Pengertian

Perhitungan Tarif Cukai Impor BKC (Barang Kena Cukai) MMEA

Sebelum kita membahas tentang perhitungan tarif cukai impor terhadap Barang Kena Cukai (BKC), ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian BKC atau Barang Kena Cukai.

Cukai

Pengertian dari Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai, yaitu:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan,
2. Peredarannya perlu diawasi,
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Barang Kena Cukai

Apakah yang dimaksud dengan Barang Kena Cukai (BKC)?
Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.

Barang-barang tertentu apa saja yang digolongkan sebagai BKC?
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, BKC terdiri dari:

1. Etil Alkohol (EA) atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
3. Hasil Tembakau (HT), yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan atau bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan pemungutan Cukai di Indonesia serta tata laksana di bidang Cukai adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P - 22/BC/2010 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol.

Pelunasan Cukai

Sebagaimana diatur dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI dalam Pasal 2 yang berbunyi:

1. Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.
2. Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.

Kemudian pada Pasal 3 diatur tentang pelaksanaan cara pelunasan cukai, selengkapnya berbunyi:

1. Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan:
   1. pembayaran;
   2. pelekatan pita cukai; atau
   3. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
2. Pelunasan cukai dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan membayar cukai sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, tempat penimbunan sementara, atau tempat penimbunan berikat.
3. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan, sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik, tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.
4. Pelunasan cukai dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya yang seharusnya dan dibubuhkan sesuai dengan ketentuan, sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik, tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.

Impor

Pengertian Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.

Pengertian Daerah Pabean:
Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

Perhitungan Cukai Hasil Tembakau

Terkait metode pelunasan cukai Hasil Tembakau (HT) yang dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai, maka komponen-komponen data yang diperlukan adalah:

1. Seri pita cukai

   Untuk pita cukai hasil tembakau dibedakan menjadi tiga seri:
   
   1. seri I , yaitu terdiri dari 120 keping per lembar;
   2. seri II , yaitu terdiri dari 56 keping per lembar;
   3. seri III , yaitu terdiri dari 150 keping per lembar.

2. Isi per bungkus

   Perhitungan cukai Hasil Tembakau menggunakan satuan per batang, yaitu jumlah batang dalam satu bungkus.

3. Harga Jual Eceran

   Komponen ini menentukan tingkat tarif spesifik yang harus dikenakan (apakah berada di layer 1, layer 2 atau layer 3) dan juga komponen yang harus diperhatikan dalam penghitungan PPN Hasil Tembakau.

4. Jumlah lembar

   Pengertiannya adalah jumlah lembar pita cukai yang dipesan. Hal lain yang harus diperhatikan dalam perhitungan cukai Hasil Tembakau adalah kewajiban pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) Hasil Tembakau.

Rumus penghitungan Cukai Hasil Tembakau

Cukai = Tarif Cukai Spesifik x Jumlah Batang
Jumlah Batang = Jumlah Lembar x Jumlah Keping Seri x Isi per Kemasan

Rumus penghitungan PPN Hasil Tembakau Dalam Negeri

• PPN HT dalam negeri = Tarif Efektif (8,4 %) x Harga Jual Eceran Total
• Harga Jual Eceran Total = HJE per kemasan x Jumlah Lembar Pita Cukai x Jumlah Keping Seri

PPN HT Impor

• PPN HT Impor= 10% X Nilai Impor
• Khusus PPN untuk HT Impor
• PPN Dalam Negeri=8,4% X HJE Total - PPN HT Impor

Perhitungan Cukai Impor Etil Alkohol (EA)

Importir “A” mengimpor barang kena cukai berupa etil alkohol dari luar negeri dengan rincian data sebagai berikut:

• Jumlah etil alkohol yang diimpor sebanyak 10.000 liter
• Harga barang tersebut sesuai invoice adalah C& F USD 0.5 per liter
• Biaya insurance yang dikeluarkan importir adalah USD 1,000.00
• NDPBM diasumsikan Rp. 10.000 per 1 USD
• Pos Tarif dan pembebanan sesuai HS adalah: 2207.10.00.00 (BM 30%, PPN 10%, PPh. Psl. 22 2,5%)

Pertanyaan: Hitung pungutan yang harus dilunasi Importir sebelum barangnya dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean.

