IP / SPI B2

Perijinan yang harus dilengkapi saat Anda berencana untuk mengimpor Bahan Berbahaya (B2) seperti misalnya merkuri, besi oksida (seperti misalnya Red Iron Oxide) ataupun besi hidroksida, salah satunya adalah IP Bahan Berbahaya (B2) atau Importir Produsen Bahan Berbahaya (IP-B2) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya (link download skep ada di bawah).

Dengan diterbitkannya peraturan Menteri Perdagangan tersebut di atas, maka secara otomatis dalam setiap importasi barang yang tergolong sebagai katagori bahan berbahaya wajib untuk memiliki dan melampirkan izin berupa IP B2 (Importir Produsen Bahan Berbahaya) / SPI B2 (Surat Persetujuan Impor Bahan Berbahaya) di setiap importasinya dengan disertai Laporan Suveyor (LS) yg telah dilaksanakan di negara pemuatan barang oleh lembaga surveyor yg ditunjuk oleh pemerintah.

Dasar hukum

Berikut ini adalah dasar hukum yang memayungi aturan kewajiban memiliki IP B2 / SPI B2 bagi importir yang mengimpor bahan berbahaya ke Indonesia:

No	Aturan	Nomor	Keterangan	Download
1	Peraturan Menteri Perdagangan	44/M-DAG/PER/9/2009	Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya
2	Peraturan Menteri Perdagangan	23/M-DAG/PER/9/2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya
3	Peraturan Menteri Perdagangan	75/M-DAG/PER/10/2014	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya

Persyaratan

Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk mengurus ijin IP B2 / SPI B2 dari Kementerian Perdagangan:

No	Dokumen	Layanan	Keterangan	Syarat
1	NPWP	NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak	Wajib
2	API	API-P	Angka Pengenal Importir Produsen	Wajib
3	Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan	TDP	Tanda Daftar Perusahaan	Wajib
4	DJBC	NIK	Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)	Wajib
5	Rekomendasi DirJen IAK	Rekomendasi IAK - Barang Berbahaya Tertentu (B2)	Rekomendasi Dirjen IAK - Barang Berbahaya Tertentu (B2)	Pilihan #1
6	Rekomendasi Badan Pengawasan Obat & Makanan	Rekomendasi Badan POM - Barang Berbahaya Tertentu (B2)	Rekomendasi Badan Pengawasan Obat & Makanan - Barang Berbahaya Tertentu (B2)	Pilihan #1
7	Rekomendasi Dirjen BIM, Kementerian Perindustrian	Rekomendasi BIM - B2	rekomendasi Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur - Bahan Berbahaya	Pilihan #1
8	Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan	SIUP	Surat Izin Usaha Perdagangan	Pilihan #3
9	Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan	IUI	Izin Usaha Industri	Pilihan #3
10	Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan	TDI	Tanda Daftar Industri	Pilihan #3
11	Perijinan BKPM	IUI - PMA	Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing	Pilihan #3
12	Perijinan BKPM	Izin Perluasan	Izin Perluasan	Pilihan #3
13	Perijinan BKPM	IUT - BKPM	Izin Usaha Tetap	Pilihan #3
14	Lain-lain	Kontrak Kerjasama Kontraktor dengan Pemerintah/Badan Pelaksana	Kontrak Kerjasama Kontraktor dengan Pemerintah/Badan Pelaksana	Pilihan #3

Sumber: http://inatrade.kemendag.go.id/index.php/perijinan/get_perijinan_detail/010010

Barang yang tidak diatur

Apabila barang impor yang rencananya akan diimpor tidak termasuk yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut diatas, maka Anda dapat mengajukan Permohonan Rekomendasi Impor Bahan Kimia ke Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, untuk mendapatkan Surat Keterangan Impor Bahan Kimia yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, dan mencakup keterangan bahan kimia yang akan diimpor, serta dinyatakan status tata niaga impor nya tidak diatur oleh Permendag terkait.

Dengan demikian, secara jelas bahwa bahan kimia yang akan diimpor itu tidak tergolong sebagai bahan yang diatur melalui importir produsen serta tidak diatur tata niaga impor dan peredarannya oleh instansi penerbit peraturan.