Sebelum Anda membaca lebih lanjut tentang Impor, ada baiknya Anda memahami terlebih dahulu Tata Laksana di Bidang Impor sebagai referensi utama dalam mempelajari tentang Impor yang terkait Bea Cukai.

Dasar Hukum atau Peraturan yang digunakan dalam mekanisme Impor di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003;
3. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P-42/BC/2008.

Kepabeanan

Pengertian dari Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Jadi kepabeanan adalah segala sesuatu yang mencakup ekspor-impor beserta dengan pungutan yang dilakukan terhadap ekspor maupun impor.

Impor

Pengertian dari impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean. Orang yang memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean disebut importir.

Daerah Pabean

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Dalam hal ini berarti seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga ke batas laut terluar.

Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai BARANG IMPOR dan terutang Bea Masuk. Jadi apabila Anda mengirim / membawa barang dari luar negeri ke Indonesia, maka barang tersebut sudah dapat disebut sebagai barang impor, dan atas barang tersebut terhutang Bea Masuk yang wajib dibayar melalui mekanisme yang sudah ditentukan.

Agar tidak terjadi kerancuan, barang bawaan penumpang (barang yang Anda bawa ketika bepergian dari luar negeri atau ke luar negeri) seperti pakaian Anda sehari-hari (bukan barang baru), tidak terkena Bea Masuk

Barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas.

Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor serta Pembebasan Cukai diberikan terhadap:

• Barang pribadi penumpang yang nilai pabeannya tidak melebihi FOB USD 250.00 untuk setiap orang atau FOB USD 1.000.00 untuk setiap keluarga. FOB adalah singkatan dari Freight on Board yang artinya belum termasuk ongkos kirim (freight) dan biaya asuransi (insurance) atas barang tersebut. Jadi misalnya apabila Anda datang dari luar negeri dengan membawa sejumlah barang baru (contohnya elektronik atau oleh-oleh yang Anda beli dari luar negeri), maka untuk semua barang bawaan Anda yang bernilai dibawah FOB US 250,00 tidak dikenakan Bea Masuk. Apabila Anda datang bersama keluarga Anda, total seluruh barang bawaan Anda sekeluarga yang bernilai FOB USD 1.000,00 dibebaskan dari Bea Masuk.


• Barang pribadi penumpang dewasa yang merupakan barang kena cukai paling banyak 200 batang sigaret, 25 batang cerutu atau 100 gram tembakau iris dan 1 liter minuman mengandung etil alkohol. Pengertian dari peraturan ini adalah bukan dibebaskan dari pengenaan Bea Masuk atasu rokok atau minuman yang Anda bawa dari luar negeri, tetapi merupakan jumlah maksimal yang diizinkan untuk dibawa masuk ke Indonesia oleh orang pribadi, apabila jumlah rokok atau minuman yang Anda bawa melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, maka wajib untuk dimusnahkan dibawah pengawasan petugas Bea dan Cukai.


• Barang awak sarana pengangkut yang nilai pabeannya tidak melebihi FOB USD 50.00 untuk setiap kedatangan. Awak sarana pengangkut ini maksudnya kru kapal (Anak Buah Kapal / Mualim Kapal / Nahkoda) / kru pesawat (Pilot / Co-Pilot / Pramugari-Pramugara).


• Barang awak sarana pengangkut yang merupakan barang kena cukai dengan jumlah paling banyak 40 batang sigaret, 10 batang cerutu atau 40 gram tembakau iris dan 350 mililiter minuman mengandung etil alkohol. Keterangannya sama seperti diatas, awak sarana pengangkut yang dimaksud adalah kru kapal (Anak Buah Kapal / Mualim Kapal / Nahkoda) / kru pesawat (Pilot / Co-Pilot / Pramugari-Pramugara).

Kawasan Pabean

adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di di pelabuhan laut,Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Impor untuk di pakai:

• Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
• Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

Syarat Pengeluaran barang Impor untuk dipakai setelah diserahkan:

• Pemberitahuan Pabean dan dilunasi Bea Masuk dan PDRI;
• Pemberitahuan pabean dan Jaminan; atau
• Dokumen pelengkap pabean dan jaminan.

Penjaluran

• JALUR MERAH, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik, dan dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
• JALUR HIJAU, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
• JALUR KUNING, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB;
• JALUR MITA Non-Prioritas;
• JALUR MITA Prioritas.

Kriteria jalur Merah:

• Importir baru;
• Importir yang termasuk dalam kategori risiko tinggi (high risk importir);
• Barang impor sementara;
• Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II;
• Barang re-impor;
• Terkena pemeriksaan acak;
• Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
• Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang berisiko tinggi.

