Tentang Registrasi Importir

Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan pengguna jasa kepabeanan dan cukai (importir, eksportir, PPJK / Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, pengusaha Barang Kena Cukai / BKC, pengangkut, pengusaha Kawasan Berikat / KB, dan sejenisnya) ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC untuk mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan. Nomor Identitas Kepabeanan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang bersifat pribadi atau juga perusahaan, yang digunakan untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual.

TUJUAN REGISTRASI KEPABEANAN

1. Untuk mendapatkan NIK sebagai identitas pengguna jasa kepabeanan dan cukai;
2. Agar bisa bisa memiliki akses ke sistem kepabeanan dan cukai yang disediakan untuk kegiatan operasional kepabeanan dan cukai;
3. Sebagai data awal untuk profiling pengguna jasa.

TIM REGISTRASI KEPABEANAN

Kantor Pusat DJBC

• registrasikepabeanan@customs.go.id
• registrasikepabeanan@yahoo.com

TANPA BIAYA

1. Untuk memudahkan proses pelaksanaannya, pengurusan Registrasi Kepabeanan agar dilakukan sendiri tanpa melalui perantara pihak ketiga / calo.
2. Pada seluruh proses Registrasi Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak memungut biaya apapun.

SISTEM REGISTRASI

PERTANYAAN UMUM

1. Apakah untuk melakukan kegiatan ekspor impor, perusahaan wajib melakukan registrasi kepabeanan?

   Iya. Sesuai Pasal 6A ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan, orang (perorangan atau badan hukum) yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke DJBC untuk mendapat nomor identitas dalam rangka AKSES KEPABEANAN. Pelayanan Rregistrasi kepabeanan yang dilakukan DJBC saat ini meliputi pelayanan registrasi kepabeanan untuk importir, eksportir, PPJK, dan pengangkut.



2. Benarkah bila belum punya NIK, pengguna jasa boleh melakukan transaksi impor sebanyak 1x tanpa NIK?

   • Benar, berdasarkan Perdirjen nomor P-21/BC/2011, untuk importir yang belum mendapatkan NIK, terdapat ketentuan bahwa importir tersebut dapat dilayani 1 (satu) kali Pemberitahuan Pabean Impor dengan persyaratan sebagai berikut:
     1. Telah mengajukan permohonan registrasi kepabeanan dan telah mendapatkan TTP-RK;
     2. Telah mengajukan permohonan dan telah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pabean.
   • Sementara itu, untuk eksportir dan Pengangkut yang belum memiliki NIK, pemenuhan kepabeanan dapat dilayani selama 14 hari terhitung sejak tanggal TTP- RK



3. Jenis pengangkut yang bagaimanakah yang perlu melakukan registrasi kepabeanan?

   Pengangkut yang perlu melakukan registrasi kepabeanan adalah jenis pengangkut yang berkewajiban menyampaikan RKSP/manifest dan/atau menerbitkan Bill of Lading/Airway Bill. Untuk usaha pengangkutan yang hanya merupakan trucking/pengangkutan darat dan tidak menyampaikan manifest, maka tidak perlu mengajukan NIK



4. Di manakah kami dapat mendapatkan contoh form isian data registrasi kepabeanan?

   Untuk mendapatkan contoh form isian data registrasi kepabeanan, pengguna jasa dapat mengunduh Lampiran I PER-21/BC/2011 pada pilihan menu dasar hukum pada menu Registrasi Kepabeanan di website DJBC.



5. Apabila pengguna jasa melakukan registrasi untuk ekspor dan impor, apakah NIK nya akan berbeda-beda?

   Tidak, satu NIK dapat berlaku untuk semua jenis kegiatan tergantung pilihan jenis kegiatan pengguna jasa saat mengajukan permohonan NIK



6. Mengapa kami kesulitan mengakses portal registrasi kepabeanan?

   Gunakan browser mozilla 3.6 untuk mengakses situs DJB. Jika telah menggunakan browser mozilla tetap mengalami kesulitan, coba lakukan koneksi pada jam-jam di luar jam sibuk



7. Dokumen apakah yang dibutuhkan untuk mengajukan registrasi kepabeanan?

   Silakan download petunjuk pengisian formulir pada website DJBC, penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada petunjuk pengisian tersebut

PERMASALAHAN APLIKASI DAN USER ID

1. Bagaimanakah prosedur untuk melakukan pendaftaran registrasi kepabeananan baru secara online?

   Silakan download petunjuk pengisian formulir pada website DJBC, penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada petunjuk pengisian tersebut



2. Apabila sudah punya SRP apakah harus membuat user id juga?

   Ya. Pengguna jasa yang telah mendapatkan SRP tetap harus mengajukan permohonan registrasi kepabeanan dengan langkah sebagaimana perusahaan yang belum mendapatkan NIK.