Jawab:

- Pungutan Cukai = 10.000 liter x Rp. 10.000,- = Rp. 100.000.000,-
- Nilai Pabean = CIF x NDPBM

USD (10.000 x 0,5) + 1,000 = USD 5,000.00 x Rp. 10.000,= Rp. 50.000.000,-

- Bea Masuk = 30 % x Rp.50.000.000,- = Rp.15.000.000,-
- Nilai Impor = Nilai Pabean + BM + Cukai

Rp. 50.000.000,- + Rp. 15.000.000,- + Rp. 100.000.000 =Rp. 165.000.000,-

- PPN Impor= 10% x Rp.165.000.000,- = Rp.16.500.000,-
- PPh pasal 22= 2,5% x Rp.165.000.000,- = Rp. 4.125.000,-

- Total Pungutan : BM + Cukai + PPN + PPh. Psl 22 :

Rp.15.000.000,- + Rp. 100.000.000,- + Rp 16.500.000,- + Rp 4.125.000,- = Rp. 135.625.000,-

Tarif Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Untuk mengetahui tentang berapa tarif cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol atau yang biasa disebut MMEA pada tahun 2014, Anda bisa membaca selengkapnya disini:
Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tahun 2014

Referensi

• http://id.wikipedia.org/wiki/Cukai
• http://www.beacukai.go.id/index.html?page=faq/cukai.html
• http://zulhunain.blogspot.com/2012/06/penghitungan-pungutan-cukai.html

Kantor Wilayah Bea-Cukai Jakarta menggulung sindikat pembuat dan penjual pita cukai rokok palsu senilai Rp 50 miliar. Anggota komplotan itu berinisial DS, NS, AS, dan SS, yang ditangkap pada 6 dan 7 Agustus lalu di Jalan Gajah Mada; kawasan Kalibaru, Jakarta Pusat; daerah Kebon Jeruk; serta seputar Palmerah, Jakarta Barat. "Kami baru dapat ujungnya. Siapa yang memberi order dan perusahaan pengguna pita palsu, akan diselidiki," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono kepada wartawan di Kantor Wilayah Bea-Cukai Jakarta kemarin.

Petugas juga menyita 801.450 lembar pita cukai tahun 2011. Pita cukai itu berbanderol Rp 6.500 untuk kemasan rokok 16 batang. Ada pula lima lembar plat cetak, 170 lembar kertas kosong bahan pita cukai palsu, dan 1 unit mesin poly hologram. Bea-Cukai juga menyita 1 unit mesin cetak Heidelberg Speed Master empat warna bikinan 1998.

Dengan tertangkapnya komplotan pemalsu cukai itu, Bea-Cukai mencegah terjadinya kerugian negara Rp 2,7 miliar sekali cetak. "Mesin ini diperkirakan sudah dipakai hingga tiga kali," ujar Agung.

Pembuatan pita cukai palsu diduga dilakukan oleh DS, perekrut orang-orang baru yang punya keahlian di bidang pencetakan. Mereka beroperasi di beberapa tempat yang berbeda agar tidak mudah dideteksi. DS bukan orang baru. Ia adalah buron Kanwil Bea-Cukai Jakarta, anggota jaringan pencetak pita cukai palsu yang terbongkar awal 2011 bersama AA cs.

Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Jakarta, G.H. Sutejo, menyatakan penangkapan dilakukan setelah lebih dari dua bulan penyelidikan dan pengembangan kasus yang sama yang terjadi pada Januari 2011. Ketika itu Kanwil Bea-Cukai menangkap sindikat AA dan tiga lainnya dalam kasus yang sama. Pita cukai bervariasi, untuk minuman keras dan beberapa tipe. Namun lima anggota komplotan itu kabur. DS adalah salah satu dari mereka yang kemudian melanjutkan produksi bersama NS, AS, dan SS.

"Dia mendompleng di salah satu percetakan di Kebayoran Lama," ujar Sutejo.

DS penghubung dan penerima order. Tiga tersangka lainnya operator pencetak. Pemilik percetakan hanya dijadikan saksi karena diduga tidak mengetahui aksi ketiga bawahannya.

