Bea Masuk

Sebelum mempelajari tentang tata cara menghitung Bea Masuk, berikut ini adalah hal-hal yang perlu diketahui terlebih dahulu:

• Pengertian Bea Masuk

  (selanjutnya disingkat BM) Pengertian "Bea Masuk" adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap "Barang Impor".



• Impor

  Pengertian dari "Impor" adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam "Daerah Pabean".



• Daerah Pabean

  Pengertian dari "Daerah Pabean" adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di "Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)" dan "Landas Kontinen" yang didalamnya berlaku "Undang-Undang Kepabeanan".



• Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

  Pengertian dari "Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)" adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.



• Landas Kontinen

  Pengertian dari "Landas Kontinen" atau "continental self" adalah daerah di bawah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran laut tepi kontinen, hingga mencapai suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal.



• Barang Impor

  Pengertian dari "Barang Impor" adalah barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean (wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di "Zona Ekonomi Ekslusif / ZEE" dan "Landas Kontinen" yang didalamnya berlaku "Undang-Undang Kepabeanan".).

1. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

   Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "Value Added Tax (VAT)". Pengertian dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah Pabean. Tarif PPN yang dikenakan terhadap barang impor ditetapkan sebesar 10%.



2. PPh (Pajak Penghasilan)

   Pengertian dari pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Dalam kaitannya dengan impor, pajak penghasilan ditetapkan sebesar 7,5%. Untuk perusahaan yang sudah memiliki Angka Pengenal Importir (API), diberikan keringanan atas Pajak Penghasilan / PPh, yakni tarifnya hanya sebesar 2,5% saja.



3. PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)

   Pengertian dari PPnBM adalah Pajak Penjualan yang dikenakan terhadap Barang Kena Pajak yang ditetapkan tergolong sebagai barang mewah. Pajak ini termasuk pajak objektif. Besarannya berbeda-beda tergantung dari jenis objek pajak yang dikenakan PPnBM.



4. Cukai (dikenakan terhadap Barang Kena Cukai atau disingkat BKC)

   Jenis Barang Kena Cukai atau BKC adalah:
   • Hasil Tembakau (HT), contohnya: rokok, cerutu, dan lain-lain.
   • Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), contohnya: minuman beralkohol seperti whiskey, vodka, tequila, brandy, wine, tuak, arak, sake, soju, dan lain-lain
   • Etil Alkohol (EA).
   Dalam kaitannya dengan impor, pungutan cukai terhadap barang impor hanya dikenakan apabila Anda mengimpor barang-barang tersebut (Barang Kena Cukai / BKC).



5. PNBP (Pungutan Negara Bukan Pajak)

   Atas pelayanan ekspor - impor, pungutan PNBP telah dihapuskan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 tahun 2013 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN.



6. Denda Administrasi

   Merupakan salah satu jenis sanksi yang dikenakan apabila ditemukan kesalahan atau pelanggaran di bidang kepabeanan). Denda Administrasi hanya dikenakan apabila Anda dinyatakan telah melakukan kesalahan atau pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.

Tata Cara Menghitung Bea Masuk

Cara menghitung Bea Masuk sebenarnya cukup sederhana, yakni dengan menggunakan rumus sebagai berikut:


Bagi Anda yang belum mengetahui apa itu NDPBM, simak penjelasan berikut ini:

NDPBM

keterangan:

• Cost (C) atau Biaya: adalah nilai transaksi atau harga dari barang yang diimpor (harga beli). Cost dibuktikan dengan kwitansi atau invoice.
• Insurance (I) atau Asuransi: adalah nilai asuransi yang dikenakan terhadap barang impor.
• Freight (F) atau Ongkos Kirim: adalah biaya pengiriman yang dikenakan oleh pihak jasa ekspedisi atau jasa pengiriman barang.
• CIF (Cost, Insurance Freight): adalah nilai yang digunakan sebagai dasar perhitungan Bea Masuk atau yang selanjutnya disingkat dengan NDPBM (Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk).

Dalam kaitannya dengan barang impor yang masuk ke Indonesia, berikut ini adalah cara perhitungannya:

1. Untuk barang impor yang tidak melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT):

   • Bea Masuk (BM)

     
     [BM] = [CIF] x [Persentase Tarif BM]
     
     
     
     Tarif Bea Masuk bervariasi tergantung dari jenis barang yang diimpor.
     
