NPIK

Importir yang selama ini rutin mengimpor barang-barang seperti elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), mainan, kedelai, dan sebagainya sudah tentu mengenal dokumen perizinan yang berupa Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) yang telah berlaku sejak lama dan diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141 tahun 2002 saat Kementerian Perindustrian dan Perdagangan masih berada dalam satu atap. Dalam peraturan lama tersebut, perusahaan yang akan melakukan impor barang tertentu harus memiliki NPIK yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan berlaku selama lima tahun.

Nah, dokumen persyaratan impor ini telah secara resmi dicabut oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan selaku penerbit peraturan, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/7/2015

Alasan Pencabutan NPIK

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel telah menandatangani Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2015 tentang Ketentuan Pencabutan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK). Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Thamrin Latuconsina menuturkan, pencabutan NPIK tersebut dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah untuk menyederhanakan perizinan di bidang impor.

Menteri Perdagangan pada saat itu, Bapak Rachmat Gobel | sumber foto: Liputan6.com

Dikutip dari situs online keuangan Bisnis.com, alasan pencabutan ketentuan Nomor Pengenal Importir Khusus ini sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Impor Kementerian Perdagangan, Thamrin Latuconsina, adalah dilatarbelakangi upaya pemerintah untuk menyederhanakan perizinan di bidang impor demi menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi terkait penyederhanaan prosedur perizinan impor untuk memangkas dwelling time beberapa waktu yang lalu. Beberapa latar belakang untuk pencabutan NPIK tersebut antara lain adalah penyederhanaan izin di bidang impor, menghilangkan tumpang tindih peraturan, menciptakan instrumen perizinan yang lebih efektif, membenahi proses birokrasi, menciptakan administrasi yang lebih baik dan melancarkan kegiatan impor sehingga target dwelling time tercapai.

Dengan demikian, ketentuan yang dianggap menghambat proses pelaksanaan impor dirasa perlu untuk dicabut. Karakteristik perizinan NPIK yang dirasa mirip dengan ketentuan impor produk tertentu sehingga perlu dihilangkan agar tidak terjadi double perijinan.

Dalam jumpa pers di Jakarta pada hari Senin lalu, Thamrin menyebutkan bahwa pencabutan izin NPIK ini diharapkan mampu memangkas birokasi impor yang tidak efektif, sehingga impor barang tertentu seperti beras, kedelai, jagung, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronika, dan mainan anak tidak perlu lagi mengurus NPIK.

Jumlah Produk Perizinan NPIK

Adapun, berdasarkan data Kementerian Perdagangan, produk elektronika selama ini menjadi kategori yang paling banyak memerlukan perizinan tersebut dengan jumlah mencapai 10.273 item perizinan, diikuti produk tekstil dan produk tekstil sebesar 3.332 ijin, dan produk sepatu sebanyak 919 ijin.

Sedangkan total dari semua produk tersebut mencapai 16.900 NPIK. Menurut Thamrin, aturan NPIK yang dicabut tersebut, jika diamati cukup serupa dengan ketentuan impor produk tertentu. Hanya saja, dalam ketentuan impor produk tertentu tidak tercantum ketentuan impor untuk produk jagung, kedelai, dan beras.

Lebih lanjut Thamrin mengatakan, NPIK ini mengatur tentang NPIK beras, NPIK kedelai, NPIK Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), NPIK elektronika, NPIK jagung, NPIK gula, NPIK sepatu, dan NPIK mainan anak-anak. Dari catatan Kemendag sampai pencabutan NPIK yakni 9 Juli 2015, NPIK beras tercatat sebanyak 708 importir, NPIK kedelai sebanyak 310 importir, NPIK TPT sebanyak 3.332 importir, NPIK elektronika sebanyak 10.273 importir, NPIK jagung sebanyak 232 importir, NPIK gula sebanyak 233 importir, NPIK sepatu sebanyak 919 importir, serta NPIK mainan anak- anak sebanyak 893 importir.

