Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menaikkan target penerimaan negara dari Bea Cukai sekitar Rp30 triliun. Dari tiga sumber penerimaan negara, cukai rokok masih mendominasi pemasukan negara dari sektor bea dan cukai itu.

"Penerimaan bea cukai dari cukai rokok, bea masuk dan bea keluar pada semester satu telah melampui target. Karena itu, target akan ditambah sekitar Rp30 triliun," kata Dirjen Bea Cukai, Agung Kuswandono di Jakarta, Jumat 12 Agustus 2011.

Walaupun ditambah, Agus optimistis target tersebut akan kembali terlampaui. Agung mencontohkan, hingga saat ini penerimaan dari cukai rokok saja sudah mencapai Rp60-70 triliun. "Itu sudah sekitar 60 persen dari target semester I-2011," katanya.

Bea Cukai mengaku terus melakukan upaya internal untuk meningkatkan kegiatan penindakan dan intelijen. Langkah tersebut diharapkan bisa menutup kebocoran kegiatan negara. Salah satu upaya penindakan dan intelijen Bea Cukai adalah penggerebekan cukai palsu baik untuk produk rokok maupun minuman beralkohol.

Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Jakarta, GH Sutejo mengatakan, selama semester I-2011, Bea Cukai Jakarta telah melakukan dua kali operasi penindakan pemalsuan bea cukai dengan taksiran kerugian negara mencapai Rp576 miliar.

"Untuk mengetahui cukai asli atau palsu memiliki keahlian khusus, biasanya hologram susah dipalsukan. Tapi, sekarang peralatan sudah canggih, hologram pun sudah dipalsukan," katanya.

Agus menegaskan, aparatnya akan menindak tegas pabrik-pabrik rokok yang membeli cukai palsu. Menurut dia, sanksi diberikan sesuai tingkat kesalahan, dari sanksi administrasi hingga izin produksi rokok dapat dicabut.

"Sekarang ini sedang kami lakukan pengembangan, namun bagi pabrik rokok yang terlibat bisa dicabut izin produksi pabrik rokok tersebut," katanya.

Kantor Wilayah Bea-Cukai Jakarta menggulung sindikat pembuat dan penjual pita cukai rokok palsu senilai Rp 50 miliar. Anggota komplotan itu berinisial DS, NS, AS, dan SS, yang ditangkap pada 6 dan 7 Agustus lalu di Jalan Gajah Mada; kawasan Kalibaru, Jakarta Pusat; daerah Kebon Jeruk; serta seputar Palmerah, Jakarta Barat. "Kami baru dapat ujungnya. Siapa yang memberi order dan perusahaan pengguna pita palsu, akan diselidiki," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono kepada wartawan di Kantor Wilayah Bea-Cukai Jakarta kemarin.

Petugas juga menyita 801.450 lembar pita cukai tahun 2011. Pita cukai itu berbanderol Rp 6.500 untuk kemasan rokok 16 batang. Ada pula lima lembar plat cetak, 170 lembar kertas kosong bahan pita cukai palsu, dan 1 unit mesin poly hologram. Bea-Cukai juga menyita 1 unit mesin cetak Heidelberg Speed Master empat warna bikinan 1998.

Dengan tertangkapnya komplotan pemalsu cukai itu, Bea-Cukai mencegah terjadinya kerugian negara Rp 2,7 miliar sekali cetak. "Mesin ini diperkirakan sudah dipakai hingga tiga kali," ujar Agung.

Pembuatan pita cukai palsu diduga dilakukan oleh DS, perekrut orang-orang baru yang punya keahlian di bidang pencetakan. Mereka beroperasi di beberapa tempat yang berbeda agar tidak mudah dideteksi. DS bukan orang baru. Ia adalah buron Kanwil Bea-Cukai Jakarta, anggota jaringan pencetak pita cukai palsu yang terbongkar awal 2011 bersama AA cs.

Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Jakarta, G.H. Sutejo, menyatakan penangkapan dilakukan setelah lebih dari dua bulan penyelidikan dan pengembangan kasus yang sama yang terjadi pada Januari 2011. Ketika itu Kanwil Bea-Cukai menangkap sindikat AA dan tiga lainnya dalam kasus yang sama. Pita cukai bervariasi, untuk minuman keras dan beberapa tipe. Namun lima anggota komplotan itu kabur. DS adalah salah satu dari mereka yang kemudian melanjutkan produksi bersama NS, AS, dan SS.

"Dia mendompleng di salah satu percetakan di Kebayoran Lama," ujar Sutejo.

DS penghubung dan penerima order. Tiga tersangka lainnya operator pencetak. Pemilik percetakan hanya dijadikan saksi karena diduga tidak mengetahui aksi ketiga bawahannya.

Setelah tercetak, pita palsu disimpan di rumah kos DS di Jalan Gajah Mada. Sedangkan mesin hologram disimpan di sebuah rumah di Tanah Abang. Pada 6 Agustus, AS, berperan sebagai kurir, ditangkap di Tanah Abang. "Waktu kami periksa ke belakang, ternyata ada NS, DS, dan AS yang sedang mencetak hologram." Kebon Jeruk dan Palmerah hanya tempat transit untuk transaksi dan menerima order. Dari situ, pita cukai palsu diedarkan ke beberapa pabrik rokok di Jawa dan Sumatera.