3. PIC itu harus diisikan dengan siapa?

   Isikan dengan nama orang yang ditugaskan oleh perusahaan untuk melakukan pengajuan permohonan registrasi kepabeanan.



4. Apakah yang harus dilakukan bila pengguna jasa salah mengisikan data 9 digit awal NPWP saat melakukan pendaftaran user?

   Lakukan pendaftaran user id baru dengan menggunakan NPWP yang benar



5. Apakah yang harus dilakukan bila pengguna jasa salah mengisikan data 6 digit terakhir NPWP saat melakukan pendaftaran user registrasi kepabeanan?

   Ajukan surat permohonan perubahan data user kepada Subdit registrasi kepabeanan secara langsung atau melalui email ke alamat email registrasikepabeanan@customs.go.id



6. Pada saat pendaftaran user baru, mengapa proses pendaftaran gagal dan muncul respon "identitas sudah pernah didaftarkan"?

   Kirimkan email yang disertai nama perusahaan dan nomor NPWP atau hubungi no pelayanan kami pada 021 - 47869435 atau 021- 47869503 untuk dilakukan penelusuran.



7. Pada saat pendaftaran user baru, mengapa proses pendaftaran gagal dan muncul respon "alamat email sudah pernah digunakan"?

   Gunakan alamat email perusahaan yang belum pernah didaftarkan.



8. Setelah membuat user id, selanjutnya apa yang harus dilakukan?

   1. Lakukan aktivasi user dengan mengklik link aktivasi yang dikirim via email ke alamat email pendaftaran.
   2. Isikan Pertanyaan dan Jawaban pada kolom yang tersedia. Jangan lupa SIMPAN kombinasi pertanyaan dan jawaban yang dibuat tersebut karena akan digunakan bila pengguna jasa melakukan recovery password pada masa yang akan datang.
   3. Setelah berhasil, pengguna jasa dapat melakukan sign in dan melakukan registrasi kepabeanan secara online.

9. Pengguna jasa tidak kunjung mendapatkan kode aktivasi

   1. Periksa apakah link kode aktivasi masuk ke folder Spam atau Junk;
   2. Coba buka filter email, tambahkan alamat email registrasi kepabeanan ke daftar kontak email, lalu lakukan request kode aktivasi;
   3. Apabila masih belum berhasil, sebaiknya ajukan surat permohonan pergantian alamat email.



10. Bagaimanakah prosedur untuk mengganti alamat email?

    1. Untuk prosedur penggantian email, silakan ajukan surat resmi pengajuan penggantian alamat email, lengkap dengan kepala surat dan di tanda tangani Direktur perusahaan. Surat tersebut ditujukan kepada:
       • Kepala Sub Direktorat Registrasi Kepabeanan
         Gedung B Lantai I
         Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
         Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass)
         Rawamangun Jakarta Timur, Jakarta
    2. Surat tersebut harap dilengkapi dengan dokumen yang mendukung legalitas penanda tangan surat, berupa KTP ataupun API yang terdapat contoh tanda tangan direktur tersebut.
    3. Untuk pengguna jasa yang berdomisili di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, silakan datang langsung ke frontdesk pelayanan registrasi kepabeanan di Gedung B lantai 1 dengan membawa tanda pengenal perusahaan atau surat kuasa dari direktur apabila yang datang adalah perwakilan perusahaan .Untuk pengguna jasa yang domisilinya jauh dapat mengajukan permohonan melalui email dengan format surat scan atau melalui fax.



11. Bagaimana cara melakukan update password yang expired?

    Pada tanggal habisnya masa berlaku password, saat pengguna jasa melakukan sign ini, sistem akan secara otomatis menampilkan permintaan untuk memperbarui password. Isikan password lama dan password baru kemudian klik submit.



12. Mengapa update password susah sekali dilakukan?

    1. Kemungkinan disebabkan oleh koneksi internet perusahaan yang lambat;
    2. Pastikan pengetikan password dilakuian dengan benar, seperti kombinasi huruf besar dan kecil;
    3. Solusinya, silakan refresh dulu komputer dan coba lagi update password sampai 3-4 kali berturut -turut, seharusnya update password akan berhasil dilakukan.



13. Bagaimana cara rescovery password bila saya lupa kombinasi pertanyaan dan jawaban yang diisikan saat melakukan aktivasi user?