"Dari sini terlihat ranking pertama NPIK elektronika, kedua NPIK TPT, dan ranking ketiga yaitu NPIK sepatu," ucap Thamrin saat menyelenggarakan jumpa pers terkait pencabutan NPIK.

Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Thamrin Latuconsina | sumber foto: viva.co.id

Dengan dicabutnya NPIK ini, proses impor barang tertentu seperti beras, kedelai, jagung, TPT, alas kaki, elektronika, dan mainan anak tidak perlu lagi mengurus NPIK

Di luar ketiga produk tersebut, baik NPIK maupun ketentuan impor produk tertentu tersebut memiliki fungsi yang sama. Fungsinya sama, sehingga tidak perlu ada dua peraturan yang sama. Thamrin mengatakan, ketentuan produk tertentu ditujukan untuk produk-produk industri. Sedangkan untuk produk pertanian seperti jagung dan kedelai, nantinya akan dibuatkan wadah khusus dalam peraturan lainnya.

Revisi Ketentuan Umum di Bidang Impor

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan juga telah merevisi atau mengubah aturan terkait importasi barang yang dibatasi (terkena larangan pembatasan / lartas) dimana para importir yang mengimpor barang lartas diwajibkan untuk memiliki izin impor terlebih dahulu sebelum barang tersebut tiba di pelabuhan Indonesia untuk mengurangi waktu proses bongkar muat barang hingga keluar pelabuhan (dwelling time).

Peraturan Menteri Perdagangan No 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, pada pasal tujuh disebutkan bahwa importir wajib memiliki perizinan impor atas barang yang dibatasi sebelum barang masuk ke dalam daerah pabean.

Dalam peraturan yang lama, importir hanya diwajibkan untuk memiliki izin impor saja tanpa ada penegasan bahwa izin tersebut harus dikantongi sebelum barang masuk ke dalam daerah pabean.

Pada prakteknya, saat ini para importir mendatangkan terlebih dahulu barang yang diimpor untuk masuk ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Setelah barang tersebut berada di wilayah pelabuhan, importir baru melakukan pengurusan izin sehingga barang tersebut tidak bisa langsung keluar pelabuhan dan menyebabkan waktu dwelling time menjadi lebih panjang dari yang semestinya.

Referensi:

• http://industri.bisnis.com/read/20150714/12/453419/ini-alasan-kemendag-cabut-aturan-npik (Muhammad Avisena)
• http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/07/13/210454526/.Dobel.Perizinan.Kemendag.Cabut.Ketentuan.Nomor.Pengenal.Importir.Khusus
• http://www.antaranews.com/berita/506832/kemendag-cabut-ketentuan-npik

Apa itu MSDS?

MSDS adalah singkatan dari Material Safety Data Sheet atau Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB)

Varian MSDS

• (SDS / Safety Data Sheet),
• Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS / Material Safety Data Sheet), atau
• Lembar Data Keamanan Produk (PSDS / Product Safety Data Sheet)

Klik disini untuk membaca ketentuan tentang Format MSDS sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia: Apa itu MSDS? Apa Singkatan dari MSDS?

Safety Data Sheet system

Referensi

• https://en.wikipedia.org/wiki/Safety_data_sheet
• https://simple.wikipedia.org/wiki/Material_safety_data_sheet

Apa itu terminal dwelling time?

Perbandingan Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok.

Penyebab meningkat Dwelling Time

Metode meminimalkan Dwelling Time

1. Menyederhanakan prosedur
2. Mempercepat atau menghilangkan pembayaran tarif di titik masuk untuk kendaraan. Tarif dapat dibayar sebelum kedatangan kendaraan seperti yang dilakukan di sistem angkutan cepat (rapid transit).
3. Penumpang dan kendaraan keluar masuk melalui beberapa pintu.

Impor Besi atau Baja

Ketentuan Impor Besi atau Baja.