     
     Anda dapat melihat tarif Bea Masuk di Buku Tarif Kepabeanan Indonesia atau yang disingkat dengan BTKI. Jika Anda tidak memiliki BTKI, maka Anda bisa mengetahui tarif Bea Masuk dari barang impor melalui portal INSW (Indonesia National Single Window), atau langsung klik disini: HS Code Information.
   
   

   • PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

     
     PPN = (CIF + bea masuk) x 10%
     
     
   
   

   • PPh (Pajak Penghasilan)

     
     PPh = (CIF + bea masuk) x [persentase tarif PPh]
     
     
     
     Tarif PPh pada dasarnya adalah 7.5%.
     
     
     Namun apabila importir telah memiliki Angka Pengenal Importir (API), maka tarif PPh impor yang dikenakan adalah sebesar 2,5% saja bagi importir pemilik API, atau 15% apabila pihak yang mengimpor barang tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Untuk barang impor melalui PJT atau kantor pos

   Tata cara perhitungan sama dengan formula diatas, hanya sebelumnya harga barang dikurangi dengan nilai yang diberikan pembebasan terlebih dahulu, yakni sebesar FOB (Freight On Board) USD 50,00. FOB sendiri adalah nilai barang sebelum ditambahkan nilai Insurance dan Freight.
   
   Untuk barang impor yang dikirim melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT) atau Kantor Pos Indonesia dengan harga dibawah 50 dolar maka tidak akan dikenakan Bea Masuk dan Pajak alias gratis.
   
   • Bea Masuk = (CIF) x [Persentase tarif Bea Masuk]
   • PPN = (CIF + bea masuk) x 10%
   • PPh = (CIF + bea masuk) x 7.5%

Contoh Kasus

Agar mempermudah kita dalam mempelajari cara menghitung Bea Masuk, maka berikut ini adalah contoh penghitungan Bea Masuk untuk barang impor (misalnya) perangkat headphone gaming dari luar negeri senilai US $ 500,- :

Referensi

1. Pengertian Bea Masuk, Impor, Daerah Pabean; Barang Impor: http://www.beacukai.go.id/index.html?page=faq
2. Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE): http://id.wikipedia.org/wiki/Zona_Ekonomi_Eksklusif
3. Pengertian PPN, PPh, PPnBM: http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-kewajiban-membayar-ppn
4. Cara Menghitung Bea Masuk dan Pajak di Bea Cukai: http://bcukai.blogspot.com/2011/04/cara-perhitungan-bea-masuk-dan-pajak-di.html

Tentang Registrasi Importir

Petunjuk Pengisian Registrasi	Frequently Asked Questions (FAQ)
Berisi SOP dan petunjuk pengisian data-data registrasi. Download Petunjuk Pengisian	Berisi pertanyaan yang sering diajukan beserta jawabannya. Lihat FAQ Registrasi

TUJUAN REGISTRASI KEPABEANAN

1. Untuk mendapatkan NIK sebagai identitas pengguna jasa kepabeanan dan cukai;
2. Agar bisa bisa memiliki akses ke sistem kepabeanan dan cukai yang disediakan untuk kegiatan operasional kepabeanan dan cukai;
3. Sebagai data awal untuk profiling pengguna jasa.

TIM REGISTRASI KEPABEANAN

Tim registrasi Kepabeanan akan membantu Anda untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih akurat tentang Registrasi Importir untuk mendapatkan Nomor Induk Kepabeanan (NIK).

Kantor Pusat DJBC

Alamat:
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
Up. Subdirektorat Registrasi Kepabeanan
Gedung B Lantai I
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass)
Rawamangun Jakarta Timur, Jakarta 13230

Telepon : 021 - 47869435
021 - 47869503

Faximile : 021 - 4753411 / 4753412 / 47869462

Email:

• registrasikepabeanan@customs.go.id
• registrasikepabeanan@yahoo.com

TANPA BIAYA

Dalam rangka meningkatkan ketertiban pengurusan Registrasi Kepabeanan, dengan ini diberitahukan kepada para Pengguna Jasa hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk memudahkan proses pelaksanaannya, pengurusan Registrasi Kepabeanan agar dilakukan sendiri tanpa melalui perantara pihak ketiga / calo.
2. Pada seluruh proses Registrasi Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak memungut biaya apapun.