Kriteria jalur Hijau :

Importir dan importasi yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam kriteria jalur merah

Kriteria jalur Prioritas :

Importir yang ditetapkan sebagai Importir Jalur Prioritas

Pemeriksaan Pabean :

• Jalur Merah dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang;
• Jalur Hijau hanya dilakukan penelitian dokumen;
• Jalur Prioritas tidak dilakukan Pemeriksaan Pabean sebagaimana yang dilakukan terhadap jalur merah atau hijau.

Pemeriksaan Fisik :

• Pemeriksaan Biasa
• P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor
• Pemeriksaan dengan alat Hi-co scan X-ray
• KEP 97/BC/2003
• Penegasan DJBC (terlampir)
• Pemeriksaan di lapangan/gudang importir
• P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor

Pemeriksaan Fisik Barang

Terdapat 4 (empat) tingkatan pemeriksaan fisik :

1. Mendalam – barang diperiksa 100%
2. Sedang – barang diperiksa 30 %
3. Rendah – barang diperiksa 10%
4. Sangat rendah – barang diperiksa di gudang importir (importir jalur prioritas)

Pemeriksaan fisik dilakukan dengan memeriksa barang secara merata sesuai dengan persentase pemeriksaan yang telah ditetapkan terhadap keseluruhan barang.

Pembayaran

Pembayaran Biasa :

• Semua pembayaran dilakukan di Bank Devisa Persepsi;
• Pembayaran di Bea dan Cukai hanya diperbolehkan dalam hal tidak terdapat Bank Devisa Persepsi;
• Untuk barang impor awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang penumpang.

Pemberitahuan Pabean

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB), dibuat dengan MODUL IMPORTIR/PPJK
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN :

• Invoice,
• Packing List,
• Bill of Lading/ Airway bill,
• Polis asuransi (insurance),
• Bukti Bayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (Surat Setoran Pajak, Cukai, dan Pabean / SSPCP),
• Surat Kuasa, Jika Pemberitahu menggunakan jasa Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan / PPJK.

Perijinan / Tata Niaga

Jenis

• Melekat kepada subjek (importir), misalnya NPIK
• Melekat kepada objek (barang) misalnya ijin ML (makanan luar) dari BPOM

Prinsip umum: Perijinan harus ada pada saat importir mengajukan PIB

Untuk Jalur Prioritas, karena tidak dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik didepan, maka ijin dianggap telah dipenuhi.

Pranala luar:

• http://www.beacukai.go.id/index.html?page=faq/barang-penumpang.html
• http://www.beacukai.go.id/index.html?page=faq/impor.html

Pemberitahuan Kepada Seluruh Pengguna Jasa di Bidang Kepabeanan di Tempat. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor-59/PMK.04/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Registrasi Kepabeanan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:



Kepada Seluruh Pengguna Jasa di Bidang Kepabeanan

di Tempat

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Registrasi Kepabeanan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 tentang Registrasi Kepabeanan berlaku pada tanggal 01 Juni 2014.
2. Perubahan yang mendasar pada peraturan tersebut meliputi:
   
   a. Perubahan jangka waktu pelayanan, dari 14 hari kerja menjadi 5 hari kerja.
   b. Perubahan format pemberitahuan NIK, dari lembar NIK menjadi SP-NIK (Surat Pemberitahuan NIK).
   c. Perubahan penyampaian dokumen, dari sebelumnya dilakukan melalui penyerahan langsung, fax, e-mail, dan jasa pengiriman menjadi sepenuhnya diunggah melalui Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
3. Mengingat Aplikasi Registrasi Kepabeanan yang baru sepenuhnya menggunakan jaringan online, untuk menjamin kelancaran penerapan peraturan baru, maka disusun masa transisi sebagai berikut:
   
   a. Tahap 1 selama 3 bulan (Juni, Juli dan Agustus 2014):
   
   - Pengguna jasa mengajukan permohonan registrasi kepabeanan dengan menggunakan aplikasi lama.
   - Penyampaian dokumen dilakukan melalui e-mail.
   - Permohonan akan diproses setelah isian pada aplikasi dikirim dan dokumen diterima secara lengkap dan jelas.
   - Pengguna jasa yang mengajukan permohonan registrasi kepabeanan untuk Kawasan Bebas menggunakan aplikasi dan prosedur lama.
   
   b. Tahap 2 mulai tanggal 1 September 2014 dan seterusnya:
   
   - Pengguna jasa mengajukan permohonan registrasi kepabeanan dengan menggunakan aplikasi baru.
   - Penyampaian dokumen dilakukan dengan mengunggahnya pada aplikasi baru.
4. Kepada seluruh Pengguna Jasa yang telah memiliki NIK sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 dinyatakan masih berlaku dan tidak diwajibkan untuk melakukan Registrasi Kepabeanan kembali, sepanjang tidak terdapat perubahan data yang wajib diberitahukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2014 tentang Registrasi Kepabeanan.
5. Penjelasan terhadap materi Peraturan Menteri ini dan prosedur permohonan registrasi kepabeanan dapat diunduh pada laman www.beacukai.go.id menu registrasi kepabeanan atau ke Aplikasi Portal Pengguna Jasa.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Mei 2014

Direktur,

ttd.

