Berikut ini adalah sejumlah informasi mengenai persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus perijinan Impor Tanpa API terkait Barang Hibah / Bantuan / Donasi yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, sebagaimana diambil dari halaman situs PROFILE PERIJINAN INATRADE - LAYANAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK milik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Ministry of Trade, the Republic of Indonesia).

Informasi terkait dengan regulasi dan prosedur untuk menyelesaikan perizinan pengeluaran barang impor Hibah wajib untuk diketahui dan dipelajari secara seksama, sehingga donatur dan penerima donasi dapat segera mengurus perizinan yang diperlukan agar barang tidak tertahan di pelabuhan negara tujuan akibat tidak lengkapnya surat-surat perijinan yang diperlukan, sehingga dapat menghindari lamanya penumpukan dan biaya tinggi yang dapat ditimbulkan.

PERIJINAN

Nama Perijinan	:	Impor Tanpa API - Barang Hibah
Keterangan	:	Impor - Barang kiriman, hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau penanggulangan bencana alam
Jenis	:	Baru

DASAR HUKUM

No	Aturan	Nomor	Keterangan	Download
1	Peraturan Menteri Perdagangan	27/M-DAG/PER/5/2012	Ketentuan Angka Pengenal Importir (API)	download

Dokumen Persyaratan

No	Dokumen	Layanan	Keterangan	Syarat
1	NPWP	NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak	Wajib
2	Surat Pernyataan	Surat Pernyataan - Barang baru dan tidak diperjualbelikan	Surat Pernyataan bahwa barang tersebut dalam keadaan baru dan tidak untuk diperjualbelikan maupun dipindahtangankan (Bermaterai)	Wajib
3	Lain-lain	Surat Keterangan Dari Atase Perdagangan / KBRI	Surat Keterangan Dari Atase Perdagangan / KBRI	Wajib
4	Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan	SIUP	Surat Izin Usaha Perdagangan	Tambahan
5	Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan	IUI	Izin Usaha Industri	Tambahan
6	Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan	TDI	Tanda Daftar Industri	Tambahan
7	Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan	TDP	Tanda Daftar Perusahaan	Tambahan
8	Perijinan BKPM	IUI - PMA	Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing	Tambahan
9	Perijinan BKPM	Izin Perluasan	Izin Perluasan	Tambahan
10	Perijinan BKPM	IUT - BKPM	Izin Usaha Tetap	Tambahan
11	Lain-lain	B/L	Bill of Lading	Tambahan
12	Lain-lain	AWB	Airwy Bill	Tambahan
13	Lain-lain	Sea Way Bill	Sea Way Bill	Tambahan

Keterangan

Dokumen Persyaratan Impor Barang Hibah

Seringkali para donatur di luar negeri ataupun penerima donasi di Indonesia tidak mempersiapkan kedatangan barang hibah mereka sebelumnya, sehingga barang hibah yang terlanjur dikirim tertahan di pelabuhan dan tidak dapat dikeluarkan dari pelabuhan oleh karena tidak memiliki dokumen yang disyaratkan untuk penyelesaian kepabeanan di pelabuhan bongkar.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari pengirim barang hibah (donatur) maupun penerima untuk memahami regulasi dan prosedur penyelesaian impor barang hibah secara mendetail agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman yang mengakibatkan tertahannya barang bantuan tersebut di pelabuhan tujuan.

Sebagai informasi, terdapat sejumlah persyaratan penting yang wajib dimiliki oleh penerima barang impor hibah / bantuan untuk melaksanakan pengeluaran barang tersebut dari pelabuhan setelah melakukan proses penyelesaian kewajiban pabean (customs clearance), yaitu:

1. Surat Keterangan Dari Atase Perdagangan / KBRI,
2. Surat Rekomendasi dari Instansi Teknis yang terkait,
3. Surat persetujuan Impor Tanpa API dari Kementerian Perdagangan (bagi penerima yang tidak memiliki API / Angka Pengenal Importir),
4. Surat Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas Barang Hibah / Bantuan untuk Bencana Alam / sosial,
5. Surat persetujuan Impor Tanpa NIK yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan setempat.