SISTEM REGISTRASI

Akses SISTEM REGISTRASI melalui link-link berikut ini:

Registrasi Lama	Sudah Terdaftar	Belum Terdaftar
Lihat Registrasi Lama Sudah melakukan registrasi menggunakan aplikasi lama? Kami menyediakan browse status registrasi. Untuk melihat status registrasi lama, klik di sini: Registrasi Lama	Sudah punya user id? Silahkan langsung sign in ke Portal User DJBC kemudian pilih aplikasi Registrasi Kepabeanan. Untuk sign in, klik disini: Sign In	Belum punya user id? Jika Anda belum memiliki "user id" dan password, silahkan mendaftar di Portal Pengguna Jasa DJBC. Untuk mendaftar user baru, klik disini: Pendaftaran User Baru

PERTANYAAN UMUM

Berikut ini daftar pertanyaan yang sering diajukan pada saat proses registrasi kepabeanan. Anda dapat mengetahui hal apa saja yang pernah dialami oleh user lain beserta solusi atau jawaban atas permasalahan tersebut. Dan ini juga menjadi referensi bagi semua user untuk dapat dengan mudah melakukan proses registrasi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

1. Apakah untuk melakukan kegiatan ekspor impor, perusahaan wajib melakukan registrasi kepabeanan?

   Iya. Sesuai Pasal 6A ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan, orang (perorangan atau badan hukum) yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke DJBC untuk mendapat nomor identitas dalam rangka AKSES KEPABEANAN. Pelayanan Rregistrasi kepabeanan yang dilakukan DJBC saat ini meliputi pelayanan registrasi kepabeanan untuk importir, eksportir, PPJK, dan pengangkut.



2. Benarkah bila belum punya NIK, pengguna jasa boleh melakukan transaksi impor sebanyak 1x tanpa NIK?

   • Benar, berdasarkan Perdirjen nomor P-21/BC/2011, untuk importir yang belum mendapatkan NIK, terdapat ketentuan bahwa importir tersebut dapat dilayani 1 (satu) kali Pemberitahuan Pabean Impor dengan persyaratan sebagai berikut:
     1. Telah mengajukan permohonan registrasi kepabeanan dan telah mendapatkan TTP-RK;
     2. Telah mengajukan permohonan dan telah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pabean.
   • Sementara itu, untuk eksportir dan Pengangkut yang belum memiliki NIK, pemenuhan kepabeanan dapat dilayani selama 14 hari terhitung sejak tanggal TTP- RK



3. Jenis pengangkut yang bagaimanakah yang perlu melakukan registrasi kepabeanan?

   Pengangkut yang perlu melakukan registrasi kepabeanan adalah jenis pengangkut yang berkewajiban menyampaikan RKSP/manifest dan/atau menerbitkan Bill of Lading/Airway Bill. Untuk usaha pengangkutan yang hanya merupakan trucking/pengangkutan darat dan tidak menyampaikan manifest, maka tidak perlu mengajukan NIK



4. Di manakah kami dapat mendapatkan contoh form isian data registrasi kepabeanan?

   Untuk mendapatkan contoh form isian data registrasi kepabeanan, pengguna jasa dapat mengunduh Lampiran I PER-21/BC/2011 pada pilihan menu dasar hukum pada menu Registrasi Kepabeanan di website DJBC.



5. Apabila pengguna jasa melakukan registrasi untuk ekspor dan impor, apakah NIK nya akan berbeda-beda?

   Tidak, satu NIK dapat berlaku untuk semua jenis kegiatan tergantung pilihan jenis kegiatan pengguna jasa saat mengajukan permohonan NIK



6. Mengapa kami kesulitan mengakses portal registrasi kepabeanan?

   Gunakan browser mozilla 3.6 untuk mengakses situs DJB. Jika telah menggunakan browser mozilla tetap mengalami kesulitan, coba lakukan koneksi pada jam-jam di luar jam sibuk



7. Dokumen apakah yang dibutuhkan untuk mengajukan registrasi kepabeanan?

   Silakan download petunjuk pengisian formulir pada website DJBC, penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada petunjuk pengisian tersebut

PERMASALAHAN APLIKASI DAN USER ID

1. Bagaimanakah prosedur untuk melakukan pendaftaran registrasi kepabeananan baru secara online?

   Silakan download petunjuk pengisian formulir pada website DJBC, penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada petunjuk pengisian tersebut



2. Apabila sudah punya SRP apakah harus membuat user id juga?

   Ya. Pengguna jasa yang telah mendapatkan SRP tetap harus mengajukan permohonan registrasi kepabeanan dengan langkah sebagaimana perusahaan yang belum mendapatkan NIK.



