftar, maka pembebasan Bea Masuk dan Pph pasal 22 tidak dipungut, dapat langsung diberikan keputusan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan. Untuk itu, Badan atau Lembaga penerima, dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan melampirkan dokumen-dokumen berupa:

1. Rincian nama, jumlah dan jenis barang beserta harga barang hibah yang diimpor (dapat berupa Invoice dan Packing List / PL).
2. Gift Certificate / Letter of Donations dari pihak pemberi hibah yang menyatakan bahwa:
   • Barang tersebut merupakan kiriman hadiah secara cuma-cuma dan dalam pengadaan dan pengirimannya tidak menggunakan devisa Indonesia.
   • Keadaan mutu barang yang akan disumbangkan.
   • Batas kadaluarsa untuk obat-obatan dan bahan makanan (minimal 1 tahun).
3. Rekomendasi dari Departemen teknis terkait, dalam hal ini Departeman Kesehatan (kini bernama Kementerian Kesehatan) atau Departemen Sosial.

Untuk Badan atau Lembaga yang BELUM terdaftar, keputusan pembebasan bea masuk dan Pph pasal 22 tidak dipungut, akan diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Untuk itu, Badan atau Lembaga penerima mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri dokumen-dokumen berupa:

1. Rincian nama, jumlah, dan jenis barang beserta harga barang hibah yang akan diimpor.
2. Gift Certificate / Letter of Donation dari pihak pemberi hibah yang menyatakan bahwa:
   • Barang tersebut, merupakan kiriman hadiah dan dalam pengadaan dan pengirimannya tidak menggunakan devisa Indonesia.
   • Keadaan mutu barang yang akan disumbangkan.
   • Batas kadaluarsa untuk obat-obatan dan bahan makanan (minimal 1 tahun)
3. Rekomendasi dari Departemen atau Kementerian instansi teknis terkait, dalam hal ini Departemen Kesehatan (kini bernama Kementerian Kesehatan) atau Departemen Sosial.

Catatan:

• Untuk mempercepat proses pengeluaran barang-barang setibanya di Indonesia dan sambil menunggu keputusan pembebasan bea masuk dan pajak impor dari Menteri Keuangan,maka Badan atau Lembaga penerima hibah dapat mengajukan permohonan ijin pengeluaran terlebih dahulu (utamanya digunakan untuk impor barang bantuan kemanusiaan terkait bencana alam) kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dengan menyerahkan jaminan tertulis.
• Untuk mempercepat proses pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pph pasal 22, disarankan agar hibah barang-barang tersebut disalurkan melalui badan atau lembaga yangterdaftar.
• Untuk mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang-barang hibah,maka Badan atau Lembaga penerima hibah harus mengajukan Permohonan kepada DirekturJenderal Pajak.

SURAT KETERANGAN PENGIRIMAN BARANG KBRI

Untuk dapat diberikannya Surat Keterangan KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) dan dilegalisirnya rincian nama, jumlah, dan jenis barang yang akan disumbangkan, maka Yayasan, Badan atau Lembaga pemberi sumbangan / hibah harus membuat surat permohonan kepada Duta Besar RI di negara asal, Untuk Perhatian / U.P. Kepala Bidang Konsuler yang isinya mencakup antara lain:

1. Pengenalan diri dari Yayasan, Badan atau lembaga pemberi sumbangan.
2. Asal sumbangan.
3. Nama Yayasan, Badan atau Lembaga penerima sumbangan beserta alamat jelasnya di Indonesia.
4. Tanggal rencana pengiriman sumbangan.
5. Nama Badan, Yayasan atau Lembaga yang akan menanggung biaya pengiriman, mulai dari tempat asal barang sampai ke tempat tujuan (penerima sumbangan).

Surat permohonan kepada Duta Besar RI tersebut, harus disertai lampiran sbb:

1. Rincian nama, jumlah dan jenis barang beserta harga barang donasi yang akan diimpor ke Indonesia.
2. Gift Certificate / Letter of Donation dari pihak pemberi hibah yang menyatakan bahwa:
   • Barang tersebut, merupakan kiriman hadiah dan dalampengadaan dan pengirimannya tidak menggunakan devisa Indonesia.
   • Mutu atau keadaan dari barang yang akan disumbangkan.
   • Batas kadaluarsa untuk obat-obatan dan bahan makanan (minimal 1 tahun) apabila barang tersebut berupa obat-obatan atau bahan makanan.
3. Copy Rekomendasi Departemen teknis terkait, dalam halini Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan) atau Departemen Sosial.
4. Surat pernyataan dari Yayasan, Badan atau Lembaga penerima barang kepada Dubes RI di Den Haag yang menyatakan kesediaannya untuk menerima barang sumbangan dari Yayasan, Badan atau Lembaga pemberi sumbangan.