Setelah tercetak, pita palsu disimpan di rumah kos DS di Jalan Gajah Mada. Sedangkan mesin hologram disimpan di sebuah rumah di Tanah Abang. Pada 6 Agustus, AS, berperan sebagai kurir, ditangkap di Tanah Abang. "Waktu kami periksa ke belakang, ternyata ada NS, DS, dan AS yang sedang mencetak hologram." Kebon Jeruk dan Palmerah hanya tempat transit untuk transaksi dan menerima order. Dari situ, pita cukai palsu diedarkan ke beberapa pabrik rokok di Jawa dan Sumatera.

Pita cukai palsu bikinan DS cs samar bedanya dengan aslinya. "Hanya, memang kalau orang awam melihat bentuknya akan sama saja." DS hanya mencetak pita cukai rokok palsu. Sutejo menduga karena order untuk jenis ini lebih banyak.

Hingga kini Bea-Cukai belum berhasil menangkap perusahaan pemakai cukai palsu ini. "Kami akan terus kembangkan. Dan kalau terungkap, kami akan kenakan sanksi pidana dan cabut izin operasional," ujar Agung.

Empat tersangka itu dijerat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun. "Mereka juga dikenai denda, 10 hingga 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar," pungkasnya lagi.

Kenaikan tarif cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), Etil Alkohol (EA) dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol (KMEA) telah efektif dilaksanakan per-1 April 2010. Keputusan tersebut merupakan pengejewantahan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/PMK.011/2010. Dalam PMK tersebut pemerintah antara lain menaikkan tarif cukai hingga 40 persen, menyederhanakan golongan kadar alkohol dari golongan A1, A2,B1,B2 dan C menjadi golongan A,B dan C, termasuk menghapus pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mulai 1 April 2010.

Penyesuaian tarif baru ini oleh sebagian pihak yang berkecimpung dibidang industri Minuman Mengandung Ethil Alkohol (MMEA) sangat disesalkan, karena dengan adanya kenaikan cukai hingga tiga kali lipat mulai April 2010, diprediksi harga jual minuman beralkohol seperti bir akan naik 20 hingga 40 persen.

Dan sudah menjadi aturan main, setiap akan diluncurkan peraturan baru, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam hal ini Direktorat Cukai melakukan sosialisasi terlebih dulu kepada masyarakat usaha khususnya yang terkait dengan industri MMEA, EA dan KMEA. Sosialisasi diawali kepada para pegawai di Kanwil DJBC Jawa Timur I, KPPBC Manado, Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT, Kanwil DJBC Sumatera Utara, KPPBC Surakarta dan di Kantor Pusat Jakarta pada 29 Maret 2010. Sedangkan sosialisasi kepada para pengguna jasa yang dilakukan pada waktu sama (29/3) dihadiri oleh perwakilan dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), PT Sarinah dan distributor MMEA impor di seluruh Indonesia, Asosiasi Produsen dan Pedagang Minuman MMEA (ASPROMIA), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dan asosiasi Pedagang Bebas Bea Indonesia (ATBBI).

Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Thomas Sugijata, kebijakan yang telah dituangkan dalam PMK 62/PMK.011/2010 dan PMK 82/PMK.011/ 2010 (tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Produk-Produk MMEA Tertentu) didasarkan pada upaya optimalisasi penerimaan negara khususnya di bidang cukai dengan penyederhanaan golongan tarif cukai ( dahulu terdiri dari golongan A1, A2, B1, B2, dan C yang saat ini disederhanakan menjadi golongan A, B, dan C) serta mempermudah pengawasan dan administrasi serta mengurangi dispute nilai pabean pada saat importasinya. Mengingat tujuan kebijakan salah satunya adalah pembatasan, lanjut Thomas, maka secara umum beban tarif cukai memang meningkat untuk masing-masing golongan sekaligus kompensasi atas penghapusan PPnBM atas Barang Kena Cukai berupa MMEA. Pengambilan kebijakan tersebut dikoordinasikan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), sementara Bea dan Cukai lebih kepada pelaksanaan kebijakan tersebut.

MENINGKATKAN KEPATUHAN IMPORTIR UNTUK IMPORTASI MMEA LEGAL

Kenaikan tarif cukai khususnya untuk minuman beralkohol memang dimaksudkan untuk mengurangi tingkat konsumsi dalam rangka pengawasan. Karena memang salah satu karakteristik cukai adalah segala sesuatu yang berdampak pada kesehatan harus dikenakan pajak tinggi supaya mengurangi konsumsi.