3. PIC itu harus diisikan dengan siapa?

   Isikan dengan nama orang yang ditugaskan oleh perusahaan untuk melakukan pengajuan permohonan registrasi kepabeanan.



4. Apakah yang harus dilakukan bila pengguna jasa salah mengisikan data 9 digit awal NPWP saat melakukan pendaftaran user?

   Lakukan pendaftaran user id baru dengan menggunakan NPWP yang benar



5. Apakah yang harus dilakukan bila pengguna jasa salah mengisikan data 6 digit terakhir NPWP saat melakukan pendaftaran user registrasi kepabeanan?

   Ajukan surat permohonan perubahan data user kepada Subdit registrasi kepabeanan secara langsung atau melalui email ke alamat email registrasikepabeanan@customs.go.id



6. Pada saat pendaftaran user baru, mengapa proses pendaftaran gagal dan muncul respon "identitas sudah pernah didaftarkan"?

   Kirimkan email yang disertai nama perusahaan dan nomor NPWP atau hubungi no pelayanan kami pada 021 - 47869435 atau 021- 47869503 untuk dilakukan penelusuran.



7. Pada saat pendaftaran user baru, mengapa proses pendaftaran gagal dan muncul respon "alamat email sudah pernah digunakan"?

   Gunakan alamat email perusahaan yang belum pernah didaftarkan.



8. Setelah membuat user id, selanjutnya apa yang harus dilakukan?

   1. Lakukan aktivasi user dengan mengklik link aktivasi yang dikirim via email ke alamat email pendaftaran.
   2. Isikan Pertanyaan dan Jawaban pada kolom yang tersedia. Jangan lupa SIMPAN kombinasi pertanyaan dan jawaban yang dibuat tersebut karena akan digunakan bila pengguna jasa melakukan recovery password pada masa yang akan datang.
   3. Setelah berhasil, pengguna jasa dapat melakukan sign in dan melakukan registrasi kepabeanan secara online.

9. Pengguna jasa tidak kunjung mendapatkan kode aktivasi

   1. Periksa apakah link kode aktivasi masuk ke folder Spam atau Junk;
   2. Coba buka filter email, tambahkan alamat email registrasi kepabeanan ke daftar kontak email, lalu lakukan request kode aktivasi;
   3. Apabila masih belum berhasil, sebaiknya ajukan surat permohonan pergantian alamat email.



10. Bagaimanakah prosedur untuk mengganti alamat email?

    1. Untuk prosedur penggantian email, silakan ajukan surat resmi pengajuan penggantian alamat email, lengkap dengan kepala surat dan di tanda tangani Direktur perusahaan. Surat tersebut ditujukan kepada:
       • Kepala Sub Direktorat Registrasi Kepabeanan
         Gedung B Lantai I
         Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
         Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass)
         Rawamangun Jakarta Timur, Jakarta
    2. Surat tersebut harap dilengkapi dengan dokumen yang mendukung legalitas penanda tangan surat, berupa KTP ataupun API yang terdapat contoh tanda tangan direktur tersebut.
    3. Untuk pengguna jasa yang berdomisili di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, silakan datang langsung ke frontdesk pelayanan registrasi kepabeanan di Gedung B lantai 1 dengan membawa tanda pengenal perusahaan atau surat kuasa dari direktur apabila yang datang adalah perwakilan perusahaan .Untuk pengguna jasa yang domisilinya jauh dapat mengajukan permohonan melalui email dengan format surat scan atau melalui fax.



11. Bagaimana cara melakukan update password yang expired?

    Pada tanggal habisnya masa berlaku password, saat pengguna jasa melakukan sign ini, sistem akan secara otomatis menampilkan permintaan untuk memperbarui password. Isikan password lama dan password baru kemudian klik submit.