    1. Silakan ajukan surat resmi pengajuan recovery password, lengkap dengan kepala surat dan di tanda tangani pimpinan perusahaan. Surat tersebut ditujukan kepada:
       • Kepala Sub Direktorat Registrasi Kepabeanan
         Gedung B Lantai I
         Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
         Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass)
         Rawamangun Jakarta Timur, Jakarta
    2. Surat tersebut harap dilengkapi dengan dokumen yang mendukung legalitas penanda tangan surat, berupa KTP ataupun API.
    3. Untuk pengguna jasa yang berdomisili di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, silakan datang langsung ke frontdesk pelayanan registrasi kepabeanan di Gedung B lantai 1 dengan membawa tanda pengenal perusahaan dan surat kuasa dari direktur bila yang datang adalah perwakilan perusahaan . Untuk pengguna jasa yang domisilinya jauh dapat mengajukan permohonan melalui email dengan format surat scan atau melalui fax.



14. Apakah yang harus dilakukan bila pengguna jasa bila pengguna jasa lupa password atau user id?

    1. Untuk mengetahui user id dan password, lakukan request kode aktivasi secara online melalui website bea cukai www.beacukai.go.id;
    2. Pilih menu portal pengguna jasa dan selanjutnya pilih menu Request kode aktivasi, masukkan alamat email yang dulu digunakan untuk pendaftaran user id.
    3. Pengguna jasa akan mendapatkan pemberitahuan user id dan pasword yang dikirimkan ke alamat email tersebut.



15. Sudah melakukan aktivasi user tapi mengapa tidak bisa sign in?

    Terdapat beberapa kemungkinan:
    1. Periksa kotak masuk email pendaftaran, pastikan telah terdapat email link aktivasi dari DJBC;
    2. Ulangi proses aktivasi, klik link kode aktivasi, isikan pertanyaan dan jawaban, klik tombol submit dan pastikan sudah terdapat respon: "user id anda sudah diaktivkan, silakan log in"
    3. Pastikan pengguna jasa tidak salah memasukkan keycode. Kami sarankan, sebaiknya user name dan password yang dikirim ke email dicopy paste ke kolom sign in agar penulisannya tidak salah.

Referensi

1. http://www.beacukai.go.id/?page=apps/registrasi-kepabeanan.html
2. http://www.beacukai.go.id/index.html?page=apps/registrasi-kepabeanan/faq-registrasi.html
3. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu Registrasi Importir, klik disini:
   http://bcukai.blogspot.com/p/registrasi-importir.html
4. Berhubung masih ada info Frequently Asked Questions (FAQ) yang belum ditampilkan, sedangkan artikel ini sudah terlalu panjang, maka FAQ berikutnya tentang Registrasi Importir akan dilanjutkan disini:

Penipuan Bea Cukai

Akhir-akhir ini sedang marak terjadi penipuan yang mengatasnamakan instansi Bea Cukai. Para penipu menggunakan trik membuat website palsu yang seolah-olah menjual barang Black Market (BM) yang dijual dengan harga lebih murah hingga jutaan rupiah karena tidak membayar pajak dan bea masuk.

Kemudian setelah ada korban yang terjerat dan terlanjur mentransfer sejumlah uang ke rekening mereka, mereka akan menelfon lagi sang korbang dengan mengaku sebagai petugas bea dan cukai dan seolah-olah barang yang dipesan telah tiba dari luar negeri dan korban harus mentransfer lagi sejumlah uang agar barang tersebut bisa lolos dari bandara/pelabuhan. Sayangnya masih banyak orang yang tertipu dengan hal-hal seperti ini. Berikut ini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin bisa memperingatkan kita agar lebih berhati-hati karena banyak oknum yang selalu mengincar harta Anda dengan berbagai cara.

Berapa beda harga barang online dengan barang di toko asli?

apakah barang di toko online itu lebih murah ato lebih mahal ? tolong rincianya gan...
thanks..

Jawaban

Harga barang di toko online mungkin memang lebih murah, karena mereka tidak memerlukan sewa toko, membayar gaji karyawan penjaga toko, biaya listrik air, uang sampah, dan sebagainya. Mereka bahkan terkadang hanya membutuhkan koneksi internet dan sebuah komputer untuk menjalankan sebuah toko online kecil-kecilan.

Tetapi jangan lekas tertipu, selisih harga di toko online tidak akan sampai jutaan rupiah, seperti misalnya Blackberry atau Smartphone Android yang harga baru yang sebenarnya 5 juta, jika di jual seharga 2 juta di toko online, maka kemungkinan itu adalah modus penipuan (fraud). Jangan mudah tergiur dengan hal ini.