1. IP-Besi atau Baja; atau
2. IT-Besi atau Baja.

Selengkapnya klik disini untuk mendownload: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 54/M-DAG/PER/12/2010 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA

Pasal 3

1. Untuk memperoleh pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai IT-Besi atau Baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen:
   1. fotokopi Angka Pengenal Importir (API):
      1. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) untuk perusahaan sebagai IP-Besi atau Baja; atau
      2. Angka Pengenal Importir Umum (API-U) untuk perusahaan sebagai IT-Besi atau Baja;
   2. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kecuali untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi;
   3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   4. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan
   5. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal pembina teknis yang membidangi industri atau energi dan sumber daya mineral.


2. Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai IT-Besi atau Baja paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.


3. Pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai IT-Besi atau Baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

1. Setiap impor Besi atau Baja oleh IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor terlebih dahulu oleh Surveyor di pelabuhan muat sebelum dikapalkan.


2. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jenis dan jumlah barang, klasifikasi barang sesuai Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, dan pelabuhan tujuan.


3. Hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.


4. Seluruh beban biaya Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja yang bersangkutan.

Pasal 7

1. Besi atau Baja asal impor yang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta dari Tempat Penimbunan Berikat yang akan dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.


2. Besi atau Baja asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor terlebih dahulu oleh Surveyor di kawasan tempat barang dimaksud.

Pasal 8

1. IP-Besi atau Baja di bidang industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya serta industri alat besar dan komponennya;


2. IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja yang telah mendapatkan penetapan sebagai Importir Jalur Prioritas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;


3. Industri Pengguna (user) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas User Specific Duty Free Scheme (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perjanjian Internasional (bilateral/regional/multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja;


4. Perusahaan yang telah memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) yang masih berlaku melalui fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP);


5. Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 12

1. Besi atau Baja yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; dan


2. Besi atau Baja yang dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Tempat Penimbunan Berikat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

Pasal 25

1. Pembebasan bea masuk diberikan atas impor:
   1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
   2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
   3. buku ilmu pengetahuan;
   4. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
   5. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
   6. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
   7. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
   8. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
   9. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
   10. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
   11. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
   12. barang pindahan;
   13. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;
   14. obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
   15. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
   16. barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor;
   17. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.


2. Dihapus. (yang dimaksud dengan "dihapus" disini adalah ayat (2) pasal 25 di Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dihapuskan.)


3. Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.


4. Orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan bea masuk yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Pasal 26

1. Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor:
   1. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
   2. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
   3. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;
   4. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
   5. bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;
   6. hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;
   7. barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;
   8. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
   9. barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional;
   10. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;
   11. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.


2. Dihapus.


3. Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.


4. Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Chemical Abstracts Service

Untuk membaca tentang Material Safety Data Sheet atau MSDS, klik disini: Apa itu MSDS?

Kimia Abstrak

1. CAplus

   CAplus terdiri dari informasi bibliografi dan abstrak untuk semua artikel dalam jurnal kimia di seluruh dunia, dan artikel-kimia terkait dari semua jurnal ilmiah, paten, dan publikasi ilmiah lainnya.



2. Registry

   Registry berisi informasi tentang lebih dari 71 juta zat organik dan anorganik, dan lebih dari 64 juta protein dan urutan DNA urutan. Informasi urut berasal dari CAS dan GenBank, diproduksi oleh National Institutes of Health. Informasi kimia yang dihasilkan oleh CAS, dan disiapkan oleh Registry Sistem CAS, yang mengidentifikasi masing-masing senyawa dengan spesifik nomor CAS registri, nama indeks, dan representasi grafis dari struktur kimianya. Penugasan nama kimia dilakukan sesuai dengan aturan tata nama kimia untuk nama-nama indeks CA, yang sedikit berbeda dari standar internasional nama IUPAC, menurut aturan IUPAC.