“Apapun, jika mempunyai dampak kesehatan, itu harus dikenakan pajak yang tinggi supaya mengurangi konsumsi dalam rangka pengawasan,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu.

Jadi kalau diuraikan lebih lanjut, tambah Anggito, beberapa hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya keputusan ini adalah:

Pertama, penyesuaian atas tarif cukai lama yang berlaku sejak tahun 2006 pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2006 tentang Penetapan Tarif Cukai Etil, Alkohol Atau Etanol dan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.04/2006 tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol, yang dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK, 011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai bahwa cukai dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karekteristik sebagai berikut:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan;
2. Peredarannya perlu diawasi;
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau
4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Kedua, alasan karena pertimbangan asumsi makro di antaranya kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, mengabsorbsi PPnBM yang tidak dipungut lagi terhadap minuman berakohol sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada penjelasan Pasal 5 ayat 1.

Keempat, untuk MMEA jenis wine dan spirit impor, sekalipun terdapat kenaikan cukai namun beban perpajakan secara keseluruhan menurun, dengan melihat benchmark negara-negara yang berkarakteristik mirip yakni negara tujuan pariwisata dan negara yang membatasi peredaran MMEA.

Penurunan beban perpajakan ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan importir sehingga akan mengurangi angka penyelundupan dan meningkatkan penerimaan negara.

Mengenai pengawasan terhadap pemasukan dan peredaran minuman beralkohol, menurut Anggito, pemerintah telah melakukan secara ketat antara lain oleh Kementerian Perindustrian terkait dengan perijinan pendirian pabrik yang termasuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI), Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur kuota dan distribusinya, dan Kementerian Keuangan terkait dengan kebijakan fiskal dan pengawasan fisik maupun administrasi terkait cukai, bea masuk, dan PPN yang dilakukan oleh DJBC .

Pengawasan terhadap pemasukan dan peredaran minuman beralkohol antara lain dilakukan dengan melakukan operasi pencegahan, operasi minuman yang beredar di pasaran dan sebagainya sesuai tugas pokok dan fungsi dari DJBC. Dengan terbitnya PMK Nomor 62/PMK.011/ 2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat mengandung Etil Alkohol ini, Anggito berharap ;

• Tarif cukai diterapkan secara spesifik dengan maksud agar memudahkan administrasi pemungutan dan kepastian pendapatan negara.
• Menyederhanakan penggolongan tarif cukai bir menjadi satu golongan, menyamakan tarif cukai MMEA Dalam Negeri dengan MMEA Impor secara bertahap.
• Menyesuaikan beban perpajakan MMEA Indonesia dengan negaranegara yang berkarakteristik mirip yakni, tujuan pariwisata dan negara yang membatasi peredaran MMEA.
• Kebijakan penyesuaian tarif cukai juga dimaksudkan untuk menutup potensi penurunan penerimaan negara dengan adanya penghapusan PPnBM

Mengenai sistem penghitungan cukai, menurut Anggito, tidak ada perubahan sistem tarif cukai karena penghitungan cukai dengan mendasarkan pada volumetrik atau spesifik sudah diterapkan pada tarif cukai yang berlaku sebelumnya. Selama ini MMEA dikenakan PPnBM yang dihitung dengan tarif advalorem (%), sedangkan cukai dihitung dengan sistem tarif spesifik (volumetrik). Dengan tarif spesifik, selain berpengaruh terhadap kemudahan administrasi cukai juga sesuai dengan filosofi cukai yang diterapkan atas barang, bukan karena faktor harganya.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Thomas Sugijata, menerbitkan Surat Edaran bernomor SE-4/BC/2011 yang meminta jajarannya melakukan pengawasan terhadap minuman keras atau beralkohol yang dibuat secara tradisional.

Salinan Surat Edaran yang diperoleh di Jakarta, Senin, menyebutkan, Surat Edaran tentang Pengawasan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Tradisional Sebagai Barang Kena Cukai yang Tidak Dipungut Cukai itu, ditujukan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam pengawasan minuman tradisional.

Ruang lingkup surat edaran itu meliputi penegasan bahwa MMEA atau minuman keras tradisional merupakan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai.

Surat Edaran itu juga menetapkan bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap MMEA tradisional sebagai barang kena cukai yang tidak dipungut cukai. Selain itu mekanisme pelaporan hasil pengawasan terhadap MMEA tradisional.

MMEA tradisional dimaksud harus memenuhi sejumlah kriteria yaitu MMEA merupakan hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana semata-mata untuk mata pencaharian, produksi tidak melebihi 25 liter per hari, dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.

Orang yang membuat MMEA tradisional sebagai barang kena cukai yang tidak dipungut cukai dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC).

MMEA tradisional sebagai barang kena cukai yang tidak dipungut cukai dikecualikan dari kewajiban untuk dilindungi dokumen cukai.

Sementara bentuk pengawasan berdasar surat edaran yang ditetapkan 24 Maret 2011 meliputi (1) Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPU/KPPBC) menyusun database orang yang membuat MMEA tradisional sesuai dengan format yang ditetapkan, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

KPU/KPPBC bersama dengan pemerintah daerah melakukan pemantauan atas pemutakhiran database orang yang membuat MMEA tradisional setiap tiga bulan.

KPPBC melakukan pemantauan atas pembuatan dan penjualan MMEA tradisional sesuai dengan format yang telah ditetapkan, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

Pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan MMEA tradisional agar ditindak dan diberikan sanksi secara tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Sementara itu mekanisme pelaporan ditetapkan bahwa database orang yang membuat MMEA tradisional beserta perubahannya (update) dikirimkan setiap tiga bulan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC dengan tembusan kepada Direktur Cukai.

Data pembuatan dan penjualan MMEA tradisional dikirimkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC dengan tembusan kepada Direktur Cukai.

Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Tembakau (LIK IHT) di Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kudus, yang diresmikan Jumat (25/2) menjadi kawasan berikat rokok yang dapat menciptakan nafas baru bagi perusahaan rokok kecil.

MELEMPAR wacana pembentukan kawasan berikat rokok di Kabupaten Kudus, tentu bukan mengada-ada. Pasalnya, Kota Keretek memang mempunyai pencitraan dan modal yang sedemikian kuat untuk dapat menyandang predikat itu. Dari sisi jumlah pabrikan rokok, kawasan di lereng Gunung Muria itu saat ini memiliki 209 pabrik rokok, baik golongan besar, menengah maupun kecil dengan perkiraan jumlah pekerja mencapai 84.988 orang. Sedangkan untuk pemasukan baik cukai maupun pajak ke kas negara dari industri hasil tembakau (IHT) setiap bulannya lebih dari satu triliun rupiah.

Selain itu, barang hisapan itu sudah merupakan napas kehidupan masyarakat di lereng Gunung Muria ini. Tanpa mengecilkan sektor usaha lain, sulit rasanya membayangkan Kudus tanpa bau tembakau dan aktivitas buruh giling dan bathil di brak-brak.

”Pada masa mendatang, kami akan merintis kawasan berikat rokok,” kata Bupati Kudus, H Musthofa, kepada Suara Merdeka usai peresmian Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Tembakau (LIK IHT) di Desa Megawon, Kecamatan Jati, akhir Februari lalu.

Ditambahkan, tekat dapat mewujudkan ide besar itu, salah satunya juga ”dimodali” sarana pergudangan dan lokasi produksi rokok sebanyak 11 unit beserta sarana penunjang senilai Rp 22,38 miliar tersebut. Tidak hanya itu, di ”perut” LIK juga tersimpan laboratorium tar dan nikotin senilai Rp 6,9 miliar. Penyediaan sarana dan prasarana itu bersumber dari alokasi dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) mulai tahun 2010.

Ide besar itu, diakui Musthofa juga berawal dari kegelisahan pelaku usaha industri rokok, terutama golongan menengah dan kecil yang mengalami kendala dalam proses produksinya. Termasuk yang menyemangati dukungan terhadap wacana itu, yakni setelah ketidakpercayaan sejumlah pelaku usaha rokok pada dukungan pemkab untuk mendorong pengembangan bisnis itu.

Beberapa di antaranya dibuat kerepotan dengan sejumlah ketentuan mengenai cukai. Salah satunya, batasan luasan brak yang paling tidak harus seluas 200 meter persegi. Bagi pengusaha rokok golongan besar, ketentuan itu bukan perkara besar. Hanya saja, bagi mereka yang bermodal ”cupet”, aturan itu dan ketentuan lain jelas merupakan ganjalan tersendiri.