Jangan mudah percaya klaim barang Black Market (BM), karena barang BlackMarket hanya mengurangi harga 300rb-500rb karena mereka tidak membayar pajak dan bea masuk ketika dibawa ke Indonesia dengan cara diselundupkan, tetapi membeli barang BM juga sangat tidak disarankan karena:

1. Dengan membeli barang Black Market, berarti Anda sudah ikut melanggar hukum.
2. Kualitas barang BM tidak terjamin, bisa jadi adalah barang second hasil refurbish (dibuat seperti baru) dari luar negeri yang tidak bisa masuk ke Indonesia secara resmi sehingga terpaksa diselundupkan.
3. Tidak ada garansi resmi dari barang BM karena tidak ada satupun distributor / importir pemegang merk yang berani memberikan garansi atas barang yang melanggar hukum, karena akan meresikokan perusahaan mereka dibekukan / didenda dalam jumlah besar.

Jadi tidak ada gunanya membeli barang BM.

Banyak masyarakat yang tertipu ketika terlanjur percaya dengan situs online palsu yang menjual barang-barang elektronik dimana diklaim barang tersebut adalah barang Black Market. Untuk diketahui, sebenarnya barang-barang tersebut tidak ada, dan tidak mereka miliki. Mereka hanya mengambil foto dari para penjual online di forum-forum seperti Kaskus dan TokoBagus misalnya, kemudian diposting ulang ke dalam sebuah blog gratisan dengan domain murah, dan dijual seolah-olah mereka adalah toko online yang asli.

Ketika ada orang yang terjebak tipuan mereka dan menjadi korban, maka para komplotan penipu ini akan kembali menghubungi korban melalui telepon dan mengaku sebagai petugas Bea dan Cukai di Bandara/Pelabuhan/Kantor Pos, dan mereka berusaha untuk meyakinkan korban bahwa barang yang mereka beli melalui toko online palsu itu sudah tiba di Indonesia. Namun agar barang tersebut bisa dikeluarkan dari pelabuhan/bandara/kantor pos, maka mereka meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang (lagi). Ini adalah trik/modus untuk melipatgandakan hasil penipuan mereka.

Jika korban mulai tidak percaya dan menolak untuk mentransfer lagi uang tambahan, mereka akan mengancam korban untuk didatangi oleh petugas Bea Cukai dan ditangkap dengan tuduhan menadah barang hasil selundupan.

Bagi para masyarakat, hendaknya lebih waspada lagi jika berbelanja secara online. Berikut ini adalah tips bagi Anda yang ingin berbelanja online:

1. Jangan tergiur harga murah
   Sudah terbukti bahwa penipu menjaring korbannya melalui tawaran barang bagus tetapi berharga miring. Karena ini yang banyak dicari pembeli. Jangan mudah tertipu karena hal ini.
2. Teliti sebelum membeli
   Bandingkan dengan toko online yang lain, apakah harga tersebut wajar? Cek di google search tentang latar belakang toko online tersebut. Jika tidak ada referensi sama sekali di situs lainnya, hindari berbelanja di toko tersebut
3. Jangan percaya testimonial di situs mereka,
   Testimonial yang berkesan di situs mereka sendiri bisa dibuat oleh mereka sendiri dengan sangat mudah.
4. Sebisa mungkin gunakan Rekening Bersama (RekBer)
   Walaupun terkesan ribet, tapi sejatinya inilah metode yang paling aman bertransaksi online. Jika bertransaksi dengan menggunakan RekBer, tawarkan RekBer dari situs lain, jangan RekBer yang juga ditawarkan mereka, karena itu sama saja.

Perbedaan ‘Bea’ dan ‘Cukai’

Banyak dari kita yang selama ini belum mengetahui secara mendalam tentang Bea dan Cukai. Mungkin hanya pernah mendengar beritanya di televisi atau membaca di surat kabar atau media massa online yang memberitakan tentang Bea Cukai. Namun tidak semua orang benar-benar memahami atau bisa membedakan mana barang yang terkena pungutan Bea Masuk / Bea Keluar, dan mana barang yang dikenakan pungutan Cukai. Berikut ini akan dijelaskan secara gamblang tentang perbedaan keduanya.