Kukuh Sumardono Basuki
NIP . 19680705 198812 1 001

Tembusan:
1. Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Seluruh Kepala Kantor Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau yang biasa disingkat dengan DJBC atau seringkali hanya disebut dengan Bea Cukai adalah nama dari sebuah Direktorat dibawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), merupakan instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Masyarakat Indonesia yang awam biasanya jarang mengenal istilah kepabeanan, namun akan lebih mengerti apabila disebutkan dengan terminologi "ekspor" dan "impor".


Pada masa penjajahan Belanda hingga di awal-awal masa kemerdekaan Negara Republik Indonesia (NKRI), Bea dan Cukai sering disebut dengan istilah "Douane", namun seiring dengan era globalisasi, Bea dan Cukai sering menggunakan istilah dari bahasa asing "Customs" untuk mempermudah pengenalan oleh masyarakat internasional.

Dari segi kelembagaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal atau disingkat Dirjen yang setara dengan unit eselon 1 dan berada di bawah Kementerian Keuangan Indonesia, sebagaimana juga Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat yang lainnya.


Tugas dan fungsi DJBC utamanya adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk berikut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang meliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan memungut Cukai. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk didalamnya adalah Bea Masuk atau BM dan cukai yang dikelola oleh DJBC.


Selain daripada itu, tugas dan fungsi DJBC adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol (disebut sebagai MMEA / Minuman Mengandung Etil Alkohol dan EA / Etil Alkohol), dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, DJBC bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.

Tugas lain DJBC adalah menjalankan peraturan terkait ekspor dan impor yang diterbitkan oleh departemen atau instansi pemerintahan yang lain, seperti dari Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Departemen Pertahanan dan peraturan lembaga lainnya.

Semua peraturan ini menjadi kewajiban bagi DJBC untuk melaksanakannya karena DJBC adalah instansi yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah Indonesia. Esensi dari pelaksanaan peraturan-peraturan terkait tersebut adalah demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan dan pelayanan, karena tidak mungkin jika setiap instansi yang berwenang tersebut melaksanakan sendiri setiap peraturan yang berkaitan dengan hal ekspor dan impor, tujuan utama dari pelaksanaan tersebut adalah untuk menghidari birokrasi panjang yang harus dilewati oleh setiap pengekspor dan pengimpor dalam beraktivitas.


Salah satu tugas vital lainnya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah mencegah masuknya barang-barang terlarang yang tergolong berbahaya ke Indonesia, dalam hal ini terutama narkotika dan senjata api. Seringkali masyarakat umum di Indonesia mengetahui dari berita media massa yang mengabarkan tentang keberhasilan Bea dan Cukai menangkap pelaku penyelundupan narkotika dari luar negeri dengan berbagai jenis dan modus tertentu, baik itu di Bandara maupun Pelabuhan. Itu adalah salah satu tugas Bea dan Cukai yang paling banyak diketahui oleh masyarakat umum.


Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati/menggunakan obyek cukai. Pengertian cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah sebagai berikut "Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini". Obyek cukai pada saat ini adalah cukai Hasil Tembakau atau biasa disingkat HT (contohnya adalah rokok, cerutu, dan sebagainya), Etil Alkohol, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau yang kita kenal dengan minuman keras (contohnya adalah Whiskey, Wine, Vodka, Brandy, Tequilla, Arak, dan lain-lain). Sebagai perbandingan, negara tetangga kita, Malaysia menerapkan cukai pada 13 jenis produk.



Secara sederhana dapat dipahami bahwa harga sebungkus rokok yang dibeli oleh konsumen sudah mencakup besaran cukai didalamnya. Pabrik rokok telah menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada pemerintah pada saat membeli pita cukai yang terdapat pada kemasan rokok tersebut. Untuk mengembalikan besaran cukai yang sudah dibayar oleh pabrik maka pabrik rokok menambahkan besaran cukai tersebut sebagai salah satu komponen dari harga jual rokok tersebut.