12. Mengapa update password susah sekali dilakukan?

    1. Kemungkinan disebabkan oleh koneksi internet perusahaan yang lambat;
    2. Pastikan pengetikan password dilakuian dengan benar, seperti kombinasi huruf besar dan kecil;
    3. Solusinya, silakan refresh dulu komputer dan coba lagi update password sampai 3-4 kali berturut -turut, seharusnya update password akan berhasil dilakukan.



13. Bagaimana cara rescovery password bila saya lupa kombinasi pertanyaan dan jawaban yang diisikan saat melakukan aktivasi user?

    1. Silakan ajukan surat resmi pengajuan recovery password, lengkap dengan kepala surat dan di tanda tangani pimpinan perusahaan. Surat tersebut ditujukan kepada:
       • Kepala Sub Direktorat Registrasi Kepabeanan
         Gedung B Lantai I
         Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
         Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass)
         Rawamangun Jakarta Timur, Jakarta
    2. Surat tersebut harap dilengkapi dengan dokumen yang mendukung legalitas penanda tangan surat, berupa KTP ataupun API.
    3. Untuk pengguna jasa yang berdomisili di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, silakan datang langsung ke frontdesk pelayanan registrasi kepabeanan di Gedung B lantai 1 dengan membawa tanda pengenal perusahaan dan surat kuasa dari direktur bila yang datang adalah perwakilan perusahaan . Untuk pengguna jasa yang domisilinya jauh dapat mengajukan permohonan melalui email dengan format surat scan atau melalui fax.



14. Apakah yang harus dilakukan bila pengguna jasa bila pengguna jasa lupa password atau user id?

    1. Untuk mengetahui user id dan password, lakukan request kode aktivasi secara online melalui website bea cukai www.beacukai.go.id;
    2. Pilih menu portal pengguna jasa dan selanjutnya pilih menu Request kode aktivasi, masukkan alamat email yang dulu digunakan untuk pendaftaran user id.
    3. Pengguna jasa akan mendapatkan pemberitahuan user id dan pasword yang dikirimkan ke alamat email tersebut.



15. Sudah melakukan aktivasi user tapi mengapa tidak bisa sign in?

    Terdapat beberapa kemungkinan:
    1. Periksa kotak masuk email pendaftaran, pastikan telah terdapat email link aktivasi dari DJBC;
    2. Ulangi proses aktivasi, klik link kode aktivasi, isikan pertanyaan dan jawaban, klik tombol submit dan pastikan sudah terdapat respon: "user id anda sudah diaktivkan, silakan log in"
    3. Pastikan pengguna jasa tidak salah memasukkan keycode. Kami sarankan, sebaiknya user name dan password yang dikirim ke email dicopy paste ke kolom sign in agar penulisannya tidak salah.

Referensi

1. http://www.beacukai.go.id/?page=apps/registrasi-kepabeanan.html
2. http://www.beacukai.go.id/index.html?page=apps/registrasi-kepabeanan/faq-registrasi.html
3. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu Registrasi Importir, klik disini:
   http://bcukai.blogspot.com/p/registrasi-importir.html
4. Berhubung masih ada info Frequently Asked Questions (FAQ) yang belum ditampilkan, sedangkan artikel ini sudah terlalu panjang, maka FAQ berikutnya tentang Registrasi Importir akan dilanjutkan disini:

Penanganan oleh Pejabat Bea dan Cukai

1. Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang (official assessment);


2. Pemeriksaan fisik dilakukan secara selektif dan disaksikan oleh Petugas PJT guna:
   • menetapkan klasifikasi dan nilai pabean atas barang kiriman;
   • memastikan apakah terhadap barang kiriman terkena ketentuan perijinan dari instansi teknis terkait, seperti:
     1. Produk makanan, minuman, obat-obatan harus memperoleh persetujuan dari BPOM; dalam hal kiriman adalah untuk tujuan penelitian termasuk uji klinik, pengembangan produk, sampel registrasi, bantuan/hibah/donasi, tujuan pameran dan penggunaan sendiri/pribadi, dapat melalui mekanisme jalur khusus yakni dengan mengajukan Ijin SAS (Special Access Scheme) ke BPOM;
     2. Produk Kosmetika harus memperoleh persetujuan dari BPOM berupa SKI (Surat Keterangan Impor);
     3. Impor Kiriman Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
     4. Impor Kiriman Pakaian jadi hanya diperbolehkan maksimal 10 (sepuluh) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
     5. Impor Kiriman Produk Elektronik hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
     6. Produk hewan, tumbuhan dan ikan harus memperoleh ijin pemasukan dari Badan Karantina;
     7. Produk senjata api, air softgun dan peralatan sejenis harus mendapatkan ijin dari Kepolisian;