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

• KBRI tidak akan menerbitkan surat keterangan atas barang sumbangan atau hibah yang telah dikirimkan sebelum surat keterangan KBRI dikeluarkan.
• KBRI tidak akan menerbitkan surat keterangan pengiriman barang sumbangan/hibah, bila barang yang disumbangkan atau dihibahkan dalam bentuk pakaian dan sepatu bekas.
• Surat Keterangan KBRI bukan merupakan surat keterangan PEMBEBASAN PAJAK atau PEMBEBASAN BEA MASUK IMPORT.

sumber: http://ina.indonesia.nl/index.php/pelayanan-wni/pengiriman-barang-sumbangan-atau-hibah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC dalam hal ini Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok, Jakarta, menegah 37 container produk hasil pertambangan yang akan diekspor ke Tiongkok dan Malaysia. Penegahan terpaksa dilakukan karena perusahaan tersebut memberitahukan data yang tidak sesuai dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan menggunakan nama perusahaan samaran di lapangan petikemas Koja pada hari Rabu (5/11) sore.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Bahaduri Wijayanta (kiri)

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta, mengatakan bahwa ada empat perusahaan yang memalsukan data kepabeanan terkait dengan isi kontainer yang akan diekspor selama periode akhir tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2014. "Ke empat perusahaan tersebut berusaha menghindari bea keluar sebesar 20 persen dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 161 juta," ujar Wijayanta, Rabu sore.

Menurut Wijayanta, nilai kerugian tersebut sebenarnya bisa lebih tinggi apabila barang tambang mentah tersebut sudah diolah dalam bentuk produk jadi ataupun setengah jadi.

"Untuk produk bijih tembaga (ore) dan Zeolit alam (aluminosilicate) berdasarkan Permendag merupakan barang larangan sejak tahun ini sehingga potensi kerugian negara tak terhingga," tambah Wijayanta.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI), Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Susila Brata, mengungkapkan bahwa ke-empat perusahaan yang memalsukan data kepabeanannya adalah:

1. PT KTS yang memberitahukan 18 kontainer ukuran 20 feet berisikan Zinc Dust, namun saat diperiksa ternyata berisi Biji Chromit dengan total berat 486.000 Kg dengan negara tujuan Tiongkok;
2. CV JGL yang memberitahukan 14 kontainer ukuran 20 feet berisikan batu split namun saat diperiksa ternyata berisi biji Nikel dengan total berat 286.170 Kg dengan negara tujuan Tiongkok;
3. PT SJG yang memberitahukan 2 kontainer ukuran 20 feet berisikan Dispresant Triest dan Lyoprit BA namun saat diperiksa ternyata berisi pasir minerah biji Tembaga dengan total berat 31.400 Kg dengan negara tujuan Tiongkok;
4. PT SMG yang memberitahukan 3 kontainer ukuran 20 feet berisikan Feed Suplement namun saat diperiksa ternyata berisi batu Zeolit alam (aluminosilicate) dengan total berat 73.500 Kg dengan negara tujuan Malaysia.

Brata kembali menjelaskan bahwa ke-empat perusahaan tersebut melanggar beberapa peraturan terkait dengan ekspor, yaitu:

1. Peraturan Menteri Perdagangan RI No 52 dan 29 tahun 2012 tentang ketentuan eksport produk pertambangan
2. Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan RI No. 75 tahun 2012 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar.
3. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04 tahun 2014 tentang ketentuan eksport produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian
4. Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, pasal 103 huruf a tentang pemberitahuan dokumen kepabeanan palsu diancam pidana penjara maksimal 8 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5 miliar; serta pasal 82 ayat 6 tentang orang yang salah memberitahukan jenis atau jumlah barang dalam data kepabeanan sehingga tidak terpenuhinya pungutan negara maka dikenai sanksi administrasi paling banyak 1.000 persen dari nilai bea keluar yang kurang dibayarkan

Proses Pidana

Brata mengatakan barang-barang eksport tersebut bisa terdeteksi melalui mesin Gammaray dan X-ray milik Bea Cukai yang berasal dari Jerman dan hasil analisa intelijen.

"Untuk barang yang dilarang atau dibatasi untuk di eksport dan import yang diberitahukan tidak sesuai data kepabeanan, maka barang akan dikuasi negara," tandas Brata.

Sedangkan proses pidana yang dapat dikenakan terhadap ke empat perusahaan eksportir, Kasatbinmas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP Sukardi mengatakan bahwa pihak kepolisian masih dalam proses penyidikan dan pengejaran kepada pelaku-pelaku perusahaan fiktif yang memalsukan data dan merugikan negara.

"Masih akan kita kembangkan kasusnya dan para pelaku masih dalam tahap penyelidikan," ujar Sukardi.

Menurut data penggagalan penyelundupan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, selama periode tahun 2012 hingga 2014 terhadap ekspor produk pertambangan, Bea Cukai Tanjung Priok menyita sebanyak 234 kontainer dengan akumulasi nilai barang sebesar Rp 26,2 miliar.