Filosofi pengenaan cukai lebih rumit dari filosofi pengenaan pajak maupun pabean. Dengan cukai pemerintah berharap dapat menghalangi penggunaan obyek cukai untuk digunakan secara bebas. Hal ini berarti adanya kontrol dan pengawasan terhadap banyaknya obyek cukai yang beredar dan yang dikonsumsi. Hal yang menarik adalah pengenaan cukai semen dan gula oleh pemerintah Belanda saat menjajah Indonesia. Cukai dipergunakan untuk mengontrol kebutuhan masyarakat pada gula dan semen demi kepentingan penjajah pada saat itu.

Sisi lain dari pengenaan cukai di beberapa negara maju adalah membatasi barang-barang yang berdampak negatif secara sosial (pornografi dan lain-lain) dan juga kesehatan (rokok, minuman keras dan lain-lain). Tujuan lainnya adalah perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam (minuman kemasan, limbah dan lain-lain), serta mengurangi atau membatasi konsumsi barang-barang mewah dan sebagainya.

Contoh kasus di negara tetangga adalah penggunaan deterjen yang berlebihan, yang telah mencemari sungai yang menjadi bahan baku pembuatan air minum publik oleh perusahaan pemerintah. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan biaya ekstra untuk proses produksi air minum tersebut. Pemerintah tidak dapat menaikkan harga air minum karena adanya resistensi publik atas rencana tersebut. Sebagai jalan keluar, dikenakan cukai pada semua produk deterjen di negara tersebut. Didasari atas asas keadilan, maka pertambahan biaya proses pemurnian air tersebut tidak dibebankan kepada konsumen air minum, tetapi dibebankan kepada setiap konsumen deterjen.

Asas yang sama telah berlaku pada para perokok aktif di Indonesia. Perokok pasif harus menanggung risiko yang lebih besar, oleh sebab itu cukai rokok dibebankan setinggi-tingginya.


Pabean yang dalam bahasa Inggrisnya "Customs" atau dalam bahasa Perancis/Belanda "Douane" memiliki definisi yang dapat kita temukan dan hafal baik dalam kamus bahasa Indonesia ataupun Undang-Undang kepabeanan. Untuk dapat memahami kata pabean maka diperlukan pemahaman terhadap kegiatan ekspor dan impor. Pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Ada juga bea keluar untuk ekspor, khususnya untuk barang / komoditi tertentu. Pengertian Pabean menurut Wikipedia adalah "instansi (jawatan, kantor) yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut, maupun melalui udara."


Di Indonesia, instansi yang menjalankan tugas-tugas ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan Republik Indonesia (kini berubah nama menjadi Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau Kemenkeu RI) di bidang kepabeanan dan cukai. Pengertian dari Kepabeanan sendiri berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK).


Pengawasan tersebut dilakukan oleh pihak Bea Cukai dengan aturan-aturan dan teknis yang telah ditetapkan. Lalu lintas barang masuk yang dimaksud adalah Impor yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Lalu lintas barang keluar yang dimaksud adalah Ekspor yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Daerah pabean yang dimaksud di sini adalah wilayah Republik indonesia yang meliputi daratan, lautan dan udara di atasnya, serta semua tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang–Undang RI No 17 tahun 2006.

Setiap proses pengeluaran barang dari daerah pabean harus memenuhi kewajiban pabean seperti harus memiliki Nomor Identitas Kepabeanan, Pemberitahuan Pabean. Pemasukan barang ke dalam daerah pabean juga harus memenuhi kewajiban pabean seperti Pemberitahuan Pabean.

Bea masuk yang dimaksud adalah pungutan Negara terhadap barang impor sesuai klasifikasi barang, benang akrilik dibandingkan dengan kain tenun dari katun pasti berbeda besaran pungutannya, sedangkan Bea keluar adalah pungutan Negara terhadap barang yang di ekspor. Kalau dilihat kuantitas, barang yang terkena bea masuk akan lebih banyak dibandingkan dengan barang yang terkena bea keluar.

Penjelasan ini dapat Anda semua dapatkan di Undang-Undang No 17 tahun 2006.

Filosofi pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam bahasa perdagangan sering disebut tariff barier yaitu besaran dalam persen yang ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh DJBC pada setiap produk atau barang impor. Sedang untuk ekspor pada umumnya pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industri dalam negeri dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa pengembalian restitusi pajak terhadap barang yang diekspor.

Produk mentah seperti beberapa jenis kayu, rotan dsb pemerintah memungut pajak ekspor dan pungutan ekspor dengan maksud agak para eksportir sedianya dapat mengekspor produk jadi dan bukanlah bahan mentah atau setengah jadi. Filosofi pemungutan pajak ekspor pada komoditi ini adalah untuk melindungi sumber daya alam Indonesia dan menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri.

Pranala luar:

1. http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai_Kementerian_Keuangan_Indonesia
2. http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2336425-pengertian-kepabeanan/