3. Untuk memastikan apakah barang impor terkena ketentuan larangan dan pembatasan (perijinan), dapat dilihat di http://eservice.insw.go.id/ menu “Lartas Information”, adapun untuk Pengecualian Lartas Barang Kiriman dapat dilihat “Aturan Pengecualian Lartas Barang Kiriman” di Peraturan ;


4. Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif (pembebanan bea masuk) dan nilai pabean serta menghitung BM dan PDRI yang wajib dilunasi atas barang kiriman;


5. Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk tertinggi jika barang lebih dari 3 jenis;


6. Dalam rangka penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta informasi (Notifikasi) bukti pendukung transaksi jual beli yang obyektif dan terukur kepada Penerima Barang melalui PJT, sebagai data pendukung untuk penetapan nilai barang, yaitu bukti bayar;


7. Pemberitahuan barang kiriman diajukan oleh PJT dengan dokumen PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus);


8. Pembayaran BM dan PDRI ke Kas Negara oleh PJT dilakukan melalui Bank Devisa Persepsi dengan menggunakan SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan persetujuan pengeluaran barang (SPPB).
   
   Penyelesaian Barang Kiriman Pos
   • Pengeluaran barang kiriman hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan penerbitan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) setelah dipenuhi kewajiban pabean, yaitu:
     1. PJT memberitahukan secara tertulis dengan dokumen PIBK;
     2. Penerima Barang telah melengkapi Perijinan dari Instansi Teknis Terkait dan menyerahkan kepada PJT.
   • BM dan PDRI atas barang kiriman yang telah dibayar oleh PJT dianggap telah disetujui;
   • Pemeriksaan barang kiriman oleh Pejabat Bea dan Cukai bersifat final (tidak dapat diajukan keberatan).
   • Barang kiriman yang telah berstatus SPPB akan dikirimkan oleh PJT terkait ke Penerima Barang;
   • Terhadap barang kiriman yang tidak bisa diterbitkan perijinannya oleh Instansi Terkait, Penerima Barang dapat mengirim kembali ke negara pengirim (RTO/Return To Origin/Re-ekspor) dengan mengajukan permohonan ke Kepala Kantor dan berkoordinasi dengan PJT terkait;
   • Barang kiriman yang tidak diselesaikan oleh Penerima Barang lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya akan dianggap sebagai barang yang tidak dikuasai (BCF 1.5) dan dialihkan ke Gudang TPP (Gudang Pabean)

Peraturan Terkait:
Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.04/2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman.

Penyelesaian Impor Barang Kiriman Pos

Sebelum membaca lebih lanjut untuk memahami cara penyelesaian impor barang kiriman pos, ada baiknya membaca terlebih dahulu peraturan terkait dengan barang kiriman pos, yakni di Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.04/2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman.

1. Apakah Barang Kiriman itu?
   Barang Kiriman adalah barang impor yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri.


2. Apakah perusahaan jasa titipan itu?
   Perusahaan Jasa Titipan (PJT) adalah perusahaan yang memperoleh izin usaha jasa titipan dari instansi terkait serta memperoleh persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari kepala kantor pabean.


3. Saya mendapat paket kiriman dari teman saya di luar ngeri, apakah saya wajib membayar bea masuk atas barang kiriman tersebut?
   
   • Barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 50,00 (lima puluh US Dollar) untuk setiap orang per kiriman, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor;
   • Dalam hal nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, maka barang kiriman dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.