Products

1. STN

   Kimia Abstrak Layanan Gedung B pada bulan Agustus 2009. Columbus, Ohio
   
   STN (Scientific & Technical Information Network) International dioperasikan bersama-sama oleh CAS dan FIZ Karlsruhe, dan ditujukan terutama untuk informasi profesional, menggunakan bahasa perintah antarmuka. Selain database CAS, STN juga menyediakan akses ke banyak database lainnya, dengan mekanisme mirip dengan Dialog.



2. SciFinder

   SciFinder adalah database informasi kimia dan bibliografi. Awalnya aplikasi client, versi web dirilis pada tahun 2008. Ia memiliki antarmuka grafis, dan dapat mencari struktur kimia dan reaksi.
   
   Versi klien untuk ahli kimia di organisasi komersial. Versi untuk kedua Windows dan Macintosh ada. SciFinder Cendekia untuk universitas dan lembaga akademis lainnya dan tidak memiliki beberapa fitur tambahan untuk multi-database yang memerlukan pencarian komprehensif.



3. Cassi

   Cassi adalah singkatan dari Chemical Abstracts Service Source Index (Kimia Abstrak Layanan Sumber Indeks). Database sebelumnya yang harus di cetak (print) membuat satu-satunya layanan ini sekarang menjadi sumber daya online gratis untuk mencari dan mengkonfirmasi informasi publikasi bahan kimia. Cassi memberikan judul dan singkatan, Coden, ISSN, penerbit, dan tanggal penerbitan pertama (sejarah) untuk jurnal yang dipilih. Juga termasuk adalah bahasa yang teks dan bahasa yang ringkas.
   
   Rentang ini dari 1907 sampai sekarang, termasuk publikasi ilmiah dan teknis baik serial dan non-serial. Database diperbarui setiap tahun setiap Desember.

IP / SPI B2

Dasar hukum

No	Aturan	Nomor	Keterangan	Download
1	Peraturan Menteri Perdagangan	44/M-DAG/PER/9/2009	Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya
2	Peraturan Menteri Perdagangan	23/M-DAG/PER/9/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya
3	Peraturan Menteri Perdagangan	75/M-DAG/PER/10/2014	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya

Persyaratan

Barang yang tidak diatur

Cukai

Karakteristik BKC

1. Konsumsinya perlu dikendalikan;
2. Peredarannya perlu diawasi;
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

BARANG KENA CUKAI

1. Etil alkohol atau ethanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol
3. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya

Dasar Hukum dan Tata laksana di bidang cukai

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P - 22/BC/2010 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol.

Referensi

• http://www.beacukai.go.id/index.html?page=faq/cukai.html
• http://id.wikipedia.org/wiki/Cukai
• http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=cukai

Pengertian Bea Masuk

Cara Menghitung Tarif Bea Masuk Dari HS (image: CUSTOMS)

Harmonized System (HS)

Masih menurut Wikipedia, pengertian Harmonized System (HS) adalah "standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasi produk perdagangan dan turunannya". Sistem ini dikelola oleh World Customs Organization (WCO) dan telah memiliki anggota lebih dari 170 negara serta bermarkas di Brussels, Belgia.

Sedangkan berdasarkan situs Kementerian Perdagangan (Kemendag), Definisi Harmonized System (HS) adalah "suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya". Saat ini pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan kepada Harmonized System dan dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang disebut Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).

Tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas barang Impor, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012, pengguna jasa diwajibkan menggunakan sistem klasifikasi barang yang baru, yaitu BTKI 2012 sebagai pengganti Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2007 (BTBMI 2007).

BTKI 2012 merupakan referensi praktis sistem klasifikasi barang nasional yang disusun berdasarkan sistem klasifikasi barang internasional, HS (Harmonized System) versi 2012 yang didasari nomenklatur kelompok barang yang disusun oleh World Customs Organization (WCO), antara lain untuk keperluan perdagangan internasional.