Pita cukai palsu bikinan DS cs samar bedanya dengan aslinya. "Hanya, memang kalau orang awam melihat bentuknya akan sama saja." DS hanya mencetak pita cukai rokok palsu. Sutejo menduga karena order untuk jenis ini lebih banyak.

Hingga kini Bea-Cukai belum berhasil menangkap perusahaan pemakai cukai palsu ini. "Kami akan terus kembangkan. Dan kalau terungkap, kami akan kenakan sanksi pidana dan cabut izin operasional," ujar Agung.

Empat tersangka itu dijerat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun. "Mereka juga dikenai denda, 10 hingga 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar," pungkasnya lagi.

Badan Pengawas PD Bangka Global Mandiri (BGM) akan melakukan pengecekan ulang kepada instansi terkait semua data mengenai izin ekspor mineral atau minerba ikutan maupun hasil perkebunan yang selama ini dilakukan perusahaan BUMD Kabupaten Bangka tersebut. Pasalnya badan pengawas ingin mengetahui pasti berapa banyak ekspor yang telah dilakukan PD BGM selama ini.

"Selama ini kegiatan BGM itu apa yang dilaporkan itu saja. BGM tempo hari sudah kami panggil juga untuk klarifikasi menyangkut berita-berita yang ada di koran itu. Seperti apa di koran itu bahwa BGM namanya saja, kelihatannya yang mengerjakan orang lain. Oleh sebab itu kami sebagai badan pengawas minta dengan BGM informasi jelasnya bagaimana, nanti kami akan mengecek juga apa yang disampaikan benar atau tidak," tegas Anggota Badan Pengawas PD BGM M Nasir Hasan, Jumat (19/08/2011) di ruang kerjanya.

Menurutnya, Badan Pengawas PD BGM ini akan menanyakan langsung laporan pengurusan perizinan terkait minerba yang dibuat PD BGM ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka.

"Lewat izinnya itu apa saja, yang dilakukan perusahaan sebab apa yang dilaporkan kemarin cocok atau tidak? yang seperti itu perlu diluruskan," kata Nasir yang menjabat sebagai Asisten III Setda Bangka ini.

Selain itu juga badan pengawas, lanjutnya akan meminta data ekspor yang dilakukan PD BGM kepada Bea Cukai untuk mengetahui berapa banyak selama ini PD BGM melakukan ekspor dan apa saja yang diekspor oleh perusahaan tersebut.

"Bukan tidak percaya, hanya ingin membuktikan kebenarannya," tegas Nasir.

Lebih lanjut, ia mengatakan sementara ini, karena terjadi polemik mengenai ekspor mineral ikutan ini, PD BGM diminta menghentikan ekspor mineral ikutan tersebut.

"Dijernihkan dulu jelasnya bagaimana? kalau memang tidak boleh itu otomatis istilahnya ya jangan sampai dilakukan lagi. Karena BGM punya namanya, orang lain yang mengerjakannya. Dari apa yang dikerjakan BGM, ini kan perusahaan, jadi yang tahu nanti bisa dilihat di akhir tahun pada laporan hasil kerja mereka," kata Nasir lagi.

Dua pegawai Bea Cukai Belawan - Medan, Sumatera Utara, yang telah ditetapkan sebagai tersangka penyelundupan gula dari India, hingga saat ini belum juga ditahan Poldasu.

Kedua pegawai Bea Cukai Belawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut yakni Ospaldo dan Syahrial, bertugas di Bagian Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Belawan.

Terkait hal itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Sumut Kombes Pol Sadono Budi Nugroho yang dikonfirmasi Sumut Pos mengenai hal tersebut, Minggu (21/8) mengatakan, sejauh ini pihaknya masih terus melakukan pelengkapan pemberkasan. “Untuk saat ini, sedang dilakukan proses pemberkasan,” katanya singkat.

Di lain pihak, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Pemuda Indonesia (HiPI) Kota Medan, Atan M Gantar Gultom kepada wartawan mempertanyakan hal tersebut. “Dua oknum petugas Bea Cukai Pelabuhan Belawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka penyelundupan dan pemalsuan dokumen 1.625 ton gula asal India, namun hingga kini belum juga ditahan Poldasu, ada apa?,” ungkapnya.

Ditambahkannya, karena hal itulah pihaknya akan melakukan demontrasi ke Mapoldasu pada Kamis (25/8) mendatang. Dan aksi itu berdasarkan surat DPC HiPI Kota Medan kepada Polda Sumut No : 2607/DPC/KM/PUR/VIII/2011 tertanggal 19 Agustus, hal pemberitahuan unjuk rasa pada Kamis, Tanggal 25 Agustus 2011 dengan jumlah massa sekitar 450 orang “Kita akan melakukan demo, guna mempertanyakan hal ini,” katanya lagi menambahkan.