4. Bagaimana tatacara pengeluaran barang kiriman melalui pos atau perusahaan jasa titipan?
   
   • Atas barang kiriman pos wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dikantor Pabean dan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai;
   • Impor barang kiriman dilakukan melalui pos atau PJT dan dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai;
   • Pemeriksaan fisik barang disaksikan oleh petugas pos atau petugas PJT;
   • Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos dan PJT;
   • Barang kiriman melalui pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya diserahkan kepada penerima barang kiriman melalui pos setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilunasi;


5. Bagaimana prosedur pengiriman barang untuk perorangan?
   Prosedur pengiriman barang impor untuk perorangan dapat dilakukan melalui Pos atau Perusahaan Jasa Titipan (PJT). Ketentuan mengenai impor barang kiriman diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.04/2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman. Tata caranya dapat dilihat pada nomor 4.


6. Bagaimana penetapan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang kiriman melalui pos?
   Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.04/2010 tentang impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman berlaku ketentuan:
   • Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos dan PJT;
   • Penetapan tarif didasarkan pada tarif bea masuk dari jenis barang yang bersangkutan, apabila barang impor lebih dari 3 jenis barang, pejabat bea dan cukai menetapkan hanya satu tarif bea masuk berdasarkan tarif barang tertinggi.
   • Barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 50,00 (lima puluh US Dollar) untuk setiap orang per kiriman, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor;
   • Dalam hal nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, maka barang kiriman dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.


7. Dapatkah secara rinci dipaparkan perihal barang kiriman?
   Secara rinci perihal BARANG KIRIMAN ATAU PAKET YANG DIKIRIM MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN (Courier Service) adalah sbb:
   
   Barang Kiriman > 100 kg dikenakan ketentuan umum di bidang impor (impor umum) dan penyelesaiannya dilakukan dengan dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang)
   
   Sifat Pemeriksaan: OFFICIAL ASSESTMENT (Pemeriksaan oleh Pejabat Bea dan Cukai)
   
   Fasilitas dan Ketentuan Perpajakan
   • Barang Kiriman yang nilainya kurang dari FOB USD 50,- (lima puluh dolar US) per orang per kiriman, dibebaskan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk (BM) dan Pungutan Dalam Rangka Impor (PDRI), sedangkan atas kelebihannya dipungut BM dan PDRI;
   • Barang kiriman sampel/hadiah/gift diperlakukan ketentuan kepabeanan, yakni ditetapkan nilai pabeannya oleh Petugas Bea dan Cukai berdasarkan data harga pembanding, jika data harga pembanding sama dengan atau lebih rendah dari FOB USD 50,- maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut tidak akan dikenakan BM dan PDRI, namun jika data harga pembanding lebih tinggi dari FOB USD 50,- maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut akan dikenakan BM dan PDRI;
   • Barang impor yang dikategorikan sebagai barang mewah (seperti tas branded, berlian dll) berdasarkan peraturan di bidang perpajakan, dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang kriteria dan besaran tarifnya telah ditentukan;
   • Tarif BM mengacu kepada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 (http://eservice.insw.go.id/ menu “HS Code Information”)
   • Tarif PPN Impor sebesar 10%
   • Tarif PPh Pasal 22 Impor :
     1. Memiliki API -> 2,5%
     2. Tidak Memiliki API -> 7,5%
     3. Tidak Memiliki NPWP -> 15%
   • Barang Kena Cukai (BKC) hanya diijinkan per alamat penerima barang, paling banyak:
     1. 40 batang sigaret; atau
     2. 10 batang cerutu; atau
     3. 40 gram hasil tembakau lainnya; dan
     4. 350 ml minuman mengandung etil alkohol;
     5. Terhadap kelebihannya akan dimusnahkan secara langsung.
   
   Contoh Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas Barang Kiriman Saudara A mendapat barang kiriman impor yang dikirim melalui sebuah PJT dengan harga barang sesuai invoice dan transfer payment sebesar USD 250, biaya pengangkutan udara sesuai Airwaybill (AWB) USD 100, Saudara A tidak memiliki API namun mempunyai NPWP. Kurs pajak yang berlaku pada saat pembayaran USD 1 = Rp 9.000, tarif BM = 10%, PPN 10%, PPh = 7.5%
   
   
   Contoh Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas Barang Kiriman.
   Klik untuk memperbesar

Lanjut ke halaman berikutnya: Penanganan Barang Kiriman Pos oleh Pejabat Bea dan Cukai