Seringkali orang awam kesulitan membedakan mana barang yang dikenakan Bea dan mana yang dikenakan Cukai, sehingga kita sering mendengar/membaca pertanyaan “untuk barang dari luar negeri dikenakan cukai berapa?”. Padahal cukai tidak dikenakan pada semua barang, hanya barang tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang Cukai, contoh Barang Kena Cukai yang umum diketahui adalah Minuman Beralkohol (Miras) atau Rokok. Bahkan para perokok banyak yang tidak sadar bahwa dengan membeli rokok mereka sebenarnya sedang membayar Cukai kepada negara. Pungutan cukai tersebut dibebankan langsung kepada konsumen dan pungutan cukainya sudah termasuk di dalam harga rokok. Hanya saja cukainya sudah dilunasi terlebih dahulu oleh produsen rokok (ibaratnya seperti ditalangi dulu pabrik rokok, kemudian pabrik rokok membebankan pembayaran cukai tersebut kepada konsumen dengan menambahkan pada harga jualnya, dan nanti dibayar oleh konsumen ketika konsumen rokok membeli produk tersebut). Tanda dari telah dilunasinya pungutan cukai atas rokok / minuman keras adalah dengan sebuah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan rokok / botol minuman keras tersebut. Anda yang pernah memperhatikan mungkin baru sadar, bahwa sebenarnya itu adalah bukti pelunasan pungutan cukai yang sebenarnya Anda bayarkan kepada Negara.

Kemudian untuk Bea Masuk. Bea Masuk pada dasarnya adalah pungutan untuk barang impor. Pengertian Bea Masuk sesuai dalam FAQ di situs resmi Bea Cukai adalah Bea Masuk adalah “pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor”. Setiap barang dari luar negeri yang dikirim atau dibawa ke Indonesia wajib dikenakan bea masuk. Hanya saja kewajiban ini dapat diberikan pembebasan untuk nilai tertentu atau keringanan. Bahkan ada beberapa barang yang memang terhutang bea masuk, tetapi tarif bea masuknya adalah 0%, sehingga tetap tidak perlu membayar Bea. Contohnya adalah ketika Anda pulang dari luar negeri dan membawa barang-barang yang Anda dapatkan atau dibeli di luar negeri. Petugas Bea dan Cukai di Bandara atau Pelabuhan akan memeriksa barang-barang bawaan Anda dan menentukan apakah ada diantara barang Anda yang terkena pungutan Bea Masuk. Kalaupun ada, pemerintah memberikan pembebasan untuk barang-barang Anda sebesar USD 250,- untuk perorangan dan USD 1.000,- untuk satu keluarga. Itu artinya apabila Anda membeli barang dari luar negeri dan dibawa pada saat pulang melalui pelabuhan atau bandar udara, maka jika barang-barang tersebut nilainya dibawah USD 250,- jika Anda sendirian, atau dibawah USD 1.000,- jika Anda datang bersama anggota keluarga, maka Anda tidak perlu membayar Bea Masuk karena fasilitas pembebasan tersebut. Sedangkan jika nilainya di atas itu, maka Anda memiliki kewajiban untuk melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebelum membawa barang tersebut keluar dari Bandara atau Area Pelabuhan (memasuki wilayah Republik Indonesia). Sudah mempunyai gambaran sekarang?

Sedangkan untuk barang yang dikirim dari Luar Negeri ke Indonesia, juga berlaku hal yang sama (terhutang Bea Masuk dan ada fasilitas pembebasan Bea Masuknya juga). Perbedaannya hanyalah di angka pembebasannya saja. Jika untuk barang bawaan penumpang dari luar negeri diberikan pembebasan USD 250,- (perorangan) dan USD 1.000,- (keluarga), maka untuk paket kiriman dari luar negeri, yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk adalah yang nilainya tidak lebih dari USD 50,-. Apabila nilai barang kiriman tersebut diatas USD 50,-, maka sudah tentu Anda harus melunasi Bea Masuk dan Pajak sebelum menerima barang kiriman dari luar negeri itu. Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pos akan memeriksa setiap barang yang dikirim dari luar negeri, dan menentukan besaran Bea Masuk dan Pajak yang harus dibayar dengan melihat jenis barang dan dokumen transaksi yang dilampirkan.

Pungutan Bea Masuk adalah berbeda dengan Pungutan Pajak. Pajak yang terkait dengan impor barang biasanya disebut dengan PDRI yang merupakan singkatan dari Pajak Dalam Rangka Impor. Pajak-pajak ini dapat berupa PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPh (Pajak Penghasilan), dan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah).

Demikian penjelasan singkat tentang apa itu Bea Masuk dan Cukai. Semoga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang Bea Masuk dan Cukai bagi Anda.

Dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Pertanyaan: Apakah dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?
Jawaban: "Dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai."

Pengertian Impor
Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan impor?
Jawaban : "Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean."