Importir yang selama ini rutin mengimpor barang-barang seperti elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), mainan, kedelai, dan sebagainya sudah tentu mengenal dokumen perizinan yang berupa Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) yang telah berlaku sejak lama dan diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141 tahun 2002 saat Kementerian Perindustrian dan Perdagangan masih berada dalam satu atap. Dalam peraturan lama tersebut, perusahaan yang akan melakukan impor barang tertentu harus memiliki NPIK yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan berlaku selama lima tahun.

Nah, dokumen persyaratan impor ini telah secara resmi dicabut oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan selaku penerbit peraturan, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/7/2015

Alasan Pencabutan NPIK

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel telah menandatangani Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2015 tentang Ketentuan Pencabutan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK). Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Thamrin Latuconsina menuturkan, pencabutan NPIK tersebut dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah untuk menyederhanakan perizinan di bidang impor.

Menteri Perdagangan pada saat itu, Bapak Rachmat Gobel | sumber foto: Liputan6.com

Dikutip dari situs online keuangan Bisnis.com, alasan pencabutan ketentuan Nomor Pengenal Importir Khusus ini sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Impor Kementerian Perdagangan, Thamrin Latuconsina, adalah dilatarbelakangi upaya pemerintah untuk menyederhanakan perizinan di bidang impor demi menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi terkait penyederhanaan prosedur perizinan impor untuk memangkas dwelling time beberapa waktu yang lalu. Beberapa latar belakang untuk pencabutan NPIK tersebut antara lain adalah penyederhanaan izin di bidang impor, menghilangkan tumpang tindih peraturan, menciptakan instrumen perizinan yang lebih efektif, membenahi proses birokrasi, menciptakan administrasi yang lebih baik dan melancarkan kegiatan impor sehingga target dwelling time tercapai.

Dengan demikian, ketentuan yang dianggap menghambat proses pelaksanaan impor dirasa perlu untuk dicabut. Karakteristik perizinan NPIK yang dirasa mirip dengan ketentuan impor produk tertentu sehingga perlu dihilangkan agar tidak terjadi double perijinan.

Dalam jumpa pers di Jakarta pada hari Senin lalu, Thamrin menyebutkan bahwa pencabutan izin NPIK ini diharapkan mampu memangkas birokasi impor yang tidak efektif, sehingga impor barang tertentu seperti beras, kedelai, jagung, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronika, dan mainan anak tidak perlu lagi mengurus NPIK.

Jumlah Produk Perizinan NPIK

Adapun, berdasarkan data Kementerian Perdagangan, produk elektronika selama ini menjadi kategori yang paling banyak memerlukan perizinan tersebut dengan jumlah mencapai 10.273 item perizinan, diikuti produk tekstil dan produk tekstil sebesar 3.332 ijin, dan produk sepatu sebanyak 919 ijin.

Sedangkan total dari semua produk tersebut mencapai 16.900 NPIK. Menurut Thamrin, aturan NPIK yang dicabut tersebut, jika diamati cukup serupa dengan ketentuan impor produk tertentu. Hanya saja, dalam ketentuan impor produk tertentu tidak tercantum ketentuan impor untuk produk jagung, kedelai, dan beras.

Lebih lanjut Thamrin mengatakan, NPIK ini mengatur tentang NPIK beras, NPIK kedelai, NPIK Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), NPIK elektronika, NPIK jagung, NPIK gula, NPIK sepatu, dan NPIK mainan anak-anak. Dari catatan Kemendag sampai pencabutan NPIK yakni 9 Juli 2015, NPIK beras tercatat sebanyak 708 importir, NPIK kedelai sebanyak 310 importir, NPIK TPT sebanyak 3.332 importir, NPIK elektronika sebanyak 10.273 importir, NPIK jagung sebanyak 232 importir, NPIK gula sebanyak 233 importir, NPIK sepatu sebanyak 919 importir, serta NPIK mainan anak- anak sebanyak 893 importir.

"Dari sini terlihat ranking pertama NPIK elektronika, kedua NPIK TPT, dan ranking ketiga yaitu NPIK sepatu," ucap Thamrin saat menyelenggarakan jumpa pers terkait pencabutan NPIK.

Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Thamrin Latuconsina | sumber foto: viva.co.id

Dengan dicabutnya NPIK ini, proses impor barang tertentu seperti beras, kedelai, jagung, TPT, alas kaki, elektronika, dan mainan anak tidak perlu lagi mengurus NPIK

Di luar ketiga produk tersebut, baik NPIK maupun ketentuan impor produk tertentu tersebut memiliki fungsi yang sama. Fungsinya sama, sehingga tidak perlu ada dua peraturan yang sama. Thamrin mengatakan, ketentuan produk tertentu ditujukan untuk produk-produk industri. Sedangkan untuk produk pertanian seperti jagung dan kedelai, nantinya akan dibuatkan wadah khusus dalam peraturan lainnya.

Revisi Ketentuan Umum di Bidang Impor

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan juga telah merevisi atau mengubah aturan terkait importasi barang yang dibatasi (terkena larangan pembatasan / lartas) dimana para importir yang mengimpor barang lartas diwajibkan untuk memiliki izin impor terlebih dahulu sebelum barang tersebut tiba di pelabuhan Indonesia untuk mengurangi waktu proses bongkar muat barang hingga keluar pelabuhan (dwelling time).

Peraturan Menteri Perdagangan No 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, pada pasal tujuh disebutkan bahwa importir wajib memiliki perizinan impor atas barang yang dibatasi sebelum barang masuk ke dalam daerah pabean.

Dalam peraturan yang lama, importir hanya diwajibkan untuk memiliki izin impor saja tanpa ada penegasan bahwa izin tersebut harus dikantongi sebelum barang masuk ke dalam daerah pabean.

Pada prakteknya, saat ini para importir mendatangkan terlebih dahulu barang yang diimpor untuk masuk ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Setelah barang tersebut berada di wilayah pelabuhan, importir baru melakukan pengurusan izin sehingga barang tersebut tidak bisa langsung keluar pelabuhan dan menyebabkan waktu dwelling time menjadi lebih panjang dari yang semestinya.

Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk peralatan elektronik berupa mesin cuci, lemari es, dan pengondisi udara (AC) telah diberlakukan secara wajib mulai tahun ini dengan diterbitkannya PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 34/M-IND/PER/7/2013 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENDINGIN RUANGAN, LEMARI PENDINGIN, DAN MESIN CUCI SECARA WAJIB yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2013 dan berdasarkan pasal 14 yang tercantum di dalam peraturan tersebut, mulai berlaku 9 bulan sejak tanggal diundangkan yang berarti secara efektif mulai diterapkan pada tanggal 10 April 2014.

Juklaknya ditetapkan dalam peraturan nomor 30/IUBTT/PER/12/2013.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) pada peraturan tersebut yang menyatakan bahwa "Memberlakukan secara wajib SNI Pendingin Ruangan, SNI Lemari Pendingin, dan SNI Mesin Cuci pada jenis produk dengan nomor Pos Tarif (HS Code) sebagai berikut:

No.	Jenis Produk	No. SNI	No. HS	Keterangan
1.	Pendingin ruangan (Air Conditioner) merupakan produk AC split, window, atau portable dengan kapasitas pendinginan (cooling capacity) sampai dengan 3 PK (27000 BTU / h atau 7913 Watt atau tegangan listrik pengenal tidak lebih dari 250 V.	SNI IEC 60355-2-40-2009 peralatan listrik rumah tangga dan peralatan serupa - keselamatan Bagian 2-40: Persyaratan Khusus untuk pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udara	ex: 8415.10.10.00	Tidak termasuk evaporator air cooler
2.	Lemari pendingin merupakan lemari pendingin (refrigerator electric freezer) dengan volume kotor (gross volume) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V	SNI IEC 60355-2-24-2009 Peranti listrik rumah tangga sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peranti pendingin, peranti es krim dan pembuat es.	8418.10.10.10 ex 8418.10.10.90 8418.21.00.10 ex 8418.21.00.90 8418.29.00.10 ex 8418.29.00.90 8418.30.10.00 ex 8418.30.90.00 8418.40.10.00 ex 8418.40.90.00	Tidak Termasuk showcase
3.	Mesin Cuci merupakan Mesin Cuci baik satu tabung (single tube) maupun dua tabung (double tube) dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V	SNI IEC 60335-2-7-2009 peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk Mesin Cuci	8450.11.10.00 8450.11.90.00 8450.12.00.10 8450.12.00.20 8450.19.10.10 8450.19.10.20

Pasal 2 ayat (3) menyebutkan "SNI Pendingin Ruangan, SNI Lemari Pendingin dan SNI Mesin Cuci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan umum SNI IEC 60335-1:2009 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum."