Sistem nomenklatur HS ini terdiri dari kode penomoran berupa 4 digit (disebut pos), 6 digit (disebut subpos) dan uraian data kelompok barang, serta dilengkapi dengan Catatan Bagian, Catatan Bab dan Catatan Subpos.

Struktur Klasifikasi Pada BTKI 2012.

HS ini juga dilengkapi dengan Ketentuan Umum Menginterpretasi HS dan Explanatory Notes (EN) yang merupakan interpretasi resmi dari WCO untuk membantu proses klasifikasi sampai tingkat 6 digit.

Rencana Pemberlakuan BTKI 2012 mulai tanggal 1 Januari 2012

1. Terhadap importasi yang menggunakan skema FTA (Free Trade Area) diinformasikan bahwa pembebanan tarif preferensinya masih menggunakan peraturan menteri keuangan yang sudah ada dan peraturan menteri keuangan tersebut masih menggunakan HS 2007.
2. Apa bila pengguna jasa masih menggunakan HS 2007 dan kemudian di reject oleh sistem aplikasi pelayanan DJBC, maka pengguna jasa harus menyesuaikan pos tarif/klasifikasi barangnya dengan sistem yang baru.
3. Penetapan tarif yang menggunakan skema FTA harus menyesuaikan klasifikasi barang dengan HS 2012 ke HS 2007 dengan menggunakan tabel korelasi BTKI 2012 - BTBMI 2007.
4. Tabel korelasi tersebut dapat didownload disini: TABEL KORELASI BTKI 2012 dengan BTBMI 2007.

• Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.011/2011
• Website Pusat Kebijakan Pendapatan Negara - Badan Kebijakan Fiskal yang beralamat di http://www.tarif.depkeu.go.id
• Official Website DJBC : http://www.beacukai.go.id
• Official Website INSW : http://www.insw.go.id

Cara Menghitung Tarif Bea Masuk Dari HS

PSO Bea Cukai

Kapal Patroli milik Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea dan Cukai.

1. Pangsarop Tanjung Balai Karimun

   Jl. Jend. A. Yani Meral, Tanjung Balai Karimun 29614
   Telp : 0777-21010 / 31049
   Fax : 0777-21010



2. Pangsarop Tanjung Priok

   Jl. Industri III No.2, Tanjung Priok, Jakarta 14310
   Telp : 021-43931901
   Fax : 021-43931901
   
   

   Wilayah Kerja Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Tanjung Priok:

   Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.01/2009 dan menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-12/BC/2010, wilayah operasi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priok meliputi :
   1. Kanwil DJBC Banten
   2. Kanwil DJBC Jakarta
   3. Kanwil DJBC Jawa Barat
   4. Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I.Y.
   5. Kanwil DJBC Jawa Timur I
   6. Kanwil DJBC Jawa Timur II
   7. Kanwil DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
   8. KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
   Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priok diketahui telah melaksanakan Commander Trial Kapal Patroli Bea dan Cukai. Kegiatan ini digelar sehubungan dengan pengadaan kapal patroli speedboat 15 meter dan 10 meter tahun 2014 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pelaksanaan Commander Trial yang berupa pelayaran dalam rangka pengenalan Sarana Operasi terbaru yang dimiliki DJBC dilakukan untuk memberikan gambaran lapangan Kapal Patroli Bea dan Cukai tersebut.



3. Pangsarop Pantoloan

   Jl. Tanahnolo No.49, Tawaeli, Palu Utara 94352
   Telp : 0451-491033
   Fax : 0451-492359



4. Pangsarop Batam

   Jl. Kuda Laut Batu Ampar,29432 (sementara)
   Telp : 0778-322196
   Fax :

Referensi:

1. www.beacukai.go.id
2. http://www.psobcpriok.net

Soekarno Hatta

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai bandara Soekarno Hatta. | Foto: Kompas

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Okto Irianto di Tangerang, Sabtu (14/2), mengatakan, penumpang dari luar negeri kerap kali menutup-nutupi barang bawaan mewah yang dibeli dari luar negeri agar terhindar dari kewajiban membayar bea masuk dan pajak di Indonesia. "Penumpang kerap kali menutupi barang mewah yang dibelinya dari luar negeri agar terhindar dari pajak. Maka daripada itu, kita akan awasi dengan lebih teliti," ujarnya.

Tidak terdatanya barang mewah sebagai pajak, sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara karena hal itu menjadi penerimaan Bea Masuk (BM) dengan nilai yang cukup besar. Meskipun, Bea Cukai Soekarno - Hatta pernah menemukan adanya barang bawaan penumpang yang termasuk dalam kategori mewah. Barang itu ditutupi penumpang dan petugas hanya menemukan kardusnya saja tanpa isi. Apakah memakai tas branded yang berharga mahal terkena / dikenakan Bea Masuk? Jawabannya apabila barang tersebut adalah barang yang baru dibeli dari luar negeri dan merupakan barang bawaan penumpang yang nilainya melebihi batas yang telah ditetapkan untuk mendapatkan pembebasan Bea Masuk, maka barang tersebut diwajibkan untuk membayar pungutan impornya.

"Kita periksa dan menemukan kardus jam tangan dengan merk terkenal. Barang itu ditutupi atau disembunyikan oleh penumpang agar tidak kena pajak," paparnya.

Okto juga menambahkan bila sebenarnya warga Indonesia yang membeli barang mewah ke luar negeri hanya karena ingin ikut trend saja. Padahal, banyak toko dan butik di Indonesia yang menjual barang dan sama seperti di luar negeri. "Sebenarnya, warga bisa membeli barang diluar negeri di Indonesia. Karena, bila diluar akan kena pajak juga," paparnya.

Bea Cukai Bandara Soekarno - Hatta menargetkan pendapatan sebesar Rp 3,5 triliun pada tahun 2015 atau meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya yakni yang hanya sebesar Rp 3,294 Triliun dan terealisasi sebesar Rp 3,3 triliun.

Bila dilihat sejak tahun 2011 hingga 2014, penerimaan Bea Masuk mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pada 2011, target bea masuk sebesar RP1,4 triliun dan terealisasi sebesar Rp 1,8 triliun. Lalu tahun 2012 ditarget sebesar Rp 1,9 Triliun dan terealisasi Rp 2,2 triliun. Bea Masuk termasuk dalam daftar sumber penerimaan keuangan negara yang ditargetkan naik di rencana anggaran tahun ini. Keputusan tersebut tentunya harus dibayar dengan harga mahal, yakni pemerintah berusaha untuk memberikan insentif tambahan terhadap pegawai Pajak dan Bea Cukai agar lebih termotivasi untuk mengejar target penerimaan negara yang telah dibebankan kepada mereka. Kargo bandara (Cengkareng) adalah salah satu andalan Bea dan Cukai Soekarno Hatta dalam mewujudkan hal tersebut.

Pada 2013, bea masuk ditarget Rp 2,735 triliun dan terealisasi Rp 2,819 triliun serta pada 2014 target Rp 3,294 triliun dan terealisasi Rp3.305 triliun. "Untuk PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) kita tidak memiliki target namun pada tahun 2014 memiliki pemasukan sebesar Rp 15,694 triliun," paparnya.

Pakaian Bekas

Gara-gara Pakaian Impor Bekas, Petugas Bea Cukai Tewas dan Polsek Dibakar

Sejumlah 2.042 bal pakaian bekas asal Malaysia siap dimusnahkan dengan cara dibakar pada Rabu (26/6/2013) siang. foto: KOMPAS.COM/DANI ZEBUA

Cegah Pakaian Bekas Impor, Pakde Karwo Gandeng Bea Cukai

Gubernur Jawa Timur Soekarwo