”Kami siapkan brak berikut peralatan yang ada di dalamnya untuk dapat disewa. Semua itu dibuat dengan mendasarkan ketentuan cukai,” tandasnya. Keunggulan lain dari LIK itu, yakni laboratorium tar dan nikotin. Peralatan yang ada di dalamnya konon baru kali pertama disiapkan di satu wadah seperti LIK. Jadi, bila peralatan itu dapat dimaksimalkan, dipastikan akan menjadi salah satu unggulan produksi rokok di level tersebut. "Tentunya, peralatan yang disiapkan harus diikuti tenaga ahli yang memadai untuk dapat mengoperasionalkan," jelasnya.

Gengsi pabrikan kecil atau yang berproduksi di bawah 400 juta batang rokok per tahun tentunya juga dapat didongkrak dengan sarana tersebut. Persoalannya, selama ini alat-alat tersebut biasanya hanya dimiliki pabrikan besar. Jadi, pengembangan varian jenis rokok dapat dilakukan di tempat tersebut. "Sebelumnya, ada usulan dari pelaku usaha yang meminta untuk dibuatkan satu ruangan di LIK. Jangankan hanya satu ruangan, pada akhirnya kami membuat LIK beserta kelengkapannya untuk dapat digunakan dalam upaya mengoptimalkan produksi rokok di Kudus," tandasnya.

Bila segala sesuatunya sudah siap, tentunya LIK IHT tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai lokasi produksi saja. Pasalnya, melalui koperasi Tobacco Kudus Sejahtera (TKS), juga dapat melebarkan usaha, misalnya penyediaan bahan baku dan bahkan juga dapat mengurusi pemasarannya. Bupati Kudus tersebut juga mengisyaratkan LIK IHT bukan merupakan program terakhir pemkab untuk mendukung usaha rokok, khususnya golongan menengah dan kecil. ”Masih mungkin dikembangkan pada masa mendatang,” ungkapnya.

Penguatan Usaha

Mempertegas pembentukan koperasi dengan anggota para pengguna sarana di LIK IHT, menurut Kepala Dinperikop dan UMKM, Abdul Hamid, dimaksudkan sebagai upaya penguatan usaha untuk pelaku usaha rokok golongan kecil. Format koperasi dianggap paling tepat untuk dapat mewadahi semua kepentingan produsen rokok di dalamnya. "Banyak usaha yang dapat dijalankan, karena jenis koperasinya serba usaha," jelasnya.

Dia meyakini, bila pada pembentukan awal anggota koperasi rokok berjumlah puluhan pabrikan saja, pada masa mendatang diperkirakan dapat bertambah. Kondisi itu dipicu keinginan perusahaan rokok kecil untuk dapat bergabung dan memperkuat usaha. Sedikit melihat kondisi beberapa tahun terakhir, produsen rokok golongan III memang selalu berkurang.

Penurunan jumlah industri rokok kecil disebabkan sejumlah faktor, seperti menurunnya daya saing industri rokok kecil. Untuk itu berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan pemkab untuk dapat mempertahankan ikon Kota Keretek tersebut.

”Pembentukan koperasi TKS tersebut merupakan salah satu upaya penguatan usaha,” tandasnya.
Sedangkan menurut Ketua Forum masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) Jawa Tengah, HA Guntur pembentukan koperasi merupakan langkah yang tepat. Apalagi bila kegiatan yang dilakukan di dalamnya multi usaha. "Mulai dari penyediaan bahan baku hingga pemasaran," tandasnya.

Berdasarkan pengamatan, setidaknya dibutuhkan modal awal sekitar Rp 2 miliar untuk dapat merealisasikannya. Dana sebesar itu dimaksudkan sebagai dana bergulir atau modal kegiatan awal. Pada masa mendatang, dana itu diharapkan didapat dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Menurut dia, pemanfaatan dana cukai melalui program itu dianggap paling tepat. Persoalannya, bila industri rokok dapat didongkrak performanya, tentu akan mempengaruhi besaran DBHCHT yang diterima pemerintah. ”Kami sangat mendukung upaya tersebut,” imbuhnya.


KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA CUKAI KEDIRI
Jl. Diponegoro 23 Kediri - 0354-689023, Fax 0354-681651
website: http://www.beacukai-kediri.com/

*Sebagaimana dikutip dari: http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/03/08/139107/Menggagas-Kawasan-Berikat-Rokok