Sedangkan ayat (3) tertulis: "Klasifikasi refrigeran yang digunakan pada produk Pendingin Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dokumen teknis ANSI/ASHRAE 34-2007 dan perubahannya, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri."

(1) SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak berlaku pada Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci yang memiliki nomor Pos Tarif sama dengan nomor Pos Tarif (HS Code) produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang:

1. merupakan contoh uji dalam rangka SPPT-SNI;
2. merupakan barang contoh dalam pameran; atau
3. merupakan contoh uji dalam program penelitian dan pengembangan Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin dan Mesin Cuci.

(2) Impor Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Surat Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Sebelum Anda membaca lebih lanjut tentang Impor, ada baiknya Anda memahami terlebih dahulu Tata Laksana di Bidang Impor sebagai referensi utama dalam mempelajari tentang Impor yang terkait Bea Cukai.

Dasar Hukum atau Peraturan yang digunakan dalam mekanisme Impor di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003;
3. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P-42/BC/2008.

Kepabeanan

Pengertian dari Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Jadi kepabeanan adalah segala sesuatu yang mencakup ekspor-impor beserta dengan pungutan yang dilakukan terhadap ekspor maupun impor.

Impor

Pengertian dari impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean. Orang yang memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean disebut importir.

Daerah Pabean

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Dalam hal ini berarti seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga ke batas laut terluar.

Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai BARANG IMPOR dan terutang Bea Masuk. Jadi apabila Anda mengirim / membawa barang dari luar negeri ke Indonesia, maka barang tersebut sudah dapat disebut sebagai barang impor, dan atas barang tersebut terhutang Bea Masuk yang wajib dibayar melalui mekanisme yang sudah ditentukan.

Agar tidak terjadi kerancuan, barang bawaan penumpang (barang yang Anda bawa ketika bepergian dari luar negeri atau ke luar negeri) seperti pakaian Anda sehari-hari (bukan barang baru), tidak terkena Bea Masuk

Barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas.

Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor serta Pembebasan Cukai diberikan terhadap:

• Barang pribadi penumpang yang nilai pabeannya tidak melebihi FOB USD 250.00 untuk setiap orang atau FOB USD 1.000.00 untuk setiap keluarga. FOB adalah singkatan dari Freight on Board yang artinya belum termasuk ongkos kirim (freight) dan biaya asuransi (insurance) atas barang tersebut. Jadi misalnya apabila Anda datang dari luar negeri dengan membawa sejumlah barang baru (contohnya elektronik atau oleh-oleh yang Anda beli dari luar negeri), maka untuk semua barang bawaan Anda yang bernilai dibawah FOB US 250,00 tidak dikenakan Bea Masuk. Apabila Anda datang bersama keluarga Anda, total seluruh barang bawaan Anda sekeluarga yang bernilai FOB USD 1.000,00 dibebaskan dari Bea Masuk.


• Barang pribadi penumpang dewasa yang merupakan barang kena cukai paling banyak 200 batang sigaret, 25 batang cerutu atau 100 gram tembakau iris dan 1 liter minuman mengandung etil alkohol. Pengertian dari peraturan ini adalah bukan dibebaskan dari pengenaan Bea Masuk atasu rokok atau minuman yang Anda bawa dari luar negeri, tetapi merupakan jumlah maksimal yang diizinkan untuk dibawa masuk ke Indonesia oleh orang pribadi, apabila jumlah rokok atau minuman yang Anda bawa melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, maka wajib untuk dimusnahkan dibawah pengawasan petugas Bea dan Cukai.


• Barang awak sarana pengangkut yang nilai pabeannya tidak melebihi FOB USD 50.00 untuk setiap kedatangan. Awak sarana pengangkut ini maksudnya kru kapal (Anak Buah Kapal / Mualim Kapal / Nahkoda) / kru pesawat (Pilot / Co-Pilot / Pramugari-Pramugara).


• Barang awak sarana pengangkut yang merupakan barang kena cukai dengan jumlah paling banyak 40 batang sigaret, 10 batang cerutu atau 40 gram tembakau iris dan 350 mililiter minuman mengandung etil alkohol. Keterangannya sama seperti diatas, awak sarana pengangkut yang dimaksud adalah kru kapal (Anak Buah Kapal / Mualim Kapal / Nahkoda) / kru pesawat (Pilot / Co-Pilot / Pramugari-Pramugara).

Kawasan Pabean

adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di di pelabuhan laut,Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Impor untuk di pakai:

• Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
• Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

Syarat Pengeluaran barang Impor untuk dipakai setelah diserahkan:

• Pemberitahuan Pabean dan dilunasi Bea Masuk dan PDRI;
• Pemberitahuan pabean dan Jaminan; atau
• Dokumen pelengkap pabean dan jaminan.

Penjaluran

• JALUR MERAH, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik, dan dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
• JALUR HIJAU, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
• JALUR KUNING, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB;
• JALUR MITA Non-Prioritas;
• JALUR MITA Prioritas.

Kriteria jalur Merah:

• Importir baru;
• Importir yang termasuk dalam kategori risiko tinggi (high risk importir);
• Barang impor sementara;
• Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II;
• Barang re-impor;
• Terkena pemeriksaan acak;
• Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
• Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang berisiko tinggi.

Kriteria jalur Hijau :

Importir dan importasi yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam kriteria jalur merah

Kriteria jalur Prioritas :

Importir yang ditetapkan sebagai Importir Jalur Prioritas

Pemeriksaan Pabean :

• Jalur Merah dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang;
• Jalur Hijau hanya dilakukan penelitian dokumen;
• Jalur Prioritas tidak dilakukan Pemeriksaan Pabean sebagaimana yang dilakukan terhadap jalur merah atau hijau.

Pemeriksaan Fisik :

• Pemeriksaan Biasa
• P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor
• Pemeriksaan dengan alat Hi-co scan X-ray
• KEP 97/BC/2003
• Penegasan DJBC (terlampir)
• Pemeriksaan di lapangan/gudang importir
• P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor

Pemeriksaan Fisik Barang

Terdapat 4 (empat) tingkatan pemeriksaan fisik :

1. Mendalam – barang diperiksa 100%
2. Sedang – barang diperiksa 30 %
3. Rendah – barang diperiksa 10%
4. Sangat rendah – barang diperiksa di gudang importir (importir jalur prioritas)

Pemeriksaan fisik dilakukan dengan memeriksa barang secara merata sesuai dengan persentase pemeriksaan yang telah ditetapkan terhadap keseluruhan barang.

Pembayaran

Pembayaran Biasa :

• Semua pembayaran dilakukan di Bank Devisa Persepsi;
• Pembayaran di Bea dan Cukai hanya diperbolehkan dalam hal tidak terdapat Bank Devisa Persepsi;
• Untuk barang impor awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang penumpang.

Pemberitahuan Pabean

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB), dibuat dengan MODUL IMPORTIR/PPJK
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN :

• Invoice,
• Packing List,
• Bill of Lading/ Airway bill,
• Polis asuransi (insurance),
• Bukti Bayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (Surat Setoran Pajak, Cukai, dan Pabean / SSPCP),
• Surat Kuasa, Jika Pemberitahu menggunakan jasa Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan / PPJK.

Perijinan / Tata Niaga

Jenis

• Melekat kepada subjek (importir), misalnya NPIK
• Melekat kepada objek (barang) misalnya ijin ML (makanan luar) dari BPOM

Prinsip umum: Perijinan harus ada pada saat importir mengajukan PIB

Untuk Jalur Prioritas, karena tidak dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik didepan, maka ijin dianggap telah dipenuhi.

Pranala luar:

• http://www.beacukai.go.id/index.html?page=faq/barang-penumpang.html
• http://www.beacukai.go.id/index.html?page=faq/impor.html